SMA Kristen Saumlaki Terima Piagam Juara Perpustakaan Sekolah se-Maluku

SMA Kristen Saumlaki Terima Piagam Juara Perpustakaan Sekolah se-Maluku
Said Assagaff Tak Ikut Pileg 2019, Anderias Rentanubun Pikir-Pikir
DPC PPP Kota Ambon Akan Revitalisasi Usulan Caleg DPRD
DPRD Buru Pantas Mediasi Ramly Umasugi dan Amustafa Besan
Pemprov Maluku Seriusi Bencana Kelapara Suku Mausu Ane
Audit BPKP Tunjukkan Manajemen PD Panca Karya Sangat Buruk
CV. Lima Sodara Sita Rumah Susun Mahasiswa STAKPN Ambon
Selama 2018, Buru Selatan Tidak Angkat Pegawai K2 Baru
Korupsi Dana Hibah Panwas Pilkada Malteng, Jhon Richard Wattimury Dihukum 2 Tahun
Tim Penyidik Kejari MTB Lengkapi Berkasi Korupsi Johny Go
Miliki Ganja, Andre Abner Lakusa Dihukum Penjara 5 Tahun
Akibat Arus Pendek, Rumah Warga di Oihu Terbakar
2 Penambang Emas di Gunung Botak Tewas Tertimbun Longsor
Richard Louhenapessy Beri Arahan Sebelum Ambon Night di Darwin
OCAS Gelar Workshop di Kampus Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon
Antonius Latuheru Buka Rapat Pemetaan Batas Wilayah Administrasi Kota Ambon
BPR Modern Express Sinergi dengan Pemda Melalui CSR
Pemkot Ternate Bentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Ambon dan Darwin Jajaki Kerjasama Kesehatan dan Penanggulangan Bencana
TMMD di Tehoru Bangun 18 Septic Tank Komunal
Siero Chamber Orchestra Buat Flashmob di Maluku City Mall
Christiani Tehuteru Pimpin Komsos KBT FKPPI Korem Binaiya
OCAS Spain Gelar Deductive Concert ke Siswa SLB di IAIN Ambon
Satgas TMMD Gelar Turnamen Sepak Bola di Yaputi
Satgas TMMD dan Masyarakat Genjot Pembangunan Talud di Saunolu

Posted: 03 Aug 2018 08:37 PM PDT

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Maluku melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DinKP) Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) menyerahkan piagam penghargaan Juara III dan Sertifikat peserta lomba Perpustakaan Sekolah/Madrasah tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Negeri dan Swasta se Provinsi Maluku Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh DINPK Maluku.

Dalam sambutannya, Kepala Sekolah (Kepsek) SMA (Sekolah Menengah Atas) Kristen Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel), Andarias Batlayar, S.Pd., M.Si mengajak seluruh dewan guru dan 315 siswa sekolah tersebut untuk mengucap syukur karena boleh menjadi salah satu bagian dalam lomba itu dan menjadi kebanggaan meraih juara III tingkat provinsi.

"Ada sukacita yang kita rasakan karena hasil kerja keras dari kita semua sehingga hari ini kita didatangi pihak perpustakaan daerah untuk menyerahkan hasil lomba itu kepada kita, yang menjadi kebanggaan kita," ajak dia dihadapan para guru dan siswa, pada Jumat (3/8).

Batlayar mengatakan lewat prestasi yang diterima itu, pihaknya akan selalu mendukung program pemerintah yaitu literasi karena keberhasilan seseorang dapat terukur dari kegemarannya dalam membaca, lewat membaca akan semakin banyak pengetahuan, peluang dan keberhasilan yang akan dicapai. Maka ia meminta kepada para siswa agar dapat memanfaatkan segala fasilitas yang ada di sekolah tersebut, yaitu perpustakaan dan perpustakaan digital secara maksimal.

"Biarlah kita termotifasi dengan iven-iven yang kita ikuti ini, untuk para siswa pakailah 3 tahun berada di sekolah ini dengan manfaatkanlah segala fasilitas yang ada di lembaga ini," katanya.

Dalam kesempatan tersebut juga melalui Kepala Bidang (Kabid) Perpustakaan DinKP MTB, Yulianus Batlayeri S.Pd meminjamkan 100 eksemplar buku kepada pihak sekolah sebagai jawaban atas permintaan Dinas Perpustakaan Provinsi dimana pihak perpustakaan daerah wajib mendukung kebutuhan buku siswa di sekolah-sekolah.

Buku-buku tersebut akan digunakan para siswa sebagai referensi lomba dalam menyongsong bulan bahasa, pada bulan Oktober 2018 ini. (Laura Sobuber)

Said Assagaff Tak Ikut Pileg 2019, Anderias Rentanubun Pikir-Pikir

Posted: 03 Aug 2018 08:32 PM PDT

AMBON, LELEMUKU.COM - Said Assagaff membantah dirinya mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) pada pemilihan legislatif (Pileg) 2019 nanti.

Ketua DPD Golkar Maluku yang juga Gubernur Maluku ini menyatakan dirinya tidak mengajukan diri sebagai calon anggota DPR RI dari daerah pemilihan Provinsi Maluku.

"Tidak, saya tidak mencalonkan diri," ujar Assagaff pada Minggu (29/7).

Menurut dia saat ini Golkar Maluku memiliki sejumlah kader potensial untuk menduduki kursi DPR RI. Untuk itu Assagaff memastikan tak akan ikut nyaleg.

"Golkar Maluku banyak kader potensial," singkat Assagaff.

Untuk diketahui belakangan beredar kabar Assagaff akan mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI, setelah 'kalah bertarung' dalam Pilkada Maluku.

Sementara pasangannya saat Pilkada Maluku 2018 lalu, Anderias Rentanubun tidak memberikan jawaban, saat ditanya terkait rencana menuju ke Senayan melalui Partai Demokrat.

Namun dirinya membenarkan bahwa ada tawaran dari Partai Demokrat Maluku untuk dirinya nyaleg ke DPR RI.

"Iyah ada tawaran kepada saya untuk nyaleg ke DPR RI, dari Partai Demokrat," ungkap Andre.

Saat ditanyai lagi apakah dirinya akan tetap ikut nyaleg ke DPR RI, Andre menegaskan bahwa dirinya masih pikir-pikir satu dua hari ke depan.

"Yah nanti liat saja, satu, dua hari ke depan. Saya pikir-pikir dulu," tegas Andre. (Rakyat)

DPC PPP Kota Ambon Akan Revitalisasi Usulan Caleg DPRD

Posted: 03 Aug 2018 08:19 PM PDT

AMBON, LELEMUKU.COM – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Ambon, Provinsi Maluku akan revitalisasi usulan daftar bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon.

DPC PPP Kota Ambon telah melakukan rapat internal dalam rangka tindak lanjut terhadap surat instruksi dari DPP PPP yang menginstruksikan agar menerima dan memproses pendaftaran atas nama Taha Abubakar yang saat ini menjabat anggota DPRD Kota Ambon Fraksi PPP dan juga Mohdar Wattiheluw, serta dua kader PPP lainnya.

Instruksi itu termuat dalam surat perintah dari DPP nomor : 1764/IN/DPP//VII/2018 dan surat nomor :1765/IN/DPP//VII/2018 perihal instruksi yang ditujukan kepada DPC PPP Kota Ambon. Surat instruksi DPp itu keluar lantaran sebelumnya kedua nama tersebut telah mendaftar. Namun, oleh DPC yang sebelumnya dijabat oleh Novan Liem selaku ketua mengabaikan sehingga kedua nama tersebut dicoret.

Kepada Rakyat Maluku, pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPC PPP Kota Ambon, Syahril Wasahua mengatakan, rapat yang digelar secara internal itu hanya untuk menindaklanjuti apa yang diinstruksikan oleh DPP dalam rangka menyelesaikan persoalan pengusulan daftar nama bacaleg di DPC PPP Kota Ambon sesuai instruksi dari DPP.

"Jadi hanya ada beberapa nama saja yang perlu dimasukkan dalam Bacaleg DPRD Kota Ambon untuk pileg 2019. Nama yang dimasukkan itu yakni saudara Taha Abubakar dan Mohdar Wattiheluw," ujar Plt. Ketua DPC PPP Kota Ambon, Syahril Wasahua melalui telpon seluler, Minggu 29 Juli 2018.

Dia menjelaskan, Mohdar Watiheluw itu dimasukkan pada daerah pemilihan II Sirimau. Sementara Taha Abubakar itu pada dapil IV Kota Ambon. Kadua nama yang dimasukkan itu tentu akan menggatikan nama-nama yang belum melengkapi berkasnya di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Kita belum memasukkan perubahan nama bacaleg di KPU, karena sementara masih ada beberapa teman yang sementara melengkapi berkasnya. Tapi, dipastikan sebelum tanggal penutupan perbaikan, DPC PPP Kota Ambon akan mengusulkan perubahan nama bacaleg itu," tuturnya.

Dia menjelaskan, tugas utama Plt saat ini adalah melaksanakan instruksi DPP terkait proses penyusunan bacaleg dengan memasukkan beberapa nama yang harus dimasukkan sesuai instruksi DPP. Selain itu tidak ada.

"Jadi kalau ada yang bilang ganti semua Bacaleg, itu tidak benar. Hanya diganti beberapa nama saja yang berkasnya tidak lengkap dan itu hanya untuk memenuhi kebutuhan empat orang kader sesuai instruksi DPP saja," tegasnya. (Rakyat)

DPRD Buru Pantas Mediasi Ramly Umasugi dan Amustafa Besan

Posted: 03 Aug 2018 08:14 PM PDT

AMBON, LELEMUKU.COM – Aksi saling lapor antar Bupati Buru, Provinsi Maluku Ramly Umasugi dengan Wakil Bupati Amustafa Besan lewat kuasa hukum mereka akan semakin mempertajam konflik dua elit politik yang baru satu tahun menjalani masa pemerintahan lewat Pilkada 2017 lalu tersebut.

Sebagai refresentasi rakyat Buru, DPRD setempat memanggil kedua pimpinan daerah itu untuk mendengarkan persoalan sekaligus klarifikasi kepada keduanya. Pasalnya, jika konflik terus larut maka dampaknya ada pada pelayanan masyarakat yang tidak masikmal.

"Saya kira langkah DPRD sangat tepat. DPRD harus berdiri ditengah-tengah bila perlu menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik politik kedua elit eksekutif tersebut. Jika tidak akan berdampak terhadap pelayanan publik," kata Direktur Indonesia Research and Survey (IRS) Djali Gagur beberapa waktu lalu.

Bagi Djali, dalam satu tahun kepemimpinan, masyarakat masih menunggu komitmen politik para pimpinan dalam merealisasi seluruh janji pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

"Ini terbilang waktu yang cukup singkat bagi elit politik yang pecah kongsi dalam perjalanan pemerintahan. Satu tahun adalah waktu yang singkat untuk mengefektifkan janji politik kepada masyatakat. Saat ini masyatakat menanti komitmen keduanya, jadi konflik bisa memperparah komitmen bersama membangun daerah,"tuturnya.

Belajar dari sejumlah daerah yang pernah dilanda konflik politik, namun tidak sampai pada level separah ini. Harusny, puncak konflik mampu diminimalisir agar tidak menimbulkan kegaduhan diruang publik dan berdampak terhadap tras rakyat.

"Rakyat punya tras. Tentunya mereka akan membela kepentingan mereka yakni pelayanan publik. Mereka tidak akan membela siapapun dalam konflik ini selain kepentingan pembangunan dan pelayanan yang benar-benar efektif, berkualitas dan tentunya didasarkan pada komitmen politik pemerintahan lima tajin kedepan," paparnya.

Djali menyarankan, agar para elit tidak lagi memobilisasi 'wacana' konflik ke ruang publik. Demi rakyat dan kebaikan pembangunan, maka seluruh persoalan harus bisa diselesaikan secara politis.

"Saya kira jika konfliknya politik, maka persinggungan pasti akan terjadi. Tapi menjadi catatan adalah, jika ini merupakan konflik politik, maka harus diselesaikan secara politik dengan mengakomodir kepentingan rakyat disitu," paparnya.

Djali mendorong semua pihak bisa bersama menjaga komitmen pembangunan daerah kedepan," Substansinya adalah mereka yang telah sukses atas dukungan rakyat harus bisa menjaga komitmen bersama untuk membangun Buru kedepan," tutupnya. (Rakyat)

Pemprov Maluku Seriusi Bencana Kelapara Suku Mausu Ane

Posted: 03 Aug 2018 08:07 PM PDT

AMBON, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku menyatakan akan terus memberikan perhatian serius terkait bencana kelaparan yang mengakibatkan dialami oleh komunitas adat tertinggal (KT) Suku Mausu Ane di Negeri Maneo Rendah, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) dengan total korban mencapai 4 orang yang meninggal dunia.

Pemprov terus meningkatkan koordinasi dengan sejumlah pihak dalam menangani bencana tersebut. Koordinasi terus dilakukan baik dari pemerintah Kabupaten Malteng maupun TNI/Polri.

Saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, yang langsung menangani bencana tergolong Kejadian Luar Biasa (KLB) ini, Kepala Biro (Karo) Hukum dan HAM Setda Maluku, Hendry Far Far mengatakan sejak awal Pemprov telah melakukan koordinasi serta melakukan aksi langsung dengan mendistribusikan bantuan yang dibutuhkan.

"Sejak awal, Pemprov Maluku sudah mengambil langkah koordinasi dengan Pemkab Malteng, lalu kemudian berdasarkan koordinasi itu telah diturunkan bantuan tanggap darurat disana baik yang dibuat oleh Pemprov Maluku maupun oleh Kabupaten Malteng," katanya saat rapat yang berlangsung di ruang kerja Asisten I Setda Maluku, Rabu (1/7).

Rapat dihadiri OPD terkait antara lain Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Maluku, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Maluku, Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Dinas Kesehatan dan Biro Humas dan Protokol Setda Maluku.

Far Far menyebutkan, pemerintah tetap menjaga keutuhan dan keberadaan kehidupan komunitas ini, dengan memberikan bantuan baik bahan pangan maupun obat-obatan.

"Pemerintah akan tetap memberikan bantuan-bantuan dan obat-obatan dalam rangka mendukung kehidupan mereka," tandasnya.

Berkaitan dengan merebaknya informasi terkait relokasi terhadap masyarakat KAT, Far Far menyebutkan tentunya harus atas persetujuan dan kesepakatan dari masyarakat adat itu sendiri.

"Kalau soal relokasi, itu tidak pernah direncanakan Pemprov Maluku maupun Pemkab Malteng, karena relokasi harus berdasarkan kesepakatan masyarakat adat itu sendiri," tegasnya.

Di tempat yang sama, Sekretaris Dinsos Pemprov Maluku, Frangky Taniwel menjelaskan, pihaknya sejak mengetahui adanya bencana ini, langsung berkoordinasi dengan Dinsos Malteng dan mendistribusikan bantuan berupa beras, matras, selimut dan paket anak-anak serta paket buat warga lanjut usia (Lansia).

"Sementara ini, Dinsos Kabupaten Malteng memberikan bantuan berupa peralatan masak juga tenda gulung dan selimut. Selain itu, telah dipasang 10 tenda sebagai tempat penampungan sementara yang disepakati bersama," jelasnya.

Menurut Taniwel, pihaknya juga membentuk Tim Gabungan yang melibatkan Kemensos dan Dinsos Kabupaten Malteng.

"Pendampingan psikososial juga dilakukan oleh tim gabungan selama dua hari di lokasi penampungan sementara. Masyarakat umumnya tidak dapat berbahasa Indonesia dan lokasi pemukiman mereka sangat jauh dari perkampungan warga lainnya," terangnya.

Dia menuturkan, jarak tempuh dari lokasi penampungan sementara hanya dapat dilakukan dengan berjalan kaki dengan jarak tempuh selama lebih kurang dua hari berjalan. Menanggulangi bencana yang dihadapi komunitas adat, lanjut Taniwel, tentunya ditemui permasalahan, antara lain pemukimannya yang tidak layak dari semua aspek serta tidak dimilikinya sarana lain seperti rumah singgah, balai sosial maupun balai kesehatan.

"Permasalahan lainnya adalah perkebunan warga yang tidak lagi memberi hasil yang dapat menyambung kehidupan mereka termasuk bahan pangan yang telah diberikan pemerintah hanya untuk kurun waktu tertentu," ungkapnya.
Taniwel mengatakan, pihaknya telah mengusulkan kepada Kemensos agar pemberian santunan bagi ahli waris korban meninggal serta bantuan jaminan hidup termasuk beras, pakaian dan bahan kebersihan.

"Juga bantuan keserasian sosial termasuk pembuatan rumah singgah, balai pertemuan, setidaknya ada tempat alternatif yang mudah di akses oleh semua kepentingan," tuturnya.

Selain pihak Dinsos Maluku, bantuan juga diberikan oleh BPBD Maluku. Bantuan didistribusikan seteleh berkoordinasi dengan berbagai pihak yang langsung turun ke lokasi bencana. BPBD telah melakukan langkah tanggap darurat dalam bentuk penugasan tim pendistribusian bantuan logistik ke lokasi di maksud.

"Bantuan logistik yang telah didistribusikn antara lain selimut, sandang, matras, lauk-pauk, makanan siap saji dan tambahan gizi," ujar Kepala BPBD Maluku, Farida Salampessy.

Selanjutnya, Sekretaris Dinas Kesehatan Pemprov Maluku, Doni Rerung, menegaskan bencana ini bukan terkait gizi buruk.

"Tidak benar ada kasus gizi buruk yang menimpa warga tersebut dan bukan karena kelaparan yang berkepanjangan, tetapi karena kehabisaan bahan makanan. Setelah petugas lapangan melakukan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan terhadap anggota masyarakat, ada juga yang menderita muntaber akibat minum air sungai yang belum di masak. Dan ini juga telah tertangani," kata Rerung.

Rerung mengaku, pihaknya melakukan penanganan cepat setelah mendapat laporan adanya bencana di KAT dengan membentuk tim melibatkan Kemenkes serta Dinkes Malteng.

"Kami menurunkan tim kesehatan baik dari provinsi, Puskesmas Pasahary B dan Puskesmas Morokay Kabupaten Malteng dan berkoordinasi dengan Dokes Kepolisian dan TNI," tandasnya. (Rakyat)

Audit BPKP Tunjukkan Manajemen PD Panca Karya Sangat Buruk

Posted: 03 Aug 2018 07:51 PM PDT

AMBON, LELEMUKU.COM – Hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku terhadap kinerja Perusahaan Derah (PD) Panca Karya, hampir semua variabel yang di audit menunjukkan bahwa PD Panca Karya dalam situasi manajemen yang sangat buruk.

Hal ini diutarakan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku, Edwin Huwae, Secara blak-blakan, Edwin Huwae juga mengungkapkan terdapat 10 persen keuntungan yang diambil dari Dok Wayame oleh PD Panca Karya Maluku yang tidak disetor ke kas PD Panca Karya.

"Saya kira, Pemerintah Provinsi Maluku dalam hal ini Gubernur Maluku Said Assagaff sangat perlu mengambil sikap untuk menyelamatkan PD Panca Karya dari bahaya manajemen yang buruk," ujar Edwin pada Kamis (2/7).

Edwin yang juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Maluku itu mengungkapkan, terdapat hutang yang sedemikian besar yang ditanggung PD Panca Karya, terutama untuk PT. Dok Wayame serta beberapa hasil audit lainnya.

Dan masalah yang terjadi di PD Panca Karya itu karena memang ada kesalahan manajemen.

"Temuan 10 persen yang diambil dari pekerjaan di Dok Wayame yang kemudian tidak disetor ke kas PD Panca Karya itu menunjukkan bahwa ada satu kesalahan pengelolaan manajemen di PD Panca Karya," ungkap Edwin, yang menambahkan tim evaluasi kinerja PD Panca Karya yang dibentuk oleh DPRD Maluku itu sudah mengantongi sejumlah data dari hasil kerja tim. Bahkan, dalam waktu dekat ini pun, kemungkinan akan ada finalisasi dari kerja tim yang dibentuk itu.

DPRD juga sambung Edwin secara resmi telah menyurati BPKP provinsi Maluku untuk meminta hasil audit yang dilakukan oleh BPKP Maluku itu sendiri.

"Saya kira hasil audit itu juga akan menjadi salah satu sandaran bagi tim kerja untuk melakukan evaluasi kinerja PD Panca Karya," terangnya.

"Pada saatnya, DPRD akan mengeluarkan rekomendasi. Model manajemen yang buruk seperti itu, maka semuanya harus diganti," tegas Edwin .

Sebelumnya tim DPRD Sekretaris Badan Pengawas PD Panca Karya, Rury Moenandar menjelaskan bahwa jajaran direksi pada perusahaan tersebut diduga telah menyalahgunaan keuangan sehingga berakibat pada ratusan karyawan yang hingga kini tidak dibayar upah dan tunjangan lainnya.

Berbagai hal yang terjadi di perusahaan milik pemerintah Provinsi Maluku itu. Mulai dari manipulasi data dan indikasi penyalahgunaan atau korupsi keuangan perusahaan daerah ini telah disampaikan kepada tim dari DPRD Maluku.

"Kami telah menyampaikan apa yang sebenarnya yang terjadi di kantor ini. berbagai penipuan, pembohongan dan pencurian keuangan kantor sudah disampaikan," ujar Rury di ruang Kerjanya di Kantor PD Panca Karya, Kamis 12 Juli 2018.

Yang disampaikan itu diantaranya, uang hasil operasi dari enam unit kapal feri. Dimana dari enam unit feri itu, tersebut lima buah kapal feri yang disubsidi oleh pemerintah dengan jumlah subsidi senilai kurang lebih Rp.20 miliar.

Dia mengungkapkan, berbagai pihak yang juga ikut menikmati sejumlah uang milik perusahaan daerah itu. Bukan hanya oknum-oknum pegawai yang dipasang di kapal, namun juga dari para dirut dan balai perhubungan darat, termasuk oarang-orang di departemen yang ada di Jakarta juga.

"Saya tahu, berapa banyak uang yang diantar setiap triwulan kepada oarang-orang yang ada di departemen. Jadi memang ini sangat gila sistem yang ada di kantor ini," bebernya.

Kata Rury, ada pencurian uang kantor yang dilakukan secara masif, karena sebelum dilakukan upaya penggelapan uang kantor itu, terlebih dulu oknum-oknum ini melaksanakan rapat di hotel, yakni di Baguala Beach setiap tahunnya sebelum subsidi itu keluar.

"Saya punya bukti rekaman di handphone yang didalamnya itu kesaksian dari para supervisor," tuturnya.

Rapat itu dipimpin oleh Dirut Panca Karya, Afras Pattisahusiwa, dimana saat rapat tersebut mereka membahas tentang bagaimana mengambil uang-uang subsidi dan bagaimana cara mempertanggungjawabkannya secara terstruktur dan masif.

Pihaknya berharap agar keuangan milik PD Panca Karya itu diaudit. Agar terbuka secara terang siapa saja yang terlibat dalam aksi penggelapan uang perusahaan. Karena, imbasnya kepada ratusan karyawan di PD Panca Karya ini.

"THR tidak dibayar, gaji bulan Juni juga belum dibayar, jasa produksi tahun 2016 dan 2017, gaji 13, dan uang makan bulan Juni juga belum dibayar. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan maupun Kesehatan karyawan selama beberapa bulan tidak dibayar. Kasihan nasib para karyawan yang ada," tandasnya.

Sementara itu, sejumlah karyawan di Perusahaan Daerah itu meminta agar Direksi PD Panca Karya, Afras Pattisahusiwa segera di ganti. Bahkan, mereka mendesak agar keuangan diperusahaan tersebut di audit. Sebagaimana yang telah diminta oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku beberapa waktu lalu. Dimana DPRD Maluku meminta agar pihak Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Maluku melakukan audit keuangan pada perusahaan tersebut. Tapi, yang diaudit oleh BPKP itu hanya mengaudit kinerja direksi.

Pasalnya, sejumlah tunjangan ratusan karyawan yang bekerja di perusahaan milik pemerintah daerah provinsi Maluku itu hingga kini belum dibayar oleh pihak perusahaan.

Kepala urusan administrasi pelayaran PD Panca Karya, Peky Tuhumury mengaku, ratusan karyawan di PD Panca Karya saat ini sangat resah dengan kondisi yang ada. Hal ini dikarenakan sejumlah hak karyawan belum dipenuhi oleh pihak perusahaan tersebut.

"THR kami belum dibayar, gaji bulan Juni juga belum dibayar, jasa produksi tahun 2016 dan 2017, gaji 13, dan uang makan bulan Juni juga belum dibayar," bebernya.

Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan karyawan ditolak oleh pihak rumah sakit lantaran pihak perusahaan belum membayar angsuran BPJS, sehingga mempengaruhi gembangan saldo bagi tenaga kerja. Fasilitas untuk pelayanan seperti jaringan wifi di kantor PD Panca Karya juga telah diputus karena tidak membayar pajak.

"Sangat miris kondisi perusahaan saat ini. Padahal, total pendapatan per enam unit kapal 24 miliar per tahun. Biaya perjalanan Dinas Direktur PD Panca Karya yang sebelumnya itu sebesar Rp. 9,2 juta, naik pada tahun 2017 menjadi Rp. 15,5 juta.

Kata dia, ada enam unit kapal Fery milik Panca Karya. Dari enam unit itu, yang operasi hanya dua buah yakni KMP. Badaleon dan KMP. Teluk Ambon.

Namun, karena KMP Badaleon bermasalah dengan dokument, sehingga tidak dapat beroperasi sejak dua bulan terakhir. Sehingga untuk sementara ini hanya satu saja yang beroperasi yakni KMP. Teluk Ambon yang melayari Waai – Kailolo.

Kata dia, selama beberapa direksi menjabat di panca karya, perusahaan itu berjalan normal. Namun sejak direksi diganti dengan direksi saat ini dianggap buruk. "Padahal, sumber pendapatan dari Unit Usaha Pelayaran provinsi Maluku itu lumayan besar," tandasnya. (Rakyat)

CV. Lima Sodara Sita Rumah Susun Mahasiswa STAKPN Ambon

Posted: 03 Aug 2018 07:35 PM PDT

AMBON, LELEMUKU.COM - Direktur CV. Lima Sodara, Masni Nurdin, yang adalah pemilik Toko Bangunan UD Amin, resmi melakukan penyitaan terhadap Rumah Susun (Rusun) Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri (STAKPN) Ambon, di Desa Halong, Kecamatan Baguala, Kamis, 2 Agustus 2018.

Menurut Didin Mahu, juru bicara Direktur CV. Lima Sodara, Masni Nurdin, penyitaan dilakukan lantaran, Iwan Liando, selaku kontraktor pelaksana proyek rusun dari PT. Fatimah itu belum juga membayar seluruh pembelian bahan bangunan pada Toko UD Amin, yang berlokasi di Jalan Kebun Cengkeh, Kecamatan Sirimau, sebesar Rp.409.339.000.

"Kami dari CV. Lima Sodara atau UD Amin resmi menyita Rusun mahasiswa STAKPN Ambon. Hal ini dilakukan karena sejak tahun 2017 – 2018 ini, tidak ada itikad baik dari kontraktor Iwan Liando untuk membayar hutangnya, yakni pembelian bahan bangunan di CV. Lima Sodara atau UD Amin," ungkap Didin, kepada wartawan, di lokasi Rusun mahasiswa STAKPN Ambon.

Selain menyita Rusun berlantai tiga dengan nilai proyek sebesar Rp. 11 miliar itu, pihaknya juga akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan Iwan Liando selaku kontraktor pelaksana proyek ke Kantor Polda Maluku atas dugaan penipuan. Sebab, seluruh proses pengambilan bahan bangunan tidak diakui oleh yang bersangkutan.

"Kita punya semua bukti pengambilan dan penerimaan barang sejak awal sampai terakhir yang ditanda tangani oleh Iwan Liando selaku kontraktor pelaksana proyek Rusun itu. Namun setelah proses pembangunan Rusun selesai, seluruh proses pengambilan dan penerimaan bahan bangunan tidak diakui oleh yang bersangkutan. Sehingga, kami menilai ini merupakan bentuk penipuan dan harus diproses secara hukum," beber Didin.

Upaya yang sudah ditempuh, lanjut Didin, adalah berkoordinasi dengan Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Maluku dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Maluku. Sebab, biaya proyek Rusun Mahasiswa STAKPN tahun anggaran 2016 sebesar Rp 11 miliar itu bersumber dari APBN.

"Kita sudah laporkan masalah ini ke SNVT Provinsi Maluku yang menangani anggaran APBN untuk penyediaan perumahan. Kami juga akan lapor PT. Fatimah ke kementrian agar perusahaannya di black list," jelas Didin. (Rakyat)

Selama 2018, Buru Selatan Tidak Angkat Pegawai K2 Baru

Posted: 03 Aug 2018 07:31 PM PDT

NAMLEA, LELEMUKU.COM - Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Provinsi Maluku, Abdul Muthalib Laitupa mengatakan pada tahun 2018 ini, tidak ada pengangkatan pegawai K2 di kabupaten tersebut

Ia menyatakan alasan pihaknya tidak mengangkat pegawai lagi karena sedang fokus dengan pengangkatan pegawai K2 hanya untuk tenaga pendidik dan kesehatan.

"Untuk pegawai K2, sampai saat ini saya belum mendapatkan informasinya jelas tapi ada informasi terbaru pegawai K2 ini difokuskan untuk Kesehatan (perawat/bidan) dan pendidikan (Guru), itu pun bagi yang ada MoU, " ujar Muthalib pada Rabu (1/8).

Orang nomor satu di BKPSDM Bursel ini mencontohkan, K2 yang sisa ini ada yang namanya guru kemudian kesehatan di ajukan, tapi kalau kita di Bursel dari 570 K2 yang tersisa untuk sekarang guru dan kesehatan tidak ada, yang ada hanya SMA dan sarjana umum.

Abdul mengaku yang dimaksud dengan K2 ini bukan yang usulan baru, tapi K2 ini yang sudah ada sejak lama. Dan untuk kesehatan dan guru sendiri harus berijazah sarjana sesuai besik yang dibutuhkan dan telah mengabdi di Bursel sejak lama.

Dirinya membeberkan K2 Bursel yang semestinya berjumlah 702 namun setelah diverifikasi hanya tersisa 570 karena ada yang sudah pensiun, ada yang sudah meninggal.

"K2 kita tinggal 570 lebih dan rata-rata 80 persen dari itu berijazah SMA, sisanya itu sarjana umum, kalau guru sudah tidak ada di K2 karena guru sekarang pengangkatannya itu tidak lagi menggunakan ijazah D1 dan D2 tetapi dengan sarjana (S1)," kata Laitupa. (Rakyat)

Korupsi Dana Hibah Panwas Pilkada Malteng, Jhon Richard Wattimury Dihukum 2 Tahun

Posted: 03 Aug 2018 07:21 PM PDT

MASOHI, LELEMUKU.COM – Pengadilan Tipikor Ambon menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada eks Bendahara Panwas Pilkada Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) Jhon Richard Wattimury, selama dua tahun, dan denda Rp 50 juta subsider satu bulan kurungan, dan membayar uang pengganti sebesar Rp 75 juta subsider subsider tiga bulan kurungan. Sebab, terdakwa Wattimury terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dana hibah Panwas Pilkada Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) Provinsi maluku pada tahun 2017 sebesar Rp 75 juta dari total anggaran sebesar Rp 10 miliar.

"Menyatakan, perbuatan terdakwa Jhon Richard Wattimury terbukti melanggar Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," ucap Ketua Majelis Hakim Jimmy Wally, didampingi dua hakim anggota Herry Leliantono dan Felix R. Wiusan, saat membacakan amar putusannya, Rabu (1/8).

Menanggapi putusan itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Malteng Rian Lopulalan, menyatakan pikir-pikir, sedangkan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, Hendrik Lusikooy dan Noke Phlips Pattiradjawane, menerima putusan majelis hakim. Sehingga Ketua Majelis Hakim Jimmy Wally memberikan batas waktu selama tujuh hari kepada JPU untuk segera menyatakan sikapnya.

Hukuman yang dijatuhi majelis hakim itu lebih ringan dari tuntutan JPU, yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama dua tahun enam bulan (2,6), denda Rp 50 juta subsider enam bulan kurungan, dan dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp 585 juta subsider 1,3 tahun penjara.

Sebelumnya, beberapa saksi dalam persidangan, diantaranya mantan Kasek Yanti Nirahua dan Klara Soukotta, telah membeberkan kejahatan Ketua Panwas Pilkada Malteng Stenly Melissa. Namun dalam perkara ini, Jaksa tidak menetapkannya sebagai tersangka.

Menurut saksi Yanti Nirahua, Stenly Maelissa adalah orang yang paling bertanggung-jawab dalam pengelolaan dana hibah Panwas Pilkada Malteng tahun anggaran 2016-2017, mulai dari penggunaan hingga pembelanjaan mobiler diatur berdasarkan petunjuk dan kebijakan Stenly Maelissa selaku pimpinan Panwas saat itu.

Yanti mengaku, kalau dirinya hanya dipercayakan untuk tanda-tangan setiap kwintansi yang disodorkan eks Komisioner Panwas Malteng. Sedangkan untuk pengelolaan dan penggunaan anggaran dana hibah pengawasan Pilkada Malteng 2016-2017 merupakan kewenangan Komisioner Panwas.

"Saya hanya tahu soal tanda-tangan, kalau soal pengelolaan anggaran ada pada Komisioner Panwas Malteng dan yang paling bertanggung-jawab dan memiliki andil penting adalah Stenly Maelissa," ucap Yanti Nirahua saat memberikan kesaksian.

Sementara saksi Klara Soukotta menjelaskan, honornya selama Juni-Desember 2017 kurang lebih Rp 17 juta diambil oleh eks Ketua Panwas Malteng Stenly Maelissa.

"Awalnya honor kami Rp 1 juta tetapi sesuai edaran Bawaslu, honor kami dinaikan menjadi Rp 2.500.000, dan sejak honor dinaikkan saya tidak lagi mengambilnya. Karena sudah diambil eks Ketua Panwas Stenly Maelissa," akui Soukotta dalam sidang itu.

Ia mengatakan, pada 2017 lalu Komisioner Panwas Malteng mendapat empat tiket untuk menghadiri acara penyerahan Bawaslu Awards di Jakarta. Namun kenyataanya, yang berangkat ke Jakarta berjumlah 17 orang, termasuk istri Stenly Maelissa.

"Setahu saya keberangkatan mereka ke Jakarta waktu itu menggunakan uang dari anggaran pengawasan Pilkada Malteng 2016-2017 itu. Karena saat itu, tiket keberangkatan ke Jakarta hanya untuk empat orang saja," tutur Soukotta.

Sebelumnya dalam sidang lanjutan, JPU Kejari Malteng menghadirkan dua saksi, yakni, eks bendahara Panwas Muhamad Safar Tuasikal dan bendahara aktif pejabat pelaksana keuangan daerahnpada dinas PPKAD Malteng, Hasni Saleh.

Dihadapan majelis hakim, Tuasikal mengungkapkan, penggunaan anggaran untuk setiap pembelanjaan baik itu mobiler, pembayaran honorer staf panwas dan penyewaan mobil dilakukan atas perintah dan persetujuan eks Ketua Panwas Stenly Maelissa bersama dua rekannya, Ahmad Latuconsina dan Yohana Latuloma.

"Kalau urusan anggaran itu kewenangan dan tanggungjawab tiga komisioner. Uang yang dikeluarkan harus atas perintah mereka," terangnya.

Selama menjabat bendahara tahun 2016, anggaran Panwas sebesar Rp 6 miliar itu dicairkan sebanyak dua kali. Tahap pertama Rp 4 miliar dan tahap kedua Rp 2 miliar. Dalam RAB anggaran sebesar Rp 6 miliar itu sebagianya dipakai untuk menyewa mobiler, gedung dan mobil. Namun realisasinya ternyata sejumlah mobiler itu bukan disewakan tapi dibeli.

Saksi mengaku, eks Ketua Panwas juga sempat meminta uang Rp 50 juta untuk penyewaan gedung, tapi kenyataan tak ada gedung. "Jadi semua penggunaan anggaran mulai dari pembayaran, staf panwas pembelian lainnya atas perintah Ketua Panwas," pungkasnya. (Rakyat)

Tim Penyidik Kejari MTB Lengkapi Berkasi Korupsi Johny Go

Posted: 03 Aug 2018 07:15 PM PDT

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku masih melengkapi berkas perkara korupsi penyalahgunaan anggaran pembangunan rumah dinas ketua DPRD Kabupaten MTB tahun anggaran 2008, atas tersangka Johny Go, ditahap penyidikan.

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) MTB, Frenkie Son, pemberkasan dilakukan untuk kepentingan pelimpahan berkas perkara dari Jaksa Penyidik ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) guna diteliti kembali kelengkapan berkas perkaranya oleh JPU (tahap I).

"Masih dalam pemberkasan, kalau sudah selesai maka dilanjutkan tahap I, setelah itu dilakukan tahap II, kemudian dilimpahlan ke Pengadilan Tipikor Di Ambon untuk disidangkan," ucap Frenkie, saat dikonfirmasi via selulernya, Jumat (3/8).

Dijelaskan, dalam penyalahgunaan anggaran pembangunan rumah dinas ketua DPRD Kabupaten MTB tahun anggaran 2008, Tim Audit BPKP menemukan total kerugian keuangan negara yang diakibatkan tersangka Direktur PT Karya Pembangunan Jaya, Johny Go, selaku rekanan sebesar Rp 600 juta.

"Jadi, untuk jaminan pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp 600 juta itu, Jaksa Penyidik telah menyita sertifikat tanah hak milik atas nama Johny Go seluas kurang lebih satu hektar pada Jalan Poros Kabupaten MTB," jelas Frenkie. (Rakyat)

Miliki Ganja, Andre Abner Lakusa Dihukum Penjara 5 Tahun

Posted: 03 Aug 2018 07:05 PM PDT

AMBON, LELEMUKU.COM - Pengadilan Negeri (PN) Ambon menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa Andre Abner Lakusa alias Andre (22), warga Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, selama lima tahun, dan membayar denda sebesar Rp 800 juta subsider empat bulan kurungan. Sebab, terdakwa terbukti bersalah memiliki Narkotika jenis Ganja kering sebanyak tiga paket plastik bening.

"Menyatakan, perbuatan terdakwa Andry Abner Lakusa alias Andre, terbukti melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Menetapkan barang bukti berupa tiga plastik bening berisi Ganja, satu pak kecil Cigarette Paper merek Mars Brown, dan dua lembar uang pecahan Rp 50.000, dirampas untuk negara," ucap majelis hakim yang diketuai Esau Yarisetou, saat membacakan amar putusannya, Kamis, (2/7).

Hukuman yang dijatuhi majelis hakim itu mengabulkan seluruh tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon Junita Sahetapy.

JPU dalam dakwaanya menjelaskan, terdakwa Andre berhasil diringkus petugas Satuan Resnarkoba Polres Ambon di Lorong Kamar Mayat Kudamati, Jumat, 16 Februari 2018, sekitar pukul 01.00 Wit.

Awalnya, saksi Samali Pole dan rekannya saksi Arman Matulessy mendapat informasi dari Cepu bahwa terdakwa Andre memiliki Narkotika jenis Ganja. Kemudian saksi Arman Matulessy menyuruh Cepu untuk menghubungi terdakwa dan mengajak terdakwa bertemu di Kudamati Lorong Kamar Mayat untuk mengambil ganja yang dipesan Cepu, dan Andre pun menyetujuinya.

Kemudian terdakwa berjalan ke Lorong Kamar Mayat untuk menemui Cepu. Saat itulah saksi Samali Polle bersama rekannya saksi Arman Matulessy langsung menangkap serta melakukan penggeladahan terhadap terdakwa.

Dari hasil penggeladahan, saksi menemukan tiga plastik bening berisi Ganja, satu pak kecil Cigarette Paper merek Mars Brown, dan dua lembar uang pecahan Rp 50.000. Kedua saksi kemudian membawa terdakwa beserta barang buktinya ke Sat Resnarkoba Polres Ambon untuk menjalani proses hukum. (Rakyat)

Akibat Arus Pendek, Rumah Warga di Oihu Terbakar

Posted: 03 Aug 2018 07:00 PM PDT

BATU MERAH, LELEMUKU.COM - 2 rumah warga di Kampung Oihu, Desa Batumerah, Kota Ambon, Provinsi Maluku sekira pukul pukul 13.15 WIT, ludes terbakar di lahap si jago merah. Dua rumah yang berada di RT04/RW07 diduga karena hubungan arus pendek.

Beruntung api di kedua rumah tersebut tak merembet ke pemukuiman warga lainnya. Tak ada korban jiwa dalam insiden ini, tapi kerugian dialami Jamaludin Wali, sang pemilik rumah ditaksir mencapai Rp50 juta lebih, sedangkan rumah milik Oky Handaya belum bisa diperkirakan.

Kapolsek Sirimau AKP Mido Manik menjelaskan, kebakaran berawal dari percikan api di kabel penghubung yang ada dalam rumahnya. Percikan api dilihat istri Jamaludin, Ima Kiat (28). Ketika itu dia masuk ke rumah usai mengangkat jemuran.

"Awalnya Ima Kiat bersama keponakannya berada di dalam rumah, di mana keponakannya sementara tidur dalam kamar depan. beberapa menit kemudian dia keluar angkat jemuran, dan ketika masuk, dia melihat gumpalan asap disertai percikan api yang berasal dari kabel listrik. Kabel tersambung dengan meteran lampu. Meteran di dalam rumah korban," kata Kapolsek, kemarin.

Melihat asap disertai percikan api, Ima pun berinisiatif memadamkannya dengan menyiram pakai air. Sayang, usahanya, sambung Mido Manik, tak berhasil, karena api terus membesar.

Korban pun keluar dan meminta tolong para tetangga, untuk membantu memadamkan kobaran api.
"Mendengar hal tersebut warga sekitar langsung membantu menyelamatkan keponakannya, sehingga dapat tertolong. Warga yang lain memadamkan api dengan alat seadanya, beberapa menit kemudian api berhasil dipadamkan. Damkar datang api sudah padam," ungkapnya.

Tambah Kapolsek meskipun tidak ada korban jiwa saat kebakaran terjadi, tapi kerugian ditaksir puluhan juta rupiah. Dugaanya, ucap Kapolsek, karena korsleting di kabel penghubung meteran.

"Dari kejadian tersebut tidak memimbulkan korban jiwa namun mengalami korban matrial dan surat-surat berharga yang diperkirakan sekitar kurang lebih Rp50 juta. Dugaan sementara kejadian tersebut akibat dari korsleting listrik pada kabel listrik," jelas Kapolsek. (Rakyat)

2 Penambang Emas di Gunung Botak Tewas Tertimbun Longsor

Posted: 03 Aug 2018 06:52 PM PDT

WAMSAIT, LELEMUKU.COM - 2 penambang penambangan emas ilegal di Gunung Botak, Desa Dava, Kecamatan Wamsait, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku tewas tertimbun akibat longsor pada Kamis (3/7) pukul 22.00 WIT.

Menurut Kapolres Buru AKBP Adityanto Budi Satrio longsor di PETI milik Lis Towely itu mengakibatkan dua penambang atas nama Ner (30) penambang yang berasal dari Jawa Barat dan Luther Lehalima, asal Skilale meningga dunia. Sedangkan dua korban lainnya mengalami luka-luka yakni Aji (42) dan Bani (41) .

"Iya, betul ada longsor di sekitar dompeng milik penambang. Dua orang meninggal dunia dan dua warga lainnya luka-luka. Luka ringan saja," ujar Satria.

Sebelum longsor menewaskan dua penambang itu, sejumlah penambang hendak menambang di lokasi penambangan emas tanpa izin (PETI) milik milik Lis Towely. Setelah berada di dompeng tempat dilakukan penambangan, tiba-tiba longsor, dan menimbun dua penambang, sedangkan lainnya bisa menyelamatkan diri.

Dua korban tewas itu kemudian dievakuasi, Jumat dini hari 4 Agustus 2018, sekira pukul 01.30 WIT melalui Jalur Lokon menuju Desa Debowae.

Ner, disemayamkan di Unit 18, Desa Debowae, dan direncanakan jenazahnya dipulangkan ke kampung halamannya di Jawa Barat, sedangkan Luther Lehalima, dikembalikan ke kampungnya di Skilale. Selain peristiwa longsor, Jumat, 3 Agustus 2018, kemarin, sekitar pukul 08.30 WIT, ditemukan seekor sapi milik warga Desa Dava, juga terpapar mati dekat tromol penambang asal sulawesi. Sapi ini ditemukan Manasaleh Besan.

Dikatakan setelah mendapatkan kabar terjadinya longsor di kawasan penghasil emas itu, anggotanya langsung melakukan evakuasi, termasuk mengamankan TKP, dan melakukan penindakan terhadap pemilik dompeng.

"Petugas lapangan kami sempat melakukan evakuasi. Selanjutnya melakukan police line TKP dan menutup lokasi serta melakukan penindakan terhadap pemilik dompeng," jelasnya.

Disinggung mengenai adanya sapi mati dekat tromol penambang ilegal, mengatakan belum mendapatkan laporan tersebut.

"Saya belum dapat informasi matinya sapi dekat tromol," tandasnya. (Rakyat)

Richard Louhenapessy Beri Arahan Sebelum Ambon Night di Darwin

Posted: 03 Aug 2018 05:34 PM PDT

DARWIN, LELEMUKU.COM - Walikota Ambon, Richard Louhenapessy memberikan support dan motivasi kepada perwakilan sanggar seni, yang mewakili Kota Ambon jelang Perayaan Ambon Night, yang di gelar Konsulat RI di Kota Darwin, Northern Territory, Australia, Kamis (2/8).

Walikota meminta kepada tim untuk memaknai perjalanan ini sebagai sebuah misi untuk meyakinkan semua pihak termasuk warga Australia, untuk datang dan berkunjung ke Kota Ambon, sehingga harus memberikan penampilan yang maksimal dan memukau.

Dijelaskan, untuk mengangkat dan mengenalkan serta mengkampanyekan Kota Ambon di mata dunia, adalah tanggung jawab seluruh masyarakat, termasuk sanggar seni, melalui pentas seni dan tarian.

Menurutnya, dalam setiap upaya untuk mengangkat nama Kota Ambon, serta berharap ada feedback dari setiap usaha, tentu memerlukan biaya. Meski demikian, Bagi Pemerintah Kota Ambon, sepanjang peluang itu ada, Pemerintah Kota akan mensupport itu. (DiskominfoAmbon)

OCAS Gelar Workshop di Kampus Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon

Posted: 03 Aug 2018 05:30 PM PDT

AMBON, LELEMUKU.COM - Setelah Selasa lalu menggelar Workshop di Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, Provinsi Maluku, Siero Chamber Orchestra atau Orquesta de Cámara de Siero (OCAS) kembali menggelar Workshop Music di Kampus Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon, bertempat di Auditorium IAKN-Halong pada Kamis (2/8).

Workshop dengan tema Classical Music tersebut selain dihadiri oleh Para Mahasiswa beserta Para Akademisi IAKN, juga turut dihadiri oleh para pelajar dari SMA 1 Ambon, SMK 7 Ambon dan SMP 4 Ambon.

Sebagai tuan rumah, Rektor IAKN, A.Ch.Kakiay dalam Walcome Speechnya menyampaikan terima kasih kepada Grup Orkestra Asal Spanyol ini yang bersedia berkunjung dan melakukan workshop bagi para mahasiswa maupun siswa di Kota Ambon.

Rektor mengakui, Kunjungan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan bagi para pelajar dalam hal bermusik.

Sementara itu, Staf Subdit Diplomasi Budaya Luar Negeri, Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya Kemendikbud RI, Jodi Salahuddin, dalam sambutannya mengatakan Pemilihan IAIN dan IAKN merupakan simbol dari persatuan, simbol dari Bhineka Tunggal Ika.

Jodi berharap, semoga hubungan diplomasi budaya ini dapat menjadi jembatan bagi terciptanya diplomasi antara Republik Indonesia dengan Kerajaan Spanyol.

Ditempat yang sama, Conductor OCAS, Manuel Vasquez menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada seluruh masyarakat Kota Ambon yang sudah membantu menyukseskan Tous OCAS di Indonesia,Khususnya di Ambon.

Setelah Workshop, OCAS melakukan kunjungan ke tempat pembuatan sagu di Negeri Hutumuri, dan berlatih bersama Grup Tahuri menjelang Konser yang akan digelar pada Sabtu mendatang. (DiskominfoAmbon).

Antonius Latuheru Buka Rapat Pemetaan Batas Wilayah Administrasi Kota Ambon

Posted: 03 Aug 2018 04:59 PM PDT

AMBON, LELEMUKU.COM - Menjalankan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 45 Tahun 2016, maka Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Provinsi Maluku melalui Bagian Tata Pemerintah Kota Ambon menggelar pembekalan bagi jajaran Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Negeri dan Kelurahan terkait Pemetaan Batas Wilayah Administrasi Pemkot Ambon, bertempat di Ballroom Hotel Amaris, Kamis (2/8).

Hadir dalam kegiatan tersebut, sejumlah Pimpinan OPD Lingkup Pemkot Ambon, Para Camat, Para Lurah, para Kepala Desa atau raja serta Ketua BPD dan Saniri Negeri.

Sekretaris Kota Ambon, Antonius G. Latuheru, saat membacakan sambutan Walikota Ambon menyampaikan dengan diterbitkan PERPRES Nomor 9 Tahun 2016 tentang perecepatan pelaksanaan kebijakan satu peta pada tingkat ketelitian peta skala 1 : 50.000 serta PermendagriNomor 45 Tahun 2016 tentang pedoman penetapan dan penegasan batas Desa, maka Pemerintah Kabupaten atau Kota diharuskan untuk segera memulai pentaatan pembentukan peta Desa yang diatur melalui peraturan Bupati atau Walikota,

"Kalau hal ini tidak dilaksanakan sekarang maka berpotensi akan memberikan masalah dan persoalan baru bagi generasi kita selanjutnya",ingatnya.

Hari ini, Pemkot Ambon mendapat kesempatan secara langsung pembekalan secara teknis terkait pemetaan batas wilayah oleh para narasumber yang terdiri dari Ibu Vira Herdiana dan tim Badan Informasi Geospasial, Jakarta, Bagian Topografi Kodam XVI Pattimura, Kapten Sumarwan, serta Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon,lanjutnya.

Dengan melaksanakan pemetaan batas wilayah administrasi, maka Pemkot Ambon dengan sendirinya telah mendukung kebijakan Nasional yang diwujudkan dalam bentuk keterlibatan secara masif untuk menata dan memetakan seluruh wilayah administrasi Pemkot Ambon,tutupnya.

Sementara itu, Kasubbag Administrasi Kewilayahan, Alfian Lewenussa dalam laporannya menyampaikan bahwa pemetaan batas wilayah administrasi pemerintahan semata-mata adalah untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa, sehingga diperlukan penetapan dan penegasan batas terhadap Desa, Negeri maupun Kelurahan.

Dijelaskan, Pemetaan batas wilayah administrasi pemerintahan, semata-mata adalah untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa, sehingga diperlukan penetapan dan penegasan batas terhadap Desa, Negeri maupun Kelurahan.

Kegiatan ini, lanjutnya merupakan langkah yang diambil oleh Pemkot Ambon dalam hal membina, mengawasi, dan menata wilayah administrasi pemerintahan berdasarkan perkembangan regulasi terkini. Hal ini dengan maksud dan tujuan untuk dimulainnya proses pemetaan batas wilayah Kota Ambon yang meliputi 5 Kecamatan yang terdiri dari 50 Desa,Negeri,Kelurahan.(DiskominfoAmbon)

BPR Modern Express Sinergi dengan Pemda Melalui CSR

Posted: 03 Aug 2018 04:50 PM PDT

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Modern Express melakukan bentuk dukungan guna terus bersinergi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku melalui Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

"Program CSR adalah bentuk partisipasi kami untuk bersinergis dengan pemda sini, yang artinya keberdaan kami disini tidak bisa terlepaskan dari masyarakat dan hubungan yang baik dengan pemda," kata Kepala Kantor BPR Modern Express Cabang Saumlaki, Stepanus D. Leunupun di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan setiap bantuan yang diberikan oleh bank tersebut akan selalu mengacuh pada program prioritas daerah yang merupakan kebutuhan, seperti yang dilakukan pada Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada Rabu (2/5) lalu, yaitu berupa 891 pasang pakaian seragam untuk siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kepulauan Tanimbar.

"Jadi kemarin itukan kenapa sampai kami mengarah ke pendidikan karena kami lihat Visi Misi Pak Bupati dan Wabup yaitu "Cerdas, Sehat, Berwibawa dan Mandiri", makanya kami pikir untuk tahun ini ke arah pendidikan," jelas Leunupun.

Kepala Kantor BPR Modern Express Cabang Saumlaki ini pun mengungkapkan bentuk bantuan CSR yang diberikan akan selalu berubah tiap tahunnya. Sedangkan untuk teknis pembagian bantuan tersebut dipercayakan kepada Pemda melalu dinas terkait dan berharap bantuan yang diberikan oleh pihaknya dapat bermanfaat untuk masyarat Bumi Duan Lolat yang lebih membutuhkan.

"Biasanya bantuan kami untuk teknis itu diserahkan lansung ke pemda. Kami berharap penyalurannya itu tepat, kami mengiginkan bahwa penyaluranya itu di kecamatan terluar karena mereka lebih mmebutuhkan," ungkap dia. (Anna Aurmatin)

Pemkot Ternate Bentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Posted: 03 Aug 2018 04:37 PM PDT

TERNATE, LELEMUKU.COM - Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskomsandi) Kota Ternate, membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk memberikan kemudahan serta keterbukaan informasi publik kepada masyarakat.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskomsandi) Kota Ternate, Thamrin Marsaoly mengatakan, maksud dan tujuan pembentukan PPID ini, adalah mewujudkan pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel serta tersedianya informasi yang dapat di pertanggungjawabkan.

"Sehingga perlu didukung dokumentasi lengkap akurat dan faktual," kata Thamrin, Jumat (3/8) di ruang kantornya.

Kata dia, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam proses penyelenggaraan pemerintah dalam negeri, khususnya di Kota Ternate.

"Kami ingin transparan dalam melayani publik, jadi kami sudah membuat peraturan Wali Kota terkait keterbukaan informasi publik," kata Kepala Diskomsandi Kota Ternate, Thamrin Marsaoly, usai menghadiri acara Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di ruang Informasi Diskomsandi Kota Ternate.

Menurutnya, dengan adanya PPID, selain lebih transparan, masyarakat juga bisa memantau langsung kinerja pemerintah, melalui aplikasi yang terintegrasi dengan sejumlah SKPD terkait, sehingga masyarakat bisa memberikan masukan demi kemajuan daerah.

"Kami sangat terbantu dengan adanya pelayanan ini. Kami bisa mendapatkan informasi langsung dari masyarakat maupun keluhan, sehingga kami pun bisa melayani dengan cepat dan terukur," kata Thamrin.

Mantan Kabag Humas Pemkot Ternate itu menyebut, sebenarnya pemerintah sudah mencoba untuk transparan dengan memberikan informasi lewat situs yang sudah dikelola oleh pemerintah di bawah Diskomsandi, namun, dengan adanya PPID ini menjadi lebih terarah dan kinerja juga menjadi mudah terpantau.

Dia berharap, dengan terbentuknya PPID, berbagai aduan maupun keluhan serta permintaan warga yang masuk ke PPID, dapat dilayani secara cepat, tepat dan terpadu. "Kalau yang menuntut transparansi keuangan juga ada, nanti dilampirkan semua. Jika bisa dilayani, keluhan itu akan langsung kita jawab, tapi jika memerlukan koordinasi kami minta waktu setidaknya dua hari," pungkas Thamrin. (DiskomsandiTernate)

Ambon dan Darwin Jajaki Kerjasama Kesehatan dan Penanggulangan Bencana

Posted: 03 Aug 2018 04:32 PM PDT

DARWIN, LELEMUKU.COM - Dalam memperluas kerjasama Sister City, saat ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Provinsi Maluku tengah menjajaki kerjasama di bidang Kesehatan dan penanggulangan bencana alam, bersama dengan Pemerintah Kota Darwin, Northern Territory, Australia.

Hal tersebut dinyatakan dalam pertemuan bersama kedua pimpinan kota antar dua negara itu di Darwin,Australia, Kamis (2/8),

Kerjasama tersebut merupakan upaya lain pemerintah Kota Ambon, untuk terus menjaga hubungan baik dengan pemerintah kota Darwin, yang selama ini ikut membantu pemerintah kota Ambon, melalui pertukaran siswa, serta lomba yacht Race Darwin-Ambon.

Walikota Darwin, Kon Vatskalis, mengapresiasi dan mendukung rencana kerjasama Pemerintah Kota Ambon di bidang kesehatan dan penanggulangan bencana alam.

Menurut Vatskalis, selama ini, hubungan kerjasama antara Pemerintah Kota Darwin dan Pemerintah Kota Ambon, berjalan lancar, dibuktikan dengan pertukaran siswa antar sister city dan lomba perahu layar Darwin Ambon, yang di gelar setiap tahunnya.

Dikatakan, Khusus untuk kerjasama di bidang kesehatan, Darwin siap menjajaki itu dengan melakukan pertukaran tenaga kesehatan Darwin ke Ambon, untuk berpraktek dan mengajarkan siswa maupun mahasiswa kesehatan di Ambon, begitupun sebaliknya tenaga kesehatan Kota Ambon ke Darwin.

Sementara, khusus untuk penanggulangan bencana lanjut Vatskalis, dirinya akan mengkomunikasikan hal tersebut bersama dengan pihak kepolisian. Mengingat, di Darwin penanggulangan bencana nya di tangani langsung oleh kepolisian.

Walikota Ambon di depan Walikota Darwin menjelaskan pemerintah Kota Ambon terus melakukan upaya-upaya dengan membangun kerjasama yang pontensial, bagi kemajuan Kota Ambon kedepannya.

Walikota menambahkan, kerjasama ini juga akan memotivasi tenaga-tenaga kesehatan kita untuk terus belajar dan bekerja secara profesional. (DiskominfoAmbon)

TMMD di Tehoru Bangun 18 Septic Tank Komunal

Posted: 03 Aug 2018 04:31 PM PDT

MASOHI, LELEMUKU.COM - Program Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) ke-102 yang difokuskan ke Lima Desa di Kecamatan Tehoru Kabupaten Malteng. Tidak hanya pada kegiataan pembangunan Talud, Kantor Desa, Masjid dan TPQ namun mendapat kegiatan tambahan pula berupa Rehab Rumah Tidak Layak Huni dan pembuatan Septic Tank Komunal, Selasa (31/7).

Terdapat 18 unit Septi komunal yang terbagi di tiga desa yaitu Desa Saunolu 6 unit, Desa Yaputi 6 unit dan Desa Mosso 6 unit. Sementara itu, untuk 12 unit rumah tidak layak huni terketak di desa Hatumete.

Program pembuatan Septic Tank komunal dengan tujuan untuk membantu meningkatkan kebersihan masyarakat dan membantu menjaga kesehatan disamping itu juga tujuan untuk merubah kebiasaan warga desa buang air besar disembarang tempat.

Warga masyarakat sangat terasa dengan adanya TMMD. sejumlah warga mengaku, keberadaan TMMD 102 bukan hanya membuat masyarakat senang. Tapi bangga, karena kegiatan ini sangat membantu segala bentuk kesulitan warga masyarakat, di samping itu pula, suatu kehormatan tersendiri di Desa mereka menjadi sasaran program TMMD 102 dan rumah-rumah masyarakat banyak menjadi tempat persinggahan para anggota satgas.

Selama proses kegiatan dilaksanakan secara gotong royong antara anggota Satgas TMMD bersama dengan warga masyarakat. (Penrem151)

Siero Chamber Orchestra Buat Flashmob di Maluku City Mall

Posted: 03 Aug 2018 03:10 PM PDT

AMBON, LELEMUKU.COM - Sehari sebelum digelarnya konser utama atau Orchestra Main Concert, Orquesta de Camara de Siero (OCAS) atau Siero Chamber Orchestra memberi kejutan bagi para pengunjung Maluku City Mall (MCM) pada Jumat (3/8).

Kejutan tersebut berupa pertunjukan Flashmob atau tarian ekspresif yang terjadi di tempat umum oleh sekelompok orang yang dilakukan di lantai 2 MCM.

Dengan memainkan lagu "Ayo Mama", sontak pertunjukan tersebut menuai perhatian para pengunjung MCM. Tak sedikit aksi itu diabadikan pengunjung dengan kamera ponselnya.

Diketahui, Konser Utama Grup OCAS akan berlangsung pada hari Sabtu (4/8) bertempat di Lapangan Merdeka - Ambon, Pukul 18.00 - 20.00 WIT. (DiskominfoAmbon)

Christiani Tehuteru Pimpin Komsos KBT FKPPI Korem Binaiya

Posted: 03 Aug 2018 02:51 PM PDT

AMBON, LELEMUKU.COM - Komandan Korem 151/Binaiya, Kolonel Inf Christiani Kurnianto Tehuteru memimpin acara Komunikasi Sosial (Komsos) dengan Keluarga Besar TNI (KBT) dan FKPPI di wilayah Korem 151/Binaiya bertempat di Baileo Slamet Riyadi Korem 151/Bny, Batu Gajah Kec. Sirimau, Kota Ambon, Senin (30/07)

Kegiatan Komsos yang diikuti sebanyak 165 orang dari warga Kota Ambon, KBT dan FKPPI ini dengan tema Melalui Komsos TNI Kita Pelihara Netralitas Dan Kemanunggalan Dengan Rakyat Untuk Mewujudkan TNI Yang Siap Melaksanakan Tugas Pokok
Dan mempererat hubungan kekeluargaan sebagai wahana untuk saling memberikan informasi tentang perkembangan lingkungan di wilayah Korem 151/Binaiya.

Selain itu kepala BNN Prov Maluku yang diwakili ibu Syarifah Lulu Asagaf S.Psi., penyampaian bahwa kita semua menyadari, Narkoba merupakan ancaman bagi kelangsungan perjuangan dan pembangunan bangsa pada umumnya, dan generasi penerus pada khususnya sehingga kepada para orang tua terutama ibu-ibu harus memahami karakter si anak.

Dalam kesempatan ini pula Letda CKM (K) Dr. Fitry Haryati dari Kesdam XVI/Pattimura memberikan sosialisasi tentang bahaya penyakit HIV/AIDS yang intinya Penyakit tersebut dapat menular dengan berbagai macam cara seperti, dengan mengunakan jarum suntik bekas secara bergantian yang telah tertular darah yang terinfeksi virus HIV/AIDS, menerima tranfusi darah yang terinfeksi virus HIV/AIDS dan hubungan sex bebas layaknya suami/isteri yang salah satunya terinveksi HIV/AIDS. "Untuk itu berharap kepada seluruh bapak/ibu sekalian dapat memahami seluk beluk penularan yang diakibatkan dari virus HIV/AIDS, sehingga harus mampu mencegah tertularnya penyakit tersebut,"ungkap Letda CKM (K) Dr. Fitry Haryati.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Danrem 151/Bny, Kol Inf Christian Kurnianto Tehuteru, Para Kasi, Pasi jajaran Korem 151/Bny, Perwakilan BNN Prov Maluku, Perwakilan SKPD Kota Amb, Ketua PPM (Pemuda Panca Marga) bpk Ucok Lubis.
, Staf RRI Ambon Bpk J. Sorsy, Persit Koorcab Rem 151, PD XVI/Ptm, Perwakilan ibu-ibu Jalasenastri Lantamal IX/Ambon, Perwakilan Tokoh Pemuda kota Ambon dan Perwakilan Siswa-siswi beberapa Sekolah di Kota Ambon. (Penrem151)

OCAS Spain Gelar Deductive Concert ke Siswa SLB di IAIN Ambon

Posted: 03 Aug 2018 02:48 PM PDT

AMBON,LELEMUKU.COM - Tim Orquestra de Camara de Sierro (OCAS) Spain menggelar Deductive Concert bagi para mahasiswa dan siswa Sekolah Luar Biasa (SLB). Acara yang disertai Workshop dengan konsep belajar sambil bermain tersebut diselenggarakan di Auditorium "Kampus Hijau" Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, Provinsi Maluku pada Selasa (31/7).

Kegiatan Group Orkestra asal Spanyol ini merupakan rangkaian tour musik yang di fasilitasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI lewat program Indonesiana dengan tujuan untuk berbagi/Sharing Knowledge dengan pelajar tentang Musik Orkestra.

Dalam kegiatan tersebut, OCAS menampilkan sejumlah lagu dan pada kesempatan yang sama, OCAS juga melakukan kolaborasi bersama para mahasiswa dengan memainkan alat musik modern dipadukan dengan alat musik lokal Maluku.

Rektor IAIN Ambon, Hasbullah Toisutta, dalam sambutannya mengapresiasi kedatangan Group Orkestra asal Spanyol ini ke Ambon dan lebih khusus ke Kampus IAIN.

Diharapkan, event yang diselenggarakan ini kiranya dapat mengakomodir semua potensi kultural yang ada.

Konser ini turut dihadiri oleh Perwakilan Kedutaan Besar Luar Negeri Spanyol untuk Indonesia, Direktorat Kementerian Informasi dan Budaya, Rektor IAIN, Perwakilan Balai Pelestarian Cagar Budaya Maluku dan Maluku Utara (Malut) serta jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon

Selanjutnya, Group Orkestra melakukan kunjungan di tempat-tempat wisata yang ada di Maluku seperti Masjid , Gereja tua Hilla dan Benteng Amsterdam Hilla, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. (DiskominfoAmbon).

Satgas TMMD Gelar Turnamen Sepak Bola di Yaputi

Posted: 03 Aug 2018 02:44 PM PDT

YAPUTI, LELEMUKU.COM - Dalam rangka menumbuh kembangkan semangat Persatuan dan Kesatuan Bangsa melalui Olahraga, Satuan Tugas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 102 di wilayah Kodim 1502/Masohi, mengelar turnamen sepak bola, Senin (30/7).

Ajang pertandingan akan berlangsung selama 1 minggu, yang di selenggarakan di Lapangan sepak Bola Desa Yaputi kecamatan Tehoru, kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku.

Kegiatan turnamen sepak bola dapat terselenggara berkat kerja sama antara Satgas TMMD dengan Dinas Pariwisata Bidang Pemuda dan Olahraga Kab. Maluku Tengah.

Sejak pertandingan di mulai, banyaknya masyarakat yang ikut berparti sipasi dalam mensukseskan kegiatan ini. Dimana pertandingan ini mendapat dukungan dan sambutan yang positif dari seluruh lapisan masyarakat dan berbagai kalangan dengan beramai-ramai menonton acara tersebut, mulai anak-anak, remaja hingga kalangan dewasa sambil bersorak mendukung salah satu Timnya yang sedang bertanding.

Kegiatan ini diharapkan bertujuan untuk mengembangkan minat dan memupuk prestasi generasi muda mulai dini dalam bidang olahraga, pencarian bibit-bibit muda dan juga memberikan hiburan bagi masyarakat di lokasi sasaran.

Sebagai pemenang dalam lomba akan di berikan piagam penghargaan serta uang pembinaan bagi pemenang juara 1,2 dan 3.

Diharapkan selama kegiatan dalam turnamen sepak bola bisa berjalan lancar dan sukses sampai akhir perlombaan. (Penrem151)

Satgas TMMD dan Masyarakat Genjot Pembangunan Talud di Saunolu

Posted: 03 Aug 2018 01:46 PM PDT

SAUNOLU, LELEMUKU.COM - Demi mancapai hasil yang maksimal untuk masyarakat, sesuai dengan rencana TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 102 Kodim 1502/Masohi Terus digenjot. Minggu (29/7).

Dengan sasaran pembangunan Talud Sepanjang 100 Meter di Desa Saunolu yang melibatkan satgas TMMD dan Masyarakat Desa dengan presentasi pembangunan sudah mencapai 80 persen.

Pembuatan talud yang saat ini di kerjakan sudah sampai pada tahap plaster dinding tembok talud. Talud yang dibuat nantinya sebagai penahan air dan tanah apabila sewaktu-waktu terjadi banjir dan longsong.

Lebih lanjut untuk sasaran di keempat desa tempat pelaksanaan kegiatan TMMD juga sudah mencapai presentasi yang sama pula. Sampai dengan saat ini satgas dan masyarakat terus bekerja bersama sama menyelesaikan pekerjaan fisik rampung sebelum penutupan TMMD.

Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan dengan gotong-royong demi mencapai tujuan yakni membantu menyelesaikan sarana dan prasarana demi kepentingan masyarakat. (Penrem151)