Yasin Payapo Gelar Coffee Break dengan Jurnalis di SBB

Yasin Payapo Gelar Coffee Break dengan Jurnalis di SBB
Yasin Payapo Hadiri Tabligh Akbar Masyarakat Jawa di SBB
Yasin Payapo Hadiri Peletakan Batu Pembangunan Masjid Nurul Iman Pohon Batu
DPRD MTB Gelar Rapat Paripurna Istimewa Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2017
Yasin Payapo Sambut Kontingen Pesparawi Nasional XII dari SBB
Pencanangan Imunisasi Measles dan Rubella di SBB
Yasin Payapo Pantau Aktivitas Pasar Tradisional Piru
Yasin Payapo Jamin Kerukunan Antar Umat di SBB
Terkait Lelang Jabatan, Said Assagaff Kembali Surati Tjahyo Kumolo
Babinsa dan Mahasiswa IPB Perkenalkan Nugget ke Warga Kilong
Pemkot Jayapura Apresiasi Sabtu Bersih di Awiyo
Pemkot Jayapura Wajibkan Wartawan Tunjukkan Kartu Uji Kompetensi
Juara Momase Cup 2018. Tunas Muda Hamadi Berikan Piala ke Benhur Tomi Mano
Tingkat Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat di Papua Rendah
Dinas Peternakan Papua Galakkan Budidaya Pemeliharaan Ayam Potong
Satgas TMMD dan Mahasiswa Buat Lapangan Upacara di SMAN Mafakati Hiri
Abdul Mukti Keliobas Canangkan Kampanye Imunisasi Campak Rubella
Fachri Husni Al Katiri Buka FGD Seram Bagian Timur Dalam Angka 2018
Karya Jaya Berdikari Dukung Pengembangan Sosial Arma dan Watmuri
Benyamin Samangun Harap Peran Serta Masyarakat Sambut HUT RI ke 73

Posted: 09 Aug 2018 07:57 PM PDT

PIRU, LELEMUKU.COM - Setelah Membuka Kegiatan Kelitbangan Tahun 2018 di aula lantai tiga Kantor Bupati SBB, Provinsi Maluku. Agenda Bupati Seram Bagian Barat yaitu menghadiri pertemuan jurnalis yang dikemas oleh Bagian Humas dan Protokoler Setda SBB dalam Coffe Break di rumah kopi angel depan terminal Piru.

Bupati SBB Drs. M Yasin Payapo,M.Pd, didampingi oleh Kabag Humas dan Protokoler Setda SBB Josep Sapasuru,SP,MPA dan beberapa staff Humas dan Protokoler.

Dalam pertemuan tersebut Bupati SBB menyambut baik hubungan kemitraan yang terbangun selama ini antara pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Pers nasional dan lokal yang terkhusus memiliki koresponden media di Kabupaten SBB.

Selain itu, Bupati SBB mengklarifikasi beberapa pemberitaan negatif dari beberapa media local terhadap berbagai pengembangan pembangunan yang sementara dicalankan oleh pemerintah daerah sekaligus menjelaskan program-program perencanaan pembangunan yang akan diselesaikan pada Tahun 2019. (HumasSBB)

Yasin Payapo Hadiri Tabligh Akbar Masyarakat Jawa di SBB

Posted: 09 Aug 2018 07:53 PM PDT

PIRU, LELEMUKU.COM - Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Provinsi Maluku Drs. M Yasin Payapo, berkesempatan menghadiri acara Tabligh akbar dalam rangka silaturahmi masyarakat Jawa Provinsi Maluku dengan tema merajut silaturahmi, mempererat ukhuwah islamiah dan ukhuwah watoniah di Bumi Saka Mese Nusa pada Selasa (7/8).

Dalam sambutannya Bupati SBB mengatakan kegiatan Tabligh akbar merupakan salah satu perenungan pribadi dan berjamaah mencerminkan ajaran Allah yang bertujuan untuk merajut tali silaturahmi, mempererat ukhuwah islamiyah dan wa'thoniah di bumi Saka Mese Nusa sesuai dengan tema perayaan kita. Selain itu, acara ini bersumber pada kedamaian ilahi yang diciptakan sebagai suatu momentum untuk membaharui hidup pribadi maupun hidup bersama.

"Pencabaran visi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat saat ini adalah menjamin tatanan masyarakat yang berketuhanan yang maha esa dan dalam misinya meningkatkan kerukunan inter dan antar umat beragama di kabupaten Seram Bagian Barat. Pemerintah Daerah secara kontinyu melakukan koordinasi dengan berbagai pihak namun disadari pula bahwa tanpa dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat, maka semua hanyalah berupa isapan jempol bersama. " ucap Bupati.

Bupati berharap agar seluruh anak dan masyarakat jawa yang bermukim di wilayah Seram Bagian Barat sebagai bagian dari masyarakat untuk tetap mempertahankan ketahanan sosialnya yang juga merupakan embrio dalam menciptakan situasi yang kondusif dan harmonisasi kehidupan masyarakat. (HumasSBB)

Yasin Payapo Hadiri Peletakan Batu Pembangunan Masjid Nurul Iman Pohon Batu

Posted: 09 Aug 2018 07:48 PM PDT

KAWA, LELEMUKU.COM - Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Provinsi Maluku Drs. M. Yasin Payapo, M.Pd yang didampingi Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Drs. Achiles S. Siahaya, AJ.AK, Asisten Asisten Bidang Administrasi Umum dan Kepegawaian Drs. Leonard Kakisina, Kadis Infokom Peking Caling,SH, Camat Seram Barat Barat Roni Salenussa Spi,Mpa., menghadiri peletakan batu pertama pembangunan Masjid Nurul Iman Dusun Pohon Batu, Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat.

Turut hadir dalam Kegiatan tersebut Sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, Ketua MUI Kabupaten SBB, Kasat Lantas Polres SBB, Perwakilan, Dandim dan Kapolsek Seram Barat, PerwakilanKantor Kementerian Urusan Agama Kabupaten SBB.

Dalam sambutannya Bupati SBB menjelaskan bahwa membangun masjid merupakan perintah agama, motivasi yang diberikan oleh Rasululah.

"Barang siapa membangun masjid karena Allah, akan dibangun Allah rumah untuk dia di surga, itu berarti maksudnya tidak sekedar membangun fisik masjidnya semata. Membangun masjid tidak sekedar mendirikan bangunannya saja tetapi lebih jauh ialah membangun, menghidupkan dan memakmurkan fungsi masjid yang didirikan itu terhadap jamaah dan umat di sekitarnya," ujar dia.

Oleh karena itu, pemeliharaan dan pengelolaan masjid terkait dengan tiga aspek yang saling mendukung yaitu idaran (Manajemen), Imarah (Pengelolaan Program) dan Ri'ayah (Pengelolaan fisik/arsitektur Masjid). Masjid dimana pun haruslah menjadi lambang kesatuan umat dalam beribadah dan bermuamalah.

Umat Islam harus perlu lebih memaknai keberadaan masjid sebagai benteng moral masyarakat, melalui masjid-masjid yang tersebar di setiap pelosok Kabupaten Seram Bagian Barat, kini saatnya kita membangkitkan kembali kesadaran umat islam untuk memelihara dan meningkatkan citra diri sebagai muslim. (HumasSBB)

DPRD MTB Gelar Rapat Paripurna Istimewa Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2017

Posted: 09 Aug 2018 07:26 PM PDT

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku menggelar rapat paripurna istimewa masa sidang III tahun 2018 dalam rangka penyampaian nota pengantar kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah (Perda) tentang pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2017.

Dalam membacakan pidato pengantar tentang pelaksanaan APBD MTB Tahun anggaran 2017, Bupati Petrus Fatlolon, SH., MH mengatakan dalam pelaporan tersebut diawali dengan penyususnan laporan keuangan pemda dan diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku untuk diaudit dan hasil audit terhadap laporan tersebut masih dalam opini wajar dengan pengecualian.

"Hal-hal yang dikecualikan dalam pemberian opini dimaksud adalah penerimaan dan pengeluaran dana bantuan operasional sekolah belum dikelolah dalam mekanisme APBD, pengelolaan dan penatausahaan aset tetap belum memadahi dan pengelolaan hutang jangka pendek lainnya atau hutang pihak ke tiga belum dapat disajikan secara wajar," kata dia.

Bupati Fatlolon juga mengungkapkan untuk menindaklanjuti pemberian opini tersebut, pihaknya akan melakukan langkah-langkah seperti penguatan kapasitas aparatur pengelola dana bantuan operasional sekolah (BOS) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispenbud) MTB, penelusuran identifikasi dan investarisir terhadap asset yang belum ditelusuri serta rekonsiliasi asset.

"Pemda melalui dinas pu akan melakukan review pengukuran kembali atas paket pekerjaan hutang pihak ke tiga untuk memperoleh nilai pasti yang diakui dan disajikan dalam neraca pemda. Hal-hal ini dilakukan demi terwujudnya good goverment dan clean goverment," ungkapnya.

Ketua DPRD MTB, Frengky Lamber pun menyambut baik laporan pertanggungjawaban Bupati fatlolon tersebut dan berharap kepada seluruh anggotanya dalam melakukan pembahasan di tingkat komisi dapat bejalan sesuai dengan agenda yang direncanakan dengan lebih teliti dan jeli terhadap kegiatan baik fisik maupun nonfisik yang telah dilaksanakan pada tahun 2017.

"guna mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan cara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik," harap dia.

Selain Bupati Petrus Fatlolon dan Ketua DPRD Frengky Lamber Hadir dalam rapat paripurna tersebut juga para anggota DPRD MTB, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para Staf Ahli Bupati, para asisten, Sekretaris DPRD MTB, Inspektur Daerah, seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), bagian Sekretaris Korpri dan Rohaniwan. (Laura Sobuber)

Yasin Payapo Sambut Kontingen Pesparawi Nasional XII dari SBB

Posted: 09 Aug 2018 06:23 PM PDT

PIRU, LELEMUKU.COM – Kontingen Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XII asal Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku disambut langsung oleh Bupati Seram Bagian Barat M. Yasin Payapo, Selasa (7/8), serta sejumlah Pimpinan OPD ikut menjemput kontingen Pesparawi Nasional XII.

Dalam perhelatan Pesparawi Nasional XII perwakilan Provinsi Maluku Kategori Paduan Suara Dewasa Pria (PSDP) asal Kabupaten SBB meraih juara I.

kontingen Pesparawi Nasional XII asal SBB beriringan menuju Kantor Pemerintahan SBB. Bupati SBB telah menunggu kedatangan kontingen Pesparawi. Setibanya di Kantor Pemerintahan Bupati SBB, kontingen Pesparawi langsung disambut Bupati dengan acara penyambutan singkat.

Pada kesempatan tersebut Bupati SBB mengucapkan terima kasih atas perjuangan kontingen Pesparawi asal SBB sehingga meraih Juara I kategori PSDP yang mewakili Provinsi Maluku di ajang Pesparawi Nasional ke-XII di Pontianak, Kalimantan Barat.

"Saya sangat berterima kasih, atas nama Pemerintah Daerah sangat berterima kasih kepada adik-adik yang sudah membawa nama baik Kabupaten bumi saka mese nusa di provinsi serta di kancah Nasional dengan menjadi juara 1 Pesparawi Nasional XII kategori PSDP, Suatu usaha yang tidak sia-sia.," tutur baliau.

Lebih lanjut beliau mengatakan dengan hasil yang diraih, menunjukan kepada semua orang bahwa Kabupaten Seram Bagian Barat juga dapat berprestasi di tingkat Provinsi dan Nasional.

Menurut Payapo, Pesparawi merupakan kegiatan yang sakral, Pesparawi memiliki makna penting, sebab itu sebagai cara untuk meningkatkan keimanan kepada Tuhan.

Bupati SBB meminta ke pada LPPD Kab.SBB supaya melakukan pembinaan Pesparawi terus berlanjut setiap tahunnya.

Acara penyambutan kontingen Pesparawi ini diakhiri dengan bersalaman dengan Bupati dan Kepala OPD serta undangan yang hadir. Selanjutnya kontingen bersama dengan masyarakat melaksanakan pawai keliling dengan piala di kota piru, ibu kota, Kabupaten Seram Bagian Barat.

Kondisi kontingen Pesparawi yang kembali dengan selamat serta tidak ada masalah berarti yang dialami patut disyukuri. (DiskominfoSBB)

Pencanangan Imunisasi Measles dan Rubella di SBB

Posted: 09 Aug 2018 06:13 PM PDT

WAIMITAL, LELEMUKU.COM – Bertempat di SD Inpres Waimital, Bupati SBB Drs M. Yasin Payapo,M.Pd dengan resmi mencanangkan pelaksanaan Imunisasi Measles (Campak) dan Rubella di Kabupaten Seram Bagian Barat, Selasa (7/8).

Penyakit campak atau yang dikenal sebagai sarampa menyebabkan komplikasi berat seperti radang paru, radang otak, diare berat, radang telinga, dehidrasi dan bahkan dapat menyebabkan kematian.

Sementara Rubella merupakan penyakit akut menular yang relatif ringan sampai pada anak dan dewasa, namun bersifat berbahaya untuk janin pada ibu hamil sehingga dapat menyebabkan aborsi spontan, atau berbagai kelainan kongenital seperti reterdasi mental, kelainan jantung, tuli dan atau gangguan penglihatan.

Bupati dalam sambutannya, mendukung program imunisasi campak dan rubella ini. "Pelaksanaan imunisasi ini haruslah di dukung penuh oleh seluruh lintas sektor. Untuk itu saya mengajak kita semua: Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas KB, Kementerian Agama, para camat, para kepala sekolah, para kepala desa, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, PKK, mari sama-sama kita saling mendukung untuk menyukseskan komitmen mengeliminasi penyakit campak dan pengendalian penyakit rubella terutama kecacatan yang disebabkan oleh infeksi rubella saat kehamilan (congenital syndrome) pada tahun 2020″.

Lebih lanjut Bupati berharap kepada semua pihak agar saling berkoordinasi dalam menyiapkan, menyediakan dan menvalidasi data sasaran utama imunisasi khususnya anak usia 9 bulan sampai 15 tahun untuk datang dan berada di tempat imunisasi.

" Besar harapan saya bahwa program ini akan sukses dilaksanakan dan menjangkau sasaran secara optimal dan diharapkan dapat memutuskan mata rantai penularan penyakit campak dan rubella di Kabupaten Seram Bagian Barat," harap Payapo. (DiskominfoSBB)

Yasin Payapo Pantau Aktivitas Pasar Tradisional Piru

Posted: 09 Aug 2018 06:08 PM PDT

PIRU, LELEMUKU.COM – Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Provinsi Maluku, Drs M. Yasin Payapo,MPd bersama Sekretaris Daerah SBB Mansur Tuharea SH didampingi Staf Ahli Bupati, Asisten 3 Setda, dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) meninjau secara langsung aktivitas pedagang pada Pasar Tradisional Piru yang telah rampung pelaksanaan renovasinya beberapa waktu yang lalu.

Peninjauan Bupati dan rombongan ini merupakan yang kedua kalinya, setelah pada pekan lalu pasar ini masih belum difungsikan sepenuhnya oleh para pedagang yang telah memiliki hak menggunakan lapak, los dan kios yang telah disediakan.

Dalam peninjauan ini, Bupati mengharapkan agar para pedagang yang telah terdaftar dan memiliki hak untuk menggunakan lapak, los maupun kios yang telah disediakan agar segara menggunakan kesempatan ini dengan baik. Karena jika tidak maka penggunaan lapak yang ada akan diberikan kepada pihak lain yang mau menggunakan.

Sehari setelah peninjauan ini, terlihat lapak, los dan kios yang semula kosong karena belum difungsikan, sudah mulai terisi. Semua ini dilakukan dalam rangka penertiban kota dan penggunaan pasar dengan lebih baik. (DiskominfoSBB)

Yasin Payapo Jamin Kerukunan Antar Umat di SBB

Posted: 09 Aug 2018 06:04 PM PDT

WAITIMITAL, LELEMUKU.COM – Penjabaran visi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Provinsi Maluku saat ini adalah menjamin tatanan masyarakat yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa dan dalam misinya meningkatkan kerukunan inter dan antar umat beragama di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Pemerintah daerah secara kontinyu melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Namun disadari pula bahwa tanpa dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat maka semua hanyalah isapan jempol semata.

"Saya mengajak kita semua untuk tidak terkooptasi dalam suatu fanatisme sempit tentang daerah asal, yang olehnya dapat menyebabkan timbulnya berbagai klasifikasi kelompok dalam masyarakat. Memang kita tetap menghargai latar belakang kerukunan kekeluargaan, budaya dan tradisi daerah asal kita, tetapi biarlah semua itu kita jadikan sesuatu yang dapat dikolaborasikan dengan tatanan kehidupan sekarang ini, sehingga menjadi sebuah kekuatan potensial dalam membangun Kabupaten yang sama-sama kita cintai, dengan semboyan dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung" tutur Bupati Drs M. Yasin Payapo,MPd dalam sambutannya pada acara Silahturahmi dan Tabligh Akbar Forum Komunikasi Mayarakat Jawa Provinsi Maluku di Kabupaten SSBB bersama K.H. Anwar Zahid dari Bojonegoro Jawa Timur.

Pada kesempatan ini Bupati meminta kepada semua hadirin agar senantiasa memelihara iklim kehidupan bermasyarakat yang santun dan bertoleransi. Hal ini membuktikan dukungan nyata dari masyarakat Jawa kepada Pemerintah daerah dalam mewujudkan Kabupaten Seram Bagian Barat yang berbudi pekerti luhur, aman, sejahtera, adil dan bermartabat. (HumasSBB)

Terkait Lelang Jabatan, Said Assagaff Kembali Surati Tjahyo Kumolo

Posted: 09 Aug 2018 03:35 AM PDT

AMBON, LELEMUKU.COM – Gubernur Maluku, Said Assagaff kembali menyurati Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo guna meninjau kembali keputusan penolakan usulan lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP)

Menurut Assagaff, upaya yang dilakukan melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku ini dilakukan agar Mendagri dapat meninjau kembali keputusan tersebut. Jika Mendagri tidak menyetujui hal tersebut, maka 11 jabatan eselon II mengalami kekosongan. Ini disebabkan karena ada pejabat yang sudah pensiun, akan pensiun, dan meninggal dunia.

"Kalau tidak disetujui berarti, 11 jabatan eselon II akan kosong. Ini bukan soal kita pindahkan tetapi untuk mengisi kekosongan jabatan yang ada. Masa hampir 1 tahun jabatan eselon II harus dijabat oleh PLT? Ini bisa berdampak pada kualitas pemerintahan yang kurang bagus," ucap Assagaff kepada wartawan di kantor Gubernur Maluku, Rabu (8/8).

Dijelaskan, pihaknya menerima surat penolakan tersebut dari Mendagri sudah sejak lama, dan diminta tunda sampai pelantikan gubernur yang baru.

"Sekarang kalau tidak diisi, maka dipastikan hampir satu tahun jabatan eselon II ini akan kosong dan bisa dipastikan, semua pekerjaan akan terhambat akibat hal tersebut. Kan kita hanya mau isi yang kosong-kosong saja, kalau PLT kan rangkap jabatan jadi dipastikan pekerjaan tidak bisa dilakukan dengan baik. Masa kita mau meningkatkan kualitas sumber daya manusia tetapi seperti ini repot juga," tandas Assagaff.

Ia menambahkan untuk mengatasi hal tersebut, maka Pemerintah Daerah akan menyurati kembali Mendagri untuk meninjau kembali keputusan penolakan pengisian 11 jabatan eselon II tersebut.

Sebelumnya Mendagri menolak pengusulan izin lelang JPTP yang dilayangkan Pemerintah Provinsi Maluku melalui BKD lantaran Mendagri mencurigai jika lelang jabatan dilakukan maka ada unsur balas dendam dibaliknya.

"Dalam surat balasan dari mendagri itu, menginstruksikan agar Gubernur petahana tidak melakukan mutasi. Alasannya, mendagri curiga jika ada unsur balas dendam dibaliknya," ungkap Assagaff.

Dijelaskan Assagaff, penolakan tersebut membuktikan bahwa Mendagri salah persepsi dengan memberikan jawaban tersebut. Nyatanya, pengusulan izin lelang jabatan itu dilayangkan karena ada 11 posisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkup Pemprov Maluku yang kosong akibat pensiun dan bukan karena indikasi lainnya.

Untuk diketahui, pada tahun ini, ada sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) yang bakal mengakhiri masa tugasnya karena memasuki masa pensiun yakni Kepala BKD Maluku, Femmy Sahetapy, Sekretaris DPRD Maluku, Roy Manuhuttu, Asisten I Tata Pemerintahan, Angelius Renjaan, Kepala Inspektorat, Semmy Risambessy, Kadis Kependudukan, Catatan Sipil, Jeremias Uweubun, Kadisnakertrans, Abdul Manaf Tuasikal, Karo Kesra, Rosmina Tutupoho dan Kepala Kesbangpol, Ujir Halid. (Rakyat)

Babinsa dan Mahasiswa IPB Perkenalkan Nugget ke Warga Kilong

Posted: 09 Aug 2018 03:27 AM PDT

KILONG, LELEMUKU.COM - Dalam rangka menciptakan masyarakat ekonomi kreatif, Mahasiswa Institute Pertanian Bogor (IPB) menggandeng Babinsa Desa Kilong Serda Adi Krisbiantoro memperkenalkan pembuatan Nugget kepada masyarakat pada Minggu (29/7)

Pada saat ini tedapat 4 Mahasiswa Fakultas Kehutanan dari IPB yang sedang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di wilayah Desa Kilong Kabupaten Pulau Taliabu, dimana pada kesehariannya sering melakukan kordinasi maupun kerjasama dengan Babinsa setempat.

Melihat potensi alam khususnya kelapa maupun ikan yang demikian melimpah namun sering tidak dimanfaatkan secara maksimal sehingga terbersit ide untuk memberdayakan menjadi aneka olahan kuliner sehingga dapat menjadi ekonomi kreatif bagi masyarakat dan dipilihlah penbuatan Nugget mengingat mudahnya pembuatan dan digemari oleh banyak orang.

Untuk itu, sebagai pilot project Mahasiswa bersama Babinsa mencoba mempraktekan dengan bermodalkan alat penggiling daging serta alat dapur lainnya mereka mempraktekan pembuatan dibantu oleh salah satu ibu di Desa Tersebut, berdasarkan hasil percobaan Nugget yang dimaksud berhasil dan siap diajarkan kepada masyarakat.

Sdr. Aris salah seorang Mahasiswa menyampaikan bahwa ide tersebut saat kelompoknya bersama Babinsa sedang meninjau area hutan bakau kemudian kita melakukan pembicaraan ringan untuk memberikan manfaat perekonomian bagi masyarakat.

Sehingga diputuskan untuk mengenalkan pembuatan Nugget, pemilihan tersebut mengingat pembuatannya yang mudah, murah serta tidak mudah basi asalkan dikemas dengan baik, sehingga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat melalui ekonomi kreatif dan dapat dipasarkan hingga keluar daerah. (Penrem 152)

Pemkot Jayapura Apresiasi Sabtu Bersih di Awiyo

Posted: 09 Aug 2018 03:04 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Provinsi Papua mengapresiasi aksi kerja bhakti yang digelar warga gang merpati 1, 2 dan 3, RT 02, 04,05 dan 05 Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura. Pada kesempatan itu Wakil Wali Kota Jayapura, Ir. H. Rustan Saru, MM, terlibat dalam aksi Sabtu bersih.

"Pemerintah mengapresiasi kepada warga yang telah membantu pemerintah bersama-sama turut terlibat membersihkan lingkungan sekitar tempat tinggal,"kata orang nomor dua di Kota Jayapura, pada Minggu (5/8).

Selain itu, Wakil wali kota mengharapkan dengan momen ini, warga diharapkan memeriahkan HUT RI ke-73 tahun 2018. Tidak hanya membersihkan tetapi dengan merias lingkungannya dengan umbul-umbul dan bendera merah putih.

Wakil Wali kota mengatakan aksi sosial ini perlu dicontohi oleh seluruh masyarakat kota jayapura dalam rangka menjaga lingkungannya agar tetap bersih, sehingga dengan aksi ini sudah berpartisipasi membantu pemerintah Kota jayapura menjaga kebersihan lingkungan.

"Kegiatan ini merupakan langkah positif yang baik dan perlu di contohi oleh masyarakat Kota Jayapura, agar ikut berpartispasi membantu menjaga kebersihan Kota Jayapura, menjaga kebersihan sehingga lingkungan kita menjadi bersih indah dan nyaman," ucapnya.

Ia juga mengharapkan agar warga kota jayapura sadar untuk tidak membuang sampah disembarang tempat, dan terus berpartisipasi menciptakan Kota Jayapura yang indah, bersih, aman, dan nyaman.

"Jangan membuang sampah di sembarangan tempat, buanglah sampat pada tempat yang sudah di tentukan, mari kita menjada kebersihan mulai dari lingkungan kita masing-masing, rasa memiliki, berpartisipasi untuk menciptakan Kota Jayapura yang indah, bersih, aman dan nyaman,"harapnya. (HumasKotaJayapura)

Pemkot Jayapura Wajibkan Wartawan Tunjukkan Kartu Uji Kompetensi

Posted: 09 Aug 2018 02:09 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Tingkatkan kompentensi dan hardskill wartawan, dalam menjalankan profesinya sebagai jurnalis yang profesional, Wali Kota Jayapura Dr. Benhur Tomi Mano, MM mengharapkan adanya input yang positif bagi wartawan yang mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW), yang digelar sejumlah Organisasi wartawan yang berlangsung Jumat, 3 Agustus 2018, bertempat di Hotel Grand Abe.

"Ke depannya akan ditempel di beberapa ruang OPD, wartawan yang diperbolehkan wawancara adalah yang bersertifikasi kompetensi agar tidak hanya salin berita dari orang lain namun punya kualitas," katanya pada Apel Pagi Gabungan di Aula Sian Sioor Kantor Wali Kota, Senin 6 Agustus 2018.

UKW digelar sebagai bentuk pengembangan profesionalisme wartawan dalam melakukan liputan di lapangan. Wali Kota menegaskan bahwa ke depannya para wartawan yang ingin mewawancarai pimpinan OPD atau pejabat lain di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura, harus memiliki sertifikasi wartawan.

"ID Card wartawan tidak perlu digunakan lagi, sekarang harus tunjukkan sertifikasi UKW, kalau tidak punya jangan diterima untuk mewawancarai," katanya.

Himbauan sertifikasi UKW tersebut akan ditempel di gedung utama dan gedung otonom. UKW yang telah berlangsung diikuti wartawan dari tingkat Kota Jayapura, hingga Provinsi Papua dan Papua Barat.

Sementara itu, Indonesia Journalist Network atau Jaringan Jurnalis Indonesia (IJN/JJI)

mendukung apa yang akan diterapkan Wali Kota Jayapura, bahwa akan menerapkan peraturan hanya wartawan yang berkompeten saja bisa melakukan liputan di Kantor Wali Kota Jayapura.

Ketua IJN/JJI Papua-Papua Barat, RI Vanwi Subiyat mengatakan seluruh wartawan media cetak dan elektronik di Indonesia diharuskan memiliki sertifikat lulus uji kompetensi wartawan.

"Uji kompetensi wartawan itu sendiri telah diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan,"ujarnya.

Uji Kompetensi Wartawan (UKW) itu diselenggarakan oleh organisasi wartawan-Persatuan Wartawan Indonesia, Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Papua dan Indonesian Journalist Network/Jaringan jurnalis Indonesia (IJN/JJI) Papua dan Papua Barat.

Diikuti 43 peserta tersebut terbagi dalam satu kelas utama, dua kelas madya dan lima kelas muda. UKW di dilakukan dengan menghadirkan tim penguji sebanyak 7 penguji yang mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pers Indonesia. (HumasJayapura)

Juara Momase Cup 2018. Tunas Muda Hamadi Berikan Piala ke Benhur Tomi Mano

Posted: 09 Aug 2018 01:58 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Tunas Muda Hamadi menyerahkan piala kejuaraan sepak bola Momase Cup 2018 di Wewak, Papua New Guinea kepada Wali Kota Jayapura, Provinsi Papua Dr.Benhur Tomi Mano, MM. Penyerahan tersebut diwakilkan oleh Kapten Tim Franky Worabai.

Pertandingan yang diikuti 8 tim yang ada di Papua New Guinea tersebut berlangsung pada 20-23 Juli 2018, dan mengambil tempat di Kota Wewak Urban LLG, Papua New Guinea.

Wali Kota ucapkan selamat atas hasil yang telah dicapai sehingga dapat menjuarai atau meraih juara satu.

"Saya ucapkan selamat kepada seluruh pemain dan official, mereka telah menjuarai kompetisi sepak bola di luar negeri di Papua New Guinea, inilah Persipura muda yang mampu menunjukkan prestasinya," katanya saat memimpil apel ASN dilingkungan pemerintah Kota Jayapura, Senin 6 Agustus 2018.

Piala yang berhasil dibawa pulang sebanyak dua buah, untuk Pemerintah Kota Jayapura dan Tim Tunas Hamadi. Prestasi ini diharapkan dapat diperhankan dan bahkan dikembangkan pada bidang lain. Sehingga hubungan antara sister city semakin erat melalui kompetisi yang rutin diadakan.

Penyerahan piala dilakukan sebelum apel bulanan dilakukan di aula serba guna Sian Soor Kantor Wali Kota Jayapura, disaksikan oleh kepala OPD dan seluruh ASN dilingkungan pemerintah Kota Jayapura.(HumasKotaJayapura)

Tingkat Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat di Papua Rendah

Posted: 09 Aug 2018 01:53 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Tingkat kepatuhan penyelenggara negara di Provinsi Papua dalam penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHPN) dinilai masih sangat rendah.

Hal demikian bukan tanpa alasan, sebab tingkat kesadaran pejabat dalam melaporkan karta kekayaan tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Papua, masih pada grafik merah (rendah) dari 34 provinsi Se-Indonesia.

"Untuk Papua, baru Kabupaten Merauke, Jayawijaya dan Kota Jayapura yang penyampaian LHKPN-nya baik. Sementara sisanya masih merah. Makanya kita harapkan supaya pemerintah daerah lainnya, termasuk provinsi agar segera melakukan perbaikan," harap Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri pada pada pembukaan sosialisasi dan pendampingan penggunaan modul e-registration aplikasi e-LHKPN kepada unit pengelola LHKPN di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, di Aula Dinas Kominfo Papua, Selasa (7/8).

Dia berharap masalah ini bisa mendapat perhatian serius dari para peserta yang hadir, sebab dari jumlah penyelenggara negara di provinsi sampai kabupaten/kota, Provinsi Papua mendapat sorotan tajam dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebab dalam meningkatkan presentase LHKPN, seorang pegawai negeri diwajibkan melaporkan kekayaannya tersebut kepada Sekretaris Daerah dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Kerja (SKP).

"Sebab tanpa SKP berkasnya akan dikembalikan. Makanya hal itulah yang membuat penilaian LHKPN kita hanya 9,8 persen dan masuk level merah."

"Makanya kegiatan hari ini bukan untuk mencari kesalahan tetapi agar semua menjalankan kewajiban dan kesadaran sebagai penyelenggara negara untuk menyampaikan harta kekayaan," ujarnya.

Beberapa waktu sebelumnya, Sekda Papua Hery Dosinaen meluncurkan aplikasi pengaduan secara online dan E - Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang juga berlaku untuk pemerintah kabupaten dan kota.

Sekda mengimbau seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk dapat mengimplementasi dua program yang baru saja diluncurkan tersebut. Dengan begitu, upaya mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, terbuka dan melayani akan bisa dicapai.

Sayangnya program ini belum dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh ASN di lingkungan Pemprov Papua dan kabupaten/kota. (DiskominfoPapua)

Dinas Peternakan Papua Galakkan Budidaya Pemeliharaan Ayam Potong

Posted: 09 Aug 2018 01:09 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Dinas Peternakan Provinsi Papua diminta menggalakkan pemeliharan ayam potong di seluruh kabupaten, guna meningkatkan perekonomian masyarakat, lebih khusus yang berdomisili di wilayah perkampungan.

"Ayam potong inikan pemeliharaannya sangat cepat, bahkan masih pada umur tiga bulan sudah bisa dipanen. Jadi, program ini bisa digalakkan maka sudah tentu diyakini dapat membantu masalah pangan yang dihadapi masyarakat sementara selebihnya bisa dijual," terang Penjabat Gubernur Papua Soedarmo, di Jayapura Selasa (7/8).

Gubernur mengatakan, saat ini ada banyak program dan pendanaan yang diturunkan ke kabupaten. Sangat diharapkan agar seluruh anggaran itu benar-benar diperuntukkan untuk program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

Artinya, pemerintah daerah perlu ikut mensiasati agar dana-dana yang diberikan kepada setiap kampung di Papua, bisa berguna dan bermanfaat bagi masyarakat.

"Ya diantaranya dengan program pemeliharaan ayam potong itu. Makanya nanti kita akan buat surat pengajuan ke kementerian desa agar ada kekhususan untuk Papua dalam hal penggunaan dana desa itu. Sebab dana desa di Papua peruntukannya tak selalu sama dengan di Jawa. Makanya perlu dicari solusi terbaik agar dana itu turun dan memiliki dampak yang positif bagi masyarakat," terang dia.

Gubernur pada kesempatan itu, menyoroti rendahnya penyerapan anggaran kampung, padahal dananya sudah terdistribusi ke setiap kepala kampung yang ada di 29 kabupaten/kota.

"Anggaran sudah diberikan, tapi hasilnya tidak pernah ada di kampung. Jadi tidak tau danannya lari kemana itu."

"Makanya sekali lagi mesti ada solusi supaya bagaimana kedepan anggaran tersebut tidak diberikan secara keseluruhan oleh kepala kampung, tapi gunakan untuk membelikan sesuatu yang bisa meningkatkan gizi masyarakat di daerah. Atau usaha lainnya yang mampu meningkatkan ekonomi masyarakat," terang dia.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Papua mengapresiasi Kabupaten Mimika yang kini telah menyandang status swadaya telur ayam pada 2016 lalu. Prestasi tersebut patut dicontohi kabupaten lainnya, karena Mimika kini sudah mandiri dan tidak lagi bergantung dari daerah luar dalam hal pemenuhan telur ayam. (DiskominfoPapua)

Satgas TMMD dan Mahasiswa Buat Lapangan Upacara di SMAN Mafakati Hiri

Posted: 08 Aug 2018 11:36 PM PDT

HIRI, LELEMUKU.COM - Ditengah sebagian besar masyarakat tengah menikmati hari libur, namun hal tersebut tidak berlaku bagi personel Satgas TMMD bersama Mahasiswa Kubermas, Pelajar dan Orang Tua Siswa bekerja bhakti membuat lapangan upacara bagi SMAN Mafakati Pulau Hiri pada MInggu (29/07.

Pembuatan tersebut berdasarkan surat permintaan dari Kepala Sekolah SMAN Mafakati guna meminta bantuan dalam pembuatan lapangan di sekolahannya yang dapat dipergunakan untuk apel, upacara hingga berolah raga, gayungpun bersambut surat direspon cepat Dansatgas TMMD segera memerintahkan Dan SSK untuk segera merealisasikannya.

Sehingga dipilihlah hari sabtu dan minggu untuk dilaksanakan kerja bhakti dengan melibatkan mahasiswa yang sedang melaksanakan Kubermas, Para Guru/Siswa dan Orang tua siswa. Pada tahap awal dilaksanakan perataan lahan yang dikerjakan secara manual, meskipun pagi tadi matahari bersinar dengan teriknya namun tidak mengurangi semangat untuk membuat salah satu prasarana pendidikan di Sekolah tersebut.

Batu satu persatu dicungkil dan dipindahkan serta tanah yang dicangkul sehingga menjadi rata, meskipun seharian namun luasnya lahan sehingga tidak dapat diselesaikan dan direncanakan akan dilanjutkan.

Sementara itu Dansatgas TMMD Letkol Kav Bambang Sugiyarta, S.H., M.M., M.Tr (Han) menyampaikan bahwa pada hari jumat lalu pihaknya menerima surat dari kepala Sekolah SMAN Mafakati oleh karenannya kita segera bergerak karena kita nilai fasilitas lapangan tersebut sangat diperlukan guna menunjang proses pendidikan. (Penrem 152)

Abdul Mukti Keliobas Canangkan Kampanye Imunisasi Campak Rubella

Posted: 08 Aug 2018 11:16 PM PDT

BULA, LELEMUKU.COM - Bupati Seram Bagian Timur(SBT), Provinsi Maluku, Abdul Mukti Keliobas canangkan Kampanye imunisasi campak dan Measles Rubella (MR) tingkat Kabupaten SBT yang dipusatkan di Halaman PAUD Gumumae Kota Bula, Kecamatan Bula pada Rabu (1/8).

Pencangan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah Indonesia dalam eliminasi penyakit campak dan pengendalian penyakit rubella/kecacatan yang di sebabkan oleh infeksi rubella saat kehamilan pada tahun 2018. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mempercepat tujuan tersebut adalah dengan melaksanakan kampanye (imunisasi massal) dan introduksi imunisasi campak dan rubella.

Dalam sambutannya, Bupati Keliobas dalam sambutannya menyampaikan bahwa campak atau yang dikenal sebagai sarampa dan penyakit rubella adalah penyakit yang sangat berbahaya. penyakit sarampa dapat menyebabkan komplikasi yang serius yang kadang berujung pada kematian.

"Kita jangan menganggap enteng penyakit ini. Mungkin ada yang berpikir tanpa diobati pun nantinya tetap akan sembuh, namun kenyataan diberbagai tempat dan bahkan didaerah kita ini terdapat banyak anak yang meninggal karena sarampa, tetapi kita cenderung tidak mencatatnya, demikian juga dengan penyakit rubella," ungkap Bupati.

Ia mengharapkan agar seluruh elemen masyarakat di SBB agar dapat mendukung menyukseskan imunisasi ini sehingga generasi penerus dapat berkembang lebih baik dari saat ini.

"Pada hari ini saya mengajak kita semua menorehkan sejarah, dengan gerakan imunisasi bagi anak dan generasi penerus pembangunan negeri ini. memberikan imunitas kepada anak, maka kita seperti memasang salawaku untuk melindungi tubuh mereka dari serangan campak dan rubela ataupun virus penyakit lainnya," tutur orang Nomor satu di kabupaten ini.

Mengakhiri sambutannya Bupati menyampaikan terimakasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi demi terlaksananya gerakan kampanye imunisasi.

"Terkait dengan gerakan imunisasi ini kurang lebih dua minggu kedepan kita akan memperingati kemerdekaan republik indonesia yang ke 73. marilah kita jadikan momentum hari ini untuk menyatukan tekad kita memerdekakan diri dan generasi kita dari ancaman campak dan rubella," ucap dia.

Ketua Panitia Pencanangan di SBB, Nurhayati Kilmas, Amd.Keb dalam laporannya menyampaikan bahwa kampanye campak dan rubella adalah suatu kegiatan imunisasi secara massal sebagai upaya untuk memutuskan transmisi penularan virus campak dan rubella yang dilaksanakan serampak diseluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Seram Bagian Timur.

Ketua Panitia menambahkan di Kabupaten Seram Bagian Timur akan dilaksanakan kampanye imunisasi measles rubella di setiap sekolah mulai dari TK/Paud, SD/MI. dan SMP/MTs. sederajat di semua kecamatan pada bulan agustus, dan di posyandu, puskesmas, dan rumah sakit pada bulan September dengan sasaran umur 9-15 tahun, tanpa mempertimbangkan status imunisasi sebelumnya.

Selain Bupati, hadri dalam acara kampenye tersebut yakni, Ketua TP PKK Kab. SBT Ny. Y. Misa Keliobas, Pimpinan OPD, Kepala-kepala TK/PAUD, SD/MI, SMP/MTs sekota Bula, Tokoh Pendidikan. (HumasSBT)

Fachri Husni Al Katiri Buka FGD Seram Bagian Timur Dalam Angka 2018

Posted: 08 Aug 2018 11:07 PM PDT

BULA, LELEMUKU.COM - Wakil Bupati Seram Bagian Timur (SBT), Provinsi Maluku, Fachri Husni Al Katiri Lc, M.Si. menghadiri sekaligus membuka dengan resmi acara Focus Group Discussion (FGD) yang di gelar oleh Badan Pusat Statistik SBT di Bula pada Selasa (7/8).

Selain Wakil Bupati hadir juga dalam acara tersebut, Kepala BPS Kabupaten SBT, Paulus Mamang SE. Sekretaris Bappeda Ir. La Edy dan 35 peserta yang merupakan perwakilan dari 17 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau instansi terkait.

Dalam laporan ketua panitia, tujuan terselenggaranya acara FGD dalam angka 2018 ini adalah untuk memfasilitasi OPD , dan instansi penyedia statistik sektor dengan BPS SBT untuk melakukan finalisasi data statistik dalam angka 2018 sehingga publikasi tersebut dapat memilii kualitas data yang baik.

Wabup Al Katiri dalam sambutannya mengatakan bahwa perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan dapat menjawab permasalahan daerah memerlukan data berkualitas, akurat, lengkap, relevan, berkesinambungan dan terkini yang bersumber dari berbagai OPD, Instansi atau Lembaga.

"Hal tersebut sejalan dengan Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 31 yang menjelaskam bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, data tersebut tidak hanya dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan, namun juga dimanfaatkan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan serta digunakan untuk berbagai riset atua penelitian," ujar dia.

Wakil Bupati juga mengatakan, penyediaan data untuk perencanaan pembangunan daerah masih menghadapi berbagai permasalahan, antara lain data tersebar di instansi sektoral, kualitas data belum terjamin, inkonsistensi data serta adanya perubahan alur data sektoral sejak berlakunya otonomi daerah.

"Sehingga dengan permasalahan tersebut, maka perlu diselenggarakan wadah komunikasi dan diskusi yaitu Focus Group Discussion Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka 2018. FGD ini dilaksanakan untuk mendiskusikan berbagai permasalahan dalam hal pengumpulan data sektoral yang terdapat dalam publikasi Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka 2018," papar dia.

Menutup sambutannya Wakil Bupati berpesan kepada peserta FGD, agar Jeli dalam melakukan input data statistik sehingga menghasilkan data yang sesuai dengan keadaan lapangan serta dapat dipertanggung jawabkan.

"Pastikan bahwa data yang bapak ibu berikan tidak menyebabkan salah tafsir dan salah analisis. Bila menemui permasalahan, komunikasikan segera dengan BPS selaku penyelenggara kegiatan sekaligus penanggung jawab kegiatan perstatistikan. BPS dituntut untuk menghasilkan data terpercaya sehingga memerlukan dukungan baik dari semua pihak," harap dia. (HumasSBT)

Karya Jaya Berdikari Dukung Pengembangan Sosial Arma dan Watmuri

Posted: 08 Aug 2018 10:38 PM PDT

ARMA, LELEMUKU.COM – PT. Karya Jaya Berdikari (KJB) mendukung berjalannya pengembangan sosial di Desa Arma dan Desa Watmuri, Kecamatan Nirunmas, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku.

Menurut Camp Manager KJB, Fitra Yudha, dukungan ini diwujudkan dengan pemberian tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) berupa uang tunai dengan total Rp600 juta ke dua pemerintah desa (pemdes) tempat perusahaan itu beroperasi.

Dikatakan, Direktur KJB, Ir. H. Muhamad Saleh telah menyerahkan bantuan tersebut secara langsung dan berharap agar uang yang diperuntukkan melayani kebutuhan sosial masyarakat dua desa ini dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

"Setelah pertemuan Direktur dengan masyarakat Watmuri dan Arma disepakati bahwa ada CSR, dan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat telah disepakati pertahunnya masing-masing desa mendapat Rp300 juta," ujar Yudha kepada Lelemuku.com pada Senin (6/8).

Dijabarkan tata cara penyerahan CSR ini berbeda dengan manajemen KJB yang lama. Sebab bantuan dari manajemen dahulu menerima usulan program dari pemerintah dan masyarakat desa dan kemudian memberikan bantuan sesuai permintaan. Namun usulan-usulan tersebut susah ditentukan nilainya, sehingga dana yang diberikan seringkali tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

"Jadi, sekarang ini kami sudah siapkan pos untuk CSR yang tetap tiap tahunnya. Sebab jika tidak ditetapkan, nilai CSR-nya bisa naik, bisa turun. Manajemen melihat untuk budget anggarannya lebih baik ditetapkan sekian, sehingga tidak ada keluhan. Uang itu telah diserahkan dan bentuk pengelolaannya diserahkan ke masing-masing desa. Jadi dari pemerintah desa silahkan mempergunakan uang itu dengan programnya masing-masing," kata dia.

Ia menyatakan dalam tiap penerbitan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (UPHHK-HA) KJB sudah tercantum upaya pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam hal kegiatan kelola sosial.

"Sementara itu saat penerbitan RKT juga sudah ada didalamnya ada item-item pengelolaan sosial. Ini sudah direncanakan perusahaan dalam setahun untuk program-program sosialnya. Namun kami lakukan sekarang, sebab kalau sistimnya menunggu RKT untuk datang dahulu baru kita kelola program, kita akan terhambat dalam pengelolaan sosial sehingga kita patok saja Rp300 juta untuk dipergunakan dan dikelola oleh desa untuk masyarakatnya," papar Yudha.

Dibeberkan ada beberapa program sosial yang diusulkan oleh masing-masing pemdes seperti olahraga, keagamaan, pendidikan dan kesehatan yang intinya membantu kebutuhan sosial masyarakat masing-masing desa. Sehingga program-program tersebut harus dilaporkan kembali pelaksanaannya kepada perusahaan.

"Setelah dana dipergunakan, kami akan menunggu laporan pengelolaan program sosial yang dilaksanakan oleh desa, sehingga akan dimasukkan ke laporan kami sebagai pertanggungjawaban kegiatan CSR perusahaan," ujar dia.

Perusahaannya ini mengharapkan agar dana yang diberikan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat Desa Arma dan Desa Watmuri. Sebab pihaknya tidak ingin pemberdayaan sosial yang diharapkan masyarakat masing-masing desa tersebut tidak terwujud.

"Kita berharap desa dapat menggunakan dana tersebut dengan baik dan memberikan laporannya pada akhir tahun ini sehingga kami dapat pertanggujawabkan ke pemerintah. Sebab dalam tiap RKT yang terbit pada Januari, ada realisasi tahun lalu dan perencanaan tahun depan yang salah satunya terkait dengan CSR itu," harap dia.

Sebelumnya pada 26 Maret 2018, manajemen KJB menemui warga Desa Watmuri dan Arma dan melakukan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Desa Watmuri dan PT. KJB yang disaksikan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten MTB.

Di Watmuri, mereka menandatangani Nota Kesepakatan Kerjasama antara PT. KJB dan Pemerintah Desa Watmuri dengan 20 saran pendapat yang ditampung oleh Pemda MTB. Sementara di Arma, penandatanganan nota tersebut ditunda dan disepakati dalam beberapa waktu berikutnya. (Albert Batlayeri)

Benyamin Samangun Harap Peran Serta Masyarakat Sambut HUT RI ke 73

Posted: 08 Aug 2018 10:05 PM PDT

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Camat Tanimbar Selatan (Tansel), Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku, Benyamin B. Samangun, SH., MH sangat mengharapkan peran serta dari seluruh masyarakat di masing-masing desa wilayahnya, yaitu Desa Lermatang, Latdalam, Olilit, Sifnana, Lauran, Kabiarat, Ilngei, Wowonda, Matakus, Bomaki dan Kelurahan Saumlaki dalam menyongsong Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia (RI) ke 73 Tahun 2018.

"Saya mengharapkan peran serta masyarakat untuk partisipasnya menyambut 17 Agustus, sebab program yang dikeluarkan pemerintah daerah melalui desa sangat membantu mereka dalam perubahan pola kehidupan," kata dia kepada Lelemuku.com di ruang kerjanya, pada Rabu (8/8).

Partisipasi bersama ini dilakukan demi merangkul setiap masyarakat dan menumbuhkan kekompakan, kedekatan serta kebersamaan dari masing-masing desa.

Pihaknya pun menggelar beberapa lomba, diantaranya lomba voli umum bagi putra dan putri, futsal yang dikhususkan bagi para perangkat desa dan pelaksanaanya di Desa Wowonda, pangan lokal bagi masing-masing desa yang akan digelar di Desa Matakus pada Sabtu (11/8), Tari kreasi tingkat desa, lomba kebersihan desa dan administrasi desa.

"Lewat lomba-lomba ini akan mempersatukan hubungan emosional antar desa, ada kebersamaan. Beberapa lomba partisipasi masyarakat desa mengingat di tingkat desa dan kelurahan juga ada lomba-lomba jadi kami tidak membuat besar-besaran yang penting ada bentuk partisipasi dari tingkat kecamatan," terang Samangun.

Sedangkan untuk perayaan Dirgaharu RI ke 73, pemerintah kecamatan akan menggelar upacara di Desa Lermatang dengan melibatkan semua perangkat desa mulai dari Kepala Desa (Kades) hingga staff dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

"Perayaannya nanti di Desa Lermatang, jadi kecamatan buat upacara juga. Sekarang mereka lagi latihan paskibra di Lermatang dan nanti semua terpusat di sana," tutup Camat Tansel. (Laura Sobuber)