BKD Berperan Revitalisasi Program Pengembangan SDM ASN Papua

BKD Berperan Revitalisasi Program Pengembangan SDM ASN Papua
Richard Louhenapessy Buka TMMD ke 103 di Rumah Tiga
Timotius Akerina Buka Diskusi Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pulau Buano
Visit Selaru 2018 Jadi Puncak Adaut Panggil Pulang
Lukas Enembe Ajak Masyarakat Pegunungan Papua Tanam Kopi
Capai Rp3 Juta, Pemprov Papua Diingatkan Soal Kenaikan UMP 2019
Richard Louhenapessy dan Bas Van Den Tilaar Kerjasama Kesehatan di Kota Ambon
Biro Otsus Benahi Program Beasiswa Pengiriman Anak Papua
Hery Dosinaen Apresiasi Provita Hospital di Jayapura
Pahimah Iskandar dan Hularion Lega Lepas 70 Orang Kontingen Pesparani dari Kota Sorong
Paris Kota Jadi Strategi Promosi Investasi dan Pariwisata di Ternate
Joice Fatlolon Terima Penghargaan Indonesian Women Inspiring In Development Award 2018
Kodim Tidore Gelar Penyuluhan Hukum pada TMMD ke 103 di Loleo

Posted: 21 Oct 2018 06:53 PM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara telah dijelaskan dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 70 yang menguraikan bahwa setiap ASN memiliki hak dan Kesempatan untuk mengembangkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran.

Untuk memenenuhi hak dan kewajiban pegawai ASN tersebut maka setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai ASN yang dituangkan dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi masing-masing.

Rencana pengembangan SDM ASN , dalam konsep manajemen talenta (talent management), diperlukan untuk menyiapkan dan mendapatkan SDM ASN terbaik pada jabatan yang sesuai sehingga proses perencanaan suksesi (succession planning) organisasi dapat berlangsung secara berkesinambungan (sustainable).

Dr. Guspika,MBA Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana dalam sesi penyampaian materi kepada peserta Rakornas dan Workshop di Courtyard by Marriot Hotel Nusa Dua Bali, Minggu 14 Oktober 2018 menyampaikan materi Revitalisasi Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pembangunan Pusbindiklatren Bappenas.

Dalam materinya ada beberapa hal yang menjadi catatan beliau terhadap penyelenggaraan Program Pendidikan dan Pelatihan Pusbindiklatren selama ini diantaranya ; banyak alumi diklat JFP yang sudah memenuhi syarat kompetensi namun masih belum diangkat menjadi JFP ; atau penempatan alumi (Re-Entry System), khususnya program gelar masih belum sesuai dengan bidang studi, serta kurangnya dukungan pimpinan unit kerja dalam implementasi action plan yang dihasilkan dari keikutsertaan peserta dalam setiap pelatihan pusbindiklatren dan seringnya terjadi proses rotasi/mutasi staf yang turut mempengaruhi kecilnya kesempatan alumi pelatihan non-gelar untuk menerapkan ilmu yang diterima saat pelatihan.

Untuk itu diperlukan komitmen dari instansi asal peserta program diklat dikarenakan , calon peserta tidak mendapat izin dari pimpinan untuk mengikuti pelatihan secara mendadak, sedangkan yang bersangkutan sudah mendapat izin pada saat mendaftar, dan terkadang ketiadaan alokasi anggaran cost -sharing untuk mengikuti pelatihan. Dari hasil evaluasi jumlah peserta didaerah yang berjumlah 3.173 ASN baru 264 alumi yang menjabat sebagai JFP atau sekitar 8,32 %.

Dari evaluasi ini, ada beberapa arah perubahan Kebijakan Penyelenggaraan Program Diklat Pusbindiklatren ditahun 2019 diantaranya untuk Diklat JFP , Surat rekomendasi dari Pejabat yang menangani kepegawaian, dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang menyatakan bahwa sekurang-kurangnya 6 bulan setelah lulus pelatihan dan uji kompetensi perencana, maka peserta tersebut wajib diangkat kedalam jabatan fungsional perencana.

Untuk Diklat gelar sasaran beasiswa diperluas menjadi tidak hanya untuk unit kerja perencanaan namun juga unit kerja yang mendukung perencanaan pembangunan, untuk itu beliau berharap di Tahun 2019 nanti semua alumi diklat JFP harus diangkat dalam jabatan Fungsional, bila ada daerah yang belum melalukan penangkatan alumi dalam jabatan JFP.

Maka daerah tersebut tidak lagi mendapat formasi diklat dari Pusbindiklatren Bappenas dan BKD sebagai Instansi pembina kepegawaian harus memberikan surat rekomendasi atau usulan ke Pusbindiklatren Bappenas, Bappenas tidak lagi memproses atau menerima surat usulan peserta diklat dari Daerah yang tidak mengetahui Badan Kepegawaian Daerah , begitupun surat usulan dari Bappeda harus mengetahui kepala Badan kepegawaian Daerah, demikian penegasan Kapusbindiklatren Bappenas dalam penyampaian materinya (EK/BKD)

Richard Louhenapessy Buka TMMD ke 103 di Rumah Tiga

Posted: 21 Oct 2018 06:33 PM PDT

RUMAH TIGA, LELEMUKU.COM - Tentara Nasional Indonesia (TNI) Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-103 Tahun 2018 yang di selenggarakan di wilayah Komando Distrik Militer (Kodim) 1504/Ambon resmi dibuka dengan lokasi Dusun Air Ali, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku pada Senin (15/10).

Dalam upacara yang mangangkat tema "TNI Manunggal Dalam Mewujudkan Desa Yang Maju Sejahterah Dan Demokratis," ini dipinpin oleh Walikota Ambon, Richard Louhenapessy selaku Inspektur Upacara (Irup).

Dalam amanat yang dibacakan oleh Irup disebutkan bahwa kegiatan program TMMD adalah program lintas sektoral antara Pemerintah yang melibatkan TNI, Lembaga non pemerintah dan Pemerintah Daerah serta masyarakat.

"Sehingga tujuan terlaksananya TMMD guna meningkatkan nilai juang, kondisi juang, kemanunggalan TNI rakyat, serta upaya untuk mempercepat pembangunan didaerah masing-masing dan meningkatkan kesejahteran masyarakat dalam rangka ketahanan wilayah sebagai hakekat ancaman," pungkasnya.

Kegiatan TMMD secara fisik pada tahun ini difokuskan untuk membangun infrastruktur serta sarana dan prasarana yang betul-betul dapat dinikmati oleh masyarakat luas berupa pembuatan draenase, setapak, dan meningkatkan budaya gotong- royong.

Selain itu sasaran non fisik antara lain penyuluhan pertanian, penyuluhan hukum, serta penyuluhan bela negara kepada masyarakat agar memiliki persatuan dan kesatuan guna membantu keamanan dan kestabilan sosial masyarakat

Pelaksanaan TMMD ke-103 ini akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober s/d 13 November 2018 dengan sasaran di Desa Rumah Tiga, Desa Wayame dan Desa Tial.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kahubdam XVI/Ptm, Kakesdam XVI/Ptm, Danrem 151/Bny, Diwakili oleh Mayor Inf Yoyok Wahyudi, Dandim 1504/Ambon, Kapolres PP Ambon, Kajari Ambon, Pabanya Bakti TNI Kodam XVI/Ptm, Danyon 733/R, Diwakili oleh Lettu Inf Adi Prayoga, Danden Zipur,Diwakil oleh Lettu Czi Enggar, Ibu-ibu Persit, Raja Rumah Tiga, Kades Tial serta Para Kepala Dusun. (Penrem151)

Timotius Akerina Buka Diskusi Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pulau Buano

Posted: 21 Oct 2018 06:27 PM PDT

PIRU, LELEMUKU.COM - Wakil Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Provinsi Maluku, Timotius Akerina,SE, M.Si membuka diskusi terkait pengembangan Ekonomi Masyarakat Pulau Buano antara sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah dengan Lembaga Partisipasi Pembangunan Masyarakat (LPPM) yang berlangsung di aula pertemuan lantai 2 kantor bupati SBB, Piru pada Kamis (18/10).

Dalam arahannya Wakil Bupati mengatakan, program pengembangan ekonomi masyarakat Buano yang dilakukan oleh LPPM dari awal selalu melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah. Masyarakat dapat merasakan dampak positif dari program tersebut yang nantinya juga akan berdampak pada akses pembangunan yang akan datang.

"Saya mengikuti terus perkembangan program LPPM di Pulau Buano dimana program pengelolaan sumber daya alam cukup baik bagi masyarakat, di Buano ada teluk valentine yang bisa menjadi objek wisata masa depan yang semestinya dijaga dan dipelihara, Peran LPPM sangat penting dalam rangka menjaga dan memelihara terumbu-terumbu karang yang ada di Selat Valentine yang kelak akan menjadi objek wisata yang sangat berharga di masa depan," Kata Wakil Bupati.

Lanjutnya, dari beberapa program LPPM yang turut melibatkan dan menguntungkan masyarakat Buano yang merupakan bagian dari masyarakat Seram Bagian Barat, oleh karena itu selaku Pemerintah Daerah memberikan apresiasi yang luar biasa LPPM dalam rangka pengelolaan, pembinaan terhadap pengembangan sumber daya alam di Buano secara keariafan lokal.

Wakil Bupati berharap bagi para peserta agar dapat mengikuti, menyimak diskusi tersebut secara baik sehingga ada feedback antara LPPM, Sitesi dan para pemangku kepentingan yang ada di Buano Utara maupun Buano Selatan. (HumasSBB)

Visit Selaru 2018 Jadi Puncak Adaut Panggil Pulang

Posted: 21 Oct 2018 06:11 PM PDT

ADAUT, LELEMUKU.COM – Acara Visit Selaru 2018 menjadi puncak perayaan dari pulang kampung bersama anak negeri Pnue Batfeny atau anak keturunan Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku dengan mengusung tema "Adaut Panggil Pulang" atau "Mya To Onjout".

Perayaan yang dilaksanakan pada Alun-alun Desa Adaut, Jumat (19/10) pukul 20.00 WIT ini berlangsung meriah dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) MTB, Piterson Rangkoratat, SH, Dandim Saumlaki Letkol Rahmad Saerodin, Asisten Bidang Pemerintahan Yohanis Batseran, S.Sos; Asisten Bidang Administrasi Umum Rynhard Salmart Matatula, SP, M.Si serta para pejabat SKPD dan aparat desa dari 6 desa tetangga se-Pulau Selaru ini diawali dengan pentas seni dan kegiatan sosial oleh anak-anak hingga orang tua.

Dalam sambutan Bupati MTB, Petrus Fatlolon, SH., MH yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) MTB, Piterson Rangkoratat, SH memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh masyarakat Adaut atas upaya dan semangat dalam membangkitkan rasa persaudaraan yang tinggi dengan mengumpulkan seluruh keluarga besar Tutukratu dari seluruh nusantara hingga luar negeri.

"Perayaan ini jangan dipandang sekedar sebagai kegiatan seremonial saja, namun harus dijadikan sebagai momentum penting berkumpulnya anak negeri Selaru yang selama ini tercerai berai hingga ke tanah perantauan untuk satukan tekad bersama membangun Selaru, khususnya negeri Onjout yang lebih baik dan maju," kata dia.

Bupati Fatlolon mengharapkan dukungan dari Camat Selaru Z. Emanratu, SP, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, para Kepala Desa (Kades) dan seluruh masyarakat Adaut untuk terus memberikan dukungan agar Kabupaten MTB dapat terus membenah dan bergerak maju membangun di segala bidang demi tercapainya Visi Misi Pemerintah daerah (Pemda) MTB yaitu "mewujudkan masyarakat Tanimbar yang cerdas, sehat, mandiri dan berwibawa".

"Berikanlah ide-ide yang positif untuk membangun Onjout yang lebih baik di masa yang akan datang dan teruslah membangun kebersamaan agar karya dan berkat Tuhan selalu melimpah di bumi Selaru, di tanah yang Tuhan berikan bagi kita bersama," harapnya.

Selain itu Camat Emanratu mengatakan acara Adaut Panggil Pulang tersebut merupakan upaya untuk memberikan makna terhadap pulang kampung secara bersama-sama yang dilakukan secara kreatif dan inovatif untuk memberikan semangat dalam membangun negeri Pnue Batfeny demi memperbaiki kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki, khususnya dalam mengisi pembangunan di Kepulauan Tanimbar.

Dihadapan warga yang tergabung dalam Persatuan Masyarakat Tutukratu Adaut (Permata) dari berbagai daerah diantaranya Larat, Saumlaki, Ambon, Tual, Papua, Jakarta, Belanda dan Australia ini mengungkapkan dengan semangat "Myo To Onjout" itu telah menginspirasi Pemerintah Kecamatan Selaru sendiri untuk menggagas Visit Selaru 2018 yaitu gerakan mempromosikan keberadaan Pulau Selaru yang memiliki peran strategis dalam mendukung peran dan fungsi negara baik dibidang pertahanan dan fungsi peningkatan ekonomi bagi kesejahteraan rakyat.

"Gerakan visit Selaru adalah kesadaran baru untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Kecamatan Selaru yang akan diwujudkan melalui serangkaian aksi termasuk Mya To Onjout yang dilaksanakan saat ini," ungkap Emanratu.

Setelah itu Ketua Panitia penyelenggara, Palyama Anthony mengungkapkan acara itu merupakan suatu peristiwa sejarah yang baru pertama kalinya dilaksanakan oleh masyarakat Adaut, yang berjumlah penduduk kurang lebih 5.300 jiwa itu dengan tujuan mulia yaitu untuk membangun spirit masyarakat Adaut dalam mempererat simpul-simpul persaudaraan yang kolektif untuk bersatu padu membangun Tanimbar yang kuat dengan budaya lokalnya.

"Sejatinya hidup baku sayang adalah ciri kepribadian luhur negeri ini yang harus kita jaga dan pupuk terus. Adaut panggil pulang ini telah menjadi icon sekaligus tonggak untuk menghidupkan kembali kearifan lokal masyarakat di Adaut, maupun MTB pada umumnya yaitu masyarakat yang memiliki nilai-nilai dan pranata budaya sebagai aset yang penting dan berharga," ungkap dia.

Ketua Permata Ambon inipun berharap lewat kegiatan perdana yang dilakukan ini dapat memberikan dampak dan kemajuan positif bagi masyarakat Adaut yang menjadi moment membangun sinergi antara seluruh potensi warga Adaut di dalam maupun di luar Adaut, termasuk sinergi dengan pemerintah dan swasta.

"Kegiatan ini ialah momen strategis untuk mengkolaborasi berbagai program untuk memanfaatkan potensi ekonomi yang ada di Negeri Adaut secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan Adaut. Tentunya kami berharap dukungan dan perhatian Pemda MTB dan provinsi untuk turut berpartisipasi dalam memajukan negeri Adaut ini," harap Palyama.

Acara "Myo To Onjout" sendiri telah dilangsungkan sejak Minggu (15/10) dengan berbagai kegiatan diantaranya permainan tradisional, kunjungan ke Tnyafar atau Rumah Kebun di Adaut Tubun dan Tnyafar Misaniel, malam seni dan budaya bagi orang tua dan anak muda, penghijauan, pengobatan masal, pemberian buku kepada Sekolah Menengah Atas (SMA), penyuluhan hukum dan penyuluhan lebah madu, pameran karya seni dari siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Selaru dan diakhiri dengan Nakes Silai atau makan bersama dengan ukuran meja yang mencapai panjang hingga 2,5 Km. (Laura Sobuber)

Lukas Enembe Ajak Masyarakat Pegunungan Papua Tanam Kopi

Posted: 21 Oct 2018 05:51 PM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua Lukas Enembe mengajak masyarakat di Bumi Cenderawasih, lebih khusus yang tinggal di wilayah pegunungan agar gemar dan rajin menanam kopi, demi meningkatkan perekonomian keluarganya.

"Seperti di Papua Nugini (PNG), orang yang tak punya kopi dianggap orang miskin. Sehingga diwajibkan untuk minum kopi. Kalau tidak punya kopi dikucilkan. Makanya, saya ajak masyarakat Papua untuk gemar tanam kopi, demi menambah penghasilan guna menghidupi keluarganya," terang Lukas di Jayapura, kemarin.

Menurut dia, yang perlu didorong saat ini adalah bagaimana masyarakat, lebih khusus petani, dapat memiliki penghasilan tetap secara turun dan temurun. Artinya, kebun pertanian yang ditanam itu dapat diwariskan kepada anak cucunya.

"Sehingga dengan begitu, pertanian kopi itu bisa terus dikembangkan oleh anak cucunya di masa mendatang. Makanya, kita dorong masyarajat di daerah gunung harus tanam kopi. Kalau pesisir mungkin tanam kakao untuk menghasilkan coklat. Nah, wilayah selatan Papua mungkin tanam padi dan karet. Dan tanaman itu harus jadi tanaman tetap masyarakat," imbau dia.

Sekda Papua Hery Dosinaen mengatakan kopi buatan masyarakat bumi cenderawasih memiliki cita rasa dan kualitas yang baik serta tak kalah dengan produk impor dari luar negeri.

Oleh karenanya, pihaknya pun mendorong Provinsi Papua sebagai daerah distributor bagi wilayah Indonesia bagian timur. "Tidak usah kita pikir ekspor (keuar negeri) dulu. Cukup wilayah timur Indonesia yang kita fokuskan."

"Tentunya dengan memulai dari yang terdekat, yakni Provinsi Papua Barat. Nah, provinsi ini kan tidak punya kopi, nah bagaimana agar kita berpikir untuk menjual kesana dulu. Lalu jika sudah mendapat pasar untuk Papua Barat, baru kita lanjutkan ke Maluku dan Nusa Tenggara Timur (NTT)," ucap dia.

Dia tambahkan, semestinya produk kopi buatan Papua dijadikan sebagai peluang bagi pemerintah daerah untuk bisa ekspansi (melebarkan usaha). Sebab bila terwujud, maka hasilnya akan mampu meningkatkan derajat kehidupan masyarakat, lebih khusus petai kopi, serta memberikan pemasukan bagi daerah. (DiskominfoPapua)

Capai Rp3 Juta, Pemprov Papua Diingatkan Soal Kenaikan UMP 2019

Posted: 21 Oct 2018 05:49 PM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2019 naik 8,03%. Kenaikan UMP di setiap provinsi akan diumumkan serentak pada 1 November 2018.

Penetapan upah minimum 2019 merupakan hasil dari penambahan upah minimum 2018 dikalikan tingkat inflasi plus pertumbuhan ekonomi nasional, sesuai dengan Pasal 44 Ayat 1 dan Ayat 2 PP Nomor 78 Tahun 2015.

Berkenaan dengan hal itu, Pengurus Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Papua mengingatkan pemerintah provinsi untuk segera merespon kenaikan UMP itu. Dimana UMP Papua saat ini senilai Rp3.000.000.

"Kenaikan Sudah jelas dalam PP 78 tahun 2015 dan dengan mengacu pada investasi nasional yang angkanya 8,3 persen. Sudah pula diumumkan oleh pemerintah sehingga pemerintah provinsi harus segera menyesuaikan," terang Ketua SPSI Papua, Nurhaidah, di Jayapura.

Meski naik 8,03 persen, Nurhaidah menyebut bila dibandingkan dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Papua sesuai perhitungan SPSI masih terlalu berat bagi pengusaha untuk dijadikan UMP.

"Memang harus diakui karena banyak perusahaan belum bisa ikut KHL. Kalau dipaksakan mengikuti KHL, akan ada banyak perusahaan bisa guung tikar. Sehingga mungkin kita lihat ada pertimbangan-pertimbangan lain, yah mungkin bisa didorong nanti sedikit," ucap dia.

Wakil Ketua Asosiasi Pengusah Indonesia (Apindo) Provinsi Papua Muhammad Isaq meminta penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua 2019 jangan sampai memberatkan pengusaha karena nantinya akan berdampak luas bagi kondisi sosial masyarakat.

Hal demikian dikarenakan kondisi sektor rill di Papua belum cukup besar untuk memberikan upah yang diinginkan oleh para buruh. Apalagi ada banyak perusahaan yang masih dalam kategori menengah ke bawah. (DiskominfoPapua)

Richard Louhenapessy dan Bas Van Den Tilaar Kerjasama Kesehatan di Kota Ambon

Posted: 21 Oct 2018 01:52 PM PDT

AMBON, LELEMUKU.COM - Walikota Ambon, Provinsi Maluku, Richard Louhenapessy bersama Walikota Vlissingen, Provinsi Zeeland, Belanda, Bas Van Den Tilaar melakukan penandatangan Letter Of Intent (LOI), bertempat di Balai Kesehatan Mata Ambon-Vlissingen,Rabu (17/10).

Hadir dalam acara, Tim Dokter Vlissingen, Tim Dokter dan tenaga Medis Kota Ambon, sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemkot Ambon.

Walikota Vlissingen, Bas Van Den Tilaar dalam sambutannya sampaikan, ini adalah hari terpenting karena kita akan melakukan penandatangan LOI, Klinik Mata merupakan hasil Kerjasama dua Kota yang sudah sejak lama dilakukan sekitar tahun 1969 dan di 5 (lima) tahun terakhir ini kerjasama semakin intens dilakukan.

"Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh staf klinik mata yang sudah melakukan banyak hal dalam melayani seluruh pasien disini, dan juga kepada tim dari Vlissingen yang senantiasa mendukung kegiatan ini disepanjang 5 (lima) tahun terakhir ini. Masyarakat Vlissingen sangat bangga karena digedung ini terdapat nama Kota Vlissingen,"tandasnya.

Walikota Ambon, Richard Louhenapessy sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak khususnya para Dokter, tim medis yang memiliki perhatian besar untuk Ambon dan juga kepada Bob Latuheru selaku Ketua Yayasan SSVA. Hubungan dua Kota ini terjalin begitu baik karena sejarah panjang antara Pemerintah Indonesia dan Belanda.

"Pemerintah Pusat melalui Menteri Luar Negeri mengapresiasi hubungan antara dua Kota (Ambon-Vlissingen), dan menurut Menlu, hubungan Ambon-Vlissingen menjadi contoh yang sangat baik bagi kota-kota di Indonesia,"ujarnya.

Kerjasama dibidang kesehatan ini memberikan banyak manfaat, baik bagi masyarakat maupun para Dokter dan tim Medis di Ambon, dimana selain pengobatan ada proses transfer teknologi dan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, W.Pelupessy katakan, Penandatanganan LOI baru dapat dilakukan hari ini sebab ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.28 tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah.(DiskominfoAmbon)

Biro Otsus Benahi Program Beasiswa Pengiriman Anak Papua

Posted: 21 Oct 2018 11:54 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua dan Biro Otonomi Khusus Setda Provinsi Papua menggelar rapat dengar pendapat membahas mengenai beasiswa bagi mahasiswa Papua yang menuntut ilmu di provinsi lain dan di luar negeri.

Biro Otonomi Khusus Setda Provinsi Papua terus membenahi program beasiswa studi pengiriman anak-anak Papua, ke sejumlah perguruan tinggi baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Kepala Biro Otonomi Khusus Setda Provinsi Papua, Aryoko AF Rumaropen mengakui, pembenahan program beasiswa dalam dan luar negeri itu, menjadi fokus Biro Otsus, karena menjadi program prioritas Gubernur Papua pada RPJMD 2013-2018 dan dilanjutkan periode kedua.

"Proses pembenahan ini, terus kami lakukan, baik dari sisi regulasi, pengelolaan keuangan dan pengelolaan terhadap mahasiswa di tempat studi mereka," kata Aryoko Rumaropen didampingi Sekretaris Komisi V DPR Papua yang membidangi Pendidikan dan Kesehatan, Natan Pahabol usai rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR Papua di Hotel Horison Jayapura, Jumat (19/10).

Aryoko Rumaropen mengungkapkan, jika saat ini, sebanyak 400 lebih anak Papua yang mendapat beasiswa pada berbagai pendidikan baik jenjang S1, S2 dan S3 pada sejumlah perguruan tinggi di dalam negeri.

Sementara di luar negeri, kata Aryoko, Pemprov Papua juga memberikan beasiswa kurang lebih 662 anak Papua yang tersebar di perguruan tinggi ternama di 17 negara.

"Itulah sebabnya, rapat kerja ini, selain membahas hal-hal yang terus dibenahi, juga persiapan bagaimana mahasiswa yang telah selesai ke depan proses mereka apakah untuk wiraswasta atau berpartisipasi dalam proses pembangunan yang ada di Papua," ujar Aryoko Rumaropen.

Apalagi, kata Aryoko, mereka ini adalah investasi SDM bagi masa depan Papua, sehingga menjadi fokus dan keriusan bagi Pemprov Papua.

Namun diakui, jika pihaknya terus akan melakukan evaluasi, termasuk proses dari pendidikan itu sendiri, dari awal hingga mereka selesai. Bagi mereka yang sudah menyelesaikan jenjang S1, bisa saja dilanjutkan ke S2 atau S3. Namun, itu kembali dari kesiapan mahasiswa itu sendiri.

Selain itu, evaluasi dilakukan terhadap kemajuan belajar mereka, jika memang mereka tidak mampu, tentu akan terdegradasi dengan sendirinya atau drop out.

Dikatakan, evaluasi itu juga dilakukan ketika mereka sudah selesai dan terserap di dunia kerja.

"Jadi memang sejauh ini, mereka lebih banyak terserap di sektor swasta. Tetapi, swasta itu ada di dalam wilayah Papua," bebernya.

Masalah keuangan yang sempat bermasalah tahun lalu? Diakui Aryoko, itu merupakan bagian dari perbaikan mulai dari managemen dan tata kelola keuangan sendiri.

Apalagi, kata Aryoko, pihaknya juga mengukur antara jumlah siswa yang mendapat beasiswa dengan ketersediaan anggaran, sehingga pada 1 tahun anggaran prosesnya akan berjalan baik dan terpenuhi.

Untuk permasalahan tahun 2017, Aryoko menambahkan, jika itu sudah diselesaikan.

Untuk anggaran beasiswa di dalam negeri, bisa diukur antara jumlah beasiswa dengan jumlah mahasiswa, namun di luar negeri menggunakan angka proyeksi tertinggi, sehingga pada akhir tahun keuangan itu bisa mencukupi jumlah mahasiswa dan program-prorgam yang dibiayai.

Bahkan, pihaknya juga mengantisipasi kenaikan kurs dollar terhadap rupiah.

Ia mencontohkan, untuk 1 orang mahasiswa kuliah di Uncen, masuk tahun angkatan 2015, antara semester 1-10 itu tetap konstan.

Artinya, bisa diukur kebutuhan anggarannya, misalnya setiap bulan Rp 1 juta selama tahun angkatan berjalan dan kemungkinan jika ada kenaikan karena inflasi atau lain bisa kita naikan di tahun ketiga dinaikan biaya hidupnya menjadi Rp 1,5 juta.

"Tapi jika di luar negeri, kita harus pakai proyeksi tinggi. Dan, angkanya kita tidak bisa mematok bahwa dari awal semester sampai akhir, tentu tidak bisa. Misalnya, perkuliahan di Januari, maka rencana perkuliahan di Januari, sudah harus kita terima dari sekarang, karena kita akan hitung di tahun anggaran 2019," pungkasnya.

Sekretaris Komisi V DPR Papua, Natan Pahabol mengapresiasi Gubernur Papua untuk program beasiswa bagi siswa-siswa Papua studi di dalam dan luar negeri.

"Ini luar biasa dan transparansinya dibawah Biro Otsus sekarang terkait dengan seleksi siswa sampai dengan proses transaksi keuangan dan akhirnya keberadaan siswa siswa kami sudah cukup dengar dan penjelasannya sangat detail, riil dan ini sangat bagus," kata Natan Pahabol.

Bahkan, Komisi V DPR Papua berharap beasiswa ini harus tetap dipertahankan, bahkan bisa ditingkatkan. Apalagi, animo anak-anak Papua sekolah ke luar negeri cukup tinggi.

"Kami harap Pemprov Papua menyiapkan grand desain atau buku panduan untuk orang sekolah di luar negeri perlu ada dan itu dikemas bersama sama perguruan tinggi seperti Uncen," harapnya.

Ditambahkan, mulai dari tahap selekasi, proses out put sampai dengan penerapan orang ke lapangan harus diatur dalam buku itu, karena mereka menggunakan dana Otsus, sehingga harus diatur hak dan kewajiban mereka dalam grand desain buku itu.

Namun Natan mengingatkan agar ke depan, program beasiswa ini, sebaiknya tidak untuk anak-anak pejabat baik kepala dinas, kepala badan atau pejabat di provinsi dan kabupaten/kota.

"Jadi, para pejabat itu, stop ikutkan anak-anaknya sekolah di luar negeri dengan menggunakan anggaran ini, karena dana ini diperuntukkan untuk orang Papua yang ekonominya menengah kebawah," tandas Natan Pahabol. (DiskominfoPapua)

Hery Dosinaen Apresiasi Provita Hospital di Jayapura

Posted: 21 Oct 2018 11:33 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Sekretaris Daerah (Sekda) Papua, Titus Emanuel Kelake Adopehan Hery Dosinaen, S.IP.,M.KP mengapresiasi kepada Keuskupan Jaypaura dan PT Duta Damai Papua yang telah menghadirkan rumah sakit ibu dan anak, Provita Hospital di Kota Jayapura.

Menurutnya, PT Duta Damai Papua yang telah berinisiasi dan tentunya satu pergumulan yang sangat berat hingga menghasilkan satu honai besar untuk melayani kesehatan masyarakat di tanah Papua khususnya masyarakat Port Numbay.

"Satu hal yang bersejarah adanya grand opening Rumah Sakit Provita di Kota Jayapura," kata Sekda Hery Dosinaen.

Dikatakan, bidang kesehatan sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sehingga pemerintah Provinsi Papua, Gubernur Papua memberikan kebijakan fiskal kepada kabupaten/kota untuk mengatur dan melayani masyarakatnya.

Ia berharap, Provita Hosptial sebagai mitra kerja pemerintah daerah dapat melayani masyarakat Papua dalam bidang kesehatan secara baik.

Apalagi, lanjut Sekda Hery Dosinaen, Pemerintah Papua juga akan menjadi tuan rumah Pon XX tahun 2020, sehingga kebijakan dalam dua tahun anggaran ini, akan konsentrasi untuk 5 kabupaten dan 1 kota sebagai cluster penyelenggaraan PON itu, termasuk di Kota Jayapura akan menjadi icon kota yang ditata dengan baik.

"Tentunya Rumah Sakit Provita juga menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari agenda besar nasional yang diselenggarakan Provinsi Papua, terutama diharapkan dalam memberikan dukungan terhadap pelayanan kesehatan," imbuhnya. (DiskominfoPapua)

Pahimah Iskandar dan Hularion Lega Lepas 70 Orang Kontingen Pesparani dari Kota Sorong

Posted: 21 Oct 2018 11:27 AM PDT

SORONG, LELEMUKU.COM - Wakil Walikota Sorong, Provinsi Papua Barat dr. Hj. Pahimah Iskandar melepas 70 orang kontingen Pesparani Kota Sorong, guna mengikuti Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Katolik Tingkat Nasional I yang akan dilaksanakan di Kota Ambon Provinsi Maluku, dari tanggal 25 Oktober – 02 November 2018, Minggu (21/10) yang bertempat di gedung Aula Samu Siret Kantor Walikota Sorong.

Walikota Sorong, Drs. Ec. L. Jitmau, MM dalam sambutannya yang dibaca Wakil Walikota Sorong mengatakan, pemerintah Kota Sorong sudah seharusnya mendukung segala aktifitas kelembagaan maupun organisasi kemasyarakatan, baik bersifat sosial maupun keagamaan.

Kegiatan lomba Pesparani merupakan suatu aktivitas seni budaya dan kegiatan kerohanian umat Katholik dalam bentuk pagelaran Iomba musik dan nyanyian liturgi, dengan tujuan mengembangkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan terhadap ibadah dan liturgi Gerejani, serta mendorong pengembangan seni budaya bernafaskan iman Katholik, sebagai salah satu wujud kekayaan multikulturalisme bangsa Indonesia.

"Saya optimis, kalian bisa dan mampu untuk menjadi yang terbaik, tapi jangan menjadi beban untuk tidak mengeluarkan kemampuan terbaik. Kepercayaan yang telah diberikan senantiasa dijaga, mulai dari kebersamaan dan kekompakan. Saya berharap, khususnya untuk umat beragama agar dapat menciptakan suasana toleransi dan persaudaraan diantara sesama, sehingga Kota Sorong menjadi sejuk dan damai dalam kasih Tuhan", harapnya.

Sementara itu, Uskup Manokwari Sorong, Mgr. Hilarion Datus Lega, Pr mengucap limpahan terima kasih kepada pemerintah Kota Sorong, yang mendukung kegiatan Pesparani dengan memberikan dana hibah sebesar Rp.1.000.000.000. Menurutnya, nilai tersebut merupakan sebuah angka yang bukan hanya signifikan dan fantastis, namun mendatangkan decak kagumnya.

"Bayangkan saja, untuk membiayai orang-orang ini saja sebesar Rp. 1 Milyar. Saya mohon ibu Wakil Walikota Sorong untuk menyampaikan terima kasih dan salam hormat saya kepada Walikota Sorong dan seluruh jajaran pemerintahan Kota Sorong. Bantuan ini bukan hanya bantuan biasa dan bukan hanya kepedulian serta perhatian dari pemerintah Kota Sorong, tetapi keikutsertaan dan partisipasi sepenuh-penuhnya, yang menghendaki kinerja terbaik kontingen dari Kota sorong di kota Ambon nanti", tutur Uskup.

Lebih lanjut dikatakan, Pesparani Nasional di Kota Ambon merupakan kegiatan yang pertama kali bagi umat Katolik di seluruh indonesia. Pemerintah Provinsi Maluku maupun Gereja Keuskupan Amboina, bahu membahu dan menggalang segala kemungkinan kekuatan dari wilayah tersebut, agar Pesparani yang pertama dapat terselenggara dengan sebaik-baiknya.

"Hampir segala sendi, elemen apa saja termasuk elemen masyarakat, berpartisipasi dengan dukungannya yang luar biasa. Saya dengar, bahkan rekan-rekan kaum muslimin dan Muslimat, Hindu, Budha, apalagi teman-teman dari gereja Kristen Protestan, mereka merelakan diri bukan hanya untuk menjadi pengurus panitia, tetapi bahkan memberi tumpangan. Jadi segala energi Ambon yang saya dengar dari bapak Uskup Ambon adalah, Maluku untuk Indonesia", kata Uskup.

Hal ini sejalan dengan tema besar dari Pesparani yang pertama yaitu, 'Membangun Persaudaraan sejati'. Jika ditarik hubungannya antara seni suara, seni budaya dan kehalusan jiwa dalam panduan dan kepadanan suara, kemungkinan ada hubungannya dengan persaudaraan sejati. Namun yang ingin ditonjolkan dalam hal tersebut adalah, bukan hanya kinerja fisik material berupa lantunan lagu-lagu dan irama nada-nada, namun nilai-nilai yang mencerminkan kualitas Maluku dan Indonesia.

Oleh karena itu, membangun persaudaraan sejati meliputi dua aspek yaitu, menggalang cita rasa kesatuan dan persatuan, agar di tengah-tengah keanekaragaman budaya, fisik dan lainnya, tetap memelihara panggilan menjadi Indonesia.

"Amat sentimental supaya contoh bagi kebaikan Indoensia bisa terbit dan terus berkembang dari timur, karena dari timur selalu berasal matahari. Oleh karena itu, mudah-mudahan dapat berlangsung dengan lancar. Khusus untuk para peserta, marilah kita menyimak pesan-pesan kerohanian dari liturgi musik Gereja Katolik, Ada ungkapan barang siapa menyanyi dengan baik, itu seperti berdoa dua kali yakni, 'Qui bene cantat, bis orat'," papar Uskup.

Di waktu terpisah, Ketua Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Kota Sorong, A. Lieke Sompie Makatuuk, SE dalam laporan mengatakan, tujuan pelaksana Pesparani adalah, untuk meningkatkan keimanan dan kepercayaan umat Katolik Indonesia melalui kreasi, budaya dan seni serta pertemuan saudara-saudara seiman se-Indonesia.

Dana kegiatan bersumber dari spontanitas pengurus dan bantuan hibah Walikota Sorong. Jenis lomba yang diikuti antara lain, paduan suara pria dewasa sebanyak 31 orang serta mazmur anak dan mazmur dewasa. Jumlah Kontingen Pesparani Kota Sorong yang akan berangkat ke Ambon sebanyak 70 orang.

Di hari yang sama, Uskup Manowari-Sorong juga genap berusia 62 tahun. Disela-sela kegiatan pelepasan kontingen Pesparani Nasional I Kota Sorong, panitia mengajak tamu undangan untuk merayakannya dengan menyanyikan lagu HUT serta penyalaan, peniupan hingga pemotongan dan pembagian kue ulang tahun.

Selain itu, peserta Pesparani juga menunjuk kebolehannya dengan menyanyikan 3 (tiga) buah lagu yaitu, Puji Tuhan, Adora Mus te Chiste dan In Nomine Yesus. Kegiatan ini juga dihadiri Bupati Tambrauw, Gabriel Asem, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sorong, Wakil Ketua DPRD Kota Sorong, Peserta Kontingen, imam-imam Katolik dan Undangan. (DiskominfoKotaSorong)

Paris Kota Jadi Strategi Promosi Investasi dan Pariwisata di Ternate

Posted: 21 Oct 2018 10:46 AM PDT

TERNATE, LELEMUKU.COM - Pariwisata berbasis Komunitas (Paris Kota) merupakan sebuah inovasi yang digagas oleh Reformer DIKLATPIM II Drs. Mahdi Nurdin yang saat ini menjabat sebagai Kepala DPMPTSP Kota Ternate.

Paris Kota adalah strategi percepatan promosi investasi melalui pemberdayaan komunitas dengan pemanfaatan media sosial. Inovasi yang dinilai kekinian ini mendapat respon yang sangat baik dari seluruh stakeholder terutama komunitas sebagai leading sector dalam memperomosikan potensi investasi Kota Ternate.

Beberapa komunitas hadir pada FGD yang dilaksanakan Kamis (11/10) di Hotel Muara Ternate, diantaranya Genpi Maluku Utara, Jaringan Komunitas (Jarkot), Ternate Heritage Society (THS), Igers Ternate, Komunitas fotografi Indonesia, Komunitas Diving, Gamalama Bicycle Club, Komunitas Save Ake Gaale, Kelas Inspirasi, Penggiat alam, Rampah-rampah Etnik, Komunitas Drone dan lain-lain.

Mereka antusias membahas konsep pemberdayaan komunitas dalam promosi bersama para narasumber diantaranya Sekda Kota Ternate, Dr. M. Tauhid Soleman, M.Si, Kadisperkim Kota Ternate Dr. H. Rizal Marsaoly, MM, Kadis Pariwisata Kota Ternate, Samin Marsaoly, S.STP dan Kepala DPMPTSP Drs. Mahdi Nurdin, ME selaku reformer yang menggagas inovasi Paris Kota.

Peran komunitas dalam mempromosikan Potensi Ternate melalui media sosial selama ini patut diapresiasi. Melalui Paris Kota Pemerintah berupaya mensinergikan kegiatan komunitas dalam mempromosikan Ternate ke satu wadah agar lebih terstruktur dan berkesinambungan.

Sekda Kota Ternate dalam sambutannya mengatakan bahwa dengan menggalang potensi Komunitas untuk mempromosikan Ternate, Pemerintah memperoleh dua mafaat sekaligus yaitu kemajuan pariwisata dan kemajuan Investasi. Ini berarti komunitas telah berkontribusi dalam pembangunan dengan menjadi perpanjangan tangan Pemerintah.

"Dinas yang terkait tidak perlu bersusah payah mempromosikan potensi yang ada, cukup berikan ruang pada komunitas utuk memainkan perannya melalui media sosial dan seluruh dunia pun akan tahu bahwa Ternate punya keunggulan investasi" tutur sekda.

Ia menambahkan agar Komunitas juga diberdayakan untuk memberikan edukasi pada masyarakat agar turut mengambil bagian dalam mempromosikan Ternate, Sehingga akan terwujud pola kemitraan antara pemerintah, komunitas dan masyarakat.

Kadisperkim Kota Ternate Dr. Rizal Marsaoly, MM yang juga adalah Pembina beberapa komunitas di kota Ternate mengatakan bahwa dengan adanya inovasi Pariskota ini, kita dapat mengukur seberapa besar pengaruh komunitas dalam peningkatan investasi melalui instrumen promosi.

Paris kota dapat menjadi instrumen untuk melihat bahwa jika komunitas diberdayakan, maka daerah setempat akan maju, baik pariwisatanya maupun investasinya. Komunitas di Kota Ternate cukup banyak dengan karakter dan cara berkreasinya masing-masing. Pemberdayaan komunitas harus spesifik. Memberdayakan komunitas hanya sebatas untuk berpromosi saja tidaklah cukup.

Komunitas harus dilibatkan secara berkesinambungan. Oleh karenanya mensinergikan komunitas-komunitas dalam satu wadah komunikasi dan koordinasi adalah tindakan yang tepat agar pemberdayaan komunitas menjadi lebih terstruktur, terprogram dan berkelanjutan sehingga keberhasilannyapun dapat terukur.

"Diibaratkan perusahaan motor misalnya. Jika dia ingin berkembang maka dia juga harus mengembangkan komunitas-komunitas motor. Karena komunitas itu adalah pangsa pasarnya " tutur kadisperkim.

Ia menegaskan perlunya mengkolaborasikan teori Philip Kotler Marketing Mix dengan teori Osborne dan Gaebler, Reinventing Government sebagai dasar pijakan dalam konsep pemberdayaan komunitas dalam promosi agar tercipta sinergitas antara komunitas dengan pelaku usaha (investor) dan pemerintah.

Beberapa delegasi komunitas yang hadir mengutarakan keinginan yang sama yaitu agar Pemerintah tidak hanya memberdayakan mereka untuk kepentingan jangka pendek saja, tetapi untuk membangun sinergitas yang berkelanjutan dan berhasil guna.

Sebelum FGD ini dilaksanakan, dengan difasilitasi oleh DPMPTSP, beberapa komunitas penggiat promosi ini telah beberapa kali berkumpul untuk memboboti konsep paris kota ini. Mereka memilih ketua untuk mengkoordinir semua komunitas promosi dalam satu wadah bernama Kita Ternate, lalu mengadakan diskusi sebelum FGD untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing komunitas, mendengarkan aspirasi dan merumuskannya menjadi rekomendasi yang dibawa pada saat FGD.

Ketua Genpi Maluku Utara M. Sofyan Ansar yang sekaligus sebagai ketua Kita Ternate mengatakan bahwa kegiatan mempromosikan Ternate oleh komunitas sudah lama dilakukan dan hasilnya sudah terlihat dengan adanya peningkatan kunjungan wisatawan domestik maupun wisatawan asing di Kota Ternate.

Sementara mempromosikan Ternate untuk menarik investor, hal ini terlihat seperti tantangan baru, namun sebenarnya sudah terlaksana di beberapa komunitas.

Ada beberapa komunitas yang awalnya terbentuk dari kesamaan hobby, misalnya diving, lalu membentuk club diving. Club ini lantas beraktivitas, mengeksplore keindahan alam bawah laut Ternate dan mempublikasikannya melalui media sosial. Dari hasil publikasi dan dari perkembangan aktivitas club itu, berdirilah Dive Center di Kota Ternate. Ini adalah contoh beberapa komunitas telah mulai menarik investor ke Kota Ternate.

Sementara Ketua Jarkot Zandri Aldrin berharap melalui Paris Kota akan terbentuk sebuah kekuatan baru, berupa sistem, yang lebih dari sekedar kegiatan mempromosikan Ternate denga hashtag yang sebenarnya sudah kami lakukan. "kami berharap terbuka ruang-ruang baru dimana ada kolaborasi nyata antara Pemerintah dengan komunitas yang berdampak pada perekonomian Kota" tutur Zandry.

Pemberian ruang-ruang kepada komunitas menurut Ketua DPD KNPI Kota Ternate, Sahroni A. Hirto, tidak sebatas tempat, melainkan ruang ide bagi komunitas dalam mengembangkan pariwisata dan investasi di Kota Ternate.

"KNPI pada dasarnya menyepakati keterlibatan komunitas dalam promosi, terlebih lagi dalam tahap perencanaan. Tumbuhnya komunitas di Ternate perlu disambut baik oleh pemerintah, namun pemerintah tidak boleh turut mencampuri terlalu dalam, karena pola pikir dan tata kelola yang tentu jauh berbeda sehingga pemerintah berkewajiban memfasilitasi dan menyelaraskan kegiatan komunitas" jelas Sahroni.

Dengan demikian Pemerintah Daerah dalam hal ini DPMPTSP direkomendasikan untuk segera melakukan mapping komunitas agar Pemberdayaan yang diberikan lebih terstruktur dan sesuai dengan karakter komunitas. Menjawab hal ini kadis DPMPTSP menyatakan siap berkolaborasi dengan komunitas, dengan membuat MoU sebagai komitmen bersama.

Wadah Kita Ternate yang telah terbentuk akan segera dilegalkan dengan membuat komposisi Pengurus yang ditetapkan dengan SK Walikota. Selanjutnya komunitas ini akan mengedukasi seluruh masyarakat Ternate untuk turut mempromosikan Ternate.

Pariskota adalah inovasi daerah yang nantinya akan menjadi kebijakan daerah. Gerakan Promosi Ternate akan ditetapkan melalui Peraturan Walikota. Hal ini tentu akan berdampak pada peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan daya saing daerah. Dengan demikian tugas pemerintah dalam memberdayakan komunitas adalah memfasilitasi dan mensinergikan komunitas-komunitas yang ada.

"Kuncinya ada dua yaitu saling peduli dan saling berkolaborasi," pungkas sekda saat menutup forum diskusi tersebut. (DiskomsandiTernate)

Joice Fatlolon Terima Penghargaan Indonesian Women Inspiring In Development Award 2018

Posted: 21 Oct 2018 10:25 AM PDT

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Ketua Tim Penggerak PKK (TP-PKK) Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku, Ny Joice M. Fatlolon/Pentury, SP menerima penghargaan sebagai Indonesian Women Inspiring In Development Award 2018.

Penghargaan diserahkan pada Inauguration Night Citra Prestasi Anak Bangsa tanggal 19 Oktober 2018 bertempat di Grand Cempaka Hotel Jakarta. (HumasMTB)

Kodim Tidore Gelar Penyuluhan Hukum pada TMMD ke 103 di Loleo

Posted: 21 Oct 2018 10:05 AM PDT

WEDA, LELEMUKU.COM - Penyuluhan hukum terpadu dilaksanakan dalam rangka sasaran Non Fisik Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-103 Kodim 1505/Tidore yang dilaksanakan di Balai Desa Loleo, Kecamatan Weda Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan pada Kamis (18/10).

Kegiatan penyuluhan tersebut dihadiri oleh pemateri Kasi Intel Kajari Weda Rully Lamusu, S.H., Pasiter Kodim 1505/Tdr Kapten Inf Joko dan Kanit Intelkam Polres Halteng serta diikuti oleh 30 orang masyarakat Desa Loleo.

Dalam kegiatan tersebut diberikan pengetahuan materi hukum dari masing-masing narasumber kepada masyarakat yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.

Dalam keterangannya Dansatgas TMMD 103 Letkol Inf Yayat Priatna Prihatina menyampaikan bahwa kegiatan penyuluhan hukum terpadu ini merupakan bagian dari sasaran non fisik kegiatan TMMD yang memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat untuk diaplikasikan didalam kehidupan bermasyarakat yang taat kepada hukum. (Penrem 152)