Latdalam siap Laksanakan MPP AMGPM Ke-31

---

• Latdalam siap Laksanakan MPP AMGPM Ke-31
• Dinkes Maluku Sosialisasikan Pemetaan Populasi Kunci Kasus HIV dan AIDS di Tanimbar
• Pemkot Sorong Gelar Syukuran HUT ke 56 Lambert Jitmau
• Piterson Rangkoratat Imbau ASN Fokus Pelayanan Masyarakat
• Damkar Padamkan Kebakaran Lahan Dekat Kantor Lama Pertanahan di Olilit
• MPP AMGPM Ke-31 Menjadi Ajang Promosi Destinasi Wisata di Latdalam
• MPP AMGPM Ke-31 Menjadi Perekat Antar Denominasi Gereja di Latdalam
• MPP AMGPM ke-31 Membawa Dampak Positif Bagi Kebiasaan Hidup Masyarakat Latdalam
• Gereja dan Pemdes Latdalam Berkerjasama Sambut MPP AMGPM Ke-31
• Pemprov Maluku Dukung BNN Wujudkan Desa Bersih Narkoba
• Zeth Sahuburua dan Para Pemegam Saham Gelar RUPS-LB PT. Bank Maluku-Malut
• Hamin bin Thahir Pimpin Rapat Percepatan Pembangunan Bendungan Way Apu
• Pertahanan Non Militer di Tanah Papua Memiliki Peran Penting
• Daya Serap SKPD Rendah, Lukas Enembe Enggan Disalahkan
• Lukas Enembe Bakal Rampingkan SKPD hingga 30, Puluhan Pejabat Bakal Non Job
• Papua Masih Tunggu Undangan Menpan RB Terkait CPNS 2018
• Gubernur Madang Kagum dengan Pembangunan di Tanah Papua
• Spesies Anggrek Baru Dinamai Rubidium Iriana dan Rubidium Yulce Enembe
• Presiden Jokowi Belum Agendakan Buka Pesparani dan ke Tanimbar
• Honorer K2 Dibawah Umur 35 Tahun Bisa Daftar CPNS Formasi Umum
• ITB Sediakan Banyak Ahli Bantu Pembangunan di Papua
• Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Lemahkan Pengawasan Hutan di Papua
• Jokowier, Pedagang Pengaruh, Machiavelian, Rasialis dan Islamophobia
• Lukas Enembe dan Klemen Tinal Lepas Tim ke Palu dan Donggala
• Cegah KKN di Papua, KPK Lakukan Pendampingan Lima Kabupaten

Latdalam siap Laksanakan MPP AMGPM Ke-31 Posted: 23 Oct 2018 12:44 PM PDT LATDALAM, LELEMUKU.COM – Desa Latdalam, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku siap untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan Musyawarah Pimpinan Paripurna (MPP) Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku (AMGPM) ke-31 se-Kepulauan Maluku. Menurut Ketua Majelis Jemaat GPM Betel Latdalam, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel), Pendeta Manuel C. Radjawane, S.Si, pihaknya bersama seluruh masyarakat Latdalam siap memberikan pelayan terbaik pada kegiatan yang akan digelar pada Minggu (4/11) hingga Jumat (9/11) tersebut. Kegiatan yang akan berlangsung itu sendiri mengusung Tema "Allah kehidupan tuntulah kami untuk membela dan merawat kehidupan" dan Sub Tema "Memuliakan Tuhan dengan bersama-sama meningkatkan kualitas pendidikan untuk kesejahteraan masyarakat dan keutuhan bangsa". "Prinsipnya kami sangat siap menjadi tuan rumah pelaksanaan MPP AMGPM se-Kepulauan Maluku," ujar dia kepada Lelemuku.com di Desa Latdalam pada Senin (22/10). Pendeta Radjawane mengaku segala persiapan sudah dilakukan seluruh masyarakat desa itu kurang lebih 1 tahun hingga saat ini telah memasuki proses penyelesaian beberapa pekerjaan fisik diantaranya pembangunan perluasan gedung gereja dan sarana serta fasilitas penunjang lainnya. "Untuk dua minggu ke depan target kami adalah proses pembersihan. Dari sisi fasilitas dan sarana penunjang, ada beberapa yang mesti kami selesaikan. Salah satunya pembangunan gedung gereja yang baru diperluas bagian utara dan selatannya, masing-masing ditambahkan 5 meter untuk memperlebar saja tanpa memperpanjang," akunya. Selain itu, Radjawane mengatakan seksi akomodasi tengah melakukan pemantauan ke sebanyak 360 rumah masyarakat yang akan digunakan sebagai tempat menginap bagi kurang lebih 500 peserta yang berasal dari Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara itu. Ia bersyukur atas antusias masyarakat yang begitu besar karena lewat kegiatan tersebut membawa dampak positif dimana warga Latdalam kini menjadi lebih peduli terhadap tempat tinggal mereka dengan cara membenah rumah masing-masing dari pembuatan pagar,  cat hingga merapikan isi rumah. Pendeta Radjawane pun berharap hingga pada pelaksanaan kegiatan tersebut seluruh masyarakat Desa Latdalam dapat terlibat aktif untuk menyukseskan kegiatan istimewa itu sehingga dapat membawa kesan yang baik bagi semua peserta yang akan menjadi kenangan dan cerita terindah dalam hidup mereka.  "Mari kita buat kesan yang baik yang dijadikan kenangan dan cerita sepanjang hidup mereka artinya kalau kita melakukan yang terbaik dan maksimal akan menjadi pengalaman yang istimewa bagi mereka dan juga kita. Kesuksesan itu tidak tergantung dari para pendeta yang ada disini tetapi tergantung dari kita sendiri," harap dia. Sementara Sekretaris Desa (Sekdes) Latdalam, Brampy Luanmase mengatakan pihak Pemerintah Desa (Pemdes) juga sangat memberikan dukungan yang besar terhadap kegiatan yang membanggakan masyarakat desa tersebut. Ia mengungkapkan jika pihaknya juga turut menopang pekerjaan pembangunan gedung gereja yang digunakan dari anggaran dana desa dan antusias selalu mendorong atau menyuarakan untuk keterlibatan dari masyarakat setempat dalam membantu menyelesaikan pekerjaan fisik pembangunan gedung gereja dan fasilitas pendukung lainnya serta mempersiapkan rumah masing-masing untuk tempat menginap para peserta. "Pemdes bertanggung jawab penuh untuk mendukung kegiatan dimaksud, Ini bukan saja merupakan iven gereja tetapi juga telah menjadi iven desa. Kami selalu mendorong, memotivasi dan mengimbau masyarakat agar menyambut kegiatan yang akan dilangsungkan di Desa Latdalam ini," ungkap Luanmase di kediamannya. (Laura Sobuber)

Dinkes Maluku Sosialisasikan Pemetaan Populasi Kunci Kasus HIV dan AIDS di Tanimbar Posted: 23 Oct 2018 11:44 AM PDT SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Maluku menggelar sosialisasi pemetaan populasi kunci Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) serta Infeksi menular Seksual (IMS) yang dilakukan pada bulan Oktober hingga November 2018 di Kepulauan Tanimbar pada Selasa (23/10). Kegiatan yang menggandeng Dinkes Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Dinas Sosial, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. P.P. Magretti Saumlaki dan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan dilaksanakan di Karaoke Diva, Jalan Poros Ir. Soekarno Saumlaki ini berjalan lancar dengan melibatkan seluruh pemilik tempat karaoke dan salon di Kota Saumlaki. Pemateri dari sosialisasi itu adalah Kepala Dinkes MTB dr. Juliana Chatrina Ratuanak dan Staf Bidang Pengendalian dan Pemberantasan (P2P) Dinkes Provinsi Maluku, Pengelola Program HIV AIDS dan IMS, Syarita Payapo, SKM memberikan informasi tentang pengenalan tentang HIV-AIDS dan kebijakan HIV-AIDS di Provinsi Maluku hingga ke Kabupaten MTB. Menurut Staf Bidang P2P Dinkes Provinsi Maluku Syarita Payapo, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan data berapa jumlah populasi kunci atau kelompok masyarakat yang paling berdampak pada HIV dan AIDS di Tanimbar yang kemudian akan digunakan untuk pelaksanaan Survey Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP) Tahun 2018 . "Kami ingin mendapatkan data berapa jumlah populasi kunci, kami hanya mengambil data berapa jumlah yang ada di masing-masing karaoke dan salon saja untuk kegiatan lanjutannya akan  dilakukan kegiatan survey," kata dia kepada Lelemuku.com di Karaoke Diva pada Selasa (23/10). Syarita mengungkapkan kegiatan tersebut hanya dijalankan di 2 Kabupaten dan Kota, yaitu di Kota Ambon dan Kabupaten MTB karena melalui pengamatan data tahun 2017 dari pusat hanya memiliki angka kumulatif kasus yang tinggi dan rendah, dimana jumlah kasus epidemi HIV dan AIDS di Kota Ambon adalah 3.302 dan di Tanimbar sebanyak 97 kasus. Ia pun berharap ada kerjasama yang baik antara Dinkes Kabupaten MTB yang akan melakukan pendataan bersama instansi-instansi lainnya serta seluruh pemilik dan pekerja karaoke serta salon agar pengambilan data tersebut dapat akurat dan terpercaya. "Kalau surveillance atau  data survey di MTB itu rendah, maka itu kami akan coba mendata lagi apa data tersebut konsisten atau tidak atau kah memang ada peningkatan data. Mohon kerjasamanya supaya data yang kita perlukan bisa kita dapat," ungkapnya. Sementara itu Kepala Dinkes MTB dr. Juliana mengatakan kelanjutan dari sosialisasi itu, pada 1 minggu kedepan pihaknya akan melakukan kunjungan ke tempat karaoke dan salon yang ada di Kota Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel) untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian akan mengaktifkan kembali Komisi Penanggulangan HIV dan AIDS Daerah (KPAD) agar lebih memproteksi privasi pasien dan menjadi sumber yang bisa dipercaya. "Kami akan lanjutkan KPAD, yang nantinya ada dokter dan konselor supaya kita menjaga privasi mereka juga ketika kita bisa menjadi sumber yang bisa dipercaya dan sarana untuk bisa berbagi hingga pada pemberian obat," jelas dia. (Laura Sobuber)

Pemkot Sorong Gelar Syukuran HUT ke 56 Lambert Jitmau Posted: 23 Oct 2018 11:26 AM PDT SORONG, LELEMUKU.COM - Pemerintah Kota (Pemkot) Sorong, Provinsi Papua Barat menggelar acara syukuran secara sederhana atas hari ulang tahun Walikota Sorong, Drs. Ec. Lambert Jitmau, MM ke-56, Kamis (18/10), yang bertempat di Lobi Kantor Walikota Sorong. Kegiatan ini dilakukan setelah dilaksanakannya apel pagi di Lapangan Apel Kantor Walikota Sorong. Kegiatan ini dipandu langsung Kepala Bagian Umum Setda kota Sorong Sorong, Eltje S. Doo, SE. Walikota Sorong dalam kesempatan itu mengucap syukur kepada Tuhan atas bertambah usianya yang ke 56 tahun. Menurutnya, hanya Tuhan yang mempunyai segala-galanya. Walikota juga meminta agar ASN di lingkungan pemerintah Kota Sorong untuk saling mendoakan agar diberi kekuatan dan kesehatan, agar dapat bekerja dengan baik di Tanah Papua. "Kalau yang Nasrani, buka diperjanjian lama yaitu Amsal pasal 3 ayat 16, umur panjang ada di tangan kananNya, ditangan kiriNya kekayaan dan kehormatan. Kita harus saling bergandengan tangan membangun kota sorong, agar menjadi yang terdepan dan terbaik. Kota Sorong harus menjadi berkat," kata Walikota. Walikota berharap agar seluruh ASN pemkot Sorong dapat menciptakan sesuatu yang belum ada menjadi ada. ASN diminta untuk tidak hanya menikmati segala yang sudah ada di tanah ini, namun dapat berbuat sesuatu agar dapat bermanfaat di tanah Papua, khususnya Kota Sorong. "Hidup ini adalah kesempatan. Suatu saat saya akan bergeser, tapi kenangan indah yang saya lakukan demi untuk kemuliaan nama Tuhan di tanah ini. Menjadi pegawai adalah kesempatan. Menjadi pejabat adalah kesempatan. Kesempatan itu untuk memuliakan nama Tuhan dengan berbuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Jangan banyak berbicara, tetapi harus berbuat banyak dengan mempertontonkan kemampuan kepada orang, agar orang tahu bahwa kita bisa. Akhirnya, semua akan berakhir, tetapi kemuliaan nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya," tutur Walikota disambut tepuk tangan para ASN. Kegiatan dilanjutkan dengan peniupan lilin hingga pemotongan dan pembagian kue ulang tahun kepada Wakil Walikota Sorong, dr. Hj. Pahimah Iskandar, Asisten III Setda Kota Sorong, Ruddy R. Laku, S.Pi.,MM, Kepala BKPSDM, Miryam Isir, S.Sos, Dinas Ketahanan Pangan, Drs. Baltasar Kambuaya, M.Si, Kepala Bappeda, Andreas Jitmau dan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Drs. Mesakh Yumame serta Kepala Bank Papua cabang Sorong, yang diiringi nyanyian lagu ulang tahun oleh seluruh ASN yang hadir pada acara tersebut. (DiskominfoKotaSorong)

Piterson Rangkoratat Imbau ASN Fokus Pelayanan Masyarakat Posted: 23 Oct 2018 11:09 AM PDT SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku, Piterson Rangkoratat SH mengimbau kepada seluruh elemen pemerintahan kabupaten (pemkab) agar dapat memusatkan perhatian mereka pada pelayanan publik guna pemenuhan kebutuhan masyarakat. "Saya mengharapkan kepada seluruh elemen masyarakat termasuk kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak terpengaruh dengan isu-isu yang berkembang di masyarakat terkait dengan pemasalahan ini, tetapi tetap melaksanakan tugas dengan baik untuk kepentingan masyarakat dan daerah kita," ujar dia kepada Lelemuku pada Selasa (23/10). Imbauan ini diungkapkan sehingga prioritas pemda yang selama ini mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dapat terus berjalan meskipun muncul pemberitaan miring yang dituduhkan ke Bupati MTB, Petrus Fatlolon yang memberikan kesan pemkab lumpuh dan terhambat. Selanjutnya ia mengharapkan agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DPRD MTB dapat mengedepankan kesatuan pemikiran guna membangun Kepulauan Tanimbar dan memberdayakan masyarakat sekitar. "Dalam rangka mengelolahan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dan pelayanan kemasyarakat di daerah ini, kami berharap sinergitas antara pemda dan DPRD selaku mitra penyelenggara pemerintah di daerah itu perlu dikedepankan. Sehingga masyarakat kita yang ada di daerah ini bisa menikmati pelayanan yang kita berikan itu dengan baik tanpa terpengaruh dengan ketidak harmonisan atau ketidaksinkronnya kita dalam menelaah setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemda," papar dia. Kebersamaan ini sangat dibutuhkan, sebab kabupaten ini, ungkap Sekda masih sangat membutuhkan perhatian dalam mengembangkan diri guna menghadapi tantangan dan perubahan yang akan terjadi dalam beberapa waktu kedepan. "Karena kalau antara DPRD dan Pemda tidak sinergi tentu akan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan," ungkap Rangkoratat. Sementara terkait masalah yang dihadapi Bupati MTB, pihaknya menyatakan siap bekerjasama guna memberikan keterangan yang sejujurnya. Sebab semua dokumen yang terkait dengan semua dugaan tersebut masih dipegang dan akan diserahkan jika diminta oleh aparat hukum yang berwenang. "Kalau pemda dipanggil, kita siap memberikan keterangan terkait termasuk memberikan dukungan data terhadap terkait dengan hal-hal  yang dipermasalahkan. Iya kita siap semua yang dituduhkan sepanjang dimintai keterangan dan bukti-bukti terkait pelaksanaan kita siap untuk tunjukan," ujar dia. Pihaknya menghormati tindakan yang diajukan oleh anggota dewan atau masyarakat yang telah berpartisipasi aktif membangun Kepulauan Tanimbar dengan mengajukan laporan kepada penegak hukum atas temuan dugaan penyimpangan uang negara di MTB. "Sebagai warga negara yang baik dan sekaligus sebagai penyelenggaran pemerintahan di daerah, Pemda sangat menghormati dan menghargai laporan yang disampaikan oleh teman-teman di DPRD," ungkap Rangkoratat. Selanjutnya ditegaskan, pemkab MTB telah melaksanakan upaya pengembangan dan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. "Terkait dengan pelaksanaan sejumlah kebijakan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahaan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di kabupaten MTB, saya kira telah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," jelas dia. Dikatakan, untuk proses pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018 telah diatur dengan peraturan daerah (perda) sebagai produk hukum di daerah yang disepakati bersama oleh DPRD dan Pemda. "Produk hukum di daerah itu tidak bisa ditetapkan kalau tidak ada persetujuan bersama anatara bupati dan DPRD. Itu artinya bahwa sebuah produk hukum APBD 2018 itu sampai dapat ditetapkan menjadi perda dan dilaksanakan itu telah disetujui bersama oleh kedua lembaga," papar dia. Sehingga kalau saat ini ada beberapa anggota DPRD yang mempersoalkan adanya mekanisme di luar pengetahuan lembaga DPRD, dikatakan harus diklarifikasi bersama. "Saya kira memang itu perlu untuk diluruskan. Sebab subtansi dan materi muatan materi dari perda itu sekali lagi dilakukan melalui mekanisme pembahasan dan persetujuan DPRD," ungkap dia. Dinamikanya, menurut Sekda, pemda mengajukan draf kepada DPRD dan ketika dalam proses pembahasan di komisi pasti ada usulan-usulan penambahan program dan kegiatan dari DPRD dan perkembangan pada komisi itu tentu masih akan disingkronkan dan difinalisasi secara bersama pada paripurna. "Paripurna itu tidak menutup kemungkinan ada juga tambahan-tambahan kegiatan. Tentu usulan tambahan usulan kegiatan itu harus mengacuh kepada RPMj sejalan dengan visi misi bupati dan juga sejalan dengan rencana kerja pemda setiap tahunnya," jelas dia. Rangkoratat menegaskan, produk APBD yang dihasilkan bersama DPRD dan Pemda MTB pada 2018 telah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Namun dikatakan, pihaknya memaklumi jika ada sikap lain yang dilakukan oleh beberapa anggota dewan. "Sementara untuk beberapa permasalahan lain yang disampaikan oleh beberapa anggota DPRD saya kita itu saya tidak bisa mengomentari secara subtasial tapi intinya semua tata kelola pemerintahan di daerah ini kita telah lakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan. Sekali lagi saya tegaskan kita harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan, jadi tidak ada yang kita lakukan bias dari aturan-aturan yang menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan itu," papar Sekda. Dari pemberitaan media yang dihimpun Lelemuku.com,  ada 7 laporan kasus dugaan korupsi yang dituduhkan ke Bupati Fatlolon oleh 5 anggota DPRD MTB diantaranya Simson Lobloby, Sony Ratissa, Fredreck Kormpaulun, Olvin Gosan dan Simon Johan Liur. 7 laporan tersebut diantaranya penyelewengan 40 ton beras sejahtera (rastra) untuk warga miskin, pembengkakan anggaran operasional bupati yang naik 300% dari Rp3 miliar menjadi Rp10 miliar, penggelembungan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum (PU) dari Rp100 miliar menjadi Rp180 miliar, penggunaan dana tidak terduga yang tidak sesuai peruntukan, dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan dugaan korupsi dana rawan pangan.  Seluruh kasus terindikasi korupsi itu diklaim dilakukan pada tahun anggaran 2017. Sebelumnya ada total 17 kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati MTB yang awalnya dilaporkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, tembusan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Setelah laporan tersebut ditelaah Kejagung, dari 17 kasus, 7 kasus di disposisi ke Kejati Maluku untuk diselidiki.  (Albert Batlayeri)

Damkar Padamkan Kebakaran Lahan Dekat Kantor Lama Pertanahan di Olilit Posted: 23 Oct 2018 10:33 AM PDT SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku padamkan api pada kebakaran lahan di dekat Kantor Lama Pertanahan yang terletak di jalan menuju Patung Kristus Raja Finduar, Desa Olilit Timur, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel) pada Selasa (23/10). Operasi pemadaman yang dipimpin oleh Kasie Pemadam Kebakaran (Damkar) pada Dinas Satpol PP MTB, Julianus Batmomolin, SE dan 15 orang personil ini melibatkan 3 armada yakni 1 Unit Mobil Damkar, 1 Unit Mobil Suplay Air Damkar dan 1 Unit Truck Angkut Satpol PP. Kebakaran yang dimulai pada pukul 13.15.WIT ini terjadi ketika pegawai Kantor Pertanahan yang  sedang melakukan pekerjaan pembersihan di Kantor Lama mendapati munculnya  titik api yang merambat cepat di depan kantor. Hal ini terjadi karena kondisi angin yang kencang dan mempercepat api membesar dan merambat ke dekat kantor serta lahan kosong yang berada di samping kantor. Informasi tersebut kemudian diberitahukan ke petugas pemadam guna membantu memadamkan api.  Kebakaran yang mengancam kantor tersebut dapat diatasi pada pukul 14.50.WIT. Setelah melakukan pendinginan untuk memastikan tidak ada lagi titip api pada lokasi tersebut, maka Armada Pemadam Kebakaran meninggalkan lokasi Kantor Pertanahan dan memeriksa lokasi lain juga sedang terjadi kebakaran lahan. Usai memastikan tidak ada lagi titik api Armada Damkar bersama personil meninggalkan lokasi kebakaran dan kembali ke kota Saumlaki untuk melanjutkan pekerjaan pembersihan parit. (Albert Batlayeri)

MPP AMGPM Ke-31 Menjadi Ajang Promosi Destinasi Wisata di Latdalam Posted: 23 Oct 2018 10:29 AM PDT LATDALAM, LELEMUKU.COM - Musyawarah Pimpinan Paripurna (MPP) Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku (AMGPM) ke-31 se-Kepulauan Maluku yang akan berlangsung di Desa Latdalam, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku pada Minggu (4/11) hingga Jumat (9/11) akan menjadi ajang promosi destinasi wisata bagi masyarakat Kepulauan Tanimbar. Menurut Sekretaris Desa (Sekdes) Latdalam, Brampy Luanmase bahwa seluruh masyarakat Desa Latdalam, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel) harus bersyukur atas dilaksanakan iven besar se-Provinsi Maluku dan Maluku Utara tersebut karena melalui kegiatan itu, Desa Latdalam pun diberi kesempatan lebih untuk mempromosikan tradisi budaya serta kekayaan alam wisatanya. "Kami bangga karena dengan adanya kegiatan ini akan memberikan perhatian lebih bagi para peserta yang bukan saja berasal dari MTB tetapi seluruh Kepulauan Maluku untuk bisa mengenal secara langsung aset wisata yang dimiliki negeri Latdalam ini," kata kepada Lelemuku.com di Desa Latdalam pada Senin (22/10). Luanmase pun menuturnya ada beberapa lokasi wisata yang kaya akan cerita adat di Desa itu, diantaranya pemandian Weturlely yang mata airnya tidak pernah kering dan terdapat dua pemandian yang dikhususkan bagi kaum pria dan wanita. Selain itu, juga ada Batu Batlosa atau batu berlubang yang disekitar area tersebut digunakan sebagai pintu masuk dan tempat berlabuhnya perahu-perahu nelayan setempat serta taluk di pesisir Desa Latdalam yang tidak kalah indahnya dapat dinikmati untuk menyaksikan indahnya matahari terbenam. "Semoga lewat kegiatan ini lebih banyak lagi orang yang tahu tentang ikon-ikon wisata Desa Latdalam yang tentunya menjadi kebanggaan bagi Bumi Duan Lolat tercinta," tuturnya. Sebelumnya pada Sabtu 22 September lalu, Bupati MTB Petrus Fatlolon, SH., MH dan Sekretaris Daerah (Sekda) Piterson Rangkoratat, SH telah melakukan peninjauan ke tiga lokasi wisata tersebut dan melakukan diskusi bersama para masyarakat serta Pemerintah Desa (Pemdes) setempat. Bupati Fatlolon meminta agar lokasi wisata itu ditata baik agar para tamu yang akan menghadiri MPP AMGPM pun memiliki alternatif tempat wisata untuk menyegarkan diri selama musyawarah berlangsung. (Laura Sobuber)

MPP AMGPM Ke-31 Menjadi Perekat Antar Denominasi Gereja di Latdalam Posted: 23 Oct 2018 10:28 AM PDT LATDALAM, LELEMUKU.COM - Musyawarah Pimpinan Paripurna (MPP) Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku (AMGPM) ke-31 se-Kepulauan Maluku yang akan digelar di Desa Latdalam, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku telah menjadi perekat antara denominasi gereja yang berada di wilayah desa tersebut. Menurut Ketua Majelis Jemaat Betel Gereja Protestan Maluku (GPM) Latdalam, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel), Pendeta Manuel C. Radjawane, S.Si bahwa umat Kristen yang berada di Desa Latdalam tidak hanya berasal dari Jemaat GPM saja tetapi juga dari Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) dan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK). "Gereja disini bukan saja dari GPM tetapi ada dua denominasi gereja lainnya, yaitu GKPI dan GMAHK. Kami bersama-sama punya kesepakatan untuk menyukseskan kegiatan ini," kata dia kepada Lelemuku.com di Desa Latdalam pada Senin (22/10). Pendeta Radjawane mengungkapkan walau kegiatan yang akan berlangsung pada Minggu (4/11) hingga Jumat (9/11) tersebut merupakan iven dari GPM, tetapi umat GKPI dan GMAHK pun sangat aktif dalam menyambut acara tersebut dengan terlibat dalam kepanitiaan dan menyediakan rumah mereka sebagai tempat menginap para tamu. Ia pun berharap keharmonisan yang terjalin erat antara denominasi gereja itu dapat menjadi sarana untuk mempererat komunikasi dan hubungan oikumene agar terus terbina demi membanggakan Desa Latdalam, Kepulauan Tanimbar, tempat tinggal bersama. "Ini menjadi sarana mempererat komunikasi. Kami bersyukur dan itu yang senantiasa kami jaga hubungan oikumene kami," harap Pendeta Radjawane. (Laura Sobuber)

MPP AMGPM ke-31 Membawa Dampak Positif Bagi Kebiasaan Hidup Masyarakat Latdalam Posted: 23 Oct 2018 10:14 AM PDT LATDALAM, LELEMUKU,COM - Musyawarah Pimpinan Paripurna (MPP) Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku (AMGPM) ke-31 se-Kepulauan Maluku yang akan berlangsung di Desa Latdalam, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku pada Minggu (4/11) hingga Jumat (9/11) telah membawa dampak positif bagi kebiasaan hidup dari masyarakat setempat. Hal ini dikatakan oleh Ketua Majelis Jemaat Betel Gereja Protestan Maluku (GPM) Latdalam, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel), Pendeta Manuel C. Radjawane, S.Si bahwa dampak positif yang muncul dari persiapan menyambut kegiatan tersebut adalah antusias masyarakat dalam mempersiapkan rumah tempat tinggal mereka yang akan dijadikan sebagai tempat menginap bagi kurang lebih 500 peserta yang tersebar dari Provinsi Maluku dan Maluku Utara. "Dampak positifnya selama ini mereka tidak terlalu peduli dengan tempat tinggal mereka. Melalui kegiatan ini warga Desa Latdalam mulai membenah rumah masing-masing untuk memberikan pelayanan dan kenyamanan yang maksimal bagi para tamu," ujar dia kepada Lelemuku.com di Desa Latdalam pada Senin (22/10). Pendeta Radjawane selalu mengajak masyarakat desa tersebut untuk bersyukur atas iven besar yang dilaksanakan di desa mereka karena tidak semua orang dan daerah dapat berkesempatan yang sama sebab di wilayah pelayanan GPM ada 34 Klasis dengan 34 daerah Kepengurusan AMGPM, yang berarti butuh waktu lama untuk kembali menjadi tuan rumah pelaksanaan acara tersebut. Ia pun berharap hingga pada pelaksanaan kegiatan itu seluruh masyarakat Desa Latdalam dapat terlibat aktif untuk menyukseskan iven musyawarah istimewa itu sehingga dapat membawa kesan yang baik bagi semua peserta yang akan menjadi kenangan dan cerita terindah dalam hidup mereka.  "Sebetulnya kita orang Latdalam harus bersyukur untuk kegiatan ini sebab dari sisi keyakinan ini adalah kepercayaan yang Tuhan beri buat kita di Latdalam," ajaknya. Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Desa (Sekdes) Latdalam, Brampy Luanmase bahwa seluruh masyarakat desa yang terdiri dari 8 soa atau wilayah adat dan terbagi di dalam 16 Rukun Tetangga (RT) dan 8 Rukun Warga (RW) tersebut saat ini sedang dikerahkan untuk membenahi tempat tinggal masing-masing dengan membuat dan mengecet pagar halaman yang akan diwarnai dengan warna berbeda-beda. "Melalui petunjuk dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa agar warna pagar rumah masyarakat itu harus warna-warni agar terkesan ada keindahan dan kemeriahan menyambut kegiatan musyawarah tersebut, selain itu juga untuk membedakan RW yang satu dengan yang lain," ungkap dia. (Laura Sobuber)

Gereja dan Pemdes Latdalam Berkerjasama Sambut MPP AMGPM Ke-31 Posted: 23 Oct 2018 10:09 AM PDT LATDALAM, LELEMUKU.COM – Gereja dan Pemerintah Desa (Pemdes) Latdalam, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku bersama-sama bergandengan tangan sejalan dalam menyambut kegiatan Musyawarah Pimpinan Paripurna (MPP) Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku (AMGPM) ke-31 se-Kepulauan Maluku yang akan berlangsung di desa itu pada Minggu (4/11) hingga Jumat (9/11). Menurut Ketua Majelis Jemaat Betel Gereja Protestan Maluku (GPM) Latdalam, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel), Pendeta Manuel C. Radjawane, S.Si bahwa komunikasi yang dibangun antara pihak GPM selaku pelaksana kegiatan dan keterlibatan dua denominasi gereja lainnya, yaitu Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) dan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) bersama Pemdes dalam menyukseskan iven tersebut berjalan baik dan saling menopang. "Kami bersyukur sampai dengan hari ini lewat komunikasi yang kami bangun karena kami sadar pemerintah dan gereja adalah mitra kerja oleh sebab itu sampai saat ini kami saling memahami dan penopang dalam tugas dengan fungsinya masing-masing. Itu yang selalu kami lakukan," kata dia kepada Lelemuku.com di Desa Latdalam pada Senin (22/10). Sekretaris Desa (Sekdes) Latdalam, Brampy Luanmase pun mengakui hal tersebut dengan mengatakan bahwa iven gereja itu bukan saja menjadi tanggung jawab gereja melainkan tanggung jawab desa dengan turut menopang pekerjaan pembangunan gedung gereja yang digunakan dari anggaran dana desa dan antusias selalu mendorong atau menyuarakan untuk keterlibatan dari masyarakat setempat dalam membantu menyelesaikan pekerjaan fisik pembangunan gedung gereja dan fasilitas pendukung lainnya serta mempersiapkan rumah masing-masing untuk tempat menginap para peserta. "Kegiatan ini juga sudah menjadi iven desa, karena gereja itukan bertumbuh dan berkembang bersama pemerintah untuk itu senantiasa kami mengarahkan masyarakat agar berpartisipasi menyambut iven ini, persiapan menerima tamu dan tetap berbuat yang maksimal agar menampilkan yang terbaik dan menjadi kebanggaan bagi Kepulauan Tanimbar," akunya. (Laura Sobuber)

Pemprov Maluku Dukung BNN Wujudkan Desa Bersih Narkoba Posted: 23 Oct 2018 03:42 AM PDT AMBON, LELEMUKU.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku mendukung sepenuhnya program Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mewujudkan desa di Maluku bebas dari narkoba. "Kita siap bekerjasama dengan BNN dalam rangka memberantas narkoba untuk mewujudkan desa bersih narkoba di negeri raja-raja ini,"ujar Gubernur Said Assagaff dalam sambutannya, dibacakan Seketaris Daerah Maluku Hamin Bin Thahir, dalam Dialog Publik bersama Kepala BNN RI, Komjen Pol. Heru.Winarko yang berlangsung dilantai tujuh, kantor Gubernur Maluku, Rabu (10/10). Dikatakan, pencanangan Desa Bersih Narkoba di Maluku, dimaksudkan agar desa-desa itu mampu memiliki daya tangkap yang kuat terhadap godaan narkoba. Sehingga ketika desa-desa itu sudah menyatakan komitmennya untuk melawan narkoba maka bandar dan pengedar pun akan sulit untuk mengedarkan barang-barang tersebut. "Saya selaku Gubernur Maluku menyambut baik dan memberikan apresiasi, karena ini merupakan salah satu komitmen Pemprov Maluku dalam upaya melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di daerah. Dan ini adalah bentuk nyata dan kesungguhan seluruh anak bangsa untuk aktif dalam memberikan penjelasan penyalahgunaan narkoba,"ucapnya. Dijelaskan, dalam kurun waktu dua tahun, kasus kejahatan yang terjadi bervariasi, tahun 2016 terdapat 24 kasus dengan 34 tersangka tahun, tahun 2017 6 kasus dengan 8 tersangka, dan tahun 2018, 9 kasus dengan 17 tersangka. Dengan total yang direhabilitasi sebanyak 1490 orang, baik melalui Lembaga dan instansi milik pemerintah serta Lembaga rehabilitasi milik masyarakat. "Tadi ada permintaan dari kepala BNN RI bahwa Maluku harus memiliki tempat rehabilitasi, insya Allah kita menyiapkan lahan untuk untuk mendirikanm fasilitas dimaksud,"pungkasnya. Sedangkan untuk penyalahgunaan narkoba, bebernya berdasarkan survei yang dilakukan oleh Universitas Indonesia, provinsi Maluku menempati posisi ke-24 dari 36 provinsi dengan jumlah penyalahgunaan 1.59 persen, sedangkan untuk pelajar, pemuda dan mahasiswa 2,0 persen baik itu yang pernah menggunakan narkoba dan setahun menggunakan narkoba. "Angka ini cukup tinggi, dan perlu menjadi perhatian khusus dari pempus maupun pemda, untuk mengatasi hal ini,"tuturnya. Sementara itu, untuk pemberantasan narkoba di jajaran pemerintahan, kata Assagaff sudah ada peraturan yang mengatur hal tersebut, sesuai surat edaran Menpan-RB nomor 20 tahun 2017, tentang pelaksanaan pencegahan dan pemnberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelar narkotikan dilingkungan instansi pemerintah. Jelasnya, dalam surat edaran tersebut, ada beberapa point, yakni melaksanakan sosialisasi bahaya narkoba dan penyebarluasan informasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan gelap narkotika kepada seluruh ASN. Melaksanakan tes urine kepada seluruh ASN termasuk calon ASN dilingkungan instansi masing-masing melalui koordinasi ditingkat provinsi sampai kabupaten/kota. Dan membentuk Satuan Tugas anti narkoba pada masing-masing instansi. "Untuk itu, saya mengajak kepada masing-massing instansi pemerintah untuk bersama memerangi dan meningkatkan kesadaran bahaya narkoba. Sebagai upaya mewujudkan desa di Maluku bebas dari narkoba," pintanya.(HumasMaluku)

Zeth Sahuburua dan Para Pemegam Saham Gelar RUPS-LB PT. Bank Maluku-Malut Posted: 23 Oct 2018 03:34 AM PDT JAKARTA, LELEMUKU.COM - Tiga agenda utama menjadi pembahasan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bank Maluku-Maluku Utara (Malut). Rapat yang dipimpin Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua selaku Pemegang Saham Pengendali pada Bank Pembangunan Daerah tersebut berlangsung selama dua jam dan dipusatkan di Hotel Sari Pacific, Jakarta Pusat. Tampak hadir dalam RUPS-LB para bupati/walikota selaku pemegang saham, diantaranyanya Walikota Ambon Richard Louhenapessy, Bupati Maluku Tengah (Malteng) Abua Tuasikal, Walikota Tual Abdul Hamid Rahayaaan, Bupati Maluku Tenggara (Malra) Anderias Rentanubun, Bupati Seram Bagian Barat (SBB) Yasin Payapo, Bupati Seram Bagian Timur (SBT) Abdul Mukti Keliobas, Bupati Buru Ramly Umasugi, Bupati Halmahera Tengah (Halteng) Edi Langkara, Bupati Halmahera Barat (Halbar) Danny Missy, Bupati Halmahera Timur (Haltim) Rudi Erawan, Bupati Halmahera Utara (Halut) Frans Maneri, Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Hendrata Thes, Bupati Pulau Morotai Benny Laos, Bupati Taliabu Aliong Mus, Walikota Ternate Burhan Abdurahman dan Walikota Tidore Kepulauan (Tikep) Ali Ibrahim. Ikut hadir pada RUPS-LB ini, dua Komisaris yakni, Yusuf Latuconsina dan Izack Saimima. Usai RUPS-LB, Komisaris Utama, Nadjib Bachmid yang ditemui mengatakan, sesuai agenda ada lima (5) hal yang akan dibahas dan telah disampaikan ke seluruh pemegang saham. "Dari lima agenda, yang disetujui dalam RUPS hanya tiga yaitu, pertama, Perubahan Anggaran Dasar (AD). Kedua Penyempurnaan sistem dan prosedur pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris dan ketiga, Penetapan Gaji Direktur Utama (Dirut)," ungkap Bachmid. Dalam RUPS juga sebut Bachmid, bupati walikota selaku pemegang saham meminta untuk membuka lagi calon Dirut. "Mereka minta agar kita membuka lagi calon supaya tidak hanya satu orang saja, kalau bisa mendapatkan lebih dari satu calon," paparnya. Sampai saat ini, tambah Bachmid, baru satu nama yang terdaftar dalam penjaringan untuk calon Dirut yakni, Mantan Direktur Operasional Bank SulutGo, Judy Koagouw. "Baru satu nama calon yang diajukan, sehingga terpaksa harus ditunda lagi," imbuhnya. Menurutnya, pihaknya berkeinginan secepatnya proses penetapan Dirut, sehingga secara terstruktur semua jabatan terisi. "Kalau dari kita (Komisaris) dan Direksi berkeinginan untuk cepat terisi, karena ada dari sisi penilaian tingkat kesehatan bank atau yang disebut RGEC, sehingga kita bisa memperoleh nilai baik, karena itu juga salah satu faktor penilaian," harapnya. Namun demikian, Bachmid katakan, untuk proses sampai pada penetapan seorang Direktur atau Dirut, akan melalui proses dan waktu yang cukup lama. "Pencalonannya harus melalui persetujuan RUPS, setelah itu dilanjutkan dengan fit and proper test, dan ditetapkan kembali melalui RUPS, sehingga memang membutuhkan waktu. Kita berharap semester pertama di tahun 2019 sudah ada Dirut yang devenitif," ucapnya. Berkaitan dengan minimnya yang mencalonkan diri sebagai Dirut, kata Bachmid, hal ini disebabkan, karena di dalam AD mengatur persyaratan terkait dengan hal dimaksud. Salah satu diantaranya, jika yang mencalonkan itu berasal dari luar daerah, maka harus setingkat direktur. "Nah itu yang sulit. Ada juga yang mantan direktur, akan tetapi usianya sudah tidak sesuai, karena usia juga dibatasi dalam AD, yakni 50-60 tahun," pungkas Bachmid.(HumasMaluku)

Hamin bin Thahir Pimpin Rapat Percepatan Pembangunan Bendungan Way Apu Posted: 23 Oct 2018 03:14 AM PDT AMBON, LELEMUKU.COM - Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, Hamin bin Thahir, Kamis (11/10) memimpin rapat dalam rangka membahas percepatan penyelesaian pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Way Apu di Kabupaten Buru. Hadir dalam rapat tersebut, Kepala Balai Wilayah Sungai Provinsi Maluku, Hariyono Utomo, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Sadli Ie, Ka. Ops. Polda Maluku, Gatot Mangkurat Putra, dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta instansi vertikal lainnya. Sebagaimana diketahui proyek pembangunan Bendungan Way Apu merupakan proyek strategis nasional yang mendukung target-target pemerintah pusat melalui program strategis nasional. "Mengingat pentingnya bendungan Way Apu ini, maka harus segera dilaksanakan. Hal ini, karena sesuai dengan target-target pemerintah pusat terhadap berbagai program strategis di seluruh Indonesia, termasuk di Maluku," ungkap Thahir. Untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk proyek strategis nasional, sebut Thahir telah diatur dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2018. "Oleh karena itu, sebagai implementasi dari Perpres tersebut dan berdasarkan dokumen perencanaan yang disampaikan oleh Balai Wilayah Sungai, maka Pemerintah Provinsi Maluku melalui SK Gubernur telah dibentuk Tim Terpadu, Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Bendungan Way Apu, yang pada hari ini kami akan membicarakan langkah-langkah selanjutnya," papar Thahir. Terkait pengadaan tanah, kata Thahir, akan melibatkan instansi vertikal baik dari Kejaksaan, Kepolisian, sehingga ke depan tidak bermasalah paska proses pengadaan lahan itu. "Kita akan menggunakan pihak independen untuk menghitung besaran nilai santunan kepada masyarakat itu sendiri, nanti dalam pelaksanaanya oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Yang jelas besaran nilai santunan akan mengikuti mekanisme dan tata cara sesuai aturan yang berlaku," paparnya. Selain bendungan Way Apu, sebut Thahir, proyek strategis lainnya adalah Pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP). Sementara itu, Kepala Balai Wilayah Sungai Provinsi Maluku, Hariyono Utomo yang ditemui usai rapat mengaku, rapat tim terpadu untuk percepatan pembangunan bendungan Way Apu. "Ini rapat korodinasi pertama. Jadi semua anggota tim akan ditentukan tugas masing-masing, salah satunya untuk penanganan dampak social sesuai Perpres Nomor 62 Tahun 2018," kata Utomo. Sedangkan untuk ijin penggunaan lahan yang masuk Kawasan hutan lindung, sampai saat ini masih berproses di Kementerian. "Kita sedang menunggu ijin dari kementerian Kehutanan untuk proses selanjutnya," tandas Utomo. (HumasMaluku)

Pertahanan Non Militer di Tanah Papua Memiliki Peran Penting Posted: 23 Oct 2018 02:27 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Strategi pertahanan dan kedaulatan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga harus menjadi agenda pembangunan daerah yang tertuang dalam konsumen rencana pembangunan daerah, ketahanan nasional tentu sangat mempengaruhi keamanan daerah dan juga sebaliknya. Hal itu diungkapkan Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Politik, Simeon Itlay pada Seminar Sinergitas Penanganan Ancaman Non Militer di Aula Kantor Bappeda, Rabu (17/10). "Kedudukan pemerintah daerah dalam pertahanan non militer memiliki peran yang sangat penting, karena pemerintah daerah adalah institusi terdepan yang berhadapan langsung dengan permasalahan yang dapat berpotensi menjadi ancaman non militer," katanya. Disisi lain, katanya, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan sumber daya nasional di daerah yang dapat didayagunakan untuk mendukung kepentingan pertahanan negara. Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah daerah harus bisa mensinergikan penanganan ancaman non militer di daerahnya supaya dapat diantisipasi dan dikelola sedini mungkin, sehingga ancaman itu, tidak berkembang menjadi lebih luas. Dalam penyelenggaraan pertahanan negara, khususnya upaya menghadapi ancaman non militer diperlukan komitmen dan partisipasi serta tanggungjawab semua komponen bangsa dalam menghadapi ancaman non militer sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. "Di era kekininan ancaman non militer merupakan bentuk lain dari perang modern yaitu sejenis perang yang berbiaya murah, namun memiliki dampak/efek,  karena merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara," ujarnya. Bahkan, imbuhnya, jenis perang ini dapat menjadi lebih berbahaya dari perang konvensional, karena menggunakan kekuatan non militer yang tidak terlihat tetapi dampaknya sangat terasa. Untuk menghadapi ancaman non militer ini diperlukan sebuah kekuatan yang bersifat non fisik. (DiskominfoPapua)

Daya Serap SKPD Rendah, Lukas Enembe Enggan Disalahkan Posted: 23 Oct 2018 02:24 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua Lukas Enembe enggan disalahkan dengan tingkat daya serap yang rendah, jelang tutup tahun anggaran 2018 ini. Lukas mengatakan, dirinya sudah mundur dari jabatan gubernur dan fokus mengikuti Pilkada sejak awal 2018. Pemerintahan pun dilanjutkan oleh Penjabat Gubernur Soedarmo yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri (mendagri) Tjahjo Kumolo. "Soal daya serap, kan kita kemarin ikut Pilkada. Jadi yang laksanakan pemerintahan adalah kepala pemerintahan sebelumnya (Pj. Gubernur Soerarmo)," terang Lukas, ketika ditanya wartawan terkait masih rendahnya daya serap Pemprov Papua tahun ini. Gubernur akui, hampir semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah provinsi, memiliki daya serap yang rendah. Bahkan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Papua, ada banyak proyek fisik yang dibatalkan pelelangannya. "Sebab kita dalam program 20119 - 2020, selain reformasi birokrasi kita fokuskan kegiatan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur maupun persiapan PON. Tidak ada kegiatan lain dan bisa kita pastikan penyerapannya baik mulai tahun depan. Tapi untuk tahun ini jika penyerapan rendah itu merupakan kegiatan yang dijalankan pejabat (gubernur) sebelumnya," terang dia. Sebelumnya, Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua Doren Wakerkwa kembali mengingatkan SKPD agar segera meningkatkan daya serap. "Peningkatan daya serap harus menjadi perhatian serius dari semua SKPD. Sebab Serapan APBD 2018 sampai saat ini kurang maksimal. Untuk itu, kepala dinas dan kepala badan tolong hal ini menjadi perhatian," tegas dia. Doren meminta setiap SKPD agar dapat mendorong pihak ketiga untuk segera melakukan penagihan setelah proyek yang dikerjakan rampung. "Sebab para kontraktor di Papua ini lebih banyak menagih setelah proyeknya selesai. Nah hal ini pula yang membuat penyerapan kita masih belum maksimal saat ini," kata dia. Kendati begitu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah  (Bappeda) Provinsi Papua Muhammad Musa'ad meyampaikan hal yang berbeda. Sampai dengan September lalu, penyerapan sudah menyentuh angka 68 persen. Dirinya pun meyakini penyerapan bakal mencapai angka maksimal 90 persen sesuai target penyerapan tahun ini. (DiskominfoPapua)

Lukas Enembe Bakal Rampingkan SKPD hingga 30, Puluhan Pejabat Bakal Non Job Posted: 23 Oct 2018 02:21 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH mengingatkan kepada pimpinan SKPD yang selama 5 tahun sudah bekerja harus siap terima pindah jabatan dan siap tidak dapat jabatan (non job) pasca perampingan SKPD nanti. "Saya sampaikan bahwa kepala SKPD yang ada ini sudah 5 tahun bekerja dengan saya harus siap terima pindah jabatan dan siap terima jika tidak bisa dipakai lagi, pasca perampingan SKPD," kata Gubernur Enembe di Jayapura, Rabu (17/10). Menurutnya, perampingan SKPD akan dilakukan dalam waktu dekat ini, dari 53 SKPD menjadi 30-an SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Perampingan ini, sudah dibahas bersama kepala SKPD terkait, sesuai visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yakni Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan. "Jadi, kita bentuk tim untuk perampingan SKPD, mungkin dari 50 lebih SKPD dirampingkan menjadi 30-an SKPD," tegasnya. Dikatakan, banyak OPD yang akan dirampingkan, namun hanya SKPD urusan wajib dan umum dipertahankan. "SKPD yang akan dirampingkan banyak, seperti Dinas Koperasi digabungkan, ada juga SKPD yang dileburkan, hanya dinas yang urusan wajib dan umum saja kita pertahankan," kata Gubernur. Gubernur Lukas Enembe menambahkan perampingan SKPD di lingkungan Pemerintan Provinsi Papua untuk mengefektifkan kinerja SKPD menjadi lebih baik. "Iya, dalam waktu dekat ini kita akan lakukan perampingan SKPD untuk efektifkan kinerja lebih baik," katanya. Menurut Enembe, perampingan SKPD dilakukan, karena selama ini ada tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang sama, tapi beda SKPD itu akan digabungkan jadi satu saja agar lebih efektif dalam bekerja. "Banyak SKPD akan kita gabungkan karena selama ini tupoksi sama bahkan ada SKPD ditiadakan atau dihapus," pungkasnya. (DiskominfoPapua)

Papua Masih Tunggu Undangan Menpan RB Terkait CPNS 2018 Posted: 23 Oct 2018 02:16 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota masih menunggu undangan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) terkait, perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018. Hal demikian disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Hery Dosinaen, di Jayapura, dalam satu kesempatan, kemarin. "Rencana pertemuan dengan Menpan RB kami masih tunggu. Nanti Menpan akan undang Sekda Provinsi dan Kabupaten/Kota. Juga nanti ada Kepala BKD se-Papua yang membahas terkait permintaan CPNS secara offline di Papua," terang dia. Sekda memastikan, kendati belum menerima undangan, dipastikan pelaksanaan perekrutan CPNS 2018 untuk provinsi, kabupaten dan kota di Papua bakal tetap digelar pada tahun ini. "Yang jelas penerimaan untuk Papua ada jadwal tersendiri yang tak mengikuti agenda perekrutan secara nasional. Yang pasti kita harap upayakan digelar tahun ini," tuntasnya. Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Papua Nicolaus Wenda memastikan penerimaan CPNS 2018 di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, bakal dilaksanakan pada tahun ini setelah mekanisme perekrutan disepakati bersama Kemenpan RB. Kendati demikian, Nicolaus belum dapat memastikan jadwal pasti perekrutan CPNS 2018. Hanya saja, pelaksanaanya tetap diupayakan pada tahun ini. "Kita tunggu saja, sebab pasti setelah bertemu Menpan RB, jadwal penerimaan CPNS akan ditetapkan. Intinya penerimaan CPNS di Papua digelar secara khusus dan tidak mengikuti agenda nasional," terang dia. Sementara ditanya mengenai jumlah kouta penerimaan untuk Provinsi Papua, Nicolaus mengatakan untuk penerimaan CPNS 2018 dari jalur umum berjumlah 333. Sementara itu, Pemprov juga masih akan membuka penerimaan CPNS jalur khusus untuk guru, dengan jumlah sekitar 300-an. "Sehingga total ada 600-an pegawai yang bakal direkrut untuk provinsi tahun 2018. Sementara untuk kabupaten digelar secara terpisah dan koutanya sesuai usulan kebutuhan daerah," terang dia. (DiskominfoPapua)

Gubernur Madang Kagum dengan Pembangunan di Tanah Papua Posted: 23 Oct 2018 02:07 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Provinsi Madang, Papua New Guinea (PNG), Peter Yama menyampaikan kekagumannya atas keberhasilan pembangunan di Provinsi Papua. Gubernur Peter Yama mengungkapkan hal itu, ketika melakukan kunjungan ke Jembatan Hamadi-Holtekamp dan Stadion Papua Bangkit, di Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura. "Saya senang dengan semua pembangunan yang dilakukan oleh Gubernur Lukas Enembe, karena dia (Lukas) punya hati untuk membangun Papua," kata Peter Yama kepada pers usai meninjau stadion Papua Bangkit, Senin, (22/10) malam. Dikatakan, pemerintah Provinsi Papua sudah benar membangun stadion ini, karena orang Papua senang berolahraga dan di PNG belum ada fasilitas olahraga seperti ini. "Saya sudah melihat semua pembangunan di Papua dalam kunjungan kali ini, saya merasa kagum dan bangga, seorang Gubernur Lukas Enembe bisa membangun stadion terbaik nomor dua di Indonesaia maupun jembatan yang sangat indah, itu sangat luar biasa," ujarnya. Dikatakan Peter Yama, politisi yang baik adalah melakukan satu kebijakan untuk masyarakat itu adalah hal yang utama. "Saya adalah politis aktif di PNG dan saya banyak dengar hal yang jelek dan buruk menyangkut hak diskriminasi orang Papua, tapi hari ini saya bisa buktikan bahwa Papua di bawah kepemimpinan Lukas Enembe, banyak kemajuan pembangunan yang sangat luar biasa," bebernya. Menurutnya, kebebasan orang berusaha dan membangun ekonomi itu memberikan kebebasan dan kemajuan ekonomi di Papua dan ia senang dengan kondisi seperti itu. "Saya mau sampaikan bahwa tanah yang kita miliki ini adalah tanah yang besar, tapi ketika kita meninggal hanya 6 meter tanah saja yang kita ambil. Kita tidak akan ambil semua tanah dan kekayaan besar ini bawa ke surga, kita tidak membawa bangsa yang besar ini ke surga, maka ketika kita semua masih ada diatas tanah ini, mari kita lakukan hal-hal yang baik dan menunggu tuhan panggil dan kita pergi," paparnya. Peter Yama juga menyampaikan apresiasi kapada Pemerintah Indonesia, khususnya Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, yang mendukung penuh kinerja Lukas Enembe dalam pembanunan tanah Papua. "Terima kasih kepada Lukas Enembe yang sudah melakukan hal besar dalam membanguan untuk rakyat Papua," ucapnya. Gubernur Lukas Enembe pada kesempatan itu, menyatakan, Indonesia adalah bangsa yang besar dan dirinya ingin semua orang bisa melihat pembangunan yang ada di Papua. "Selama ini kita tertutup dengan PNG, dengan kita membuka akses kerjasama ini, semua orang bisa datang melihat banyak perubahan terjadi Papua," katanya. Lukas Enembe juga berjanji dalam peresmian dan pembukaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2020 di Papua, pejabat-pejabat dari PNG akan diundang. Gubernur juga optimis, pembangunan stadion Papua Bangkit bisa selesai akhir tahun ini. "Sampai dengan saat ini progres dari proyek stadion itu sudah mencapai sekitar 80 persen. Untuk sekarang sudah mencapai sekitar 80 persen. Mereka bekerja dan lembur setiap hari, kurang lebih ada 950 pekerja," ujarnya. Pihaknya optimis pada bulan Desember 2018 nanti, pembangunan stadion dapat diselesaikan. Selain itu, pada awal tahun 2019, akan dilakukan proses pembuatan lintasan lari. "Semua peralatan seperti kursi dan lainnya sudah ada di Jayapura, tinggal dipasang, saya sangat optimis stadion ini selesai tepat waktu," harapnya.  (DiskominfoPapua)

Spesies Anggrek Baru Dinamai Rubidium Iriana dan Rubidium Yulce Enembe Posted: 23 Oct 2018 02:03 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Dua spesies bunga Anggrek baru yang ditemukan oleh Profesor Edwar dari Leiden University di Papua, rencananya akan diberi nama Rubidium Iriana dan Rubidium Yulce Enembe. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Jan Jap Ormuseray mengatakan, pihaknya telah bekoordinasi dengan Leiden University Belanda terkait penemuan jenis Anggrek baru itu. "Dua jenis anggrek baru itu akan dikembangkan dan diberi nama Rubidium Iriana dan Rubidium Yulce Enembe. Selain itu, Pemprov Papua rencana akan mengusulkan kepada PT Pos Indonesia agar dipatenkan sebagai perangko," kata Jan Ormuseray, Kamis (18/10). Menurutnya, pemberian nama Rubidium Iriana dan Rubidium Yulce Enembe terhadap dua Anggrek baru itu, sebagai sebuah penghargaan kepada Ibu Iriana sebagai ibu negara dan Ibu Yulce sebagai istri Gubernur Papua. Senada dengan itu, Sekda Papua, TEA. Hery Dosinaen, SIP, MKP, MSi menyambut positif dengan adanya perkembangan dan penemuan Anggrek baru di Papua itu. Ia minta dinas terkait berkoordinasi dengan Leiden University untuk melakukan MoU atau ada hal–hal yang terkait dengan kerja sama dengan Pemprov Papua sehingga mendukung pengembangan dan kelestarian Anggrek Papua itu. "Saya sudah dengar ada temuan itu. Saya sudah perintahkan untuk berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Papua," ujarnya. Sebelumnya, Profesor Edwar dari Leiden University ASAL Belanda menemukan dua spesis Anggrek baru, ketika meneliti berbagai jenis tanaman Anggrek di tanah Papua tahun 2017. Dua spesies ini rencananya akan dikembangkan oleh Pemerintah Papua dan Leiden University Belanda. Profesor Edwar, adalah seorang peneliti yang menemukan dua spesies Anggrek itu. Menurutnya, Papua memiliki 2.900 ragam spesies Anggrek yang bisa dikembangkan di dunia. "Kita akan membuat taman hutan Anggrek, kupu-kupu dan burung di dua lokasi, yakni di Biak dan Keerom, karena dua lokasi ini sangat cocok untuk pengembangbiakan spesies-spesies itu, " imbuh Prof Edwar saat memberikan pemaparan di Kegiatan Rakernis Rehabilitasi Hutan di Jayapura, Rabu (17/10).  (DiskominfoPapua)

Presiden Jokowi Belum Agendakan Buka Pesparani dan ke Tanimbar Posted: 23 Oct 2018 01:52 AM PDT SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Presiden Republik Indonesia (RI) Ir. Joko Widodo (Jokowi) belum membuat agenda membuka acara Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Katolik Nasional ke I tahun 2018 di Kota Ambon dan mengunjungi Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku. Menurut Juru Bicara (Jubir) Presiden Jokowi, Johan Budi, pihaknya belum ada jadwal kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Kepulauan Maluku baik Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara dalam 1 minggu hingga 1 bulan terakhir ini terutama terkait pembukaan Pesparani pada 27 Oktober 2018. "Saya belum dapat agenda Pak Presiden ditanggal itu," ujar dia kepada Lelemuku.com pada Selasa (23/10). Dikatakan hal yang sama juga terkait dengan rencana kedatangan Presiden Jokowi ke Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara Barat guna meresmikan Jembatan Wear Arafura dan penyerahan sertifikat tanah kepada warga di Tanimbar. "Saya belum tahu. Nanti kalau sudah ada kabar kepastian. kontak saya lagi," jelas Johan. Sebelumnya, menurut Ketua Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Nasional (LP3KN) Adrianus Meliala, Presiden Jokowi dijadwalkan akan membuka acara Pesparani yang akan digelar di Ambon 27 Oktober-2 November 2018 mendatang. "Presiden Jokowi sudah menyatakan akan datang dalam pembukaan Pesparani. Beliau sudah menyatakan kesediaannya di Konferensi Waligereja (KWI), Jumat 24 Agustus lalu," ujar dia seperti diberitakan Liputan6 di Jakarta, Selasa (16/10) lalu. Adrianus menyatakan, acara ini akan diikuti 8 ribu peserta dan menghadirkan 37 uskup pemimpin umat Katolik dari seluruh Indonesia dengan berbagai pihak dari berbeda agama di Maluku juga turut mendukung dan terlibat. Sementara itu Bupati MTB, Petrus Fatlolon pada Agustus 2018 lalu menyatakan kepada usai membuka Pesparani di Ambon, Presiden Jokowi dijadwalkan akan meresmikan Jembatan Wear Arafura yang terletak antara Siwahan – Ritabel, Kecamatan Tanimbar Utara (Tanut). Saat ini jembatan yang dikerjakan oleh Balai Pelaksana Jalan dan Jembatan Nasional (BPJN) XVI Ambon, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI melalui kontraktor PT. Nindya Karya ini sudah rampung dan telah diaspal. Jembatan yang bernama adat Tita Waralan atau Leta Koraan ini menelan anggaran mencapai Rp123 miliar ini menggunakan struktur beton pra tegang atau Prestressed Bridge Structure dengan panjang bentangan 45,6 meter (m), sedangkan panjang jembatan tersebut adalah 323 m dengan 2 abutmen atau pangkal jembatan dan 6 pir atau pilar. Total panjang pembangunan yang akan diresmikan akhir 2018 ini jika digabung dengan panjang jalan dari Siwaan ke Larat dan termasuk jembatan adalah 828 m. (Albert Batlayeri)

Honorer K2 Dibawah Umur 35 Tahun Bisa Daftar CPNS Formasi Umum Posted: 23 Oct 2018 01:21 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua memastikan tenaga Honorer Kategori Dua (K2) dibawah umur 35 tahun, memiliki kesempatan mendaftar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari jalur formasi umum. Hal itu disampaikan Kepala BKD Papua Nicolaus Wenda, di Jayapura, belum lama ini. Menurut dia, bila sesuai rencana, penerimaan CPNS 2018 di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, bakal dilaksanakan sebelum akhir tahun setelah mekanisme perekrutan disepakati bersama Kemenpan RB. Hal demikian, menyikapi usulan perekrutan CPNS 2018  secara offline yang baru-baru ini disetujui Presiden Joko Widodo, saat menerima gubernur dan bupati/walikota se-Papua, di Istana Negara, Jakarta. "Yang pasti kalau umur dibawah 35 tahun memenuhi syarat untuk mendaftar CPNS. Untuk itu, kita minta dukungan supaya penerimaan CPNS terlaksana secepatnya," terang dia. Sebelumnya, Kepala Nicolaus Wenda memastikan jadwal pasti perekrutan CPNS 2018. "Kita tunggu saja, sebab pasti setelah bertemu Menpan RB, jadwal penerimaan CPNS akan ditetapkan. Intinya penerimaan CPNS di Papua digelar secara khusus dan tidak mengikuti agenda nasional," terang dia. Sementara ditanya mengenai jumlah kouta penerimaan untuk Provinsi Papua, Nicolaus mengatakan untuk penerimaan CPNS 2018 dari jalur umum berjumlah 333. Sementara itu, Pemprov juga masih akan membuka penerimaan CPNS jalur khusus untuk guru, dengan jumlah sekitar 300-an. "Sehingga total ada 600-an pegawai yang bakal direkrut untuk provinsi tahun 2018. Sementara untuk kabupaten digelar secara terpisah dan koutanya sesuai usulan kebutuhan daerah," terang dia. Pada kesempatan itu, ia menyebut adanya indikasi penipuan oleh oknum tak bertanggungjawab yang mengatasnamakan Kepala BKD. Dia memastikan, jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan meminta imbalan uang, agar menolak dan segera dilaporkan ke pihak berwajib. "Sebab dari informasi yang saya dengar ada orang tertentu yang menatasnamakan saya lalu menjanjikan kelulusan. Yang bersangkutan melalui media massa mengaku bernama Budiono dan saya tegaskan itu seorang calo yang tidak bertanggung jawab." "Saya tidak pernah menyuruh staf atau pihak manapun untuk meminta uang dan menjanjikan kelulusan. Sekali lagi bila menemukan silahkan dilaporkan ke polisi," tegasnya. (DiskominfoPapua)

ITB Sediakan Banyak Ahli Bantu Pembangunan di Papua Posted: 23 Oct 2018 01:15 AM PDT BANDUNG, LELEMUKU.COM - Institut Teknologi Bandung (ITB) siap membantu dalam menyusun strategi pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Papua. Hal ini mengemuka dalam diskusi antara Pemerintah Provinsi Papua, dalam hal ini Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Papua dengan Civitas Akademika ITB, khususnya pada Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK). Diskusi ini dalam rangka kegiatan Papua Update Goes to Campus, yang dilaksanakan di Ruang Seminar SAPPK ITB, Bandung, Senin (22/10) lalu. Dr. Ibnu Syabr, Ketua Program Studi S2 dan S3 pada SAPPK mengatakan, bahwa pada tahun 2010 SAPPK ITB telah memberikan dukungan untuk program Rencana Strategis Kampung (RESPEK). Dalam kegiatan itu, telah direkomendasikan agar Pemprov Papua fokus meningkatkan infrastruktur yang memberikan daya ungkit yang tinggi. "Kami pada saat itu telah melakukan sinkronisasi dengan 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua untuk melihat overlap infrastruktur yang ada. Kami telah mencoba untuk memperbaiki konektivitas antar daerah di Papua. Kami memiliki banyak ahli yang siap membantu pembangunan Papua," ujar Ibnu. Dalam diskusi yang diiikuti oleh para pengajar dan mahasiswa di lingkungan SAPPK, khususnya oleh para dosen yang telah terlibat dalam beberapa kegiatan pengkajian infrastruktur di Provinsi Papua, mengemuka beberapa usulan bagaimana sebaiknya Pemprov Papua merumuskan penyiapan di masa yang akan datang. "Pengelolaan pembangunan di Papua tidak dapat mengacu pada teori-teori pembangunan yang konseptual, baik konseptual teori maupun konseptual dari pemerintah yang menyamakan dengan daerah lain di Indonesia. Papua harus dibangun dengan cirinya sendiri, khususnya dengan pendekatan 5 wilayah adat yang telah dirumuskan oleh Pemprov Papua," sambung Dr. Sri Maryati yang juga Wakil Dekan Sumber Daya pada SAPPK. Senada dikatakan Dr. Denny Zulkaidi bahwa pengelompokan 5 wilayah adat ini sebaiknya juga mempresentasikan ciri khas/karakteristik adat yang sama dari masing-masing kabupaten/kota dalam satu wilayah adat. "Perlu diidentifikasi apa saja karakteristik itu, karena akan menentukan pola pendekatan penyediaan infratsruktur di masing-masing wilayah adat. Standar pelayanan di daerah perkotaan atau ibu kota kabupaten juga tentunya berbeda dengan di kampung," ujar Prof Deni yang juga Wakil Dekan Bidang Akademik di SAPPK ini.  Sebelum diskusi berlangsung, Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua di Jakarta, Alexander Kapisa mengatakan, Papua Update kali ini akan sangat bermanfaat bagi Papua, karena akan menjadi masukan penting dalam menyiapkan program-program pembangunan Papua. "ITB pasti sudah mempunyai banyak konsep yang dapat kami serap dalam rangka menyiapkan program-program yang dapat mensejahterakan masyarakat Papua, khususnya dalam bidang infratsruktur dan pelayanan dasar masyarakat papua," imbuhnya. (DiskominfoPapua)

Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Lemahkan Pengawasan Hutan di Papua Posted: 23 Oct 2018 01:13 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Kontrol sistem perlindungan, pengamanan dan pengawasan pengelolaan sumber daya alam hutan di Provinsi Papua selama tiga tahun terakhir menjadi lemah, akibat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini diungkapkan Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum Drs Simeon Itlay pada Rapat Koordinasi Pengamanan Hutan Provinsi Papua, Senin (22/10). "Fungsi tugas perlindungan dan pengamanan hutan yang selama ini dilakukan di daerah kabupaten/kota dialihkan ke provinsi," katanya. Dijelaskan, selama masa peralihan untuk proses penataan kelembagaan inilah terdapat kefakuman fungsi tugas itu dan menjadikan ruang untuk terjadinya peningkatan perambahan hutan dan pembalakan liar (ilegal logging). "Juga diperkirakan kurang lebih 25 - 30 persen persen hak negara melalui penerimaan sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi (DR) yang hilang," ungkapnya. Lebih lanjut, perlindungan dan pengamanan hutan harus dipandang sebagai faktor penting dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah Papua secara makro. Sistem perlindungan, pengamanan dan pengawasan pengelolaan sumber daya alam hutan di Provinsi Papua masih sangat kurang, sehingga sering terjadi pemanfaatan secara ilegal dan tidak bertanggungjawab. "Pembalakan liar merupakan kejahatan lintas sektoral, melintasi batas-batas suatu wilayah, bahkan negara sehingga termasuk dalam kategori transnational crime," tandasnya. Diakuinya, kejahatan bidang kehutanan dapat menimbulkan konflik sosial, bahkan menimbulkan disintegrasi bangsa dengan rusaknya fungsi-fungsi hutan baik dari aspek ekonomi, ekologis maupun budaya. "Rapat koordinasi pengamanan hutan ini diharapkan menjadi momentum konsolidasi organisasi, sinkonisasi serta sekaligus membentuk kesepahaman tata hubungan kerja antar internal unit ditubuh organisasi perangkat daerah Dinas Kehutanan Provinsi Papua," pungkasnya. Kegiatan ini, diikuti pimpinan Cabang Dinas Kehutanan (CDK)  dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) se Papua berjumlah 33 orang, masing-masing 19 orang Kepala Cabang Dinas Kehutanan, 7 orang Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan 7 orang Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL). Sementara itu,  Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua , Jan Jap L Ormuseray mengatakan, kegiatan Rapat Koordinasi Pengamanan Hutan  yang dilakukan saat ini merupakan rapat koordinasi pertama pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dijelaskan, rakor ini merupakan wujud dari  upaya konsolidasi kelembagaan kehutanan di tingkat dinas, CDK dan KPH  guna sinergitas tindak pengamanan hutan. Diakui, pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  kewenangan kehutanan termasuk kewenangan perlindungan hutan dilimpahkan pengurusannya ke tingkat provinsi. Seiring dengan pengalihan kewenangan, terangnya, personil maupun pembiayaan serta sarana prasarana dan dokumen (P3D) juga dilimpahkan ke Pemerintah Pusat. Hal ini  tak hanya menghasilkan peningkatan pembiayaan, tapi juga membutuhkan waktu penyesuaian atau transisi   yang cukup lama. Sayangnya, imbuh Jan Ormuseray, pada masa transisi itu, kebutuhan akan pengelolaan hutan terus berjalan. Kondisi ini memicu berbagai pelanggaran  dalam pemanfaatan hutan sebagai akibat  kevakuman pengelola hutan di tingkat tapak. "Solusi pengelolaan hutan  yang ditawarkan oleh  Kementerian Lingkungan Hidup membentuk KPH,  namun KPH belum menjangkau seluruh wilayah hutan di Papua," pungkasnya. (DiskominfoPapua)

Jokowier, Pedagang Pengaruh, Machiavelian, Rasialis dan Islamophobia Posted: 23 Oct 2018 12:52 AM PDT Refleksi 4 Tahun Kepemimpinan Jokowi 2014-2018 Pemerintahan kepemimpinan Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla sudah berlangsung 4 tahun lamanya. Apa yang dilakukan oleh pemerintah selama ini sudah dinilai secara paripurna, oposisi bertahan pada kritikan-kritikan yang tajam dan menohok, sementara partisan defensif. Karena itu tahun yang keempat ini tulisan ini difokuskan untuk menilai para pendukung pemerintah Kepemimpinan Jokowi yang saya beri nama Jokowier. Siapa saja yang dimaksud dengan Jokowier? Jokowier disini saya batasi pada Pejabat Pemerintah yang mengklaim diri orang-orang lingkaran dalam (inner circle) Jokowi, Kerabat Penguasa,  Pendukung Pemerintah baik Tim Sukses, Relawan. Namun tentu saja semua penjelasan berikut berbasis pada fakta peristiwa telah disuguhkan oleh media sebagai jendela bangsa. Ada yang terbukti, masih dalam proses hukum dan ada yang masih bersifat praduga tidak bersalah. Tidak terasa Pemerintah Jokowi telah menelan waktu 4 tahun berlalu, 4 tahun itu pula Jokow(i)er, Para Penguasa, Jokopedia, Seknas, Bara JP, Partai Pendukung dan simpatisan berkoar koar memuja-muji Pemerintah saban hari tanpa henti, tanpa lelah dan tanpa bosan beriring bersama lapuknya waktu. Anda katakan  pemerintahan Jokowi anti korupsi, anti kolusi dan anti nepotisme, Pemerintah memberantas mafia, kartel, Pemerintah menepati janji, Pemerintah  tidak langgar HAM, komitmen pada rakyat, konsisten, demokratis, bermoral, menghormati kebebasan ekspresi. Semua kata-kata  memang enak didengar dan itu  adalah  kesimpulan kalian, tentu saja,  saya hormatinya, namun saya ingin bertanya bagaiamana bisa memberantas para oligarki (mafia ekonomi dan kartel dagang) yang menempatkan seorang Wali Kota  ke Gubernur dan Presiden dalam waktu kurang dari 3 tahun, orbit bak meteor ditengah-tengah pemilihan berbiaya trilyunan, kalau tidak dibekini oleh kaum oligarki ekonomi maupun para Taipan Hoakiao di negeri ini. Bagaimana kita bisa memastikan pemerintah ini bersih anti Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, sedangkan BUMN dijadikan alat banjakan puluhan orang penganggur jalanan dan Job seeker ditampung sebagai pemimpin perusahan berplat merah? Sedangkan Ahok sempat keluarkan jurus jitu adanya sokongan para taipan dalam pemilihan Presiden, udar Pristono diduga dibungkam, freeport tadinya Jokowi tolak bak seorang nasionalis tulen, namun akhirnya tunduk dan bertekuk lutut pada simbol imperialisme Amerika dengan mempermudah ijin eksport dan menyetujui kontrak karya meski menentang amanat undang-undang minerba. Belum lagi 66 janji Presiden dihadapan rakyat Indonesia seperti membeli kembali Indosat, tidak Import pangan, tidak utang luar negeri menyelesaikan persoalan HAM dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dalam pemerintahan ini, kita telah sedang menyaksikan (sambil ketawa) sandiwara murahan pemerintahan, antar institusi negara dibentrokan, hukuman mati, penenggelaman sampan-sampan murahan, negeri maritim yang paceklik, hukum Jahiliah kebiri, kapitalisasi politik laut Cina selatan yg suhu politiknya tidak pernah besar  dan tidak akan pernah besar dengan pura pura dan menipu rakyat dgn mengobarkan semangat nasionalisme diatas geladak kapal perang Republik Indonesia pembelian rakyat kecil (wong cilik), penipuan murahan dan omong kosong terhadap orang-orang telanjang di Papua dengan mengatakan akan bangun rel kereta api di Papua, jalan tol melintasi tebing-tebing terjal. Selama 4 tahun, Pemimpin di negeri ini hadir tanpa perasaan, tanpa peduli terhadap kaum marjinal, orang-orang miskin. Pundi-pundi orang kaya timbuh 10% / tahun, pengusaha hanya tumbuh 3%, orang miskin hanya turun 1 digit padahal negara telah habiskan uang rakyat 8 ribu trilyun APBN.   Akhirnya juga saya mengukur moralitas pemimpin dgn hanya dilihat dari Mobil ESEMKA bikinan Solo yang mendobrak citra seorang Wali Kota hingga menjadi presiden, orang nomor 1 Republik ini. Hari ini, ESEMKA tidak bisa diproduksi jadi mobil buatan domestik seperti Proton di Malaysia dan Mobil Nasional jaman Suharto. Meskipun konon katanya masih diperdebatkan atas kebenaran akan diproduksinya. Bangsa Papua berduka dalam kesedihan atas tragedi yg menimpa ribuan bumi putra, bahkan  tokoh pejuang pasar mama-mama meninggal dalam perjuangannya padahal  Jokowi janjikan proyek ini tidak pernah kunjung usai sampai hari ini. Dalam politik transaksional bagaimana berkoalisi ke pemerintahan, selain tawaran menteri juga dugaan pembagian proyek triliunan rupiah. Bukankah pembangunan infrastruktur , jalan, jembatan dan lain-lain yang membutuhkan triliunan rupiah itu,  Presiden menggunakan otoritas melalui kontraktor Pemerintah,  kemudian dengan diam-diam menggandeng kontraktor swasta dengan penunjukan langsung?. Memang berkuasa itu enak, mumpung berkuasa, Aji mumpung dan Itulah kekuasaan, dengan berkuasa secara leluasa bernafsu memanfaatkan kekuasaan untuk dirinya, sanak saudaranya, koleganya  dan masa depan kariernya. Ada benarnya jika seorang Inggris lord acton menyatakan bahwa kekuasaan cederung korup dan mau melakukan korupsi secara mutlak (power tends to  korups, and will corupts absolutely). Namun saya menghormati bangsa ini yang masyarakat masih anonim dalam politik sebagaimana Pengamat Politik berkebangsaan Australia Herber Feith pernah sampaikan kondisi pemilih tahun 55 dan saat ini hanya terjadi perubahan pemerintahan dan politik, sementara mayoritas masyarakat masih stagnan dan belum melek politik sehingga timbul kelompok solidaritas nekat, solidaritas buta, militan dan cenderung fanatis. Kelompok tersebut yang sangat nampak saat ini adalah kelompok pendukung Jokowi, pendukung Ahok, pendukung Mega, pendukung Luhut, pendukung penguasa. Para punggawa politik mereka oleh para pendukung menganggap sebagai titisan dewa, kata-kata  dan perbuatan tokoh-tokoh  tersebut benar semua dihadapkan pendukung fanatik ini. Bahkan kata-kata dan nasehat atau perintah mereka dianggap tita dewa, Devine Right of the King, seperti yang pernah praktekan oleh raja Jhon di Inggris abad ke 15 pada masa monarki absolut. Semoga Jokower pendukung Jokowi tidak demikian, sehingga orang-orang terdidik, komunitas masyarakat sipil harus membangun bangsa Madani yang Kritis dan rasional, Imparsial, objektif untuk menempatkan dan memilih pemimpin berdasarkan rasionalitas, akal yang sehat bukan atas dasar tahayul, fanatisme agama, suku, ras antar golongan. Kita sudah terlalu lama hidup didalam kungkungan kebohongan dan terpolarisasi berdasarkan fragmentasi elit bangsa,  tidak berdasarkan fragmentasi ideologi, jutaan rakyat menjadi nasionalis abangan pengikut seorang oknum Individu, saya katakan bangsa bodoh saja yang menempatkan nasionalisme personifikasi oknum individu, bukan nasionalisme cinta tanah air dan bangsa. Kelompok yang mengaku priyayi dan abangan tidak memiliki doktrin ideologi. Ideologi mereka hanya kekuasaan, mereka tidak punya harapan dan cita-cita untuk bumi putera Karena mereka hamba sahaja kolonial sebagai pemungut cukai. Lain dengan kelompok santri yang jatuh bangun berjuang membebaskan negeri. Semua pahlawan yang merintis lahirnya negeri ini adalah pahlawan kaum bersorban. Sudah 4 tahun memimpin negeri ini berbagai sandiwara dipertontonkan para Jokowier. Mereka mengklaim diri sebagai pemilik kekuasaan, mampu mengontrol otoritas negara, orang dekat kekuasaan. Pola pikir ponga dan bedebah yang dipertontonkan ke publik sebagai pedagang pengaruh (Trading in influences). Bayangkan berbagai kasus suap dan korupsi yang merusak bangsa di sebagian besar di lakukan karena memanfaatkan atau memperdagangkan pengaruh. Menjual nama pejabat, kedekatan dengan pejabat dan bahkan sanak saudaranya. Disaat yang sama selama 4 tahun juga menyerang para oposisi secara babi buta tanpa perasaan, tanpa berperikemanusiaan. Menyerang oposis dengan berbagai  kata-kata rendahan berbagai bentuk kekerasan verbal. Penyebutan monyet dan gorila sebagai oleh Jokowier kepada lawan politik, suatu tindakan yang relevan hanya dilakukan Simbol manusia tidak bernilai dan berbudaya karena cenderung diskriminatif dan rasialis. Demikian pula ancaman labilitas intergradasi vertikal dan horisontal yaitu antara negara dan rakyat dan rakyat dan rakyat selama ini, khususnya sebagaimana dialami oleh umat Islam sungguh menyakitkan di negeri Pancasila yang beragama mayoritas muslim. Penyerangan, penganiayaan, pelarangan dan diskriminasi terhadap  para ulama, kyai, ustad, habaib telah menyatakan secara lancang tentang adanya islamophobia di negeri ini. Hal ini merusak tatanan  dan nilai agama yang dianut oleh mayoritas rakyat Indonesia. Berbagai kebijakan dan tindakan pendukung Jokowier lebih mencerminkan pemanfaatan kekuasaan, jabatan dan uang hanya untuk melanggengkan kekuasan dengan cara machiavelian sekalipun. Pertimbangan utamanya adalah karena para Jokowier tidak mau terusik dari zona nyaman mereka. Para Jokowier, rakyat ini sudah  lama menderita, seandainya negara dan rakyat ibarat bersuami dan istri sejak jaman pancarobah 2 tahun lalu, mereka sudah kasih talak 3 ke nagara, apakah kita tahu bahwa rakyat yang hidup di pelosok nusantara ini mereka hidup dan berpengaruh dengan adanya negara? Mereka hidup dari hasil usahanya, ketergantungan kepada alam, hidup sangat autarkis, taken for granted anugerah Ilahi dengan sumber daya alam yg melimpa ruah di bumi nusantara, tanpa sentuhan negara bisa hidup, bahkan lebih aman, mereka tidak paham Presiden operasi pasar harga daging sapi turun sampai 80 ribu, mereka tidak tahu operasi pasar untuk turunkan harga pangan, sandang dan papan, mereka juga tidak paham berbagai kebijakan dan regulasi tetek bengek yg dibuat oleh negara, mereka juga tidak tahu segala kebijakan pembangunan infrastruktur jalan-jalan bertingkat, jembatan tanpa sungai, dan juga gedung-gedung pencakar langit yg menjulang, jutaan rakyat di bumi pertiwi ini hidup bisu, tuli cenderung sebagai orang-orang tidak bersuara, nun jauh dari hirup pikuk modern yang hanya berkutat di Jakarta, Jawa dan kota-kota tertentu. Memang power tens to corupts, semua ini akibat kita rakus berkuasa, kekuasaan memang penting, namun kita lalai distribusi kekuasaan  bagi putra putri di seluruh nusantara, bagaimana mungkin Presiden selalu Jawa, menteri2 mayoritas selalu Jawa lantas bisa distribusi kekuasaan, orang Ambon sudah lama menderita,  40 tahun tidak pernah menjadi menteri, meskipun Leimena pernah menjadi wakil perdana menteri, orang Dayak pemilik pulau terbesar kedua setelah Greenland sampai hari ini belum ada yang menjadi menteri, walaupun orang Dayak di Malaysia sering menjadi menteri. Sejak Indonesia merdeka sampai saat ini orang Buton di Sulawesi Tenggara belum pernah di kasih kesempatan meskipun saudara-saudar  kita Laode-Laode banyak orang hebat di negeri ini. Orang  Papua jadi pemberontak dulu baru dikasih menteri, padahal bangsa Papua adalah bangsa pemberi bukan bangsa pengemis. Jong Ambon, celebes, Borneo dan Andalas bersatu bukan tanpa cek kosong, mereka memberi dengan cek berisi sumber daya alam yang melimpa. Selain distribusi kekuasaan ada aspek yang paling penting adalah distribusi pembangunan, sangat tidak adil dan cenderung diskriminatif, ketika pulau Jawa dan Sumatera konektivitas antar daerah baik darat, udara dan laut terbangun rapi sementara di seberang sana, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua pembanguan jalan Trans yang dibangun saat ibu kandung saya masih kecil sampai saat ini belum pernah selesai. Bukan berita hoax, pembangunan jalan Trans Papua dibangun tahun 1970, ibu saya usia 15 tahun, sampai hari ini tidak ada jalan Trans Papua yang terbangun. Para pendukung nekat sekalian, negeri ini bukan monarki, juga bukan oligarky, yang kekuasaan hanya berpusat pada raja dan sekelompok orang. Negeri ini REPUBLIK INDONESIA, negeri milik bersama dimana kekuasaan berpusat pada rakyat Indonesia  dan mereka yang mengelola hanya diberi kedaulatan oleh rakyat ( Summa Potestas, sive summum, sive imperium dominium). Karena itu esensi dari negara demokrasi maka satu2nya cara untuk memperbaiki bangsa ini adalah distribusi keadilan (distribution of justice), melalui distribusi kekuasaan ( distribution of power) dan distribusi pembangunan ( distribution of development) di seluruh Indonesia. Dan itu hanya bisa dilakukan melalui pemimpin yang dipilih secara rasional dan masyarakat Madani yang kritis tanpa pendukung fanatis, militan dan cenderung destruktif dan tahayul. Oleh: Natalius Pigai(Kritikus/Aktivis). Di atas Jembatan Udara Nusantara, Jakarta-Manokwari, 22 Oktober 2018

Lukas Enembe dan Klemen Tinal Lepas Tim ke Palu dan Donggala Posted: 22 Oct 2018 11:13 PM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP, MH dan Wakil Gubernur, Klemen Tinal secara resmi melepas tim dari Pemprov Papua untuk memberikan bantuan kepada korban Gempa dan Tsunami di Kota Palu dan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Kamis (18/10) di Gedung Negara. Gubernur Papua, Lukas Enembe kepada wartawan usai melepas tim mengungkapkan, tim yang akan memberikan bantuan tersebut di koordinir oleh Asisten Bidang Pemerintah Sekda Papua, Doren Wakerkwa,SH akan berangkat ke Palu pada hari Minggu, (21/10). "Hari ini saya secara resmi melepas tim yang akan berangkat ke Palu untuk memberikan bantuan," kata Lukas Enembe. Dijelaskannya, total bantuan yang akan diserahkan sebesar Rp.4.2 miliar. Bantuan tersebut sebagai respon kemanusian atau donasi kepedulian dari seluruh kabupaten/kota Se- Provinsi Papua. "Intinya hari ini kita sudah sampaikan kepada Presiden, bahwa kami Pemerintah Provinsi Papua sudah memberikan bantuan kepada korban gempa dan tsunami di Palu," jelasnya. Dirinya berharap masyarakat dan korban gempa dan tsunami cepat dipulihkan kembali dengan harapan infrastruktur yang rusak dapat dikerjakan oleh pemerintah. "Kita berharap Palu dan Donggal kembali dipulihkan agar dapat kembali melaksanakan pemerintahan dan kemasyarakat seperti biasa," terangnya. Tak lupa, Gubernur Lukas Enembe belasungkawa atas terjadinya gempa dan tsunami di Palu dan Donggal, dengan harapan Pemerintah Sulawesi Tengah dan pemerintah pusat mampu menyelesaikan persoalan yang terjadi. "Persoalan gempa ini merupakan persoalan yang rumit di Indonesia, dimana di Indonesia termasuk daerah rawan gempa, namun kapan akan terjadi kita tetap waspada. Kedepan akan dipikirkan bagaimana penanganan kesiagaan," ucap Lukas Enembe. Ditempat yang sama Kepala BPBD Papua, William R. Anderi mengaku, tim yang dilepas Gubernur untuk memberikan bantuan berjumlah 6 orang yang akan di koordinir oleh Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua Doren Wakerkwa,SH. "Kita sampai disana (Palu-red) untuk memberikan bantuan tunai dan juga bantuan logistic," katanya. Dikatakannya, sebelumnya pada tanggal 11 Oktober 2018 lalu pemerintah sudah sudah dilepas tim relawan dan kesehatan sebanyak 14 orang mereka yang sudah bekerja di Palu. "Ini satu bukti kepedulian Pemerintah Provinsi Papua. Pak Gubernur menyampaikan kepada Bupati dan Wali Kota agar memberikan donasi bantuan kepada korban gempa dan tsunami di Palu," katanya menambahkan. Sampai saat ini sekitar 16 kabupaten termasuk provinsi telah menyerahkan bantuan dengan total bantuan Rp. 4,2 miliar, dimana bantuan ini ini akan diberikan langsung kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. "Rencana keberangkatan hari Sabtu dan Minggu, sebab hari Senin kita sudah memberikan bantuan secara tunai yang akan diberikan kepada Gubernur Sulawesi Tengah," tandasnya. (DiskominfoPapua)

Cegah KKN di Papua, KPK Lakukan Pendampingan Lima Kabupaten Posted: 22 Oct 2018 10:24 PM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pendampingan terhadap lima kabupaten di Provinsi Papua, yakni Kabupaten Nabire, Intan Jaya, Paniai, Deiyai dan Dogiyai. Asisten III Bidang Umum Sekda Provinsi Papua, Elysa Auri mengatakan, pendampingan kepada pemerintah daerah agar dapat mencegah aparatur pemerintahan melakukan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). "Kita ingin ada pendampingan dari KPK, supaya semua kabupaten dan kota beserta aparatur sipil negara didalamnya bisa bekerja maksimal mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan kegiatannya. Dan yang terutama tak tersandung kasus hukum (KKN)," kata Elysa Auri di Sasana Karya, Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Senin (22/10). Menurutnya, Pemerintah Provinsi Papua bekerja sama dengan KPK menggelar monitoring dan evaluasi rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi terhadap lima kabupaten, yakni Nabire, Intan Jaya, Paniai, Deiyai dan Dogiyai. "Sebab, kita ingin agar pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan di masing-masing kabupaten dan kota bisa berjalan dengan baik, sehingga masyarakat mendapat dampak daripada pembangunan itu sendiri," tandasnya. Sebelumnya, Pemprov Papua menggelar monitoring dan evaluasi (Monev) lanjutan terkait rencana aksi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), di Jayapura. Kegiatan itu, merupakan lanjutan Monev pada 2 Oktober 2017, yang menghadirkan seluruh Kepala PTSP di seluruh Bumi Cenderawasih. Masih menurut Asisten Elysa Auri, kegiatan itu untuk mengevaluasi kesepakatan yang dicapai pada tahun sebelumnya. Dimana monev itu, diyakini bakal membantu pemerintah kabupaten, dalam memaksimalkan tata kelola di bidang perijinan. Koordinator Supervisi Pencegahan KPK wilayah Papua, Maruli Tua dalam suatu kesempatan memastikan, dari hasil monitoring evaluasi di Bumi Cenderawasih, terlihat ada banyak kemajuan lebih khusus dalam aksi pemberantasan korupsi, diantaranya pada penerapan aplikasi berbasis elektronik. (DiskominfoPapua)

You are subscribed to email updates from Lelemuku.com. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.	Email delivery powered by Google
Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States