Finalisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Finalisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kabupaten Kepulauan Tanimbar
Sebarluaskan Pembangunan, Petrus Fatlolon Harap Kerjasama dengan Media Massa
Lukas Enembe Pastikan Tes CPNS 2018 di Provinsi Papua Berlangsung Offline
Girius One Yoman Nilai Ring Road Hamadi - Skyland Jadi Ikon Wisata Jayapura
PUPR Papua Berharap Perpres Naikan Nilai GEL di Pegunungan Tengah

Posted: 09 Oct 2018 07:29 AM PDT

JAKARTA, LELEMUKU.COM – Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku, mengadakan rapat di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Jakarta Pusat pada Senin (8/10).

Rapat finalisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perubahan Nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini dihadiri Bupati MTB, Petrus Fatlolon yang didampingi oleh Sekretaris Daerah Piterson Rangkoratat bersama dengan staff dari SKPD.

Rapat Finalisasi ini dipimpin oleh Direktur Toponimi dan Batas Daerah Ir Tumpak Haposan Simanjuntak dan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Drs. Eko Subowo, MBA serta dihadiri oleh pejabat Kementerian terkait.

Dengan demikian setelah pembahasan, RPP ini akan diproses untuk disampaikan kepada Presiden RI dan ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah.

Sebelumnya pada tanggal 10 September 2018 telah dilakukan rapat lintas kementerian dengan Pemprov Maluku dan Pemkab MTB untuk membahas RPP Perubahan Nama dari tindak lanjut dikeluarkannya Ijin Prakarsa oleh Presiden RI untuk perubahan nama ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perubahan nama daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. (HumasMTB)

Sebarluaskan Pembangunan, Petrus Fatlolon Harap Kerjasama dengan Media Massa

Posted: 09 Oct 2018 06:22 AM PDT

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku, Petrus Fatlolon, SH., MH berharap memasuki usia Kabupaten MTB yang ke-19 tahun ini pihaknya dapat bekerjasama dengan media massa di Kepulauan Tanimbar.

Bentuk kerjasamanya dalam menyebarluaskan informasi pembangunan hingga ke pelosok-pelosok desa demi menciptakan kondisi yang sesuai dengan Visi Misi Pemda MTB yaitu "mewujudkan masyarakat Tanimbar yang cerdas, sehat, mandiri dan berwibawa".

"Mari bersama-sama dengan pemerintah daerah, kita membangun negeri ini. Teruslah bekerja sesuai dengan talenda yang ada pada kita masing-masing. Jadilah corong-corong pembangunan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar," harap dia usai mengikuti sidang perdana paripurna istimewa dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten MTB yang ke-19 pada Kamis (4/10).

Bupati Fatlolon juga memberi apresiasi serta menilai jika media massa, diantaranya media cetak, media elektronik dan media online di Bumi Duan Lolat tersebut sudah mampu menjawab kebutuhan informasi dan mengeksplorasi berbagai informasi yang dikemas dengan cara yang baik dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat di Tanimbar.

"Walaupun jaringan yang terbatas dan kemudian segala fasilitas yang sangat minim tetapi teman-teman media mampu untuk mengekplorasi berbagai sumber daya terutama yang berhubungan dengan media disini. Karena itu saya salut dan patut apresiasi" nilainya. (Laura Sobuber)

Lukas Enembe Pastikan Tes CPNS 2018 di Provinsi Papua Berlangsung Offline

Posted: 09 Oct 2018 04:34 AM PDT

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua, Lukas Enembe menyatakan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018, baik yang diselenggarakan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, dipastikan pelaksanaannya secara offline atau tanpa menggunakan jaringan internet.

Kepastian ini setelah Presiden Joko Widodo menyetujui usulan Pemerintah Provinsi Papua, usai tatap muka Gubernur dan 29 bupati/walikota, di Istana Bogor, pekan kemarin.

"Presiden menerima usulan kita (pelaksanaan CPNS secara offline di Papua). Tentu apa yang usulan yang diterima ini merupakan sebuah dukungan yang luar biasa dari Presiden kepada orang Papua," terang Gubernur Papua Lukas Enembe, usai bertemu Presiden, pekan kemarin.

Enembe mengatakan, sebenarnya pelaksanaan CPNS secara offline di Papua sudah pernah disampaikan Presiden kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) sewaktu dijabat Asman Abnur.

Sayangnya Menpan RB yang baru kemungkinan besar tidak mendapat informasi tersebut, sehingga tidak mendorong pelaksanaan secara offline di Papua.

"Beliau (Presiden) pernah perintah menteri Menpan RB yang lama (agar pelaksanaan CPNS 2018 di Papua dilakukan secara offline)."

"Hanya begitu Menpan RB dijabat oleh orang baru, tidak konek (tak tahu informasi itu), sehingga Presiden secara langsung sudah diperintahkan menteri baru untuk dorong secara offline," bebernya.

Sebelumnya, Seluruh kepala daerah di Papua, baik Gubernur dan para bupati/walikota telah bersepakat menolak perekrutan IPDN dan CPNS online 2018 serta mendorong pengangkatan Honorer Kategori dua (K2).

Kesepakatan ini akan disampaikan Gubernur Papua Lukas Enembe bersama bupati dan walikota ke Jakarta kepada Presiden Jokowi. Dengan harapan, aspirasi itu bisa segera dijawab oleh kepala negara.

"Makanya saya minta setiap kepala daerah dan BKD untuk segera mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Sehingga apa yang menjadi keinginan pemerintah dan masyarakat Papua bisa segera dijawab oleh Presiden," ujar Lukas. (DiskominfoPapua)

Girius One Yoman Nilai Ring Road Hamadi - Skyland Jadi Ikon Wisata Jayapura

Posted: 09 Oct 2018 04:29 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua Girius One Yoman menyatakan keberadaan jalan Ring Road selain akan memberikan manfaat yang sangat besar untuk mengatasi kemacetan di Kota Jayapura, namun akan menjadi tempat wisata bagi warga.

Dikatakan selain Jembatan Holtekamp, keberadaan jalan Ring Road Hamadi – Skyland diyakini bakal menjadi salah ikon wisata masyarakat bumi cenderawasih di masa yang akan datang.

"Sebab jalan ini berada diatas laut dan dikelilingan pemandangan indah. Maka itu, saya yakin bila diresmikan dan mulai dioperasikan, bakal menjadi ikon wisata bersama dengan Jembatan Holtekamp," terang dia di Jayapura, kemarin.

Oleh sebab itu, lanjut dia, ditargetkan penyelesaian pembangunan Ring Road bakal rampung pada akhir Desember 2018 mendatang. Diharapkan pula sebelum dioperasikan, jalan Ring Road dapat diresmikan oleh Presiden Joko Widodo.

"Sebab untuk masalah pemalangan yang dilakukan oleh pemilik hak ulayat, memang ada. Hanya saja persoalan ini sudah diselesaikan oleh secara baik-baik. Kami pun sudah bertemu dengan keluarga pemilik hak ulayat beberapa hari lalu."

"Kini palangnya sudah dibuka. Intinya kemarin itu hanya masalah komunikasi saja. Tetapi kami sudah lakukan pembicaran dengan mereka dan kini pekerjaanya terus berlanjut," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, sekitar 300 meter sisa pembangunan jalan Ring Road masih masih terkendala anggaran. Kendati demikian, saat ini pihak kontraktor sudah menuntaskan pembangunannya dan jalan itu dilaim sudah tembus dari Hamadi ke skyland.

"Memang pembangunan jalan ring road ini memakan waktu yang lama. Sebab anggaran yang dibutuhkan cukup besar, sehingga harus dianggarkan secara bertahap. Intinya kita minta dukungan doa masyarakat supaya jalan ini bisa selesai di Desember mendatang dan menjadi kado natal bagi masyarakat Papua," tuntasnya. (DiskominfoPapua)

PUPR Papua Berharap Perpres Naikan Nilai GEL di Pegunungan Tengah

Posted: 09 Oct 2018 04:11 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua Girius One Yoman berharap, Pemerintah Pusat melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diminta adil dalam menerapkan aturan khusus melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Sejumlah aturan dalam Perpres baru yang memberikan kekhususan bagi Papua dengan menaikan nilai proyek GEL wilayah pesisir dari Rp500 juta ke Rp1 miliar ditanggapi positif. Kendati demikian, kenaikan itu nyatanya tak berpengaruh pada proyek GEL di wilayah pegunungan, dimana nilainya tetap Rp1 miliar.

Sebab bila wilayah pesisir naik menjadi Rp1 miliar, diharapkan kenaikan serupa juga terjadi di wilayah pegunugan. Dengan demikian, keadilan bisa diwujudkan apalagi wilayah pegungan memiliki tingkat kesulitan tinggi, serta pembiayaan yang tak murah pula.

"Tapi kebijakan itu sepenuhnya kita serahkan ke LKPP pusat ya. Tentunya LKPP pusat saya percaya bisa mengakomodir usulan itu. Apalagi mereka pasti ini sudah mengundang Pemerintah Papua dan Papua Barat untuk membahas masalah ini," terang Girius di Jayapura, pekan lalu.

Kendati begitu, dia berharap para pengusaha GEL wilayah pegunungan agar tak berkecil hati. Sebab aturan khusus bagi Papua terkait implementasi Perpres baru, masih sementara digodok.

Pun begitu, Girius mengapresiasi wacana lelang khusus Rp2,5 miliar, yang khusus diikuti pengusaha asli Papua.

"Kalau kebijakan afirmasi ini ditetapkan LKPP maka akan kami ikuti. Dan justru lelang terbatas khusus pengusaha asli Papua ini berita gembira. Sebab dengan begitu, pemberdayaan pengusaha Papua ini semakin nyata."

"Sebab kita selalu berharap agar jangan sampai berbagai kemudahan bagi pengusa asli Papua ini dimanfaatkan oleh orang lain dan mereka hanya hadi penonton. Intinya kita ingin jadikan pengusaha Papua sebagai pelaku," tuntasnya. (DiskominfoPapua)