Suko Pranoto Pimpin Simulasi Pengawalan Pengamanan Capres dan Cawapres di Maluku

Suko Pranoto Pimpin Simulasi Pengawalan Pengamanan Capres dan Cawapres di Maluku
Balai PSKL Maluku Papua Gelar Sosialisasi Perhutanan Sosial Untuk Kesejahteraan
Migrant Killed After Morocco's Navy Fires on Boat
Will Smith Marks 50th Birthday with Leap Near Grand Canyon
Hery Dosinaen Dorong BPN Papua Sertifikatkan Rumah Warga Diatas Laut
Masyarakat Harus Aktif Berpartisipasi Rayakan HUT MTB ke 19
Suhariyanto Ungkap 3 Hal Kualitas Data Badan Pusat Statistik
Pemerintah Provinsi Morobe PNG Ingin Kunjungi Areal Tambang Freeport Indonesia
Pemkot Jayapura Minta Dukungan Masyarakat Wujudkan Smart City
University of Minnesota Awarding Honorary Degree to Prince
Lukas Enembe Minta Pembangunan Infrastruktur Papua Harus Berkelanjutan
BPS Papua Nilai Angka Kemiskinan Tinggi Karena Ekonomi Desa Lambat
Lukas Enembe Optimis Provinsi Papua Siap Sukseskan Pilpres dan Pileg 2019
Pemecatan Koruptor Berstatus PNS di Papua Tinggal Tunggu Waktu
Lukas Enembe Dorong OAP Jadi Pelaku Bisnis di Kawasan Pasifik
Seluruh Kepala Daerah di Provinsi Papua Sepakat Tolak Perekrutan IPDN dan CPNS Online 2018
Amerika Serikat Tolak Rencana Uni Eropa Pertahankan Bisnis dengan Iran
Raja Abdullah II dari Yordania Minta PBB Terus Dukung Palestina
US Proposes Selling Taiwan Arms – This Time without Angering China
Bappeda Gelar Pembahasan Kebijakan Umum dan Prioritas Platform Anggaran 2018
Guatemala Tetap Tolak Kunjungan Ivan Velasquez, Kepala Komisi Anti-Korupsi PBB
PBB Nilai Data Berbasis Gender Penting untuk Capai SDG
BPS MTB Gelar Apel Hari Statistik Nasional 2018
Siswa-Siswi SMA di Batu Putih Usai Mengikuti Ujian Nasional 2018

Posted: 26 Sep 2018 07:50 PM PDT

AMBON, LELEMUKU.COM - Bertindak selaku Inspektur Upacara, Panglima Kodam XVI/Pattimura Mayjen TNI Suko Pranoto menghadiri Simulasi Pengawalan Pengamanan VVIP Capres dan Cawapres dalam rangka Operasi Mantap Brata Siwalima 2018, bertempat di Lapangan Letkol CHR Tahapary, Tantui, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon para Rabu (26/09).

Aparat TNI/Polri dan Instansi terkait Provinsi Maluku, bersama-sama menghadiri kegiatan yang mengusung tema "TNI-Polri dan Pemda Siap Mengamankan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019".

Simulasi diikuti oleh ratusan personel gabungan TNI/Polri serta instansi terkait yang tergabung dalam latihan bersama pengamanan Pemilu/Pilpres Tahun 2019 mendatang.

Simulasi Pengawalan Pam VVIP Capres dan Cawapres digelar dalam rangka kesiapan TNI/ Polri serta instansi terkait dalam menanggulangi ancaman dan gangguan Kamtibmas terutama dalam menghadapi Pemilu 2019.

Pangdam dalam amanatnya mengatakan, kegiatan yang digelar pagi ini meliputi latihan Simulasi Pengawalan Pam VVIP Capres dan Cawapres dalam rangka Operasi Mantap Brata Siwalima tahun 2018 yang menggunakan tatik "Tactical Floor Game", tidak hanya disatuan atas tetapi juga akan digelar disatuan bawah yaitu Polres dan Kodim.

"TNI-Polri siap memback up KPU dan Bawaslu apa bila ada gangguan atau ancaman dalam pelaksanaan pemilihan umum (Pilpres) tahun 2019", tegas Pangdam. (Pendam16)

Balai PSKL Maluku Papua Gelar Sosialisasi Perhutanan Sosial Untuk Kesejahteraan

Posted: 26 Sep 2018 07:43 PM PDT

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Dalam rangka memperkenalkan program perhutanan sosial untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang hidup di sekitar hutan, Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Balai PSKL) Wilayah Maluku Papua menggelar sosialisasi yang dihadiri pimpinan SKPD/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, camat dan para kepala desa, dipimpin oleh Asisten Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Kemasyarakatan Setda MTB, dr. Edwin Tomasoa, Kamis (20/9).

Tim Sosialisasi yang terdiri dari POKJA Percepatan Perhutanan Sosial Gugus MTB masing-masing Prof. Dr. Ir. Agus Kastanya, MS.; Dr. Fransina Latumahina, S.Hut. MP; dan Hendrik. Aponno S.Hut,M.Si, serta Perwakilan Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Maluku Papua L. Leleulya, S.Hut, M.Si, Kepala Seksi Penyiapan Kawasan dan usaha perhutanan sosial dan Fredi Silahooy S.Hut staf seksi Penanganan Konflik dan Tenurial Hutan Adat.

Prof. Dr. Ir Agus Kastanya, MS dalam pemaparannya menjelaskan, perhutanan sosial adalah sistem Pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA) dan Kemitraan lingkungan yang merupakan bagian dari pelaksanaan Nawacita 5 dan Nawacita 7.

Kastanya menjelaskan, Hutan desa (HD) adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyakat, Hutan Tanaman Rakyat (HTR) adalah Hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan sivikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan dan Kemitraan kehutanan adalah Kerja sama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemnafaatan hutan/jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha masyarakat primer hasil hutan. Lebih lanjut Kastanya menjelaskan bahwa program perhutanan sosial berkiblat pada UUD 1945 pasal 33 ayat 3, UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, UU No. 6/2014 tentang Desa, UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/2012, PerMen LHK No. P.32/2015 tentang Hutan Hak, PerMen LHK No. P.83 Menlhk/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.

Lebih jauh Kastanya memaparkan, untuk penentuan lokasi perhutanan sosial didasarkan pada Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) yang disusun bersama dengan para pihak sebagai acuan permohonan HKm, HTR, HD, Kemitraan dan Hutan Adat. Untuk wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat terdapat 6 desa yang telah difasilitasi pada Bulan Agustus 2018 oleh Balai PSKL masing-masing Alusi Batjas (267 ha), Arma (7.868 ha), Lelingluan (15.232 ha), Wermatang (1.456 ha), Lorulun (1.553 ha), Tumbur Tawareh (432ha), dan Tumbur Bulur Tubun (372 ha).

Sementara pada Desa Batu Putih, Lorwembun, Ilngei, Kabiarat, Latdalam, Wowonda, Arui Das, dan Lermatang belum dapat difasilitasi oleh Balai PSKL karena ditenggarai akan dibangun perkebunan Tebu pada ke 8 desa dan hingga hari ini belum terkonfirmasi informasi tersebut. Sementara itu Kastanya menginformasikan bahwa 7 desa lainnya yang akan diverifikasi teknis dalam waktu dekat masing-masing Fursui (1635 ha), Kandar (2450 ha), Adodo Fordata (576 ha), Walerang (456 ha), Sofyanin (518 ha), Awear (506 ha), Rumngeur (38 ha) dan Romean (945 ha).

Sementara itu, L. Leleulya, S.Hut, M.Si dari Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan menambahkan, manfaat yang dapat diperoleh dari Hak Pengelolaan Hutan Desa, Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan dan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman rakyat antara lain kelompok masyarakat dapat memiliki akses dalam pengelolaan kawasan hutan secara pasti, masyarakat dapat mengelola, memanfaatkan dan melestarikan hutan, masyarakat dapat difasilitasi setelah mendapat hak atau izin melalui pemberian alat ekonomi produktif, pengembangan Agroforestry, Silvopasture, Silvofishery, fasilitasi dari Pengembangan perhutanan sosial nusantara (Bang PeSoNa, dapat melakukan kemitraan, dapat difasilitasi pemberian KUR (Kredit Usaha Rakyat), dan peningkatan kapasitas kelompok (Sekolah lapangan, Temu Usaha, dan Studi banding).

Lebih lanjut Fredi Silahooy.S.Hut staf seksi Penanganan Konflik dan Tenurial Hutan Adat mengatakan bahwa masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu, karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Silahooy dalam PERMENLHK No. 32/2015 bahwa Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat. Menurut Fredi Masyarakat Hukum Adat yang hidup di dalam dan sekitar hutan memiliki relasi yang sangat erat dengan kawasan hutan, dan hutan adalah sumber kehidupan yang dikelola secara turun temurun dengan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional dimana semangat dari masyarakat hukum adat sejatinya adalah melakukan PROTEKSI terhadap hutan adat disekitarnya sehingga praktek-praktek pengelolaan sumberdaya hutan dapat terus berlangsung secara lestari.

Kegiatan sosialisasi diwarnai dengan diskusi yang alot dimana beberapa kepala SKPD diantaranya Kepala Dinas Kesehatan, Sekretaris Desa OLilit, staf Dinas Lingkungan Hidup, Kadis Pekerjaan Umum dan sekretaris Dinas Ketahanan Pangan mempertanyakan hal-hal teknis terkait perhutanan sosial sekaligus memberikan masukan terhadap rencana kerja dari kegiatan Perhutanan Sosial di Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Akhir dari Kegiatan sosialisasi ditutup oleh Asisten II dimana menurutnya Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat sangat berterimakasih atas kehadiran Balai Perhutanan Sosial di MTB, dan berharap kegiatan Perhutanan Sosial dapat memberikan manfaat bagi kesejahateraan masyarakat sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan di MTB. (DiskominfoMTB).

Migrant Killed After Morocco's Navy Fires on Boat

Posted: 26 Sep 2018 07:23 PM PDT

MADRID, LELEMUKU.COM - A migrant has been killed after Morocco's navy opened fire on a boat carrying her and more than two dozen others, a human rights group said Wednesday.

The 22-year-victim, who was studying law, died before reaching a hospital, said Mohamed Benaissa, the head of Morocco's Northern Observatory for Human Rights. Three other migrants were wounded in Tuesday's confrontation, he said.

The speedboat was carrying 25 Moroccan nationals and two Spanish captains, Benaissa said by telephone.

The Spanish Foreign Ministry confirmed that two of its nationals had been arrested by Moroccan authorities, one of them with a criminal record. The official declined to elaborate on the criminal record, according to the official who spoke on condition of anonymity because he wasn't authorized to speak publicly. Spain's Europa Press, a private news agency, said the Spaniard had been charged twice and detained at least 16 times for violence against women and other unspecified crimes.

Morocco's Interior Ministry said the boat was illegally transporting migrants.

It was the second time in recent days that Morocco's Royal Navy intervened to stop a boat suspected of carrying migrants across the Mediterranean, and comes amid growing concerns about migrant trafficking in the western Mediterranean region. The central Mediterranean route, mainly between Libya and Italy, is being choked off by the Libyan coast guard chasing after smugglers' small boats and returning migrants to Libya.

One of the wounded was shot in the arm as he tried to urge one of the Spanish captains to stop the boat when the navy spotted it, Benaissa said. Doctors at the provincial hospital of the Prefecture of M'diq-Fnideq amputated his arm and he's been transferred to Rabat for intensive care, he said.

Moroccan authorities didn't immediately respond to requests for more details.

In a separate case, police in Tangiers have arrested two people aged 35 and 45, including a Spanish citizen residing illegally in Morocco, who are suspected of running a criminal network facilitating illegal migration. (VOA)

Will Smith Marks 50th Birthday with Leap Near Grand Canyon

Posted: 26 Sep 2018 06:36 PM PDT

WASHINGTON, LELEMUKU.COM - Like a scene out of a high-octane action movie that he would star in, Will Smith celebrated his 50th birthday Tuesday by successfully bungee jumping from a helicopter near the Grand Canyon.

Cameras, which captured the stunt for a livestream on YouTube, showed the actor hooked to a harness and bungee cords dangling over a gorge in northeastern Arizona.

"This is some of the most beautiful stuff I've ever seen in my life," Smith said while still swinging over the chasm.

He described the experience as going "from pure terror to absolute bliss."

The entire event had the feel of a polished episode of reality TV. Camera crews showed Smith, wife Jada Pinkett Smith and his three children being greeted by dozens of relatives and friends on a platform. His "Fresh Prince of Bel-Air" co-star, Alfonso Ribeiro, served as a host interviewing Smith and others before and after.

The stunt was billed as a leap "in the heart of the Grand Canyon." But the jump was outside Grand Canyon National Park on the Navajo Nation. The tribe's reservation borders the east rim of the national park.

A Navajo medicine man gave Smith a blessing and thanked him for coming to the reservation.

Smith said the bungee jump was a challenge from Yes Theory, a YouTube channel that makes videos of people doing activities outside of their comfort zone. But the event also raised money for charity through an online lottery for a chance to watch the jump in person. The proceeds will benefit access to education for children in struggling countries. (VOA)

Hery Dosinaen Dorong BPN Papua Sertifikatkan Rumah Warga Diatas Laut

Posted: 26 Sep 2018 06:35 PM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Papua didorong untuk segera mensertifikatkan rumah warga yang berdiri diatas laut.

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Hery Dosinaen usai menjadi inspektur upacara (Irup) pada peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional Tahun 2018, di Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua, Senin (24/9) pagi.

"Terkait rumah yang berlokasi di laut, hal ini harus menjadi catatan penting BPN kedepan untuk diselesaikan (diberikan sertifikat)".

"Ini juga seirama dengan program pemerintah pusat. Dan memang ini juga menjadi tantangan kita, terutama di kabupaten yang masih terpencil. Namun saya harap semua harus berkomitmen agar diselesaikan secepatnya," imbau dia.

Diakui Sekda, sampai saat ini masih banyak masyarakat kita yang belum sadar untuk membuat sertifikat tanah. Padahal Gubernur Papua telah meminta secara resmi kepada BPN untuk mempermudah pengurusan.

Oleh karenanya, dia berharap BPN Papua perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, agar bisa memanfaatkan momentum pengurusan sertifikat tanah.

"Hanya memang terkait pengurusan sertifikat secara online di Papua hingga kini masih terkenda masalah jaringan. Tentu ini juga menjadi tantangan kita, terutama bagi Kabupaten terpencil. Tetapi untuk mencapai tujuan itu, butuh komitmen semua pihak terkait."

"Sehingga pada Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional Tahun 2018 ini, mari saya ajak BPN terus bekerja keras dengan dibantu pemda terkait mewujudkan pembuatan sertifikat tanah bagi masyarakat," harapnya.

Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Agraria dan Tata Ruang (BPN/ATR) Provinsi Papua Arius Yambe mengatakan masyarakat memang sangat berkeinginan kuat mengurus sertifikat tanahnya.

Hanya saja, khusus di Papua pengurusan sertifikat masih terkendala tanah adat atau tanah ulayat.

"Namun, kendala itu perlahan bisa teratasi melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yakni mendatangi masyarakat hingga ke kampung-kampung diseluruh Tanah Papua."

"Sehingga kita ingin menepis kesan di masyarakat bahwa selama ini membuat sertifikat tanah itu mahal, sulit, prosedur tak jelas dan lain-lain. Tapi melalui sosialisasi dan bicara dari hati ke hati bersama masyarakat, maka target 50.000 bidang bisa mendekati penyelesaian sekitar 85 persen hingga tahun 2018 ini," pungkas Arius. (DiskominfoPapua)

Masyarakat Harus Aktif Berpartisipasi Rayakan HUT MTB ke 19

Posted: 26 Sep 2018 05:58 PM PDT

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Guna memperingati HUT Ke - 19 Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada tanggal 4 Oktober 2018, masyarakat dihimbau ikut berpartipasi dalam perayaan hari ulang tahun tersebut.

"Karena ini Hari Ulang Tahun Kabupaten, maka kami sangat harapkan partisipasi semua pihak, sebagai anak negeri, baik itu ASN dan semua pemangku Kepentingan, juga komunikasi via media pers. Benar-benar kita merasakan bahwa kita adalah anak-anak Tanimbar untuk menggelorakan Hari Ulang Tahun ini. Sebab Kabupaten telah memberikan berkat bagi kita dari berbagai aspek," ujar Hengky Lokra.

Berbagai jenis mata lomba dan pertandingan yang akan digelar sekaligus akan dilakukan launching pergantian nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi Kepulauan Tanimbar.

"Kita mengharapkan kehadiran Pak Presiden setelah beliau membuka kegiatan Pesperani di kota Ambon bisa menempatkan diri ke Saumlaki untuk meresmikan nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi Kepulauan Tanimbar, termasuk peresmian Jembatan Larat serta penyerahan secara simbolis 10.000 sertifikat tanah kepada masyarakat, " lanjut Lokra.

Terkait kegiatan jenis perlombaan dan pertandingan yang dilaksanakan dalam perayaan tersebut antara lain : Lomba Sayembara Kabupaten yaitu Logo Kabupaten diikuti oleh SMA/SMK, Mahasiswa, Praktisi, Akademisi Masyarakat Umum dibuka tanggal 17 September 2018 sampai 02 Oktober 2018 di Sumlaki.

Selanjutnya, jenis mata lomba (1). Foruk tingkat SMA/SMK putera/puteri, secara umum (10 Kecamatan) akan dilaksanakan tanggal 19 September s/d 22 September 2018, di taman Kota Saumlaki, penanggungjawab Badan Kepegawaian Pengembangan dan SDM Kabupaten MTB. (2). Tarian Adat Tnabari llaa tingkat SMA/SMK putera/puteri, secara umum (10 Kecamatan) dilaksanakan tanggal 21 September s/d 22 September 2018, penanggungjawab Dinas Ketahanan Pangan (3). Lomba Nyanyi Lagu Tanimbar diikuti oleh tingkat umum yang dilaksanakan tanggal 24 /30 September 2018 di Taman Kota, penanggungjawab Dinas Perikanan Kabupaten MTB.

(4) Lomba pidato, dan bernyanyi bahasa Tanimbar, (Fordata, Yamdena dan Selaru) dikuti oleh tingkat pimpinan SKPD/sekretaris dilaksanakan tanggal 27 September 2018 di geding Kesenian, penanggunjawab, Dinas Ketahanan pangan untuk tiga bahasa masing-masing. (5). Cipta lagu Mars/ Hymne Tanimbar diikuti tingkat SMA dan umum dan dilaksanakan tanggal 17 September s/d 01 Oktober 2018 di Saumlaki, penanggunjawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. (6) Lomba Tenun Ikat Tanimbar, tingkat SMA/SMK putera/puteri, secara umum (10 Kecamatan) dilaksanakan tanggal 27-28 September 2018 di taman kota, penanggungjawab Dinas Perindagnaker Kabupaten MTB.

(7) Lomba Pahat Patung Kayu dan Batu diikuti secara umum oleh 10 Kecamatan, dilaksanakan tanggal 25-26 September 2018 di Taman Kota, penanggungjawab Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten MTB. (8). Lomba Kebersihan Lingkungan, lomba Lampion, Lomba Motif Tanimbar pada pagar dan/dinding bangunan diikuti oleh Kantor/Dinas / Instansi Vertikal /BUMN/BUMD//TNI / POLRI /dan termasuk Restoran dan Rumah makan di kota Saumlaki dilaksanakan tanggal 17s/d 30 September 2018. Di SKPD, Penanggungjawab Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup. (9). Lomba Motif Tanimbar dan pagar Dinding Bangunan Rumah. Diikuti tingkat kelurahan dan Desa Sekecamatan Tanimbar selatan dilaksnakan tanggal 17-30 September 2018 di SKPD, penanggungjawab dinas PUPR Kabupaten MTB.

Di Bidang Olahraga jenis mata lomba antara lain : (1). Bola Volly diikuti tingkat Umum(putera/puteri) dilaksanakan tanggal 17 s/d 02 Oktober 2018 di lapangan Polres MTB, penanggungjawab Badan Penanggulangan Bencana dan bagian Umum. (merebut piala Bupati). (2) Lomba Lari SMA/SMK dan Umum (umur 17-25 tahun) dilaksanakan tanggal 01 Oktober 2018, penangungjawab Bagian Perbatasan setda MTB. (3). Lomba Baris Indah diikuti Tingkat SD, SMP dan SMA/SMK dan umum SKPD, dilaksanakan tanggal 01-02 Oktober di Natar Kaumpu, penanggungjawab Dina Pertanian Kabupaten MTB.

(4) Lomba Dayung Perahu (ukuran 3 orang) diikuiti tingkat umum dilaksanakan tanggal 29 s/d 02 Oktober 2018 di Teluk Saumlaki. (5). Senam Tanimbar diikuti Para Pelajar dan Tingkat Umum dilaksanakan tanggal 28 September 2018 di taman kota /halaman Kantor Bupati, penanggungjawab Dinas Pariwisata dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten MTB. (DiskominfoMTB)

Suhariyanto Ungkap 3 Hal Kualitas Data Badan Pusat Statistik

Posted: 26 Sep 2018 05:50 PM PDT

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia (RI), Dr. Suhariyanto melalui Kepala BPS MTB, Barbalina Ch. Masela, SE mengungkapkan 3 hal penting yang harus diperhatikan guna menjaga kreadibilitas dan meningkatkan kualitas data BPS.

"3 hal tersebut adalah independen, inovasi dan komunikasi," kata dia melalui sambutan pada apel peringatan Hari Statistik Nasional (HSN) Tahun 2018, dengan Tema "Dengan Data Tingkatkan Prestasi Bangsa", pada Rabu (26/9).

Suhariyanto menjelaskan nilai independen menjadi prasyarat untuk mendapatkan kepercayaan dari para pengguna data dan masyarakat karena di era digitalisasi seperti saat ini, data memang bisa diperoleh dengan sangat mudah dari berbagai sumber. Akan tetapi, konsep definisi dan metode yang digunakan belum tentu sama dengan kaidah dan aturan statistik baku yang berlaku secara internasional, sehingga kualitas datanya perlu dipertanyakan.

Ia mengatakan Presiden Joko Widodo telah lama meberikan kepercayaan kepada BPS untuk menjadi satu-satunya sumber data yang terpercaya dalam pengambilan kebijakan dan kepercayan besar itu sangat berharga bagi BPS.

"Kepercayaan itu harus dapat kita jaga dengan memastikan bahwa BPS, mulai dari pusat hingga Provinsi dan Kabupaten serta Kota harus tetap independen sampai kapanpun, dalam situasi dan tekanan seperti apapun. Asal kita yakin dengan kualitas data kita, jangan pernah takut menyampaikan kebenaran," jelas Suhariyanto.

Ia menuturkan untuk nilai inovasi yang dilihat dari perkembangan teknologi yang luar biasa, perputaran arus informasi yang begitu cepat dan munculnya era revolusi industri 4.0 ini memaksakan BPS untuk terus menciptakan berbagai inovasi dengan memanfaatkan berbagai teknologi yang ada.

"Kita tidak bisa lagi bersantai-santai, merasa nyaman melakukan pekerjaan seperti biasanya yang dibangun diatas paradigma using. Semangat inovasi yang sudah dibuat BPS saat ini, saya nilai sudah baik dan ini harus terus dijaga nyala apinya, agar tidak padam," tutur Suhariyanto.

Serta nilai yang terakhir adalah komunikasi, para statistisi harus mampu mengkomunikasikan kepada masyarakat tentang pentingnya data dan informasi statistik yang BPS hasilkan untuk mengukur kemajuan pembangunan di Indonesia.

Suhariyanto pun menyarankan agar para pegawai BPS jangan berhenti belajar dengan manfaatkanlah waktu luang sebaik-baiknya untuk mempelajari hal-hal terkait data BPS yang belum dikuasai dan pergunakanlah jam kerja secara efektif.

"Belajar teruslah belajar tentang kegiatan dan data BPS, kemudian komunikasikan dan sosialisasikan sesuai kemampuan yang saudara miliki," sarannya. (Laura Sobuber)

Pemerintah Provinsi Morobe PNG Ingin Kunjungi Areal Tambang Freeport Indonesia

Posted: 26 Sep 2018 05:37 PM PDT

JAYAPURA,LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Morobe Papua Nugini (PNG) menyatakan minat mengunjungi lokasi tambang PT. Freeport Indonesia (PTFI). Keinginan itu, berkenaan dengan Ibu kota Morobe, Kota Lae, yang kerap menjadi tuan rumah even nasional bidang pertambangan.

"Karena itu, kami minta Gubernur Papua bisa memfasilitasi kami berkunjung ke PT. Freeport Indonesia," kata Gubernur Gubernur Provinsi Morobe, Papua Nugini (PNG), Ginson Saunosaat dalam jamuan makan dengan Gubernur Papua beserta rombongan di wilayahnya, pekan kemarin.

Menurut dia, Morobe merupakan provinsi yang memiliki pelabuhan utama di kawasan Pasifik, dan memiliki potensi usaha di bidang pertanian, perkebunan, peternakan sapi dan ayam, pengolahan hasil tambang dan industri utama lainnya.

Provinsi tersebut diklaim mengolah dan mendistribusikan kebutuhan hidup masyarakat PNG.

Menanggapi permintaan Gubernur Ginson, Gubernur Enembe berjanji akan memfasiltasi tim dari Provinsi Morobe mengunjungi lokasi pertambangan PT. Freeport Indonesia.

"Seperti yang kita ketahui, kami baru saja mendapatkan 10 persen saham Freeport dari 51 persen divestasi saham pertambangan emas terbesar itu. Saya akan membantu memfasilitasi kunjungan Gubernur Morobe beserta timnya," kata Gubernur Enembe menanggapi permintaan Gubernur Ginson.

Selain ingin berkunjung ke PT. Freeport Indonesia, Gubernur Ginson juga menawarkan kerjasama pertukaran guru dan mahasiswa. Menurutnya, hambatan dalam kerjasama kedua provinsi ini adalah bahasa.

Sehingga ia merasa perlu ada pertukaran guru antar kedua provinsi yang berbeda negara ini. Provinsi Morobe akan mengirimkan guru bahasa Inggris ke Papua dan sebaliknya, Provinsi Papua mengirimkan guru bahasa Indonesia. Sedangkan untuk program pertukaran mahasiswa, Gubernur Gimson menawarkan program beasiswa bagi mahasiswa Morobe yang ingin belajar di Perguruan Tinggi di Papua dan sebagai timbal baliknya, Pemerintah Provinsi Papua juga memberikan beasiswa kepada mahasiswa asli Papua yang ingin belajar ke Morobe. Gubernur Enembe menyambut baik tawaran ini.

"Kami telah mengirimkan banyak mahasiswa Papua untuk belajar ke luar negeri. Sehingga tawaran saudara saya, Gubernur Gimson ini akan kami tindak lanjuti segera," kata Gubernur Enembe. (DiskominfoPapua)

Pemkot Jayapura Minta Dukungan Masyarakat Wujudkan Smart City

Posted: 26 Sep 2018 05:35 PM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Jayapura minta dukungan masyarakat untuk dapat mewujudkan penerapan smart city yang telah dikebut mulai tahun ini.

Hal demikian disampaikan Kepala Dinas Kominfo Kota Jayapura, Binton Nainggolan di Jayapura, Senin (24/9).

Menurut dia, baru-baru ini telah dilakukan penandatangan nota kesepahaman Memorandum of Undarstanding (MoU) antara Rekror Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan Wakil Walikota Jayapura terkait implementasi dan pengembangan smart city di Kota Jayapura.

Tindaklanjut dari penandatanganan MoU ini, akan dilakukan penyusunan perjanjian kerja sama (PKS) antara tim komunitas peneliti pengembangan smart city ITB dengan tim Kominfo Kota Jayapura.

"Sebab utuk perwujudan smart city ini sebenarnya tidak terpaku ke teknologi informasi. Tetapi bagaimana kita ciptakan Kota Jayapura, baik masyarakat maupun aparatur dan perangkatnya supaya bisa mulai berpikir smart, terhadap semua permasalahan di Kota Jayapura."

"Sebab tanpa bantuan masyarakat pun upaya ini tidak bisa berjalan maksimal. Sehingga butuh dukungan semua pihak untuk bisa mewujudkannya," terang Binton.

Masih dikatakan, perwujudan smart city dapat dimulai oleh masyarakat dan semua pihak dengan berupaya mengatasi masalah persampahan. Kemudian, lalu lintas serta keamanan yang pada prinsipnya memberikan rasa nyaman kepada semua pihak.

Kendati begitu, untuk penerapannya diakui butuh dukungan teknologi informasi. "Sehingga nanti bersama dengan tim ITB kita akan membuat satu perangkat untuk mengintegrasikan bagaimana solusi dalam pelayanan kepada masyarakat kedepan bisa menjadi semakin smart," jelasnya.

Disinggung soal kesiapan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), sambung dia, sebenarnya seluruhnya diyakini telah siap. Namun saat ini masih diupayakan untuk menyediakan seluruh sarana maupun prasarana pendukungnya.

Tak ketinggalan, perwujudan smart city, dipastikan bakal tetap berpijak pada kultur budaya, yang menjadi identitas masyarakat Port Numbay. (DiskominfoPapua)

University of Minnesota Awarding Honorary Degree to Prince

Posted: 26 Sep 2018 11:20 AM PDT

WASHINGTON, LELEMUKU.COM - The University of Minnesota will award the late rock star Prince an honorary degree to recognize his influence on music and his role in shaping his hometown of Minneapolis.

University President Eric Kaler and Regent Darrin Rosha will present the school's highest honor, the Doctorate of Humane Letters, to Prince's sister, Tyka Nelson, in a ceremony on campus Wednesday evening. The university had been preparing to present it to Prince himself before he died of an accidental painkiller overdose in 2016.

Students from the university's School of Music will be joined by guest artists Kirk Johnson, Jellybean Johnson, St. Paul Peterson, Cameron Kinghorn and a surprise guest in paying tribute to Prince by performing music associated with his career.

While the event is free, it's already booked to capacity. (VOA)

Lukas Enembe Minta Pembangunan Infrastruktur Papua Harus Berkelanjutan

Posted: 26 Sep 2018 11:13 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua Lukas Enembe mengingatkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait di lingkungan pemerintah provinsi, agar dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur didasarkan pada prinsip berkelanjut.

Hal demikian bertujuan agar dampak negatif pembangunan infrastruktur bagi lingkungan maupun kehidupan sosial budaya masyarakat Papua, dapat dikendalikan seminimal mungkin.

"Sebab alam dan lingkungan hidup Papua mesti dijaga, karena sebagai sumber kehidupan masyarakat Papua saat ini serta di masa yang akan datang," terang Lukas dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri, pada Rapat Koordinasi Bidang Infrastruktur, di Jayapura, Selasa (25/9).

Dikatakan, pelaksanaan pembangunan infrastruktur sudah semestinya memberikan manfaat dan dampak positif bagi masyarakat. Dilain pihak, mampu memfasilitasi kegiatan sosial dan ekonomi untuk mencapai visi pembangunan daerah.

Sebab, Otonomi Khusus (Otsus) yang diberlakukan di Provinsi Papua setidaknya wajib memenuhi prinsip perlindungan, keberpihakan, dan pemberdayaan.

"Makanya untuk menjawab tuntutan pembangunan dibidang infrastruktur, pelaksanaan rapat koordinasi kali ini diharapkan bisa mengkonsolidasi dan mengidentifikasi capaian pembangunan infrastruktur. Sehingga diteukan solusi praktis yang dapat ditindaklanjuti di daerah."

"Dilain pihak, ada inovasi baru yang dihasilkan sehingga memberikan warna baru melalui sudut pandang baru dalam merencanakan infrastruktur yang mendukung pembangunan manusia Papua. Tetapi tak ketinggalan dengan tetap memperhatikan prinsip pembanguann berkelanjutan," harapnya.

Ditambahkan, periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Papua 2013 – 2018 telah berakhir dan akan dilanjutkan dengan RPJMD 2018-2023.

Dengan demikian tantangan pembangunan Papua di bidang infrastruktur dan lingkungan hidup saat ini meliputi, upaya untuk memastikan tercapainya target pembangunan lima tahun pada masa periode RPJMD 2013-2018.

Kemudian dengan dimulainya masa periode RPJMD 2018-2023, maka tantangan kedepan adalah melakukan penyusunan roadmap dan indikator pembangunan infrastruktur 2019-2023. "Namun tak sampai disitu sebab tantangan kita secara keseluruhan adalah terkait permasaahan ekonomi, kesejahteraan, dan kualitas pembangunan manusia."

"Persoalan tersebut, salah satunya diakibatkan oleh terbatasnya akses pelayanan infrastruktur dasar, rendahnya konektivitas wilayah serta belum optimalnya pengembangan infrastruktur pendukung. Sehingga untuk menjawab tantangan ini, dari pelaksanaan rapat koordinasi ini diharapkan bisa menghasilkan solusi guna menjawab berbagai permasalahan yang muncul itu," tuntasnya. (DiskominfoPapua)

BPS Papua Nilai Angka Kemiskinan Tinggi Karena Ekonomi Desa Lambat

Posted: 26 Sep 2018 11:10 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua menyebut salah satu indikator masih tingginya angka kemiskinan di Papua sementara pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan karena lambannya pertumbuhan ekonomi di tingkat pedesaan.

Menurut Kepala BPS Papua Simon Sapary, pemerintah provinsi sudah bekerja keras dengan mendorong pembagunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) guna mendongkrak tingkat kemiskinan. Sayangnya penurunan kemiskinan ada namun terjadi tidak terlalu siginifikan.

Sehingga saran yang perlu dilakukan adalah merubah model pembangunan yang sementara dikerjakan oleh pemerintah provinsi.

"Sebab sampai saat ini Papua dikenal sebagai provinsi yang memiliki kekayaan alam melimpah, namun tidak pernah luput dari berbagai persoalan sosial. Salah satu yang paling menonjol adalah tingginya angka kemiskinan."

"Dari catatan kami angka kemiskinan di Papua mencapai 20 persen. Hal ini tentu sangat ironis, karena di sisi lain Papua ternyata mencatat pertumbuhan ekonomi Year on Year (Yoy) triwulan 2 tahun 2018 mencapai 24,68 persen. Fakta ini lagi-lagi mencengangkan, sehingga peranan pemerintah dan peneliti ataupun akademisi dalam menelaah fenomena semacam ini sangat diperlukan,"terang Simon dalam talkshow dalam rangka memperingati HUT BPS yang jatuh Kamis 26 September 2018, di Aula Sasana Gamma kantor BPS Papua, Selasa (25/9).

Sementara dalam talkshow tersebut, BPS menghadirkan dua nara sumber, yakni Kepala Bidang Nerwilis BPS Papua, Eko Mardiana dan Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Papua, Bagas Susilo. Kegiatan ini pun dihadiri para perwakilan akademisi dan mahasiswa dari sejumlah universitas negeri dan swasta yang ada di Kota Jayapura.

Dalam interaksi tanya jawab, Situmeang dari universitas Ottouw Geissler (OG) menyarankan, BPS membuat indeks ketergantungan uang mengingat masyarakat Papua terutama yang hidup di pedalaman sangat menggantungkan hidupnya dari bantuan pemerintah, sementara di perkotaan yang sangat konsumtif.

Sementara Dosen Uncen, Yohanes menyarankan, perlu adanya metode khusus terkait pendataan kemiskinan semisal dibuat kategori kemiskinan kultural. Mengingat di pedalaman Papua, banyak warga yang tidak memakai baju, alas kaki, hidup dalam honai, hanya makan umbian tetapi mereka memiliki tanah kebun yang luas dan ternak yang banyak. (DiskominfoPapua)

Lukas Enembe Optimis Provinsi Papua Siap Sukseskan Pilpres dan Pileg 2019

Posted: 26 Sep 2018 11:05 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua Lukas Enembe mengaku optimis dapat mensukseskan pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2019 mendatang dibumi cenderawasih.

Dirinya pastikan, pelaksanaan dua iven nasional ini bakal berjalan aman dan lancar sebab bakal mendapat dukungan dari masyarakat. Hal itu, dapat pula dilihat dari suksesnya pelaksanaan Pilkada serentak 2018.

"Pilpres pasti berjalan aman dan lancar di Papua. Namun saya tetap mengajak semua pemangku kepentingan supaya bersama-sama bisa menciptakan suasana pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan legislatif 2019 supaya bisa berjalan demokratis.

"Apalagi Pilpres hanya dua calon dan sudah melakukan pengambilan nomor urut. Sehingga pasti ada perbedaan pendapat dan kepentingan, tetapi marilah kita ciptakan Pilpres yang damai seperti pemilihan gubernur (Pilgub) Papua tahun ini," terang dia di Jayapura, kemarin.

Dikatakan, banyak pihak memprediksi pelaksanaan Pilgub Papua 2018 sarat akan konflik. Namun hal itu, bahkan tidak terjadi, dan sebaliknya Pilgub Papua terlaksana dengan damai.

Untuk itu, dirinya mengimbau pihak KPU dan Bawaslu agar netral sehingga dapat menciptakan situasi yang aman dan damai saat Pilpres dan Pileg.

"Hal ini lah yang mesti kita tunjukan kepada daerah lain bahwa Pilpres di Papua bisa berjalan lancar, aman dan damai," tuntasnya.

Diketahui, KPU RI memulai kampanye pada 23 September 2018-13 April 2019. Kegiatan pertama dilakukan berupa kampanye damai yang dihadiri pasangan calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo-Mar'uf Amin dan Probowo Subianto-Sandiaga Uno di Tugu Monas Jakarta, Minggu kemarin. (DiskominfoPapua)

Pemecatan Koruptor Berstatus PNS di Papua Tinggal Tunggu Waktu

Posted: 26 Sep 2018 10:59 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua memastikan telah menerima Petunjuk Pelaksanaan Badan Kepegawaian Negara (Juklak BKN), terkait pelaksanaan instruksi Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri tentang pemecatan terhadap koruptor berstatus PNS.

Hal demikian disampaikan Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri di Jayapura, Selasa (25/9) di Jayapura.

Kendati demikian, waktu pemecatan terhadap koruptor berstatus PNS belum dapat dilakukan saat ini. Sebab, Gubernur Papua selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) belum menerima nama-nama PNS koruptor dari BKN.

"Selama ini data yang kita lihat di media massa sebagaimana yang diterbitkan BKN untuk Papua ada 146 PNS koruptor. Dari angka itu 10 ada di provinsi dan sisanya di kabupaten dan kota. Namun itu, kita belum terima data per nama dari BKN."

"Sehingga untuk eksekusinya (pemecatan) baru bisa dilakukan setelah data per nama itu turun. Namun sekali lagi kita tunggu data yang diterbitkan BKN dan Kemenkumham sebelum mengambil langkah terkait tindaklanjut dan instruksi dari SKB tmenteri," jelasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Jayapura memastikan bakal melaksanakan SKB tiga menteri tentang pemecatan terhadap koruptor berstatus PNS.

Diakuinya, saat ini BKN telah menerbitkan 2000-an koruptor berstatus PNS di seluruh Indonesia. Dimana Provinsi Papua menempati urutan ke lima dengan jumlah 146 koruptor berstatus PNS. Sehingga sesuai SKB tersebut maka, 146 PNS ini secara tak langsung bakal diusulkan untuk dipecat.

Kendati demikian, lanjut Frans, masih ada hal yang diperdebatkan apalagi data yang diterbitkan BKN belum dikeluarkan per nama.

"Memang nanti data per nama ini akan disampaikan BKN pusat kepada gubernur lalu dibagi ke kabupaten dan kota. Hanya saja perdebatannya adalah kapan SKB ini mulai berlaku?"

"Sebab saat ini sudah ada ASN yang telah menjalani hukuman kurungan dan pengembalian kerugian negara lalu bekerja kembali di instansinya. Kemudian ada juga ASN yang masih menjalani proses hukum. Sehingga mesti jelas dulu sebelum mengambil keputusan. Artinya, pemberlakuan SKB ini harus berkeadilan," harapnya.

Sekda Papua Hery Dosinaen mengatakan bakal mensosialisasikan keputusan bersama Mendagri, Menpan RB dan BKN tentang penegakkan terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman dari pengadilan karena melakukan tindak pidana korupsi. (DiskominfoPapua)

Lukas Enembe Dorong OAP Jadi Pelaku Bisnis di Kawasan Pasifik

Posted: 26 Sep 2018 10:57 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi mendorong orang asli Papua (OAP) untuk menjadi pelaku bisnis di kawasan pasifik. Hal demikian disampaikan Gubernur Papua Lukas Enembe saat berkunjung ke Provinsi Madang Papua Nugini (PNG), beberapa waktu lalu, sebagaimana rilis yang diterima.

Dia juga mengajak Gubernur Provinsi Madang, Papua Nugini (PNG) Peter Yama untuk bersama membangun kerjasama ekonomi dan menjadikan pengusaha-pengusaha asli di kedua daerah sebagai pebisnis di Pasifik.

"Pemerintah pusat sudah mempercayakan kepada kami untuk membuka jalur perdagangan dengan PNG. Artinya, setiap investasi Indonesia di Pasifik, harus lewat Papua."

"Ini negeri kita, tanah kita. Ini waktunya kita menjadi pemain ekonomi di Pasifik. Baik pengusaha di Madang maupun di Papua," ujar dia.

Sementara untuk mewujudkan hal tersebut, Gubernur Enembe, dalam periode keduanya memutuskan agar seluruh APBD Provinsi Papua yang bersumber dari dana otonomi khusus akan dikelola oleh Orang Asli Papua, terutama untuk pengembangan ekonomi.

Kebijakan ini dilakukan agar OAP bisa bangkit, mandiri, sejahtera dan berkeadilan, lepas dari ketertinggalan.

"Makanya kami mencari kemungkinan untuk membuka jalur perdagangan melalui laut. Sebab kedua provinsi bisa melakukan perdagangan dengan biaya murah."

"Kita sudah mengekspor beras dari Merauke. PNG bisa mengimpor beras dari Papua. Tidak perlu dari Australia atau Thailand yang biayanya sangat mahal," ujar Enembe.

Ia juga berharap Pemerintah Madang bisa menyediakan fasilitas pergudangan untuk menjalankan kerjasama perdagangan melalui laut. Menurutnya, Provinsi Papua sudah memiliki kapal yang bisa berlayar di sepanjang pesisir utara Papua hingga PNG. Saat ini kapal tersebut beroperasi di Kalimantan.

"Kapal ini bisa memasok kebutuhan-kebutuhan di region Momase yang meliputi Morobe, Madang, East Sepik dan West Sepik dan sebaliknya membawa hasil pertanian, perkebunan atau industri dari region Momase ke Papua," kata Enembe.

Gubernur Madang menyambut tawaran Gubernur Enembe dengan antusias. Menurutnya, Gubernur Enembe datang ke tempat yang tepat. Madang adalah provinsi utama di PNG. Provinsi ini, selain dikenal memiliki potensi wisata seperti pegunungan dan laut, juga menjadi pusat pertanian dan perkebunan PNG. Kopi, coklat, kopra dan vanilla adalah hasil pertanian dan perkebunan utama provinsi ini.

"Selain hasil perkebunan, kami juga memiliki industri perikanan dan pertambangan," kata Gubernur Yama.

Lanjutnya, Papua dan Madang memang berada di dua negara yang berbeda. Namun tidak seharusnya itu menjadi membatasi penduduk yang ada di kedua provinsi untuk berinteraksi karena penduduk di kedua provinsi saling bersaudara.

"Provinsi Papua adalah saudara tua PNG. Kami bisa belajar banyak dari Papua yang sudah lebih maju. Demikian juga sebaliknya, Papua bisa belajar dari kelebihan yang kami miliki," ujar Gubernur Yama.

Ia sepakat bahwa pengusaha-pengusaha dari Papua dan Madang bisa menjadi pelaku bisnis utama di Pasifik. Karena itu, ia berharap kunjungan kerja Gubernur Enembe ke Madang bisa ditindaklanjuti secepat mungkin.

"Kita punya tanah paling besar di Pasifik ini. Penduduk paling banyak. Memang kita harus menjadi pelaku utama di berbagai sektor di Pasifik ini, terutama sektor ekonomi," ungkap Gubernur Yama. (DiskominfoPapua)

Seluruh Kepala Daerah di Provinsi Papua Sepakat Tolak Perekrutan IPDN dan CPNS Online 2018

Posted: 26 Sep 2018 04:37 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Seluruh kepala daerah di Provinsi Papua, baik Gubernur dan para bupati/walikota telah bersepakat menolak perekrutan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Calon Pegawain Negeri Sipil (CPNS) online 2018 serta mendorong pengangkatan Honorer Kategori dua (K2).

Kesepakatan ini rencananya akan disampaikan Gubernur Papua Lukas Enembe bersama bupati dan walikota ke Jakarta kepada Presiden Jokowi. Dengan harapan, aspirasi itu bisa segera dijawab oleh kepala negara.

"Makanya saya minta setiap kepala daerah dan BKD untuk segera mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Sehingga apa yang menjadi keinginan pemerintah dan masyarakat Papua bisa segera dijawab oleh Presiden".

"Yang pasti semua sudah bersepakat dan satu suara untuk hal ini. Karena permasalahan yang dihadapi terkait CPNS sama di setiap daerah di Papua," ujar Enembe di hadapan bupati/walikota dan kepala BKD kabupaten/kota, di Jayapura, Selasa (25/9).

Menurut Lukas, paling lambat Senin atau Selasa pekan, dirinya akan memimpin rombongan ke Jakarta bersama para bupati dan walikota untuk bertemu presiden.

"Untuk isi surat pernyataan sementara yang sudah tertuang dan ditandatangani oleh gubernur, ketua MRP, ketua DPRD dan 29 kepala daerah. Hanya nanti akan dimatangkan kembali lagi sebelum diserahkan secara resmi ke presiden," ucap dia.

Sementara, Bupati Lanny Jaya Befa Yigibalom, meminta seluruh kepala daerah untuk komitmen soal penerimaan CPNS 2018 di Papua, mengingat kebijakan pusat untuk Papua tidak sepenuhnya berpihak kepada orang asli Papua.

"Saya minta kepala daerah yang tidak hadir hari ini bisa diberitahukan lewat radiogram resmi. Supayaapa yang sudah disepakati bisa diterima dan dijawab oleh Presiden Jokowi," harap dia. (DiskominfoPapua)

Amerika Serikat Tolak Rencana Uni Eropa Pertahankan Bisnis dengan Iran

Posted: 26 Sep 2018 03:59 AM PDT

WASHINGTON, LELEMUKU.COM - Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo, Selasa (25/9), menolak rencana Uni Eropa mempertahankan hubungan bisnis dengan Iran dan menghindari sanksi baru Amerika terhadap Iran.

Kata Pompeo, "langkah Uni Eropa itu merupakan salah satu langkah kontraproduktif yang dapat dibayangkan bagi keamanan dan perdamaian regional," dan menuduh Uni Eropa "memperkuat peringkat Iran sebagai negara nomor satu sponsor terorisme".

Berbicara di sisi Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif, Senin (24/9), Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Federica Mogherini mengatakan kesepakatan yang dicapai Uni Eropa dengan Iran adalah untuk kepentingan global. Mogherini juga merujuk tentang temuan inspektur PBB bahwa Iran mematuhi Perjanjian Nuklir 2015.

Mogherini mengatakan, para anggota Uni Eropa sedang menggarap entitas hukum yang memungkinkan kalangan bisnis membeli minyak dan melakukan bisnis lain dengan Iran. Harapannya, langkah ini dapat mengelakkan sanksi yang diberlakukan Amerika. (VOA)

Raja Abdullah II dari Yordania Minta PBB Terus Dukung Palestina

Posted: 26 Sep 2018 02:46 AM PDT

NEW YORK, LELEMUKU.COM - Dalam pidato di Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Selasa (25/9), Raja Abdullah II dari Yordania mendesak PBB untuk tetap membantu bangsa Palestina mengingat Amerika sudah menghentikan bantuan kepada lembaga PBB yang mengurus pengungsi Palestina (UNRWA).

"Merupakan suatu kesalahan luar biasa untuk membiarkan pemuda terperosok ke dalam radikalisme dan putus asa" katanya.

"Kita perlu berusaha menyediakan dana penuh kepada UNRWA dan upaya penting lain guna melindungi keluarga, memelihara komunitas stabil dan mempersiapkan pemuda menuju penghidupan yang produktif," kata Raja Abdullah II.

Presiden Trump menghentikan bantuan senilai $350 juta kepada UNRWA dengan alasan bangsa Palestina 'tidak menghargai atau berterima kasih" kepada Amerika. (VOA)

US Proposes Selling Taiwan Arms – This Time without Angering China

Posted: 26 Sep 2018 02:00 AM PDT

WASHINGTON, LELEMUKU.COM - Washington's notification of a second weapons sale to Taiwan in as many years is helping arm the client without, so far, enraging its military rival, China, or exacerbating already strained Sino-U.S. ties.

The Pentagon notified Congress Monday of a $330 million arms package, including parts for American-made aircraft such as F-16s and F-5s. The package omits new fighter jets, such as F-35s, or technology for submarines despite Taiwan's requests over the years. But the deal has drawn just a routine protest from China rather than the outrage expected from bigger sales.

China claims sovereignty over self-ruled Taiwan and insists the two sides eventually unify, by force if needed. Taiwanese prefer their autonomy of some 70 years. To resist China, Taiwan has fostered a military ranked by online database GlobalFirePower.com as the world's 24th strongest. Sino-U.S. ties are already strained by a growing trade dispute.

"Some might see spare parts as a kind of rejection, because what Taiwan really wants from the U.S. is many other larger items," said Sean King, vice president of the Park Strategies political consultancy in New York. "But as I see it, this sale's just another step in President Trump's evolving support for Taiwan over the last 15 months or so."

Gains for Taiwan

Taiwan's Ministry of National Defense thanked Washington in a statement Tuesday, adding that the latest arms package would help it keep peace with China. "The arms sale indicates strong concern by the U.S. side toward our security," the statement said.

Local defense ministry contractors have stepped up development of aircraft and missiles, but Taipei still relies on U.S. weaponry for its more advanced systems. China runs the world's third strongest armed forces, including missiles that Taipei officials believed are aimed at Taiwan, and this year it announced an 8.1 percent defense budget increase.

The type and value of arms in the sale announced this week probably fall short of a laurel for Taiwan President Tsai Ing-wen, whose party is campaigning now ahead of mid-term local elections, said Liu Yih-jiun, professor of public affairs at Fo Guang University in Taiwan.

But a longer trend of improved relations with the U.S. government – from a $1.42 billion U.S. arms package announced last year to Tsai's two high-profile stopovers in U.S. territory last month – has raised hopes in Taiwan as China squelches the island's diplomacy with other countries.

Chinese reaction

In China, a military spokesperson said the armed forces were "strongly dissatisfied with and resolutely opposed to planned U.S. arms sales to Taiwan," Beijing's official Xinhua News Agency said Tuesday. The military formally protested to Washington, Xinhua said.

"Taiwan is a part of China and the one-China principle is the political foundation of China-U.S. relationship," the spokesperson was quoted saying.

But experts call this type of reaction pro forma, short of retaliating against either the U.S. government or Taiwan. That's partly because the sale excludes powerful weapons systems, Liu said.

"As long as they don't sell Taiwan some kinds of F-35s and some kinds of most advanced equipment, then that could be a kind of (Sino-U.S. understanding)," he said. "They would register as some kind of goodwill on the part of the United States."

When the U.S. government announced a $6.4 billion sale in 2010, Beijing called off scheduled Sino-U.S. military visits and threatened sanctions against American defense contractors doing business in China. After Beijing found out about last year's sale, China said it was "outraged," according to media reports at the time.

"If we (the United States) do end up selling Taiwan aircraft and or subs, I'd expect Beijing to pretty much lose it," King said.

Sino-U.S. ties

Trump's government may not want to anger China either, some scholars believe. The U.S. government has stepped up tariffs against China this year to cover some $250 billion worth of imports as Trump calls Beijing an unfair trader.

But Sino-U.S. trade talks are on hold, with Trump saying last month his government would focus first on North American trade issues. China may be eyeing November mid-term elections in the United States as a bellwether for the popularity of Trump and his trade policies, Liu said.

Taiwan should still brace for a longer-term Chinese reaction to the arms sale, said Andrew Yang, secretary-general of the Chinese Council of Advanced Policy Studies think tank in Taiwan. He said the Chinese government will make it easy for Taiwanese to work, study and invest but could take action against it politically at the same time.

"China will continue to consolidate its two-handed approach," Yang said. "On one hand, attract Taiwanese to engage in China, on the other hand holding a big stick and the stick is getting bigger and bigger."

China has flown military aircraft near the island about a dozen times and persuaded five diplomatic allies to switch allegiance since Tsai took office in 2016. Tsai upsets Beijing because she disputes its formal dialogue condition that both sides belong to a single China. (VOA)

Bappeda Gelar Pembahasan Kebijakan Umum dan Prioritas Platform Anggaran 2018

Posted: 26 Sep 2018 01:56 AM PDT

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku menggelar Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2018 di Gedung Kesenian Saumlaki, Jln. Ir. Soekarno, Saumlaki pada Rabu (26/9) pukul 11.20.WIT.

Hadir dalam kegiatan itu, Sekretaris Daerah MTB, Piterson Rangkoratat, SH; Ketua DPRD MTB, Frengky Limber, SE; Wakil Ketua I DPRD MTB, Piet Kaet Taborat; Wakil Ketua II DPRD MTB, Ema Labobar; Para Ketua Fraksi dan Anggota DPRD MTB; Asisten Pemerintahan MTB, Yohanis Batseran, S.Sos; Asisten Bidang Administrasi Umum Rynhard Salmart Matatula, SP, M.Si; Para Staf Ahli Bupati Kab.MTB; Wakil Uskup wilayah MTB-MBD, RD.Simon Petrus Matruty dan para pimpinan SKPD.

Rapat ini membahas beberapa hal diantaranya penyampaian Mekanisme Rapat, Pemaparan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas, Diskusi/Penyampaian Pokok-Pokok Kebijakan DPRD dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama. (Albert Batlayeri)

Guatemala Tetap Tolak Kunjungan Ivan Velasquez, Kepala Komisi Anti-Korupsi PBB

Posted: 26 Sep 2018 01:44 AM PDT

GUATEMALA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Guatemala, Selasa (25/9), menegaskan kembali sikapnya untuk menolak Ivan Velasquez, ketua Komisi PBB yang menyelidiki korupsi di negara itu, untuk kembali masuk ke Guatemala, kantor berita Associated Press melaporkan.

Salah satu kasus yang menunggu penyelidikan adalah kasus yang melibatkan Presiden Jimmy Morales.

Wakil Presiden Guatemala Jafeth Cabrera mengatakan, berkas hukum sudah diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi dan "untuk sementara ini Velasquez tidak diizinkan dating" ke Guatemala.

Ini kedua kalinya pemerintahan Morales tidak mematuhi perintah Mahkamah Konstitusi untuk mengizinkan Velasquez datang kembali ke negeri itu setelah melakukan perjalanan kerja ke Amerika.

Ketika Morales melarang Velasquez masuk awal bulan ini, ia menyebut Velasquez "seorang yang menyerang ketertiban dan keamanan publik".

Morales dicurigai menerima lebih dari $1 juta dana kampanye gelap. Ia membantah tuduhan ini. (VOA)

PBB Nilai Data Berbasis Gender Penting untuk Capai SDG

Posted: 26 Sep 2018 01:37 AM PDT

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Ketika PBB merilis Human Development Index (Indeks Pembangunan Manusia) pekan lalu, ada beberapa data yang memicu perdebatan hangat di kalangan akademisi, aktivis dan pengambil kebijakan. Salah satunya adalah data angka kematian ibu di Indonesia.

Menurut data Human Development Index, angka kematian ibu di Indonesia turun dari 359 orang per 100.000 kelahiran menjadi 106 orang per 100.000 kelahiran. Buat sebagian pihak, angka itu menggembirakankarena menunjukkan kemajuan signifikan berbagai program kesehatan. Khususnya, dalam upaya mengurangi angka kematian ibu saat melahirkan, tetapi sebagian lainnya mencurigai data itu tidak akurat.

Hal yang sama terjadi ketika membaca data stunting, kawin anak, atau kekerasan dalam rumah tangga. Data yang akurat masih menjadi masalah krusial, terlebih data akurat yang berbasis gender dan data khusus untuk isu-isu gender dan kelompok marjinal.

"Kita mengalami beberapa kemajuan dalam penyediaan data isu perempuan. Misalnya, saat ini ada data kekerasan terhadap perempuan yang dikeluarkan BPS melalui SPHN 2016, data KDRT, dan data perkawinan anak," kata Misi Misiyah kepada VOA, Selasa (25/9) malam.

"Namun kita masih menghadapi banyak masalah dalam penyediaan data untuk isu-isu perempuan dan kelompok marjinal," ujar Misi yang diwawancarai VOA usai melangsungkan "Dialog Publik Gerakan Advokasi Data Responsif Gender dan Inklusif untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs)" di Jakarta.

Lebih jauh Misi mencontohkan tidak adanya data yang pasti tentang sunat perempuan. Ketiadaan data mengenai sunat perempuan mengakibatkan praktik tersebut tidak masuk dalam indikator Rencana Aksi Nasional SDGs sebagaimana indikator yang ditetapkan oleh dunia internasional, kata Misi.

Data Akurat Isu Gender & Kelompok Marjinal Belum Tersedia

Misi Misiyah, yang mengepalai Institut KAPAL Perempuan, menegaskan pentingnya mengumpulkan dan mengkaji data akurat yang mendalam, terutama data isu-isu gender dan kelompok marjinal, sebagai basis penetapan target, indikator, dan pencapaian SDGs.

Institut KAPAL Perempuan bekerja sama dengan Equal Measures 2030, Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM), dan Kelompok Perempuan Sumber-Sumber Kehidupan (KPS2K).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau kerap disebut sebagai SDGs sudah diatur dalam Peraturan Presiden No.59/2017 dimana presiden bertindak sebagai ketua dewan pengarah. Dalam peraturan ini, ada 17 target dan 169 indikator yang akan dicapai hingga tahun 2019. Salah satu target yang hendak dicapai adalah menghentikan perkawinan anak.

Peserta Dialog Publik Sepakat Pentingnya Data

Tak heran jika dialog publik ini melibatkan berbagai pihak, antara lain staf ahli dari Kantor Staf Presiden, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Badan Pusat Statistik, LSM Sekolah Perempuan, dan LPSDM.

Beberapa pemerintah kabupaten, seperti Lombok Timur dan Gresik, yang memang telah bergerak untuk mengumpulkan dan mengembangkan data responsif gender, juga berpartisipasi dalam dialog publik itu.

Di akhir dialog disepakati bahwa data akurat yang berbasis gender dan kelompok marginal sangat diperlukan untuk mengembangkan gerakan advokasi di lapangan.

"Data kuantitatif yang ada mesti diperkuat dengan data kualitatif rinci sehingga dapat digunakan untuk mengkaji masalah, misalnya masalah perkawinan anak," ujar Misi. Hal penting yang harus disadari sejak sekarang jika ingin mencapai seluruh target SDGs tahun depan, sebagaimana ditargetkan bersama. (VOA)

BPS MTB Gelar Apel Hari Statistik Nasional 2018

Posted: 26 Sep 2018 01:26 AM PDT

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku menggelar apel peringatan Hari Statistik Nasional (HSN) Tahun 2018, dengan Tema "Dengan Data Tingkatkan Prestasi Bangsa".

Dalam sambutan Kepala BPS Republik Indonesia (RI), Dr. Suhariyanto, yang dibacakan oleh Kepala BPS MTB, Barbalina Ch. Masela, SE bahwa HSN adalah hari dimana BPS dan seluruh insan statistik di Indonesia merayakan arti pentingnya statistik dan kontribusinya yang besar bagi pembangunan bangsa dan negara.

Ia mengatakan tema HSN tahun ini mengingatkan pihaknya untuk terus menerus meningkatkan kualitas daya yang dihasilkan dan menjaga independensi, dimana statistik sendiri bukan sekadar deretan angka-angka mati pada web BPS maupun publikasi yang diterbitkan.

"Data dan informasi statistik merupakan landasan untuk membuat perencanaan yang tepat sasaran, melakukan monitoring dan evaluasi serta melihat perkembangan capaian pembangunan," kata dia.

Suhariyanto mengungkapkan ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam upaya menjaga kreadibilitas dan meningkatkan kualitas data BPS, diantaranya independensi dimana menjadi prasyarat untuk mendapatkan kepercayaan dari para pengguna data dan masyarakat.

Kemudian inovasi, yang dilihat dari perkembangan teknologi yang luar biasa, perputaran arus informasi yang begitu cepat ini memaksakan BPS untuk terus menciptakan berbagai inovasi dengan memanfaatkan berbagai teknologi yang ada.

"Serta komunikasi yaitu kita harus mampu mengkomunikasikan kepada masyarakat terkait pentingnya data dan informasi statistik yang kita hasilkan untuk mengukur kemajuan pembangunan di Indonesia," ungkapnya.

Suhariyanto pun memberi apresiasi yang tinggi kepada para statistik muda di BPS, baik di pusat maupun daerah atas kerja keras, dedikasi, loyalitas dan kontribusi kepada BPS, dimana telah berhasil juga menulis di berbagai media nasional, media online maupun media sosial.

Ia juga berharap kepada para statistik agar terus semangat menulis untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya data statistik dan memberikan pencerahan bahwa apa yang dilakukan BPS adalah semata-mata demi kemajuan dan kejayaan bangsa Indonesia.

"Apresiasi juga saya berikan kepada BPS Provinsi dan Kabupaten serta Kota yang begitu semangat membuat berbagai lomba dalam rangka menyambut HSN. Terima kasih untuk semua upaya memasyarakatkan statistik, ini adalah peluang bagi kita untuk meningkatkan literasi statistik di masyarakat, terutama generasi milenial. Selamat HSN Tahun 2018" puji dia.

Usai sambutan, acara dilanjutkan dengan penyerahan Piagam Penghargaan Satya Lancana Karya Satya 10 tahun pengabdian kerja kepada Thymouty J. Siwabessy dan Irena M. Huwae serta penyerahan Piagam Tanda Penghargaan Koordinator Statistik Kecamatan Berprestasi Tingkat Kabupaten dan Kota Tahun 2018 kepada Alvin E. Palijama. Kemudian acara dilanjutkan dengan pelepasan balon HSN 2018. (Laura Sobuber)

Siswa-Siswi SMA di Batu Putih Usai Mengikuti Ujian Nasional 2018

Posted: 26 Sep 2018 12:41 AM PDT

BATU PUTIH, LELEMUKU.COM - Siswa-siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) di Batu Putih, Kecamatan Wermaktian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku usai mengikuti Ujian Nasional 2018.