Polres Kepulauan Aru Ringkus Pelaku Penyeludup Puluhan Cendrawasih

---

• Polres Kepulauan Aru Ringkus Pelaku Penyeludup Puluhan Cendrawasih
• Bobby Kin Palapia Akui Humas Pemprov Maluku Taat Mendagri
• Kominfo dan PGI Gelar Dialog dan Literasi Media di Ambon
• KemenESDM Fokus LTSHE di Kabupaten Yahukimo
• Polisi Amankan Ibadah di Gereja Kristus Raja Semesta Alam Tegalrejo Argomulyo
• Andap Budhi Revianto Gelar Nobar Film Mendaki Puncak Cartenz
• Pre Feed akan Tuntas, Jonan Nilai Pengembangan Blok Masela Capai 16 Miliar USD
• Aparat Amankan Ratusan Kantong Cap Tikus di Moti
• Natsir Thaib Akui Kemendagri akan Selesaikan Status Enam Desa Sengketa antara Halmahera Utara dan Halmahera Barat
• Polair Sosialisasikan Larangan Tangkap Ikan Napoleon di Matui
• Richard Louhenapessy Buka Pertemuan Guru Kebhinekaan
• Yasin Payapo Buka Seleksi Keluarga Sakinah Teladan di SBB
• Pemkab SBB Gelar Jalan Santai Jelang HUT RI ke 73
• Piterson Rangkoratat Lepas Regu Gerak Jalan Indah
• Pimpin Apel Gabungan, Petrus Fatlolon Ajak ASN Lestarikan Anggrek Larat
• Satgas TMMD Gotong Royong Bersama Warga Yaputi
• Pramuka Tanimbar Rayakan HUT ke 57

Polres Kepulauan Aru Ringkus Pelaku Penyeludup Puluhan Cendrawasih Posted: 14 Aug 2018 01:12 PM PDT AMBON, LELEMUKU.COM - Kepolisian Resor (Polres) Ke­pu­lauan Aru, Provinsi Maluku meringkus pelaku pen­­yelundupan Burung Cendra­wasih berinisial MR. Wanita ini ditangkap setelah foto cendrawasih yang su­dah diawetkan miliknya viral di Facebook pada Senin (6/8). Setelah meringkus MR kemudian melakukan pengembangan dan menangkap 2 warga lainnya berinisial MT dan GM bersama barang bukti 28 ekor cendrawasih yang sudah diawetkan. Para pelaku kemudian diamankan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku, Kota Ambon untuk mempe­tanggungjawabkan per­buatan mereka. Direktur Kriminal Khusus Polda Maluku Komisaris Besar Polisi Firman Nainggolan mengatakan, ter­­tang­­kapnya MR, ketika dia menawarkan burung cendrawasih lewat akun facebooknya. Saat Ditreskrimsus dicek akun FB MR, ternyata dia berada di Dobo, Ibu Kota Kepulauan Aru. Krimsus pun berkoordinasi dengan Kapolres Aru AKBP Adolf Bormasa, untuk melakukan pengecekan. Setelah tempat tinggal MR diketahui, dia diinterogasi. MR menjelaskan kalau apa yang dipostingnya hanya keisengan. Namun, polisi tak percaya, anggota Polres Aru, melakukan pengeledahan dan ditemukan satu karton berisikan puluhan cendrawasih yang telah diawetkan. Burung-burung ini disembunyikan di bawah tempat tidur kamarnya. "28 ekor jenis burung cendrawasih sudah mulai viral dan tanggal 6 Polda-Polres melaksanakan penyelidikan terhadap profil Facebook tersebut dari. Hasil profil ditemukan bahwa pemiliknya berada dan Pulau Aru tepatmya ini di Dobo, kemudian didalami selanjutnya ditemukan bahwa pemiliknya inisial MR. Setelah diamankan yang bersangkutan dan melakukan interogasi untuk klarifikasi sehubungan dengan postingan di Facebook tersebut, kemudian diamankan lagi dua orang, wanita dan pria, MT dan GM. Burung yang dia beli seharga Rp350-Rp400 ribu perekor," kata Firman Nainggolan," kepada wartawan di ruang transit Brimob Maluku, Tantui, Kecamatan Sirimau, Senin (13/8). Ditambahkan, penyelidkan dan pengembangan tidak sampai sebatas pembelian burung saja, tapi sampai ke penjualan. Sambung Nainggolan, apa yang dilakoni MR, sudah sejak 2013 lalu. Penyelundupannya lewat kapal laut. "Jadi MR ini sudah melakukan kegiatan ini sejak 2013 dan ini bagian dari jaringan. Sampai 2018 ini sebanyak 500 ekor yang sudah diselundupkan. Yang paling gampang itu lewat kapal laut. Para tersangka akan dijerat melanggar pasal 40 ayat (2) juncto pasal 21 Undang-Undang nomor 5 tahun 1990." jelasnya. Tertangkapnya penyelundup cendarawasih ini, Polda Maluku, kata dia, akan melakukan sosialisasi di Aru, sehingga masyarakat setempat tahu kalau cendrawasih merupakan hewan yang dilindungi. "Nanti kita akan turunkan tim ke sana (Aru) dan bersama-sama Polres melakukan sosialisasi untuk mencegah penangkapan cendrawasih oleh masyarakat setempat. Terutama di desa yang menjadi habitat burung cendrawasih ini," tandasnya. (Rakyat)

Bobby Kin Palapia Akui Humas Pemprov Maluku Taat Mendagri Posted: 14 Aug 2018 12:26 PM PDT AMBON, LELEMUKU.COM - Humas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku taati Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dengan mengusulkan pengisian jabatan Administrator dan Pengawas pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Cabang Dinas. Hal ini dikatakan Kabag Humas Setda Maluku, Bobby Kin Palapia kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (10/8). Sebagai tindak lanjut dari Permendagri nomor 12 tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan UPTD telah ditetapkan Pergub Provinsi Maluku nomor 63 tahun 2017 tanggal 15 Desember 2017 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan nomor 64 tahun 2017 tanggal 15 Desember 2017 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD di Lingkungan Pemda Provinsi Maluku. "Sesuai dengan surat Mendagri nomor 060/9187/OTDA tanggal 6 November 2017 perihal Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Cabang Dinas dan UPTD, pada angka 3 huruf b ditegaskan bahwa Pelantikan Pejabat UPTD dan Cabang Dinas dimaksud dilaksanakan paling lambat pada awal Januari 2018," ungkapnya. Merujuk peraturan dan surat Mendagri tersebut, terang Palapia, Pemda Provinsi Maluku telah mentaatinya dengan mengusulkan Pengisian Jabatan Administrator dan Pengawas pada UPTD dan Cabang Dinas melalui surat Plt Gubernur Maluku Nomor 824/1021 tanggal 2 April 2018. "Namun usulan tersebut tidak dapat disetujui oleh Mendagri dengan alasan kewenangan Plt gubernur terbatas sehingga surat tersebut tidak dapat disetujui oleh Mendagri sampai tahapan Pilkada Serentak 2018 selesai," jelas mantan Kasipenkum Kejati Maluku itu. Lanjut Palapia, setelah masa cuti kampanye gubernur definitif Maluku, Said Assagaff berakhir, Pemprov Maluku kembali mengusulkan dengan surat Gubernur Maluku nomor 800/1950 tanggal 10 Juli 2018. Sayangnya, balasan surat Mendagri Nomor 800/6055/OTDA tanggal 27 Juli 2018 yang isinya, pengisian dan pelantikan ditunda sampai dengan dilantiknya Gubernur Maluku Terpilih. "Atas dasar tersebut, kami menilai penundaan dimaksud bertolak belakang dengan surat Mendagri nomor 060/9187/OTDA tanggal 6 November 2017 perihal Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Cabang Dinas dan UPTD," tukasnya. Palapia menambahkan, akibat dari penundaan pelantikan pejabat dampaknya menghambat pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan serta pelayanan publik di Maluku. "Akibat dari penundaan pelantikan pejabat dampaknya menghambat pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan serta pelayanan publik di Maluku. Dengan demikian, maka Pemprov Maluku tidak bertanggungjawab apabila terjadi permasalahan di kemudian hari," tegas Palapia. Maluku yang merupakan provinsi kepulauan dengan luas laut lebih dari 93 persen, harus ditangani secara cermat dan khusus. Contohnya, di sektor perikanan, banyak kewenangan Pemprov yang dialihkan ke Pempus. Demikian juga banyak kewenangan Pemkab yang dialihkan ke Pemprov. Kondisi provinsi yang demikian, maka kebutuhan akan pembentukan cabang dinas di 12 gugus pulau sangat dibutuhkan. "Tujuannya hanya satu, bagaimana masyarakat dapat mengakses pelayanan publik tanpa harus ke ibu kota provinsi. Pembentukan cabang dinas di 12 gugus pulau adalah kebutuhan mendesak agar masyarakat tidak harus mengeluarkan biaya besar dan waktu yang lama guna pengurusan berbagai hal yang kewenangannya telah ditarik ke provinsi," jelasnya. Oleh karena itu, tukas Palapia, Pemprov Maluku mengharapkan ketegasan dan konsistensi pemerintah dalam menaati pelaksanaan Permendagri serta surat Mendagri dimaksud. "Diharapkan ketegasan dan konsistensi pemerintah dalam menaati pelaksanaan Permendagri serta surat Mendagri dimaksud," tukasnya. Guna menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, Palapia mengharapkan agar pengisian dan pelantikan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas pada Cabang Dinas dan UPTD tidak ditunda. "Guna menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik diharapkan agar Mendagri dapat melihat hal ini sebagai satu kebutuhan birokrasi pemerintahan dalam rangka pelayanan publik," harapnya.(HumasMaluku)

Kominfo dan PGI Gelar Dialog dan Literasi Media di Ambon Posted: 14 Aug 2018 11:52 AM PDT AMBON, LELEMUKU.COM - Kementerian Kominfo melalui Direktorat Jenderal Informasi dan Konunikasi Publik (IKP) berkerja sama dengan Persatuan Gereja Indonesia (PGI) menggelar dialog dan literasi media, Selasa (14/8). Kegiatan yang mengusung tema "Taat Agama, Bergaul Harmonis, Sopan Berkomunikasi" digelar di Hotel Santika, Ambon, dibuka Direktur  LLI IKP Bambang Gunawan. Kegiatan yang diikuti sekitar 100 pemuda dan mahasiswa tersebut menghadirkan pembicara; Kepala Tim Komunikasi Menko Polhukam Fariza M. Irawadi, serta Ketua PGI Pendeta Albertus Patti. Diskusi yang dipandu Kasubdit LLI Hypolitus Layanan, dihadiri pula oleh Kepala Dinas Komunikasi Ambon ibu Frona Koedoeboen. Selain diskusi acara juga dilengkapi dengan pelatihan untuk membuat konten positif baik bentuk teks maupun meme dan infografis yang dipandu tim Jaringan Pemberitaan Pemerintah (JPP) IKP KemenKominfo. Dalam sambutan pembukaan Bambang menyampaikan saat ini masyarakat Indonesia  sudah masuk dunia global melalui internet dengan sarana media sosial yang namanya instagram, twitter, youtube dan lain-lain. Meminjam Marshall Mcluhan, dunia telah menjadi kampung global (global village), bukanlah sebuah ungkapan yang berlebihan. Yang populer di Indonesia sekarang adalah orang posting di facebook, posting di instagram, posting di twitter. Hal itu sesuai hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)  tahun 2017. APJII mencatat bahwa jenis layanan paling banyak diakses oleh pengguna internet adalah chatting (89,35%) dan media sosial (87,13%). "Sekarang ini kita lebih sering berkomunikasi dan berkoordinasi melalui whatsapp grup. Karena lewat chatting di media sosial, pesan singkat bisa langsung terbaca dan terbuka di grup dan forum yang aktif. Selain untuk berkomunikasi, saya juga memanfaatkan media sosial untuk eksis. Saya kadang-kadang foto tempat jalan-jalan yang indah. Atau juga foto acara-acara yang saya hadiri. Lalu saya pasang di instagram. Karena sekarang yang diincar orang adalah kenang-kenangan, memori, dan pengalaman-pengalaman. Itu yang ditonjolkan. Kemudian dipasang untuk selama-lamanya di Facebook, dipasang di Instagram, dan dikeluarkan di youtube," jelas Bambang. Kebanyakan pengguna media sosial adalah Generasi Y atau Generasi Milenial (rentang usia 20-34 tahun) yang lahir sebagai digital native, di mana internet merupakan bagian integral dari kehidupan mereka. APJII mencatat bahwa pengguna internet terbanyak berada pada rentang usia 19-34 tahun (sebanyak 49,52%). "Sayangnya, generasi muda kita belum dibekali dengan pengetahuan dan kesadaran mengenai bagaimana bermedia sosial yang bijak. Hasilnya, media sosial banyak dimanfaatkan sebagai wadah penyebaran konten negatif berupa hoax, ujaran kebencian, fake news, dan radikalisme," jelas Bambang. Gempuran informasi hoax di medsos berpengaruh pada persepsi masayarakat. Sebagian besar berita bohong tersebut bahkan berpotensi merusak sendi-sendi kebangsaan. "Kondisi ini tentu menjadi perhatian serius pemerintah, terutama untuk mengatasi penyebab juga pencegahan dan penyebarannya. Betapa bahayanya jika isu-isu SARA merebak dan menyebar di tengah kondisi masyarakat yang tidak siap menerima gempuran informasi tersebut.  Untuk itulah, penggunaan media sosial secara bertanggung jawab perlu dilaksanakan guna menciptakan warganet yang cerdas dan bijak dalam memilah informasi," jelasnya. Terkait dengan hal itu, kata Bambang, pemerintah melalui Kementerian Kominfo menyusun berbagai strategi.  Pertama, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah secara gencar melakukan kegiatan literasi media untuk mengedukasi masyarakat dalam bermedia sosial. Salah satunya adalah dengan menggandeng organisasi keagamaan, seperti PGI dalam meningkatkan literasi digital masyarakat. Kedua, Pemerintah dan DPR telah mengeluarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang  Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan ini dibuat untuk melindungi kepentingan negara, rakyat, dan swasta dari kejahatan siber. Dengan adanya peraturan ini, pemerintah telah memblokir lebih dari 860 ribu situs yang memuat unsur radikalisme dan pornografi. Selanjutnya, Kominfo juga telah meluncurkan portal khusus untuk melayani pengaduan masyarakat jika masyarakat menemukan ada konten negatif di internet. Namanya situs aduankonten.id. Generasi kids jaman now yang eksis di media sosial, bisa melapor jika ada konten informasi yang berifat hate speech, harassment, rude, atau threatening. "Adik-adik bisa memanfaatkan fitur tersebut untuk memberantas konten negatif," katanya. Menghadapi tahun politik 2019, di mana akan digelar pilpres, juga pemilihan legislatif,  pada 17 April 2019, negara dan agama harus selalu berjalan beriringan dan saling memperkokoh. Peran penyuluh agama penting untuk menghadirkan agama yang ramah terhadap umatnya dan umat agama lain. Pemerintah dan pemuka agama harus selalu bekerja sama untuk membangun Indonesia yang kokoh. Selain toleran dan saling pengertian, juga harus bekerja sama untuk meningkatkan saling pengertian antaragama, antaretnis, dan antar status sosial. "Kami sebagai pemerintah, berterima kasih atas partisipasi, kerelaan, dan keikhlasan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian telah ikut berperan menjaga persatuan dan kesatuan. Luar biasa atas komitmen Saudara dalam memperkuat kerukunan bangsa dan memperkokoh NKRI, memperkokoh Pancasila, serta memperkokoh Bhinneka Tunggal Ika. Kami sebagai pemerintah, juga mengajak adik-adik kids jaman now ini, untuk bersama-sama membantu pemerintah dalam menyebarkan, konten-konten yang positif tentang Pileg dan Pilpres 2019. Jadikan ini sebagai momentum pesta demokasi di negara kita yang akan kita sambut dengan suka cita," ajak Bambang. Ditambahkannya, Kebinekaan yang dianugerahkan Tuhan pada Indonesia patut dan perlu disyukuri atas kodrat bangsa Indonesia sebagai bangsa yang multikultural, berbeda-beda budayanya, berbeda adat istiadat, berbeda-beda tradisi-tradisi. Begitu juga perbedaan pilihan dalam demokrasi, itu adalah hal yang biasa. "Banyak pihak yang menginginkan perpecahan. Namun, saya sampaikan disini, jangan sampai persatuan, kerukunan, persaudaraan kita retak gara-gara masalah pemilihan pemilu. Karena yang namanya pemilu itu setiap lima tahun akan ada terus. Ini adalah pesta demokrasi yang ada di negara kita. Akan sangat besar ongkos sosialnya apabila persaudaraan kita, kerukunan kita retak gara-gara urusan pemilihan presiden," pinta Fariza M Irawadi dalam sesi diskusi. Fariza atau biasa dipanggil Caca yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Sinergi Media Sosial (Siman) Pusat, mengajak para pemuda lebih banyak menyebarkan informasi positif.  "Mari isi kehidupan dan dunia medsos dengan hal yang positif," ajak dia. (JPP)

KemenESDM Fokus LTSHE di Kabupaten Yahukimo Posted: 14 Aug 2018 11:44 AM PDT PULDAMA, LELEMUKU.COM - Deretan pegunungan di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua merupakan salah satu wilayah dengan akses yang sulit untuk dijangkau. Distrik Puldama misalnya, hanya memiliki landasan pesawat "airstrip" sepanjang 600 meter untuk akses keluar masuk wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Pegunungan Bintang tersebut. Bahkan untuk mencapai pusat Kabupaten Yahukimo, pesawat harus transit di Wamena atau Jayapura terlebih dahulu. Belum ada akses darat tersedia, kecuali jalan setapak melintasi gunung dan jurang. "Di sini pesawat jenis Kodiak atau Caravan saja yang bisa masuk, isi 7 sampai 12 penumpang, tidak setiap hari ada, juga untuk angkut logistik dari Wamena atau Sentani. Hanya beberapa pilot saja yang berani mendarat disini, itupun setelah pukul 14.00 WIT sudah tidak ada lagi yang terbang, kabut turun bahaya," ujar Petrus Simalya, seorang pendeta gereja wilayah Puldama menyambut kedatangan tim pemasangan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) Kementerian ESDM, di Puldama, Yahukimo, Papua, Sabtu pagi (11/8/2018). Berdasarkan letak geografisnya, Yahukimo termasuk daerah tertinggal dengan medan yang sulit dijangkau dan belum teraliri listrik. Oleh karenanya, Yahukimo menjadi salah satu titik prioritas penerima manfaat dari program LTSHE yang dicanangkan Pemerintah sejak tahun 2017 tersebut. "Kami prioritaskan lebih dari 60 persen penerima LTSHE ada di tanah Papua. Untuk Distrik Puldama sendiri total ada 1085 paket, 1 paket itu untuk 1 keluarga," ungkap Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam, Dadan Kusdiana dalam sambutannya sesaat sebelum pemasangan LTSHE di Honai-honai milik warga Distrik Puldama. Dadan menyebutkan, saat ini Rasio Elektrifikasi Provinsi Papua baru mencapai 72,04%, masih cukup jauh di bawah rasio elektrifikasi nasional yang per Juni 2018 telah mencapai 97,13%, meskipun masih ada yang lebih rendah, yaitu provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan rasio elektrifikasi 60,82%. Menyoal sumbangan LTSHE pada rasio elektrifikasi, Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Simon F Sembiring, yang turut hadir di Puldama menyampaikan, dari angka elektrifikasi nasional saat ini, 0,12% diantaranya disumbang oleh LTSHE. "Dari total 97,13% rasio elektrifikasi nasional, PLN berkontribusi 94,65%, sementara non PLN (pembangkit off grid) menyumbang 2,36%, sisanya dari LTSHE 0,12%," jelas Simon. Dalam rangka memberikan akses listrik kepada seluruh masyarakat Indonesia, Pemerintah saat ini terus bergerak dengan berkoordinasi dalam rangka mendukung pemanfaatan sumber terbarukan setempat untuk penyediaan tenaga listrik. Di sisi lain, Pemerintah juga memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan ketahanan listrik di wilayahnya, terutama bagi daerah yang belum berlistrik, terlebih wilayah yang sulit dijangkau jaringan listrik PLN. "Harapannya setelah 3-5 tahun kedepan, sudah ada sumber listrik yang lebih stabil untuk mendukung ketahanan energi di wilayah Puldama ini," tandas Simon.(JPP)

Polisi Amankan Ibadah di Gereja Kristus Raja Semesta Alam Tegalrejo Argomulyo Posted: 14 Aug 2018 11:40 AM PDT SALATIGA, LELEMUKU.COM – Guna menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif, sekaligus mempererat jalinan sinergitas kemitraan, Patroli Piket Fungsi Polsek Argomulyo Polres Salatiga dipimpin Aiptu Rokhmad bersama Bhabinkamtibmas Tegalrejo Bripka Saiful Bahri, melaksanakan pengamanan ibadah rutin di Gereja Kristus Raja Semesta Alam (GKRSA) Tegalrejo Argomulyo Salatiga, Minggu (12/08). Setelah melaksanakan patroli sambang kewilayahan demi mewujudkan situasi kamtibmas aman dan kondusif, sekaligus membantu pelaksanaan pengamanan pelaksaan ibadah di GKRSA, sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat, diharapkan dengan pengamanan yang dilaksanakan seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar dan aman, jemaat dapat melaksanakan ibadah dengan khusyuk dan nyaman, jelas Aiptu Rokhmad. Rutin setiap minggu pagi menyempatkan waktu untuk melaksanakan pengamanan, hal ini untuk mempererat jalinan sinergitas kemitraan, saat ini sekitar delapan ratusan jemaat yang mengikuti kegiatan ibadah, pelaksanaan ibadah dipimpin Romo Parso Subroto MSF, tambah Bripka Saiful Bahri. Diakhir kegiatan Romo Parso Subroto MSF, mengucapkan banyak berterimakasih atas pengamanan yang dilaksanakan kepolisian, sehingga kegiatan ibadah berjalan lancar dan aman, ungkapnya. Kapolres Salatiga AKBP Yimmy Kurniawan SIK MH MIK melalui Kapolsek Arhomulyo menyampikan apresiasinya kepada seluruh anggota yang senantiasa melaksanakan tugas mengabdikan diri kepada masyarakat dengan melaksanakan pengamanan kegiatan ibadah di sejumlah gereja di Kota Salatiga, sehingga terwujud situasi kamtibmas yang aman dan kondusif, dan mampu meningkatkan sinergitas kemitraan, jelas AKP Mochamad Zazid SH MH. (HumasPoldaJateng)

Andap Budhi Revianto Gelar Nobar Film Mendaki Puncak Cartenz Posted: 14 Aug 2018 09:37 AM PDT AMBON, LELEMUKU.COM - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku Irejn Pol. Andap Budhi Revianto, S.IK., menggelar nonton bareng dalam memperingati hari ulang tahun (HUT) Polisi Wanita (Polwan) yang ke-70, bertempat di Studio 1 XXI ACC Passo Ambon, Selasa (14/8). Dalam acara nobar tersebut dihadiri Waka Polda Maluku Brigjen Pol. Dr. Akhmad Wiyagus, S.I.K, M.Si., M.M., Irwasda Maluku Kombes Pol. Purwolelono, S.IK., M.M., para Pejabat Utama Polda Maluku, Pejabat Ketua Bahyangkari Daerah Maluku, para Polwan Polda Maluku dan Bhayangkari. Film pendek yang berjudul Mendaki Puncak Cartenz ini menceritakan tentang 24 Polwan terpilih seluruh Indonesia yang diberi kesempatan untuk mendaki dan menginjakkan kaki serta mengibarkan bendera merah putih di puncak Cartenz setinggi 4.884 Mdpl yang terletak Pegunungan Jayawijaya di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua guna memperingati HUT Polwan 2018 serta HUT Republik Indonesia yang ke 73.(HumasPoldaMaluku)

Pre Feed akan Tuntas, Jonan Nilai Pengembangan Blok Masela Capai 16 Miliar USD Posted: 14 Aug 2018 09:36 AM PDT JAKARTA, LELEMUKU.COM - Jelang tuntasnya pekerjaan desain awal atau pre front end engineering design (FEED) proyek Lapangan Abadi pada September 2018, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengungkapkan nilai pengembangan blok yang terletak di Laut Arafura, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku mencapai 16 miliar dollar Amerika Serikat. Menurut dia angka ini lebih besar dari biaya awal skema terapung di laut (FLNG) yang direncanakan Inpex Masela Ltd yakni US$ 14,9 miliar. "Blok Masela cost-nya US$ 16 miliar. Makanya pemerintah menerbitkan Permen 37 Tahun 2016 yang menyebutkan operator bisa menalangi terlebih dulu hak kelola milik BUMD itu," kata Jonan kepada Katadata dalam sarasehan dan diskusi nasional migas di Jakarta, Rabu, (8/8). Hal ini diungkapkan karena besaran biaya pengembangan Blok itu, dinilai membebani Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam hak kelola atau participating interest (PI)dengan nilai 10 persen. Sementara itu Wakil Menteri ESDM, Arcandra menyatakan angka tersebut akan dibeberkan setelah hasil dari pre FEED diterima. Sebab nilai ini akan ditentukan setelah proses pre-FEED untuk mengetahui besaran biaya proyek ketika dibangun itu dilaporkan ke KemenESDM . "Nanti. PoD-nya (Plan of Development) saja belum masuk," ujar Arcandra. Jika dibandingkan dengan biaya sebelumnya, maka biaya pengembangan blok Masela sebesar US$ 16 miliar itu lebih tinggi daripada perkiraan awal. Tahun 2016 lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan biaya Masela ditekan dari US$ 22 miliar ke US$ 15 miliar. Angka itu berdasarkan perhitungan dari Arcandra Tahar saat menjabat Menteri ESDM. "Itu yang dilaporkan Pak Arcandra ke saya," kata Luhut di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (16/8/2016). Biaya sebesar US$ 16 miliar tersebut juga lebih tinggi dibandingkan yang diajukan Inpex dengan memakai FLNG dengan nilai mencapai US$ 14,8 miliar. Namun lebih rendah dari perhitungan awal jika kilang dibangun ke Aru maupun ke Tanimbar dengan investasi masing-masing sebesar US$ 22,3 miliar dan US$ 19,3 miliar. Selama ini biaya pengembangan Masela juga memiliki berbagai versi. Salah satunya biaya proyek Masela yang dikeluarkan oleh Kantor Staf Presiden (KSP) beberapa tahun lalu yang mengungkapkan nilai investasi untuk skema FLNG sebesar US$ 18,2 miliar, sedangkan untuk skema kilang darat dan pipa ke Aru lebih rendah, yaitu US$ 13,25 miliar. Sementara skema kilang darat dan pipa ke Tanimbar US$ 11,85 miliar. Saat ini Inpex Corporation sebagai pengelola blok tersebut masih merevisi proposal rencana pengembangan lapangan atau Plan of Development (PoD) pertama. Secara paralel Inpex juga tengah mengkaji desain awal pre FEED proyek Masela sejak April 2018 dengan potensi kilang darat di selatan Pulau Yamdena dan  konsep fasilitas produksi terapung (Floating Production Storage and Offloading/FPSO). Adapun kapasitas produksi kilang sebesar 9,5 juta ton per tahun (MTPA) untuk gas alam cair (LNG), dan 150 juta kaki kubik per hari (mmscfd) untuk gas pipa. Pada Agustus 2017, biaya yang disetujui SKK Migas terhadap anggaran pre-FEED Blok Masela sekitar US$ 23 juta atau Rp 306 miliar. Angka ini lebih rendah dari anggaran yang diajukan Inpex sebesar US$ 25 juta. Inpex juga tengah melakukan studi penilaian risiko atau study risk assessment, studi Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) dan tahap klasifikasi lokasi potensial fasilitas produksi di darat. Targetnya bulan September proses pre-FEED selesai. Selain itu Inpex berencana akan mengajukan revisi PoD pada November mendatang. Sementara Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)  Amien Sunaryadi menargetkan PoD di blok Masela bisa selesai tahun ini dan pre-FEED bisa selesai pertengahan tahun ini. Sehingga Inpex bisa beroperasi pertama kali pada tahun 2027 mendatang. Terkait lokasi pembangunan fasilitas darat blok Masela di Kepulauan Tanimbar dinilai mengalami kendala. Sebab lahan tersebut sudah dialokasikan untuk pembangunan perkebunan tebu oleh perusahaan dari Jakarta. Namun Amien hal itu sudah dikoordinasikan dengan Bupati MTB, Petrus Fatlolon dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) MTB untuk meminimalisir potensi masalah itu dan pemda sudah menjanjikan akan membantu menyelesaikan kendala tersebut. "Pak Bupati  sudah menyatakan, walaupun ini dialokasikan untuk perkebunan tebu, tapi kalau diperlukan oleh Inpex untuk Masela maka akan dilepas," kata dia di Jakarta pada Jumat (5/1) lalu.  Seperti diketahui, pengembangan Lapangan Abadi di Blok Masela telah diputuskan sebagai salah satu dari 37 Prioritas dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), sebagaimana yang diatur dalam Perpres Nomor 58 Tahun 2017. Adapun dari Lapangan Abadi, tercatat potensi cadangan gas LNG hingga 6,97 triliun kaki kubik (TCF) dan kapasitas kilang hingga 9,5 juta ton per tahun (MTPA). (KataData)

Aparat Amankan Ratusan Kantong Cap Tikus di Moti Posted: 14 Aug 2018 08:23 AM PDT TAKOFI, LELEMUKU.COM - Bhabinkamtibmas Kelurahan Takofi, Kecamatan Pulau Moti, Kecamatan Pulau Moti, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Brigpol Ardhi bersama Babinsa kembali mengamankan ratusan kantong Miras jenis Cap Tikus pada Jumat, (10/8). Penangkapan Miras ini berawal dari Bhabinkamtibmas Takofi Brigpol Ardhi mendapati informasi dari salah satu warga Kelurahan Moti Kota bahwa adanya Miras jenis Cap Tikus yang di jual oleh salah satu warga dari Takofi. Diinformasikan bahwa Miras ini di pasok dari Halmahera dan di muat dengan menggunakan perahu Long boat yang di jual oleh warga Takofi berinisial SS. Berdasarkan informasi yang di dapat, Bhabinkamtibmas Kel. Takofi bersama Babinsa Moti Kota langsung menuju kediaman Lurah Takofi Andi M. Nur dan berkoordinasi untuk melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap pelaku serta Miras tersebut. Kemudian, Bhabinkamtibmas Takofi bersama Babinsa Moti Kota dan Lurah Takofi Andi M. Nur dan anggotanya, Imam Masjid Takofi Hi. Amir Manaf, dan Tokoh Masyarakat segera menuju kediaman pelaku dan melakukan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan, Petugas berhasil mengamankan Miras jenis Cap Tikus sebanyak 125 Kantong Plastik. Selanjutnya, Petugas langsung mengamankan Pelaku dan Barang Bukti di Polsek Pulau Moti. Dan akan di giring ke Mapolres Ternate untuk segera di tindak lanjuti. (HumasPoldaMalut)

Natsir Thaib Akui Kemendagri akan Selesaikan Status Enam Desa Sengketa antara Halmahera Utara dan Halmahera Barat Posted: 14 Aug 2018 08:19 AM PDT SOFIFI - Wakil Gubernur Maluku Utara M Natsir Thaib mengaku, dalam waktu dekat  tim  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bakal turun  menyelesaian status enam desa yang disengketakan  Pemerintah Halmahera Utara  dan Halmahera Barat. Wagub berharap, masyarakat bersabar, dan pemerintah dua kabupaten bisa menahan diri dan memberikan kepercayaan kepada pemerintah pusat menyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Saya  mengikuti  pertemuan dengan Dirjen Tata Batas bersama Biro Pemerintahan, hasilnya dalam waktu dekat  enam desa akan diselesaikan Kemendagri," ujarnya, Senin (2/10). Wagub  menjelaskan, rombangan Bupati Halbar dihujani batu beberapa waktu lalu itu ada kaitannya dengan wilayah enam desa. Namun pemerintah daerah tetap komitemen selama proses penyelesaian  berlangsung, dua Kabupaten Halut-Halbar tidak  melakukan aktifitas yang berpotensi  memunculkan konflik. "Kita berharap dua kabupaten  bersabar, karena dalam waktu dekat tim Kemendagri akan turun menyelesaikannya," pintanya. Sementara Sekertaris Komisi III Sahril Tahri mengatakan, gubernur Malut Abdul Ghani Kasuba mengumbar janji dan tidak mensosialisasikan menyelesaikan tapal batas  enam desa bakal menjadi bom waktu pada pemilihan gubernur 2018. Sebab, wilayah enam desa  sebagian mempertahan masuk Halbar dan sebagian pertahankan wilayah Halut. "Ini tidak ada sosialisasi  Pemerintah Provinsi, maka akan menjadi bom waktu pada Pilgub 2018," katanya. Sahril memaparkan, wilayah enam desa di Kecamatan Kao Teluk berbatasan Halut dan Halbar. Sebelumya dijanjikan  gubernur Abdul Ghani Kasuba saat calon gubernur  tahun 2013 menyatakan akan menyelesaikan dalam 100 hari kerja. Faktanya,  sampai kini nasibnya  terkatung-katung. "Ini bukan seratus hari, tapi sudah beribu hari, gubernur tidak turun sosialisasi. Kalau gubernur turun masyarakat tidak lagi menerimanya," ujarnya. Dikatakannya,  AGK memang gubernur yang  suka mengumbar janji, apabila  tidak mampu menyelesaikan  jangan memberikan harapan kepada masyarakat. "Tidak  memberikan statement yang tidak mampu dilaksanakan. Sesui aturan  Mendagri, wilayah enam desa masuk Halmahera Utara, namun Pemprov tidak melakukan sosialisasi. Ini sangat menyiksakan masyarakat enam desa," tegasnya. Sebagai anggota DPRD Dapil Halut, Sahril  menyesalkan sikap gubenur karena sudah berulang kali berjanji namun kemudian mengingkari. "Apabila  tidak disosialisasi, maka wilayah enam desa  akan jadi bom waktu Pilgub 2018. (taliabuposonline.com)

Polair Sosialisasikan Larangan Tangkap Ikan Napoleon di Matui Posted: 14 Aug 2018 08:18 AM PDT JAILOLO, LELEMUKU.COM - Personil Dit Polair Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara (Malut) Markas Unit (Marnit) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) pada Selasa (14/8) melakukan sambang dan sosialisasi kepada masyarakat nelayan Desa Matui, Kecamatan Jailolo tentang larangan penangkapan ikan napoleon atau maming. Dengan diterbitkannya Permen Nomor 37 tahun 2013 tentang penetapan status ikan napoleon, maka ikan napoleon sudah dilindungi oleh pemerintah dan dilarang untuk menangkap dan memperdagangkannya. Petugas juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan) dan bahan kimia potassium, sebab menangkap ikan dengan menggunakan Bahan peledak dan bahan kimia dapat merusak biota laut. Personil Dit Polair Polda Malut Marnit Halbar meminta kepada masyarakat agar selalu memberikan informasi jika mendengar, melihat bila ada nelayan yang menangkap ikan dengan mengunakan alat tangkap ikan yang dapat merusak biota laut segera melaporkan kepada Personil Marnit Halbar. (HumasPoldaMalut).

Richard Louhenapessy Buka Pertemuan Guru Kebhinekaan Posted: 14 Aug 2018 07:56 AM PDT AMBON, LELEMUKU.COM - Walikota Ambon, Provinsi Maluku, Richard Louhenapessy membuka Pertemuan Guru Kebhinekaan yang berlangsung di SMPN 9 Ambon, Senin (13/8). Kegiatan yang digagas oleh Yayasan Cahaya Guru Bekerjasama dengan Yayasan Delapan Kota Ambon dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ambon akan berlangsung selama dua hari, 13 - 14 Agustus 2018. Dalam Sambutannya Walikota mengakui, pertemuan yang mengambil tema Guru Bacarita: Kebhinekaan dalam Kearifan Lokal ini sangat penting sekali ditengah-tengah kondisi bangsa yang sementara mempersiapkan diri merayakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang ke 73. Dikatakan, dalam konteks kebhinekaan, guru menjadi salah satu yang terdepan dalam kesuksesan pendidikan karakter anak dalam memahami dan mempraktikkan kebhinekaan. Guru dituntut mampu mengolah situasi agar siswa memiliki kemampuan berpikir kritis dan analitis atau critical thinking, kreatif dan inovatif atau creativity, kolaboratif atau collaboration dan komunikatif atau communication. Walikota menjelaskan, menghadapi problematika kebhinekaan, guru harus bisa mengajak siswa lebih aktif memecahkan masalah, bekerja dalam tim, saling menghormati dan menghargai, dengan konten utamanya adalah nilai-nilai Pancasila. Di sini, seorang guru harus melekat dengan anak didiknya. Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ambon,Fahmy Sallatalohy menyampaikan, Kegiatan Pertemuan Guru Kebhinekaan dalam Kearifan Lokal benar-benar memberikan inspirasi bagi Dinas Pendidikan Kota Ambon, untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan problem-problem sosial kemasyarakatan. Kadis berharap, kedepannya semua sekolah bisa melaksanakan kegiatan seperti ini dalam rangka pengembangan hubungan keagamaan, sosial kemasyarakatan yang berhubungan langsung dengan pendidikan. (DiskominfoAmbon)

Yasin Payapo Buka Seleksi Keluarga Sakinah Teladan di SBB Posted: 14 Aug 2018 07:54 AM PDT PIRU, LELEMUKU.COM - Bupati Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, Drs. M Yasin Payapo, M.Pd yang didampingi Kabag Kesra Setda SBB, Kepala Satpol Pamong Praja SBB, Camat Kairatu menghadiri dan membuka dengan resmi kegiatan Seleksi Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Kabupaten SBB pada Selasa (14/8).  Turut hadir dalam kegiatan tersebut Perwakilan Kepala Kementerian Agama Kabupaten SBB, dan Ketua Klasis Kairatu serta para undangan lainnya. Dalam Sambutannya Bupati SBB mengatakan bahwa, Kita harus sadari bersama kemajuan sebuah bangsa atau daerah tergantung pada generasi anak-anak yang selalu berinteraksi dengan lingkungannya.  "Anak sebagai genarasi muda yang baik ini ditata, dibina dan dikawal oleh keluarga. Dengan demikian maka anak yang baik yang memiliki akhlakul kharimah adalah sebuah proses edukasi dari keluaraga. Jika keluarga tidak berhasil akan bepengaruh pada masa depan mereka," ujar dia. Keluarga- keluarga ini harus jadi pionir yang g dan perlu dicontohi oleh keluarga yang lain. Olehnya itu Keluarga sakinah punya tanggung jawab bersama untuk mewujudkan keluarga dalam lingkungan yang lebih baik. Dalam kesempatan ini pula Pemda mengharapkan setiap kegiatan seperti ini harus ada dampak yang bagi kehidpan berbangsa dan bernegara. (HumasSBB)

Pemkab SBB Gelar Jalan Santai Jelang HUT RI ke 73 Posted: 14 Aug 2018 07:53 AM PDT PIRU, LELEMUKU.COM - Menyongsong hari ulang tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) yang ke 73 Tahun pada tahun 2018 ini Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Provinsi Maluku menggelar lomba jalan santai pada Selasa (14/7). Lomba yang melibatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat ini berlangsung meriah. Setelah itu kegiatan dilanjutkan dengan Senam Tobelo bersama di depan kantor Perhubungan dan Infokom Kabupaten SBB. Turut hadir dalam kegiatan perlombaan tersebut, Sekertaris Daerah Mansur Tuharea, SH. MM yang didampingi oleh para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). (HumasSBB)

Piterson Rangkoratat Lepas Regu Gerak Jalan Indah Posted: 14 Aug 2018 07:17 AM PDT SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Sekretaris Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku, Piterson Rangkoratat, SH melepas regu gerak jalan indah tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) se Kota Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel). Lomba tersebut digelar dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke 73 Republik Indonesia (RI) Tahun 2018 dengan rute perempatan jalan poros arah selatan hingga dengan kantor Bupati MTB. (HumasMTB)

Pimpin Apel Gabungan, Petrus Fatlolon Ajak ASN Lestarikan Anggrek Larat Posted: 14 Aug 2018 07:17 AM PDT SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku, Petrus Fatlolon, SH., MH memimpin apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) MTB, pada Senin (13/8). Dalam arahannya Bupati Fatlolon mengingatkan para ASN agar terus melestarikan budaya dan adat istiadat Tanimbar, yang dimulai dari lingkungan terkecil. Diantaranya membudayakan penggunaan bahasa daerah, pelestarian Bunga Lelemuku atau Anggrek Tanimbar yang harus ditanam di masing-masing pekarangan rumah dan pembangunan rumah berciri khas Kepulauan Tanimbar. Orang nomor satu di Bumi Duan Lolat pun menekankan kepada SKPD terkait agar memperhatikan syarat Ijin Membangun Bangunan (IMB), yaitu salah satu syaratnya adalah bangunan tersebut harus memiliki ciri khas tanimbar. Dalam apel tersebut Bupati Fatlolon juga langsung mengecek kehadiran setiap ASN di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan memberikan penilaian bagi SKPD yang terbaik dan kurang dalam hal absensi. Selanjutnya, Bupati Fatlolon juga menambahkan betapa pentingnya kedisiplinan dalam hal melaksanakan tugas dimulai dari apel pagi, yaitu agar setiap target kerja dapat dilakukan dengan maksimal karena disiplin menjadi hal utama. (HumasMTB)

Satgas TMMD Gotong Royong Bersama Warga Yaputi Posted: 14 Aug 2018 07:12 AM PDT YAPUTI, LELEMUKU.COM - Prajurit TNI dari Satuan Tugas (Satgas) TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)  ke-102 Kodim 1502/Masohi  bersama komponen masyarakat melaksanakan gotong-royong membersihkan seluruh lingkungan untuk upaya mempersiapkan hajat besar berupa upacara penutupan TMMD ke 102 bertempat di Desa Yaputi Kecamatan Tehoru, Selasa (7/8). Dalam kegiata tersebut TNI maupun  masyarakat saling bahu membahu guna membersihkan sepanjang jalan dari depan sampai ujung kampung seluruh sampah dan rerumputan di ambil  untuk di buang serta tak ketinggalan got saluran air  pun ikut di kuras. "Sebelum dan sesudah upacara penutupan TMMD yang digelar di Lapangan  bola Desa yaputi, kita melaksanakan perbersihan kampung terlebih dahulu agar pemandangan kampung terlihat indah dan nyaman. Dan juga kegiatan ini sebagai upaya untuk mengurangi gangguan kesehatan dari sampah,"terang Kapten Inf Bambang. Hal senada juga di sampaikan oleh Isawan, salah satu warga desa Yaputi mengatakan Kami bersama-sama bergotong-royong dengan seluruh warga berbenah diri membersihkan sampah, rerumputan, daun dan menebang pohon. "Sebagai persiapan upacara penutupan TMMD  sekaligus ungkapan terimakasih kami kepada seluruh anggota satgas yang membangun Desa kami ini," ungkap isawan. Dalam kegiatan bersih-bersih tersebut, sangat terlihat TNI dan warga yang begitu kompak dan saling bahu membahu dalam melaksanakan bersih Desa. (Penrem151)

Pramuka Tanimbar Rayakan HUT ke 57 Posted: 14 Aug 2018 03:24 AM PDT SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Ratusan siswa SD, SMP dan SMA/SMK dalam Praja Muda Karana (Pramuka) di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku melaksanakan upacara pengibaran bendera dalam rangka hari ulang tahun (HUT) ke 57 pada tahun 2018 pada Selasa (14/8). Upacara yang berlangsung di Lapangan Apel Kantor Bupati MTB, Jln Ir, Soekarno, Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel) itu dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Piterson Rangkoratat, SH.  Selain Sekda, upacara yang mengangkat tema Nasional "Pramuka Perekat NKRI" ini dihadiri oleh Pembina Pramuka MTB,  Drefison Batlayar, 2. Dansatradar 245/Nifmasbulur, Letkol (Lek) Gatot Waseso, Dandim Saumlaki, Letkol Rahmad Saerodin, S.IP, Kabag Sumda Polres MTB, Kompol O.P.Lekawael, Paur Idik Denpomal Lanal Saumlaki, Lettu Laut (PM) M.Abdul Fattah, Asisten II dr.Edwin Tomasoa, Asisten III Rynhard Salmart Matatula, SP, M.Si, Staf Ahli Bupati Bidang Kesejahteraan Masyarakat Ir.Agustina Frisand Lerrick, M.Si, Para Pembina Kwartir Cabang Pramuka, Pimpinan SKPD lingkup Pemda, Perwakilan Kwartir Cabang Pramuka se-MTB,  Perwakilan Saka Bayangkara Polres dan Perwakilan Wira Kartika Kodim Saumlaki. Membacakan Amanat Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Rangkoratat mengatakan bahwa pembangunan karakter bangsa menjadi fokus bangsa kita kini dan kedepan. Pembangunan sumber daya manusia harus sejalan dengan pembangunan fisik, karena kunci keberhasilan pembangunan bangsa terletak pada sumber daya manusia yang berkualitas. "Bangsa Indonesia pada tahun 2030 akan mendapatkan bonus demografi yang akan membawah dampak sosial ekonomi, dapat bernilai positif maupun negatif. Sementara Gerakan Pramuka telah mencapai usia 57 tahun, jelas merupakan waktu yang tidak pendek untuk membuktikan bahwa gerakan ini telah memberikan kontribusi yang nyata dalam mencetak calon pemimpin bangsa Indonesia," ungkap dia. Ia berharap agar dalam  Hari Pramuka ke-57  ini, Gerakan Pramuka di Kepualauan Tanimbar dapat menjadi Rumah Kita Bersama dan menjadi harapan bangsa . "Saya mengharapkan kepada seluruh jajaran Pramuka utamanya anggota dewasa baik sebagai majelis pembimbing, andalan, pelatih, pembina, pamong saka maupun instruktur agar merapatkan barisan untuk bekerjasama secara senergis guna mempercepat mewujudkan kaum muda Indonesia yang berkepribadian luhur, berkarakter, berwatak, handal dalam berfikir dan bertindak, memiliki jiwa bela negara, dan trampil dalam berbagai kecakapan sebagai bekal hidup kelak," pinta Sekda. (Albert Batlayeri)

You are subscribed to email updates from Lelemuku.com. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.	Email delivery powered by Google
Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States