Pemprov Papua Minta Pemerintah Pusat Pastikan Perekrutan CPNS 2018

Pemprov Papua Minta Pemerintah Pusat Pastikan Perekrutan CPNS 2018
Hery Dosinaen Harap Freeport Indonesia Kembali Bantu Bangun Sarana PON XX 2020
Diduga Terlibat Penebakan di Mile 69, Polisi Tangkap Peran Magai di Timika
HUT Korps Brimob ke 73, Petrus Fatlolon dan Abdul Keliobas Jadi Warga Kehormatan
Pemprov Papua Akan Integrasikan E-TPP ke E-Absensi
Tenaga Kesehatan di Provinsi Papua Siap Hadapi PON XX 2020
Adi Sagita dan Prajurit KAL Pulau Nustual Komsos di Pulau Nuslima
Deny Irawan Susanto Latih Karate ke Anak Didik di Tanimbar Utara
Pramuka Saka Bahari Gelar Upacara Hari Pahlawan di Lanal Saumlaki
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tual Gelar Rakor TIM PORA 2018 di MTB
Pemkab Jayapura dan APH Kerjasama dan Koordinasi APIP
Pembagian Dana Otsus Papua 80 Persen Perlu Dievaluasi
Antrian Kendaraan Mengisi Bensin di SPBU di Kota Saumlaki
4 Pahlawan Nasional dari Papua Dapat Tunjangan Rp30 Juta Per Tahun
Pemprov Papua dan Kementerian Keuangan Bahas Saham dan Deviden Freeport Indonesia
Presiden Joko Widodo akan Resmikan Kapsul Waktu di Merauke
Tak Ada Dokumen Penting Yang Ikut Terbakar di Gedung Sasana Krida
Freeport Indonesia Siap Dukung Pembangunan Venue PON XX 2020
Libur Sehari Pasca Kebakaran di Sasana Krida, ASN Provinsi Papua Diimbau Segera Berkantor
Dinkes MTB Peringati Hari Kesehatan Nasional ke 54

Posted: 14 Nov 2018 07:28 AM PST

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua meminta kepastian waktu terkait perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018 di bumi cenderawasih, yang sampai saat ini belum mendapat mendapat "aba-aba" dari Pemerintah Pusat.

Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa mengkhawatirkan kemunculan dampak sosial dari rencana perekrutan CPNS 2018, di provinsi, kabupaten dan kota se-Papua, yang sampai saat ini belum jelas. Apalagi tingkat pencari kerja di Papua masih lebih dominan ingin menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

"Keinginan menjadi pegawai negeri sipil sangat besar, tetapi kesempatan yang ada pun kecil bahkan minim. Makanya, kita harapkan kepada pemerintah pusat melalui perwakilan dari kementerian terkait yang hadir, agar bisa memberikan kesempatan dan kepastian kapan perekrutan dilaksanakan".

"Sebab sampai sekarang masyarakat selalu tanya kepada kita, kapan penerimaan (CPNS) di mulai. Sehingga ini jadi dampak sosial yang kami hadapi saat ini," terang Elysa, disela-sela validasi peta kebutuhan instansi pemerintah sebagai dasar dalam penetapan kebutuhan PNS 2019, kemarin, di Jayapura.

Elysa tambahkan, jika merujuk pada jadwal program dari Kemenpan RB, sebenarnya pelaksanaan perekrutan CPNS 2018 untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, sebagaimana kesepakatan dengan Presiden Jokowi secara oflline, paling lambat dilaksanakan pada Desember mendatang.

Hanya saja secara teknis perlu dibicarakan kembali antara pihak kementerian bersama Provinsi Papua dan Papua Barat, mengenai mekanisme teknis pelaksanaannya.

"Dalam penjelasan pihak perwakilan kementerian yang datang tadi, memang yang bersangkutan mengaku tidak bisa memberikan kepastian karena itu kerenangan Menpan RB. Namun kalau kita ikut program paling lambat mesti digelar perekrutan CPNS 2019 Desember tahun ini. Tapi mari kita terus berharap agar ada kepastian waktu mengenai pelaksanaan perekrutannya," harap dia.

Senada disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua Nicolaus Wenda. Dia berharap dalam waktu dekat sudah ada kepastian mengenai waktu pelaksanaan perekrutan CPNS 2018.

"Sebab masyarakat sudah menunggu dan sangat mmenantikan. Namun kami sebagai instansi terkait akan terus mendorong kepada pihak kementerian agar supaya bisa segera melaksanakan perekrutanCPNS ini".

"Sebab memang kita mesti ikut petunjuk dari pusat. Karena kewenangan ini menjadi kewenangan pusat bukan kami di daerah," pungkasnya. (DiskominfoPapua)

Hery Dosinaen Harap Freeport Indonesia Kembali Bantu Bangun Sarana PON XX 2020

Posted: 14 Nov 2018 07:16 AM PST

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua mengapresiasi keterlibatan PT. Freeport Indonesia (PTFI) yang baru-baru ini ikut membangun sejumlah venue di Kabupaten Mimika, untuk keperluan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020.

Kendati demikian, Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen mengharapkan salah satu perusahaan tambang emas raksasa tersebut, dapat kembali berkontribusi untuk membangun sejumlah sarana dan prasarana PON di kabupaten lainnya.

"Diantaranya mungkin kontribusi melakukan rehabilitasi sarana olahraga dan pembangunan venue baru. Lalu partisipasi saat penyelenggaraannya pada hari "H" nanti".

"Hanya memang perlu ada pembicaraan lagi bersama lagi Freeport untuk selanjutnya dibuat pemetaan secara spesifik. Sehingga bisa dipetakan mana yang benar-benar menjadi kontribusi lanjutan dari Freeport," terang Sekda kepada pers, yang baru-baru ini bertemu manajemen PTFI.

Sementara manajemen PTFI melalui VP Corporate Communication Riza Pratama merespon positif keinginan Pemprov Papua. Sebab manajemennya berkomitmen kuat untuk bersama-sama pemerintah provinsi menyukseskan event olahraga nasional tersebut.

"Intinya, kami berterima kasih kepada pemerintah provinsi yang pada akhirnya berkeinginan untuk memberikan kepercayaan kepada kami. Sebab dari kepercayaan ini, saya yakin kita bisa saling bekerja sama mensukseskan PON 2020," akunya.

Dia tambahkan, pada prinsipnya manajemen PTFI selalu mendukung PON Papua. Pihaknya pun menyatakan siap menyambut Pemprov Papua untuk bisa kembali duduk bersama-sama memetakan sejumlah hal yag diperlukan.

"Meski batas waktu yang tinggal dua tahun lagi, kalau ada komitmen semua pihak pasti ada jalan. Dimana komitmen itu sudah kita buktikan melalui pembangun venue di MImika. Itu sudah menjadi bukti komitmen kami untuk ikut mensukseskan PON 2020 mendatang," tutupnya. (DiskominfoPapua)

Diduga Terlibat Penebakan di Mile 69, Polisi Tangkap Peran Magai di Timika

Posted: 14 Nov 2018 06:10 AM PST

TIMIKA, LELEMUKU.COM - Kepolisian Resor (Polres) Mimika, Provinsi Papua menangkap satal satu anggota kelompok bersenjata Ayub Waker dengan nama Peran Magai alias Pelarian Magai di Lampu Merah Perempatan Jalan Hasanuddin dan Yos Sudarso, Distrik Mimika Baru pada (13/11) pukul 14.00 WIT.

Magai ditangkap karena terindikasikan terlibat dalam kasus penembakan di Mile 69, Distrik Tembagapura. Saat ini pelaku ditahan di Satnarkotika Polres Pelayanan Mimika dan kepolisian masih melakukan pengembangan penyelidikan lanjutan di lapangan.

Penangkapan terhadap Magai yang merupakan anggota dari Ayub Waker yang bertugas untuk mencari logistik senjata dan amunisi oleh Timsus Nemangkawi ini dilakukan setelah pelaku diketahui berangkat dari Ilaga, Kabupaten Puncak dengan menggunakan pesawat Jhon Lin.

Setelah tiba di Bandara Perintis UPBU Mosez Kilangin Timika, Magal kemudian melanjutkan perjalanan menuju daerah Poumako menggunakan mobil rental Bandara dan melakukan foto-foto area Pelabuhan Poumako, Distrik Mimika Timur.

Selanjutnya pada pukul 12.30 WIT, Magai menuju ke Pasar Gorong-Gorong bertujuan untuk menemui seseorang yang diduga menjual senjata api dan amunisi. Karena tidak bertemu dengan penjual, ia kemudian menuju ke Hotel Anggrek, Jalan. Anggrek, Kelurahan Inauga.

Dalam perjalanan balik itulah pelaku kemudian disergap oleh aparat dan dibawa ke Kantor Polres Pelayanan Timika, Jalan Cendrawasih untuk dilakukan pengembangan. (HumasPoldaPapua)

HUT Korps Brimob ke 73, Petrus Fatlolon dan Abdul Keliobas Jadi Warga Kehormatan

Posted: 14 Nov 2018 05:34 AM PST

AMBON, LELEMUKU.COM - Kapolda Maluku Irjen (Pol) Royke Lumowa didampingi Ketua Bhayangkari Daerah Maluku Ny. Swanly Royke Lumowa bersama Waka Polda Maluku, Para PJU Polda Maluku dan Bhayangkari merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Korps Brigadir Mobil (Brimob) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) ke-73 Tahun 2018 di Mako Brimob, Tantui, Kota Ambon, Rabu (14/11).

Dalam kemeriahan syukuran ini, Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB), Petrus Fatlolon dan Bupati Seram Bagian Timur (SBT) Abdul Mukti Keliobas juga diberikan Penganugrahan Warga Kehormatan Kakor Brimob Polri yang diberikan oleh Kasat Brimobda Maluku.

Penganugrahan ini diberikan karena kontribusi menghibahkan tanah untuk pembangunan Mako Subden 3 Detasemen B dan C Pelopor Sat Brimobda Maluku.

Giat syukuran ini juga dihadiri oleh Kabinda Brigjen TNI Khairully, Ka BNNP Brigjen Pol Drs. M. Aris Purnomo, Pangdam XVI/Pattimura yang diwakili, Danlanud Pattimura yang diwakili, Wadan Lantamal IX Ambon, Bupati MTB, Bupati SBT, para Pimpinan Bank, para Sesepuh, Purnawirawan dan Warakawuri Korps Brimob Polri, para Perwira, Bintara, Tamtama serta para Tamu Undangan lainnya. (HumasPoldaMaluku)

Pemprov Papua Akan Integrasikan E-TPP ke E-Absensi

Posted: 14 Nov 2018 01:36 AM PST

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua bakal mengintegrasikan program Elektronik Tambahan Penghasilan Pegawai (E- TPP) dan E-Absensi, guna memaksimalkan penilaian terhadap tingkat kehadiran maupun kinerja para aparatur sipil negara (ASN) tingkat provinsi.

Hal demikian disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Papua, Kansiana Salle, di Jayapura, Senin (12/11), pada Sosialisasi dan Monitoring Aplikasi Presensi dan TPP di lingkungan Pemprov.

Pengintegrasian itu menghindari temuan manipulasi kehadiran oleh oknum ASN di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Manipulasi yang dimaksud adalah dengan memalsukan sidik jari saat absensi kehadiran di kantor.

"Menurut evaluasi beberapa bulan ini, kami mendapatkan informasi untuk kehadiran ada satu orang yang melakukan sampai lima kali sidik jari. Misalnya sidik jari pertama untuk (kehadiran) dia, lalu kedua untuk si A, kemudian sidik jari ketiga untuk si B dan seterusnya. Ini yang kami sangat berharap kejujuran untuk diri sendiri," terangnya

Masih dikatakan Kansiana, pihaknya telah menerima beberapa masukan dari sejumlah pegawai yang keberatan dengan ulah oknum yang melakukan manipulasi sidik jari.

Sebab oknum itu, tidak hadir tetapi menerima jumlah TPP yang sama. Bahkan tak sedikit dari mereka menerima lebih besar dari pegawai yang rajin berkantor.

"Makanya, saya harap pertemuan ini bisa saling koreksi dan melakukan (absensi) secara jujur, jangan ada dusta diantara kita," imbaunya.

Dia tambahkan, sejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masuk di pemerintah provinsi papua tahun 2016, selain untuk membenahi tata kelola pemerintahan baik dari perencanaan, penganggaran, evaluasi penganggaran dan berbagai hal lainnya, satu hal yang dianggap penting mengenai peningkatan kesejahteraan pegawai.

Untuk itu, ASN diminta mempunyai disiplin yang tinggi dalam hal kehadiran dan kinerja. Sebab untuk mengukur daripada kinerja pegawai otomatis harus dinilai dari sidik kehadiran ASN. Sehingga diharapkan setiap atasan dapat memantau lewat aplikasi aktivitas bawahannya. (DiskominfoPapua)

Tenaga Kesehatan di Provinsi Papua Siap Hadapi PON XX 2020

Posted: 14 Nov 2018 01:19 AM PST

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Tenaga Kesehatan di Provinsi Papua sudah siap untuk mensukseskan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2020 di Bumi Cenderawasih.

Penegasan itu disampaikan Asisten III Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Aury disela-sela puncak Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke 54, Senin (12/11).

"Untuk bidang kesehatan, tidak ada masalah. Semua sudah disiapkan oleh Dinas Kesehatan Papua dan akan dibantu oleh Kementerian Kesehatan RI," ujarnya.

Dikatakan, Dinas Kesehatan selaku penanggunggung jawab bidang pelayanan kesehatan, telah melakukan berbagai kesiapan menghadapi PON XX tahun 2020.

"Hasil pertemuan Gubernur Papua Lukas Enembe dengan Menteri Kesehatan (Menkes) di Jakarta beberapa waktu lalu, Menkes sudah bersedia untuk memberikan dukungan kepada Papua dalam bidang kesehatan," tukasnya.

Terkait dengan jumlah tenaga kesehatan yang akan disebar ke lima wilayah cluster, kata Aury, Dinas Kesehatan akan menghitung kembali, karena ada kabupaten penyangga juga yang akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan PON XX 2020.

"PON XX tahun 2020 Papua diselenggarakan di lima wilayah cluster, yakni Kota/Kabupaten Jayapura, Mimika, Merauke, Biak dan Jayawijaya, tapi ada juga cabor yang bertanding di kabupaten Tolikara, Yapen dan Keerom. Itu akan dihitung semua berapa kebutuhan tenaga kesehatan," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua drg Aloysius Giyai usai menggelar pertemuan dalam rangka road show Gubernur Papua Lukas Enembe demi suksesnya PON XX tahun 2020 bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia Prof Dr H Nila Moeloek dan jajarannya, Rabu sore (31/10) lalu, secara rinci menjelaskan, inti dari pertemuan yang berlangsung selama 45 menit di ruang rapat Menkes Nila Moeloek.

Dikatakan, jika sudah berbicara dukungan bidang kesehatan untuk penyelenggaraan PON XX 2020 semua cluster di enam kabupaten, tentunya mempunyai spesifikasi tenaga medis yang disiapkan maupun peralatan medisnya itu berbeda-beda.

Contohnya di Kabupaten Biak Numfor khusus untuk cabang olahraga (cabor) selam, tentunya dokter spesialis hiyperbar yang khusus belajar tentang perairan.

"Jadi, orang tenggelam atau kecelakaan itu khusus bicara soal cabor karate, tinju dan bela diri. Itu tentu diperkuat dengan doker-dokter traumatik misalnya dokter orthopedi/bedah tulang, bedah syaraf," jelasnya.

Saat ini, pihaknya telah menyiapkan kurang lebih ada 45 dokter spesialis yang akan disiapkan memimpin tim pada cabor-cabor dan venue. Itu kekhususan.

Diakuinya, para dokter ahli ini punya spesifikasi kompetensi pendidikannya.

Tetapi, pihaknya harus pastikan mereka itu kekhususan dalam sport medical center, dimana mereka dilatih khusus untuk penanganan kegawat daruratan di arena-arena olahraga.

Selain itu, tidak kalah pentingnya, setiap cabor, setiap venue akan disiapkan khusus untuk keamanan pengamanan pangan, makan, minum, yang betul-betul dijamin dengan dokter-dokter ahli gizi dan nutrisi.

Sedangkan, pada daerah-daerah endemik malaria dimana ada beberapa kabupaten yang Annual Parasite Incidence (API), indeksnya tinggi seperti Timika, Kabupaten Jayapura dan Keerom.

Tetapi akan diselenggarakan PON. Harus dipastikan dengan survei. Vektor-vektor itu sudah betul-betul bebas yang menimbulkan penyakit malaria, dengan melibatkan khusus dokter ahli malaria.

Tidak hanya itu saja, tetapi juga penyakit-penyakit dalam. Terutama penyakit tropical dan juga dokter penyakit dalam tropical dan penyakit menular.

Saat ini Dinas Kesehatan provinsi papua sudah membuat grand desain, yang nantinya mengundang setiap klaster di enam kabupaten yakni Kabupaten/Kota Jayapura, Biak Numfor, Jayawijaya, Mimika dan Merauke bersama empat kabupaten penunjang.

Nantinya Kepala Dinas dan tim diundang, termasuk direktur rumah sakit juga diundang.

"Bahwa kita harus susun bersama berdasarkan pengalaman PON XIX di Bandung. Penyelenggaraan Asian Games di Palembang, Sumatera Selatan. Itu akan kita susun dalam sebuah studi yang kita susun untuk Papua," terangnya.

Aloysius juga mengatakan dukungan Kementerian Kesehatan tidak perlu diragukan.

"Mereka sudah menopang selama empat tahun ini luar biasa. Tinggal nanti pengaturan, seperti masalah alokasi Dana Khusus atau DAK dari Kementerian Kesehatan. Mereka sudah tunjukkan luar biasa terhadap Papua," pujinya. (DiskominfoPapua)

Adi Sagita dan Prajurit KAL Pulau Nustual Komsos di Pulau Nuslima

Posted: 13 Nov 2018 11:32 PM PST

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Kapal Angkatan Laut (KAL) Pulau Nustual milik Pangkalan TNI AL Saumlaki yang dikomandani Letnan Dua (Letda) Laut (P) Adi Sagita dan prajurit Pos TNI AL Larat, melaksanakan komunikasi sosial (komsos) dengan masyarakat yang bermata pencaharian nelayan bertempat di Pulau Nuslima, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Lanal Saumlaki pada Selasa (13/11) dengan tema "Melalui komsos TNI kita pelihara netralitas dan kemanunggalan dengan rakyat untuk mewujudkan TNI AL yang siap melaksanakan tugas pokok" ini dihadiri oleh warga pada pulau tersebut berserta prajurit dari Pos TNI AL (Posal) Larat.

Adi Sagita saat memberikan sambutan mengatakan TNI sebagai institusi pertahanan negara dan garda terdepan juga sekaligus benteng terakhir pertahanan negara perlu melakukan kegiatan komsos nelayan dan pada kesempatan ini secara konsisten sebagai salah satu metode pembinaan potensi maritim secara tepat. Khususnya masyarakat maritim sebagai mitra TNI AL.

"Cara melestarikan lingkungan dengan menjaga kelangsungan hidup ekosistem laut serta menjaga kebersihan lingkungan disekitar pelabuhan, fungsi Posal sebagai wadah bagi masyarakat nelayan dan dianjurkan untuk warga nelayan membuat kelompok kerja atau paguyupan serta menyampaikan tentang kebijakan Pemimpin TNI AL tentang pertahanan dan keamanan laut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," kata dia.

Dikatakan, dengan masyarakat nelayan sangat berguna untuk memelihara dan meningkatkan hubungan yang sinergis guna memberikan pemahaman arti pentingnya pertahanan Negara serta meningkatkan kemanunggalan TNI dan rakyat, ini adalah bukti nyata bagaimana kemanunggalan TNI dengan rakyat.

"Bagaimana keberadaan TNI sangat membantu masyarakat yg tinggal di pulau2 terpencil bahwa mereka adalah bagian dari NKRI serta menyampaikan pesan bahwa TNI AL Lanal Saumlaki tidak pernah tidur untuk menjaga perairan NKRI serta pulau pulau yang terpencil sekalipun," ujar dia.

Selanjutnya Kadepsin KAL P Nustual Lettu Laut (T) Achmad Fauzan Qomari memberikan Sosialisasi tentang penggunaan alat keselamatan pelayaran dengan cara menggunakan Life Jacket (Pelampung) kepada masyarakat nelayan. (LanalSaumlaki)

Deny Irawan Susanto Latih Karate ke Anak Didik di Tanimbar Utara

Posted: 13 Nov 2018 11:20 PM PST

Deny Irawan Susanto Latih Karate ke Anak Didik di Tanut

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Sersan Mayor Deny Irawan Susanto S.H salah satu prajurit Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Saumlaki yang sudah sekian tahun berdinas di pangkalan laut yang terletak di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku di Bidang Potensi Maritim.

Selain menjadi anggota TNI-AL, ia juga menunjukkan dedikasinya kepada masyarakat di Kepulauan Tanimbar tepatnya di Kecamatan Tanimbar Utara.

Salah satunya yang dilakukan adalah mengadakan Tes Karate kepada anak didik karatenya yang ada di Kecamatan Tanimbar Utara (Tanut) pada Minggu (11/11).

Hal tersebut dilaksanakan di halaman SMA Negeri Tanimbar Utara yang diikuti oleh kurang lebih 50 anak didiknya.

Hal ini dilakukan dengan maksud menumbuh kembangkan jiwa mental kejuangan kepada para generasi penerus bangsa. Dan memberikan pendidikan mental yang baik kepada anak anak didiknya.

Tidak hanya di Kecamatan Tanimbar Utara tes tersebut sudah dilakukan oleh Deny di beberapa tempat yang ada di Kepulauan Tanimbar. (LanalSaumlaki)

Pramuka Saka Bahari Gelar Upacara Hari Pahlawan di Lanal Saumlaki

Posted: 13 Nov 2018 10:50 PM PST

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Pramuka Saka Bahari binaan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku mengadakan upacara peringatan Hari Pahlawan ke 73 pada Sabtu (10/11) di lapangan apel Lanal Saumlaki.

Upacara tersebut dikomandani oleh Yoesias Otniel Bwariat, salah satu anggota Saka Bahari dari SMA Negeri 1 Tanimbar Selatan, pengucap UUD 1945 oleh Dika samara siswi SMK 2 Tanimbar selatan, dengan pasukan upacara sebanyak kurang lebih 70 siswa, yang terdiri dari 2 peleton Puteri dan Puteri.

Bertindak sebagai inspektur upacara Pamong Saka, Sersan Mayor POM Deni Irawan Susanto S.H. salah satu prajurit lanal saumlaki yang berdinas di bidang Potensi Maritim.

Upacara tersebut berjalan sekitar 45 menit dengan suasana hikmat, upacara tersebut di laksanakan dengan maksud mengenang jasa para pahlawan yang gugur berjuang dalam medan pertempuran. Dan untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap pahlawan Indonesia, mengajarkan sikap kejuangan kepada generasi penerus bangsa. (LanalSaumlaki)

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tual Gelar Rakor TIM PORA 2018 di MTB

Posted: 13 Nov 2018 10:20 PM PST

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tual menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku di Aula Hotel Beringin Dua, Kota Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel) pada Selasa (13/11).

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tual Gelar Rakor TIM PORA 2018 di MTB

Foto bersama usai kegiatan Rakor Tim PORA di MTB

Dalam sambutannya Bupati MTB, Petrus Fatlolon, SH., MH yang juga selaku Penasehat Tim Pora melalui Asisten III Bidang Administrasi Umum, Rynhard Matatula mengatakan kehadiran Pos Imigrasi di Kepulauan Tanimbar dan rencana pengembangannya merupakan salah satu solusi untuk mengantisipasi permasalahan orang asing terutama yang masuk ke Tanimbar dan melakukan aktifitas secara illegal.

"Harus disepakati bersama bahwa pengendalian dan pengawasan orang asing bukan hanya tugas pihak imigrasi saja tetapi harus menjadi kerja bersama semua pihak yang bersinergi melakukan tugas pengendalian dan pengawasan," kata dia.

Bupati Fatlolon pun sangat menyambut positif pelaksanaan Rakor tersebut dan berharap agar melalui rapat itu dapat menyatukan persepsi serta membagi habis peran setiap sektor dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengendalian dan pengawasan orang asing di Bumi Lelemuku itu.

"Pemda siap membantu sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku sehingga daerah ini dapat berkembang seperti daerah-daerah lainnya di Indonesia, pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan aktifitas dengan baik," harapnya.

Sementara itu Kepala Kantor Imigrasi Kelas II (TPI) Tual, Andi Setyawan yang juga sebagai Ketua Tim Pora MTB menjelaskan bahwa wilayah kerja dari Kantor Imigrasi Kelas II (TPI) Tual mencakup wilayah kerja yang cukup besar, diantaranya Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten MTB.

Lebih lanjut Ia menjelaskan bahwa jika Kepulauan Tanimbar saat ini telah menjadi tujuan wisata bagi para wisatawan domestik hingga mancanegara. Hal tersebut dilihat dari angka kunjungan para wisatawan asing dalam 1 tahun terakhir di Tanimbar yang begitu tinggi. Sehingga pihaknya perlu untuk menguatkan kembali peran Tim Pora yang pada tahun 2016 lalu telah terbentuk untuk kembali melakukan pengawasan terhadap orang asing dan melibatkan berbagai unsur mulai dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, Tentara Negara Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), para instansi vertical, Pemerintah Desa (Pemdes) hingga seluruh masyarakat negeri Duan Lolat tersebut.

"Bagaimana pengawasan orang asing di tempat yang menjadi tujuan wisata, itu banyak melibatkan semua unsur tidak hanya dari unsur Pemda tetapi juga penyedia jasa wisata yang ada di MTB," kata Setyawan.

Ia mengungkapkan jika dari hasil pemetaan pihaknya telah ada tiga temuan tentang kunjungan orang asing di Tanimbar, diantaranya ada beberapa orang asing yang sudah menetap, berbaur dan menikahi masyarakat asli, harus ada pengawasan penuh terhadap pelintasan orang asing di Bandara Udara Matilda Batlayeri dan pelintasan kapal-kapal kecil dari orang asing di laut dikarenakan jarang antara Tanimbar dan Australia yang begitu dekat. Maka Setyawan berharap melalui koordinasi tersebut dapat membentuk komplitsitas pengawasan orang asing di Kepulauan Tanimbar yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Kapal yang kecil-kecil melintas juga memerlukan pengawasan kami secara khusus maupun jajaran yang ada di Saumlaki, hal itu sedikit banyak akan membentuk pengawasan orang asing secara komprehensif dan kami tidak bisa menjalankan sendiri oleh karena itu melalui forum tim pora ini, kami mengajak dan mengundang para instansi untuk bersama-sama kita saling berkoordinasi," harapnya.

Kegiatan yang melibatkan Kementerian Agama (Kemenag) MTB, Badan Intelejen Negara (BIN), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Kodim 1607 Saumlaki, Dinas Kesehatan, Kepolisian Resor (Polres), Bandara Matilda Batlayeri, Kejaksaan Negeri (Kejari) Saumlaki, Dinas Pariwisata, UPP Kelas II Saumlaki, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja (Dinperindagnaker, Bea Cukai, Dinas Sosial, Satpol PP Kantor Cabang Rutan Saumlaki dan Bagian Humas MTB untuk menyampaikan persepsi mengenai pengawasan kegiatan dan keberadaan orang asing dan bertujuan untuk mengetahui sejauhmana perkembangan pelaksanaan pengawasan kegiatan dan keberadaan orang asing di Tanimbar.

Rakor yang melibatkan 25 orang itu meliputi diskusi, sharing pendapat, pemberian saran dan masukan terkait agenda pertemuan. (Laura Sobuber)

Pemkab Jayapura dan APH Kerjasama dan Koordinasi APIP

Posted: 13 Nov 2018 09:01 PM PST

SENTANI, LELEMUKU.COM – Launching Perjanjian Kerjasama dan Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura, Provinsi Papua dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat yang ditandai dengan pemukulan tifa secara bersama-sama oleh Bupati Jayapura, Perwakilan dari Polda Papua, Kajati Jayapura dan Inspektur Wilayah Papua, yang berlangsung di Aula Lantai II, Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah Sentani, Selasa (13/11).

Maksud dan tujuan perjanjian ini adalah untuk memperkuat sinergitas kerjasama APIP Pemkab Jayapura, Kejaksaan Negeri Jayapura, dan Kepolisian Resort Jayapura dalam koordinasi penanganan Lapdu (Laporan Dugaan) yang berindikasi TIPIKOR pada Pemkab Jayapura untuk terwujudnya Penyelenggaraan Pemda yang efektif, efisien dan akuntabel.

Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si dalam arahannya menyampaikan bahwa Launching ini sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu di Pemprov Papua termasuk beberapa Kabupaten/Kota di Papua. Pertemuan hari ini bagaimana launching ini kita bisa laksanakan di Kabupaten Jayapura.

"Hari ini sengaja membuat pertemuan, bagaimana launching ini kita bisa laksanakan di Kabupaten Jayapura, mungkin hari ini kita sepakati bagaimana tindak lanjutnya, kita koordinasi yang lebih baik, lebih rapi dan juga sosialisasi kepada masyarakat bisa lebih merata," katanya.

"Ini hal yang baru yang sangat penting dan mendesak mengenai koordinasi kerjasama supaya kesejahteraan masyarakat ini bisa kita raih bersama-sama karena siapapun kita dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing, baik pihak keamanan, tapi juga pihak pemerintah daerah, tujuan kita sama, bagaimana masyarakat bisa sejahtera," ujarnya.

"Oleh karena itu kita perlu kolaborasi yang lebih akurat lagi untuk kebersamaan ini kita bisa hasilkan suatu produk yang baik, oleh Karena itu pertemuan ini menurut saya kita bisa mendiskusikan bagaimana ini bisa berjalan efektif," tutup dia. (DiskominfoJayapura)

Pembagian Dana Otsus Papua 80 Persen Perlu Dievaluasi

Posted: 13 Nov 2018 07:51 PM PST

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua akan mengevaluasi pembagian dana Otonomi Khusus (Otsus) 80 persen ke kabupaten/kota yang telah beralan selama lima tahun.

Demikian disampaikan Asisten III Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri, pada Rapat Koordinasi tentang Efektivitas Perdasi/Perdasus Tahun 2018 di Hotel Sahid Papua, Jayapura, Senin (12/11).

"80 persen dana Otsus ke kabupaten/kota dievaluasi termasuk regulasinya, yakni bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat dan infrastruktur," kata Elysa Auri.

Menurutnya, penggunaan dana otsus 80 persen kabupaten/kota bagaimana efektivitas atau manfaat dari penggunaan dana 80 persen pada bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

"Jika efektif ya kita lihat tentu di kabupaten/kota banyak hambatan yang akan disesuaikan dengan regulasi. Tapi, harapannya dengan dana yang cukup besar ini bermanfaat untuk masyarakat di Papua," jelasnya.

Ditanya apakah evaluasi dana Otsus 80 persen berkaitan dengan wacana pengembalian dana Otsus 80 persen ke Provinsi, Elysa Auri mengaku, hal itu merupakan kebijakan gubernur. Tapi, hingga kini masih tetap 80 : 20.

"Saya berharap Rapat Koordinasi tentang Efektivitas Perdasi/Perdasus Tahun 2018 dapat memberikan evaluasi bagaimana perkembangan dana Otsus 80 persen untuk kabupaten/kota," ujarnya.

Sementara itu, Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Yusharto mengatakan, evaluasi dana otsus dinilai sebagai langkah yang sangat penting.

"Karena memang kita sedang mengumpulkan semua stakeholder untuk mendapatkan data penyelenggaraan Otsus secara komprehensif bukan hanya dari pemerintah daerah kita mendapatkan masukan. Tapi, juga dari lembaga-lembaga yang lain seperti Lemhanas yang telah melaksanakan kajian tentang Otsus," terangnya.

Oleh sebab itu, imbuhnya, Otsus harus dievaluasi secara komprehensif, dana itu hanya menjadi bagian kecil dari pelaksanaan Otsus.

Hal-hal yang lain yang berkaitan dengan Otsus diantaranya kewenangan meliputi kelembagaan itu pun harus mendapatkan porsi yang cukup besar kita bisa lakukan evaluasi. (DiskominfoPapua)

Antrian Kendaraan Mengisi Bensin di SPBU di Kota Saumlaki

Posted: 13 Nov 2018 07:41 PM PST

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Suasana antrian kendaraan saat ingin mengisi bensin di salah satu SPBU di Kota Saumlaki, Kelurahan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku pada malam hari. Sebab baru ada satu dari tiga SPBU saja yang membuka layanan hingga malam hari. (Albert Batlayeri)

4 Pahlawan Nasional dari Papua Dapat Tunjangan Rp30 Juta Per Tahun

Posted: 13 Nov 2018 07:36 PM PST

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Empat keluarga dari Pahlawan Nasional asal Papua yakni Frans Kaisiepo, Johannes Abraham Dimara, Marthen Indey dan Silas Papare mendapat tunjangan dari Pemerintah sebesar Rp 30 juta per tahun.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Sosial, Kependudukan Catatan Sipil Provinsi Papua, Ribka Haluk, usai acara HKN dan Hari Pahlawan di Kantor Dinas Kesehatan Papua, Senin (12/11).

Tunjangan itu, kata Ribka Haluk, diberikan kepada pihak keluarga. "Bantuan kepada Pahlawan Nasional itu berasal dari APBN per tahun Rp 30 juta," ujarnya.

Ribka menjelaskan, tunjangan bagi Pahlawan Papua ini sebagai tanda penghargaan bagi mereka yang berjasa besar membawa Indonesia lepas dari penjajahan.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua tahun ada mengusulkan calon Pahlawan Nasional asal Papua.

"Jadi, setiap tahun kami usulkan, ada calon pahlawan dari Merauke dan Biak, namun belum mendapat persetujuan pemerintah pusat," katanya.

Tentang nama Calon Pahlawan Nasional itu, ia mengatakan salah satunya dari Biak marga Simbiak. Hanya saja, katanya, untuk menjadi Pahlawan Nasional, prosesnya cukup panjang, karena berkaitan dengan dokumen-dokumen, kemudian siapa yang terlibat dan lain sebagainya. (DiskominfoPapua)

Pemprov Papua dan Kementerian Keuangan Bahas Saham dan Deviden Freeport Indonesia

Posted: 13 Nov 2018 07:24 PM PST

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua melakukan kunjungan ke Kantor Kementerian Keuangan RI, Jakarta, Senin (12/11).

Dalam kunjungan itu, Sekda Papua, TEA Hery Dosinaen, SIP, MKP, memimpin sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

Tidak ketinggalan, hadir pula Bupati Mimika, Eltinus Omaleng dan jajaran Pemerintah Kabupaten Mimika.

Kunjungan ke kantor Kementerian Keuangan itu, tidak lain untuk bertemu dan berkoordinasi dengan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) soal saham dan deviden PT Freeport Indonesia.

"Pertemuan kita dengan PT Inalum ialah mengenai saham dan deviden," kata Sekda Hery Dosinaen.

Hanya saja, kata Sekda Hery Dosinaen, nantinya akan ada pembahasan lebih terperinci lagi bersama dengan Pemerintah Kabupaten Mimika, termasuk menyangkut Perda BUMD-nya.

Koordinasi yang disebutkan Sekda Dosinaen, bukannya tanpa alasan. Sebab, diakui Sekda Hery Dosinaen, jika memang masih terjadi tarik menarik soal Perda BUMD, terlebih khusus antara Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika.

"Perda BUMD hingga kini masih terjadi tarik menarik antara Pemda Mimika dan Pemprov Papua. Makanya, ini yang nanti kita rapat dan koordinasi dengan Pemkab Mimika untuk meluruskan mengenai Perda BUMD," imbuhnya. (DiskominfoPapua)

Presiden Joko Widodo akan Resmikan Kapsul Waktu di Merauke

Posted: 13 Nov 2018 07:22 PM PST

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Presiden Republik Indonesia (RI), Ir. H. Joko Widodo dipastikan akan kembali berkunjung ke Provinsi Papua, tepatnya ke Kabupaten Merauke.

Kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Kota Rusa itu, dijadwalkan akan melakukan peresmian Kapsul Waktu dan peninjauan pembangunan infrastruktur di wilayah Selatan Papua itu.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi Papua, TEA Hery Dosinaen, SIP, MKP di Jakarta, Senin (12/11) kemarin.

"Pemerintah merasa senang dan bangga, bapak presiden berkunjung lagi ke Papua, khususnya ke Merauke. Dan ada kunjungan juga dari Merauke ke Port Moresby, Papua Nugini," kata Sekda Hery Dosinaen.

Pemprov dan masyarakat Papua, sebut Sekda Papua, siap menanti kedatangan Presiden pada 15 November malam, yang mana bertujuan untuk meresmikan Kapsul Waktu dan peninjauan jalan trans Papua.

"Kami tetap siap menanti kedatangan presiden tanggal 15 November malam di Merauke. Tujuannya kedatangan ialah peresmian Kapsul Waktu dan peninjauan jalan Trans Papua," ujarnya.

Sekda Hery Dosinaen menjelaskan jika Kabag Humas dan Protokoler Pemprov Papua, Wakil Bupati Merauke dan Danrem 174/ATW, serta As Intel Kodam XVII/Cenderawasih mengikuti pertemuan di Istana Negara terkait rencana kunjungan kerja ke Merauke tersebut.

Sekadar diketahui, Presiden Jokowi, merupakan presiden yang sudah melakukan kunjungan kerja sebanyak 9 kali ke Bumi Cenderawasih.

Tercatat, kunjungan Presiden Jokowi ke Papua itu,pertama kali ke Tanah Papua pada 27-29 Desember 2014, disusul pada 8-11 Mei 2015, lalu ketiga kalinya pada 29 Desember 2015 hingga 1 Januari 2016.

Kunjungan Presiden Jokowi keempat kalinya ke Papua, pada 29-30 April 2016, kelima pada 17-18 Oktober 2016, keenam pada 9-10 Mei 2017, ketujuh pada 20-22 Desember 2017, dan kedelapan pada 11-13 April 2018.

Presiden Jokowi sejak ia menjabat 20 Oktober 2014, tercatat menjadi Presiden pertama di Indonesia yang paling sering menginjakkan kaki di wilayah paling timur Indonesia ini. (DiskominfoPapua)

Tak Ada Dokumen Penting Yang Ikut Terbakar di Gedung Sasana Krida

Posted: 13 Nov 2018 07:20 PM PST

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua memastikan tak ada dokumen penting yang ikut terbakar saat Gedung Sasana Krida Kantor Gubernur yang berlokasi di Dok II Jayapura, dilalap si jago merah.

Kepastian ini disampaikan Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri kepada pers, di Kantor Gubernur, kemarin siang, usai mendampingi pihak kepolisian melakukan penyelidikan mengenai penyebab kebakaran.

"Dipastikan di gedung yang terbakar tidak ada dokumen penting. Sebab di ruang itu hanya diisi kursi, meja dan sedikit barang pecah belah lalu sound sistem," terang dia.

Elysa pun belum dapat menaksir jumlah kerugian negara akibat musibah kebakaran itu. Namun, satu hal yang pasti bahwa seluruh gedung itu dinyatakan sudah rusak berat sehingg perlu dibangun baru.

"Apalagi bangunan ini umurnya sudah puluhan tahun karena didirikan sejak jaman pemerintahan Belanda. Untuk itu, saya harap kita semua bersabar lalu menyerahkan masalah ini kepada pihak yang berwajib untuk nantinya memastikan penyebab kebakarannya," kata dia.

Sementara ditanya apakah akan segera melakukan pembangunan kembali gedung Sasana Krida pada tahun anggaran 2019 mendatang, Elysa menyerahkan keputusan itu kepada pimpinan (Gubernur Papua Lukas Enembe).

"Yang pasti kita tunggu dulu hasil penyelidikan pihak kepolisian mengenai penyebab kebakaran. Setelah itu kita laporkan kepada Gubernur untuk selanjutnya pimpinan ambil keputusan," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, ia mengimbau seluruh kantor pemerintahan di bumi cenderawasih agar melengkapi seluruh gedungnya dengan alat pemadaman kebakaran. Keberadaan alat itu, sangat penting guna mencegah jatuhnya korban jiwa maupun kerusakan akibat kebakaran yang lebih besar.

"Sebenarnya saya tidak perlu imbau kepada pihak perkantoran untuk melengkapi gedungnya dengan alat pemadaman kebakaran. Sebab ini sudah wajib dan menjadi syarat dalam pembangunan kantor. Hanya pada kesempatan saya ingatkan kembali supaya kita taat pada aturan yang tentunya membantu kita dalam memaksimalkan keselamatan bagi para pekerja," imbaunya.

Sebelumnya, gedung Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura, pada Minggu (11/11) petang, sekitar pukul 12.00 Wit, dilalap si jago merah. Meski tak ada korban jiwa, fakta membuktikan di sebagian besar gedung itu, tak dilengkapi fasilitas alat pemadaman kebakaran, seperti hydrant dan alarm. (DiskominfoPapua)

Freeport Indonesia Siap Dukung Pembangunan Venue PON XX 2020

Posted: 13 Nov 2018 07:17 PM PST

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Manajemen PT. Freeport Indonesia (PTFI) menyatakan dukungannya kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dalam menyukseskan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX dan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XVI tahun 2020 di Bumi Cenderawasih.

Dukungan perusahaan yang bermarkas di Amerika itu, dalam bentuk pembangunan venue baru dan kontribusi dalam PON XX tahun 2020.

PT Freeport Indonesia hingga kini telah membangun venue atletik Mimika Sport Center dan venue Bola Basket di Kabupaten Mimika.

Komitmen dukungan itu, disampaikan Vice President Corporate Communication PT Freeport Indonesia, Riza Pratama usai pertemuan dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, TEA Hery Dosinaen, SIP, MKP, MSi dalam rangka Road Show PON Papua di Hotel Pullman, Senin (12/11) malam.

"Kami telah membangun venue atletik dan basket di Mimika dan tentunya kita akan bicara dengan manajemen untuk berkontribusi dan mendukung PON Papua," kata Riza Pratama.

Riza Pratama menegaskan, jika komitmen PT Freeport Indonesia mendukung Pemprov Papua mensukseskan PON XX tidak perlu diragukan lagi, sebab PT Freeport Indonesia telah berkontribusi membangun venue-venue cabang olahraga, yang akan dilombakan dalam event empat tahunan itu.

PT Freeport Indonesia bersama Pemprov Papua, lanjut Riza, dalam dua tahun ke depan akan bekerjasama membangun venue baru.

Dan, hal itu akan ditindaklanjuti dengan pertemuan khusus pemetaan pembangunan venue-venue di lima cluster PON XX tahun 2020.

"Kami berterima kasih kepada Pemprov Papua yang bekerja sama dengan Freeport untuk mensukseskan PON XX. Kita sama-sama akan duduk untuk kelanjutan ke depan. Freeport siap sukseskan PON, karena kita sudah buktikan dan komitmen bangun venue PON,"ungkap Riza.

Sekda Papua, TEA Hery Dosinaen, SIP, MKP, MSi menjelaskan bahwa dukungan PT Freeport Indonesia di PON XX tahun 2020 dalam bentuk pembangunan venue baru yang akan dibangun di 5 cluster PON dan kontribusi penyelenggaraan PON.

Khusus pembangunan venue baru, kata Sekda Hery Dosinaen, akan ditindaklanjuti melalui pertemuan tekhnis guna memetakan cluster-cluster mana saja yang akan dibantu Freeport untuk pembangunan venue.

"Kita akan duduk bersama lagi membuat pemetaan secara spesifik, jelas dan tegas. Kita akan petakan cluster-cluster mana saja yang akan dibantu pembangunan venuenya. Dan juga kontribusi dari Freeport pada penyelenggaraan PON di Papua," kata Sekda Hery Dosinaen.

Selain itu, imbuh Sekda Hery Dosinaen, Freeport Indonesia memberikan respon positif untuk membantu pembangunan venue PON yang direhab maupun bangun baru. (DiskominfoPapua)

Libur Sehari Pasca Kebakaran di Sasana Krida, ASN Provinsi Papua Diimbau Segera Berkantor

Posted: 13 Nov 2018 07:14 PM PST

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Papua Tommy Israil Ilolu memastikan tak ada aktivitas perkantoran pada Senin (12/11), pasca terbakarnya gedung Sasana Krida di Kantor Gubernur Dok II, Jayapura.

Terganggunya aktivitas pelayanan tersebut, tak lain dikarenakan putusnya aliran listrik di lingkungan perkantoran kantor gubernur.

Kendati demikian, aktivitas perkantoran dipastikan mulai normal pada Selasa (13/11). Dimana pihak PLN Jayapur, telah memastikan segera menyambungkan aliran listrik di kompleks Kantor gubernur.

"Kalau hari ini belum ada listrik memang karena masih ada kepentingan dari pihak kepolisian untuk melakukan penyidikan mengenai penyebab terbakarnya gedung Sasana Krida. Sehingga setelah diperiksa tadi dari pihak PLN langsung menyatakan siap mengalirkan aliran listriknya".

"Makanya, besok semua pegawai wajib hadir melakukan aktivitas perkantoran. Sebab yang terbakar hanya aula atau gedung serbaguna dan tak merembet ke gedung lainnya. Sehingga dipastikan kebakaran ini tak ganggu aktivitas pelayanan oleh pemerintah provinsi," tegas dia.

Senada disampaikan Asisten Bidang Umum Setda Provinsi Papua Elysa Auri. Menurutnya, aktivitas dan pelayanan publik di Kompleks Kantor Gubernur Dok II Jayapura pascaterbakarnya Gedung Sasana, terganggu atau tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Selain untuk keperluan penyidikan, pemutusan aliran listrik bertujuan untuk keselamatan bersama dari para pegawai.

"Pada Minggu malam (11/11) memang saya meminta agar listrik tidak dinyalakan karena biasanya penggunaan listrik besar ketika malam sehingga jangan sampai terjadi konsleting lagi di Kantor Gubernur".

"Tentunya sambil tunggu tim forensik dari Makasar melakukan investigasi dibantu oleh Polda Papua mengidentifikasi penyebab kebakaran. Tapi setelah tim forensik melakukan investigasi, saya sudah minta PLN untuk mengecek dan mencari tahu titik atau lokasi dugaan terjadi konsleting listrik lalu diputuskan, agar tempat yang lain bisa dinyalakan.

Dinkes MTB Peringati Hari Kesehatan Nasional ke 54

Posted: 13 Nov 2018 06:51 PM PST

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Jajaran Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku memperingati Hari Kesehatan Nasional ke -54 di halaman Kantor Dinas Kesehatan jalan Ir. Soekarno pada Senin (12/11) siang.

Sekretaris Daerah MTB Piterson Rangkoratat mewakili Bupati MTB membacakan sambutan Menteri Kesehatan RI, Prof Dr. Dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M(K) mengatakan, Peringatan Hari Kesehatan Nasional yang saat ini dengan sorotan tema : Aku Cinta Sehat, dengan sub tema Ayo Hidup Sehat, Mulai Dari Diri Sehat (Germas) yang menekankan pada kesadaraan tiap individu untuk meningkatkan berperilaku hidup sehat.

"Peringatan HKN ke -54 ini sebagai momentum yang baik untuk mengingatkan kita bahwa derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya akan terwujud, apabila semua komponen bangsa berperan serta dalam upaya kesehatan dengan memperioritaskan promotive –preventif tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif. Mengubah perilaku hidup sehat yang dimulai dari diri sendiri merupakan salah satu upaya meningkatkan kesedaran masyarakat tentang pentingnya hidup sehat, " katanya

Meningkatkan kesedaran masyarakat berperilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) telah diprakarsai oleh Presiden RI menjadi suatu Gerakan Nasional yang tertuang dalam Inpres No. 1 tahun 2017 tentang Gerakan Nasional ke -54 yang bertepatan dengan 4 (empat) tahun Pemerintahan Jokowi - JK.

"kita patutu bersyukur bahwa berbagai program kesehatan yang dilaksanakan telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat kita refleksikan melalui hasil-hasil pembangunan kesehatan yang meliputi upaya mendekatkan akses pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu layanan, " lanjutnya

Dalam kaitan peran pemerintah untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan melalui perlindungan finansial telah dibayarkan iuran bagi penerima bantuan iuran (PIB) yakni 87,8 juta jiwa pada tahun 2015 menjadi 92,3 juta jiwa. Fasilitas kesehatan tingkat pertama yang menerima layanan JKN dari 19.969 tahun 2015 menjadi 21. 763 pada tahun 2017. Untuk fasilitas tingkat lanjutan juga mengalami peningkatan dari 1.847 faskes pada tahun 2015 menjadi 2.292 pada tahun 2017.

"Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk memnuhi akses pelayanan kesehatan khususnya di daerah-daerah terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK), hingga 2017 pemerintah telah menempatkan 6.316 tenaga kesehatan melalui Nusantara Sehat (NS), wajib Kerja Dokter Spesdialis (WKDS) serta penugasan khusus calon dokter spesialis, " katanya.

Pemerintah pada tahun 2017 untuk meningkatkan mutu layanan telah meningkatkan ssarana dan prasarana pada fasilitas tingkat pertama sebanyak 375 rehabilitasi puskesmas, 35 pembangunan gedung, 750 pembangunan baru puskesmas, 34 unit Puskesmas keliling perairan, 537 Unit Puskesmas keliling roda dua, 86 Unit ambulans roda empat, dan 2525 peningkatan sarana dan prasarana Puskesmas, serta 10. 437 penyediaan alat kesehatan di puskesmas,

"saat ini untuk fasilitas kesehatan tingkat rujukan telah terdapat 104 rumah sakit rujukan regional, 20 RS Provinsi, 4 RS rujukan nasional dan 408 RSUD lainnya. Untuk capaian program HIV/AIDS melalui upaya terobosan temuka, Obati Perthankan pengobatan ARV (TOP) sampai 2017 telah diberikan ARV sebanyak 87.031 orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Lanjutnya, dalam upaya pengendalian TBC melalui upaya Inovasi temukan Obati sampai Sembuh TOSS) dengan menerapkan integrasi kegiatan Program Indonesia Sehat pendekatan Keluarga (PIS-PK), diperoleh success rate minimal 85 % sampai 2017 di 3007 Kabupaten/kota, proporsi status gizi sangat pendek dan pendek pada Balita mengalami penurunan dari 37,2% pada tahun 2013, menjadi 30,8% di tahun 2018 (data RISKESDES), " ujarnya.

Selain itu diakui masih terjadi permasalahan kesehatan dengan tingginya angka kematian ibu, tingginya angka kurang gizi, penyakit menular. " ini harus segera diselesaikan jika kita ingin meningkatkan kualitas hidup saat ini dan masa yang akan datang. Terutama Puskesmas, ini perlu saya ingatkan pada para kepala dinas dan kepala puskesmas agar menyerahkan seluruh potensi yang dimiliki dalam rangka menyelesaikan permasalahan kesehatan di daerah masing-masing, " tegasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat dr. Yul Ratuanak dalam laporannya menyampaikan berbagai jenis kegiatan lomba yang digelar untuk memeriahkan peringatan HUT HKN ke -54 yang digelar sejak tanggal 9 s/d 10 Nopember 2018 di Saumlaki antara lain : Deklarasi Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Tanimbar Tolak obat, Makanan, kosmetik dan obat tradisonal llegal, pemberian makanan tambahan, bagi bayi, Balita dan Bumil KEK.

Sedangkan acara pembukaan akan dilakukan perlombaan berupa : lomba Foruk Kesehatan, lomba senam sehat, lomba cerdas cermat tingkat SD dan SMP, lomba Kader Menyuluh, lomba pidato tingkat SMP, dan lomba nyanyi duet.

"selain itu pada puncak perayaan Hari Kesehatan Nasional dilakukan beberap kegiatan sesui program yang dilaksanakan oleh jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat antara lain : Penilaian Puskesmas Teladan, Wisuda bagi Bayi yang sudah imunisasi lengkap, Pemberian penghargaan bagi mereka yang berjasa dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, " lanjutnya. (DiskominfoMTB)