Moeldoko Ungkap Pemerintah RI Cepat Tangani Gizi Buruk Suku Mausu Ane

Moeldoko Ungkap Pemerintah RI Cepat Tangani Gizi Buruk Suku Mausu Ane
Akibat Masalah Komputer, American Airlines Dilarang Terbang
Resepsi 10 Tahun Kabupaten Maluku Barat Daya Berlangsung Meriah
Barnabas Orno Pimpin Upacara Peringatan HUT ke X Maluku Barat Daya
Jelang HUT ke X, Pemkab MBD Gelar Gerak Jalan Santai
Nikmati Uniknya Keindahan Air Terjun Kahatola di Loloda
TPID Kota Ternate Terbaik se Indonesia, Burhan Abdurahman Terima Penghargaan
Burhan Abdurahman Hadiri Pembukaan Rakernas XIII APEKSI
Soedarmo Harap Penyelesaian Tapal Batas Diusulkan Per Wilayah Adat
Masyarakat Diajak Adat Ikut Awasi Penebangan Liar
Soedarmo Minta LPPD ke Pemprov Papua Disampaikan Tepat Waktu
Kantor Penghubung Jakarta Sosialisasikan Papua Update di Selandia Baru
DPRP Dorong Pemda Buat Peraturan Daerah Kampung Adat
Kawal PON 2020, Pemprov Papua Bentuk Satpol-PP Pariwisata
Hery Dosinaen Minta Tuntaskan Rancangan Perda RZWP3K
Soedarmo Minta Para Bupati di Papua Koordinasikan Pengembangan Sagu
Jules Warikar Ingin Kembangkan Wisata Alam Mangrove di Supiori
KPA Papua Butuh Reformasi Diri Untuk Turunkan Angka HIV-AIDS
Dinas Kehutanan Papua Prihatin Banyak Temuan Kayu Hasil Illegal Logging
Daya Serap Anggaran Pemprov Papua Mencapai 40 Persen
Sandang Doktor dari Uncen, Merlan Uloli Diminta Tingkatkan Kualitas Dukcapil
Antisipasi Polio, Campak dan Rubela, Dinas Kesehatan Ajak Warga Kota Jayapura ke Posyandu
Tanggapi Gempa Nusa Tenggara Barat, Presiden Jokowi ke Sumbawa
Presiden Jokowi Diundang ke Maluku Tenggara Barat
Petrus Fatlolon Apresiasi Kunjungan Engeldot Water

Posted: 29 Jul 2018 07:43 PM PDT

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Republik Indonesia melakukan upaya cepat untuk menangani kasus gizi buruk yang terjadi di Kampung Siahari, Desa Morokay, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku.

Setelah mendapatkan laporan adanya kelaparan yang melanda komunitas terasing Suku Mausu Ane di Provinsi Maluku, pada Selasa (24/7), Dinas Kesehatan Maluku Tengah langsung menurunkan tim dari Pusat Kesehatan Pasahari B dan Puskesmas Morokay.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Kantor Staf Presiden dari Kepala Pusat Krisis Kesehatan Dr. Achmad Yurianto dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Dr. Meykal Pontoh, lokasi Kampung Siahari hanya bisa dijangkau dengan berjalan kaki selama kurang lebih 15-20 jam perjalanan dari desa terdekat.

Tim yang diturunkan terdiri atas 5 petugas kesehatan dan 10 prajurit TNI. Mereka membawa beras dan makanan dan minuman tambahan, melewati jalan setapak dan menyeberangi sungai.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Rabu (25/7) di Jakarta menjelaskan bahwa pihaknya berkoordinasi dengan dengan semua pihak terkait.

"KSP sudah berkoordinasi dengan kementerian teknis, para petugas di lapangan untuk mengatasi kejadian gizi buruk ini, termasuk menurunkan tim. Sebagaimana kasus yang sebelumnya terjadi di Asmat, Papua, Pemerintah memberikan perhatian serius pada kejadian gizi buruk di Maluku Tengah."

Suku Mausu Ane adalah kelompok masyarakat terasing yang pola hidupnya berpindah-pindah untuk mendapatkan makanan. Di lokasi, petugas kesehatan dan prajurit TNI menemukan korban meninggal dunia sebanyak 2 orang, 1 orang lansia, dan 1 anak difabel yang ditinggal oleh kelompoknya yang sudah berpindah lokasi dari tempat ditemukannya para korban tersebut.

Sehari kemudian, Rabu (25/7) para petugas lapangan mengirimkan bantuan logistik makanan dan minuman kepada kelompok masyarakat ini. Para petugas didampingi oleh Kasdim 1502/Masohi Mayor Inf. Adi Eka Jaya, Danramil 1502-05 Wahai Kapten Cba. La Ode Maaruf, beberapa pendeta pemimpin jemaat, Kepala Dusun Siahari, Babinsa Koramil 1502-05 Wahai, serta beberapa ibu Persit Kartika Candra Kirana Kodim 1502 Maluku Tengah dan Koramil 1502-05 Wahai.

Para petugas lapangan kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan terhadap anggota masyarakat Suku Mausu Ane yang sakit. Mereka sebagian menderita muntaber karena meminum air sungai yang belum dimasak, dan oleh petugas kesehatan sudah diberikan pengobatan. (KSP)

Akibat Masalah Komputer, American Airlines Dilarang Terbang

Posted: 29 Jul 2018 03:42 PM PDT

TEXAS, LELEMUKU.COM - Badan Penerbangan Amerika, The Federal Aviation Administration (FAA) melarang terbang dalam sehari pesawat dari maskapai perusahaan penerbangan American Airlines (AA) akibat masalah jaringan komputer.

Menurut AP, sistem operasi utama dan operasional penerbangan perusahaan itu mengalami masalah. Terutama terkait masalah konektifitas dari data center mereka ke semua jaringan operasi pada Sabtu (28/7) pukul 2.05 waktu setempat.

FAA mengatakan hal ini sedang diselidiki, meski pada pukul 2.45 pagi pukul setempat jaringan kembali pulih dan dapat berjalan kembali.

Sementara itu juru bicara AA, Luren Ruotolo meminta maaf kepada para pelanggannya atas gangguan dan ketidaknyamanan yang dialami. (Albert Batlayeri)

Resepsi 10 Tahun Kabupaten Maluku Barat Daya Berlangsung Meriah

Posted: 29 Jul 2018 02:33 PM PDT

TIAKUR, LELEMUKU.COM - Perayaan resepsi satu dekade Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Provinsi Maluku pada disambut meriah oleh seluruh lapisan masyarakat pada Sabtu (21/7) malam.

Acara tersebut berlangsung meriah diwarnai pesta rakyat, tarian adat yang dibawakan oleh anak-anak SMA N Tiakur, tarian katreji, lomba fashion show dari setiap Kecamatan se-Kabupaten MBD, dan dihibur oleh penyanyi dari Kota Ambon, Mitha Talahatu dan kawan-kawan serta pelawak kondang Si Memi yang menghibur warga dengan aksinya.

Pemotongan tumpeng pun dilakukan oleh Bupati MBD, Drs Barnabas Nataniel Orno dan Ibu Beatrix Orno dan diberikan kepada Toko Agama, Toko Pendidikan, Toko Masyarakat, Kajari, Pimpinan TNI/POLRI, sebagai bentuk pelayanannya sebagai Bupati MBD kepada masyarakat MBD.

Dalam acara resepsi HUT tersebut adanya penyerahan bingkisan dari Lembaga Universitas Kristen Indonesia-Maluku (UKIM) kepada Bupati MBD, Drs Barnabas Orno sebagai alumni yang berhasil.

Dalam sambutannya, Bupati Orno mengatakan bahwa begitu banyak rintangan yang berhasil dilewati sehingga saat ini kabupaten MBD telah mencapai usia ke 10.

Ia juga berharap agar tetap ada persatuan diantara masyarakat MBD, bersatu untuk membangun Maluku Barat Daya.

Sebelumnya Bupati Orno memimpin upacara memperingati satu dekade Kabupaten MBD dilapangan upacara kantor bupati MBD pada pukul 08.00 WIT.

Selain Bupati upacara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Bupati Benjamin Th. Noach ST, Sekretaris Daerah Drs A. Siamiloy, M.Si, Ketua DPRD Kabupaten MBD Chau M. Petrus, Kajari MBD Ivan Damanik SH, Kapolres MBD AKBP A. R. Tatuh, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Para Camat, para Kepala Desa se-Kabupaten MBD, para pimpinan Klasis Gereja Protestan Maluku (GPM) se-MBD, para pimpinan gereja-gereja denominasi, para toko masyarakat, toko pemuda dan seluruh masyarakat.

Acara yang berlangsung khidmat tersebut disertai pembacaan sejarah singkat berdirinya kabupaten MBD yang mengungkapkan perjuangan para tokoh yang berusaha memekarkan daerah tersebut.

"Kabupaten MBD lahir dari sebuah perjuangan yang panjang dan melelahkan, begitu banyak teror, tekanan dann intimidasi yang dirasakan oleh masyarakat asal selatan daya. Para pejuang pun berjuang dan bekerja keras agar kabupaten ini dapat terbentuk, berjuang untuk menyatukan perbedaan pendapat di antara anak-anak daerah selatan daya. Melewati proses yang panjang, akhirnya usaha dan kerja keras tersebut diridohi oleh Yang Maha Kuasa," bunyi narasi dalam sejarah singkat tersebut.

Dalam sambutannya, Bupati Orno, mengajak seluruh masyarakat MBD, untuk menaikkan puji dan syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenananNya, MBD telah mencapai 10 tahun terhitung tanggal 21 Juli 2008 hingga 21Juli 2018.

"Saya berharap agar masyarakat MBD bersatu, agar bisa membangun MBD menjadi lebih baik lagi ke depan," pesan Orno.

Hal ini diungkapkan Bupati Orno mengingat perayaan 10 Tahun MBD ini merupakan momentum yang terakhir kalinya ia sebagai pemimpin di negeri Kalwedo tersebut dan akan melanjutkan perjuangan pembangunan sebagai Wakil Gubernur Maluku pada Maret 2019,setelah menang pada perhelatan politik Pilkada 2018.

"Sebagai orang tua, saya menginginkan adanya persatuan dalam bingkai persaudaraan, dalam budaya kalwedo, karena itu adalah bagian dari jati diri kabupaten MBD. Ketika saya kembali, walaupun sudah tidak lagi sebagai pemimpin di negeri Kalwedo, saya akan tetap bangga melihat kemajuan dari kabupaten Maluku Barat Daya tercinta," ujar dia.

Upacara tersebut kemudian ditutup dengan makan Raksi bersama para pejabat dengan masyarakat yang mengikuti acara tersebut. (DiskominfoMBD)

Barnabas Orno Pimpin Upacara Peringatan HUT ke X Maluku Barat Daya

Posted: 29 Jul 2018 02:26 PM PDT

TIAKUR, LELEMUKU.COM - Bupati Maluku Barat Daya (MBD), Provinsi Maluku, Drs Barnabas Nataniel Orno memimpin upacara memperingati satu dekade Kabupaten MBD dilapangan upacara kantor bupati MBD pada Sabtu (21/7) pukul 08.00 WIT.

Selain Bupati Orno upacara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Bupati Benjamin Th. Noach ST, Sekretaris Daerah Drs A. Siamiloy, M.Si, Ketua DPRD Kabupaten MBD Chau M. Petrus, Kajari MBD Ivan Damanik SH, Kapolres MBD AKBP A. R. Tatuh, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Para Camat, para Kepala Desa se-Kabupaten MBD, para pimpinan Klasis Gereja Protestan Maluku (GPM) se-MBD, para pimpinan gereja-gereja denominasi, para toko masyarakat, toko pemuda dan seluruh masyarakat.

Acara yang berlangsung khidmat tersebut disertai pembacaan sejarah singkat berdirinya kabupaten MBD yang mengungkapkan perjuangan para tokoh yang berusaha memekarkan daerah tersebut.

"Kabupaten MBD lahir dari sebuah perjuangan yang panjang dan melelahkan, begitu banyak teror, tekanan dann intimidasi yang dirasakan oleh masyarakat asal selatan daya. Para pejuang pun berjuang dan bekerja keras agar kabupaten ini dapat terbentuk, berjuang untuk menyatukan perbedaan pendapat di antara anak-anak daerah selatan daya. Melewati proses yang panjang, akhirnya usaha dan kerja keras tersebut diridohi oleh Yang Maha Kuasa," bunyi narasi dalam sejarah singkat tersebut.

Dalam sambutannya, Bupati Orno, mengajak seluruh masyarakat MBD, untuk menaikkan puji dan syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenananNya, MBD telah mencapai 10 tahun terhitung tanggal 21 Juli 2008 hingga 21Juli 2018.

"Saya berharap agar masyarakat MBD bersatu, agar bisa membangun MBD menjadi lebih baik lagi ke depan," pesan Orno.

Hal ini diungkapkan Bupati Orno mengingat perayaan 10 Tahun MBD ini merupakan momentum yang terakhir kalinya ia sebagai pemimpin di negeri Kalwedo tersebut dan akan melanjutkan perjuangan pembangunan sebagai Wakil Gubernur Maluku pada Maret 2019,setelah menang pada perhelatan politik Pilkada 2018.

"Sebagai orang tua, saya menginginkan adanya persatuan dalam bingkai persaudaraan, dalam budaya kalwedo, karena itu adalah bagian dari jati diri kabupaten MBD. Ketika saya kembali, walaupun sudah tidak lagi sebagai pemimpin di negeri Kalwedo, saya akan tetap bangga melihat kemajuan dari kabupaten Maluku Barat Daya tercinta," ujar dia.

Upacara tersebut kemudian ditutup dengan makan Raksi bersama para pejabat dengan masyarakat yang mengikuti acara tersebut. (DiskominfoMBD)

Jelang HUT ke X, Pemkab MBD Gelar Gerak Jalan Santai

Posted: 29 Jul 2018 02:12 PM PDT

TIAKUR, LELEMUKU.COM - Guna menyongsong hari ulang tahun (HUT) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Provinsi Maluku yang ke-X, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) MBD melaksanakan beberapa kegiatan, salah satu di antaranya adalah Gerak Jalan Santai pada Jumat (20/7).

Gerak jalan santai tersebut diikuti oleh Wakil Bupati MBD Benjamin Th. Noach, Sekretaris Daerah (Sekda) MBD Drs. A. Siamiloy, M.Si, Kapolres MBD AKBP A. R. Tatuh, Kajari MBD Ivan Damanik, SH, para anggota TNI/POLRI, serta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah beserta staf yang ada di lingkup pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Dalam sambutannya untuk membuka acara Gerak Jalan Santai, Wabup Noach mengharapkan agar rangkaian kegiatan menyongsong HUT Kabupaten MBD dan nanti berkesinambungan sampai HUT RI, benar-benar dimaknai sebagai upaya bersama untuk menjalin kebersamaan, persatuan dan persatuan di antara pegawai maupun dan masyarakat.

"Agar pelayanan dan pengabdian yang selama ini berjalan , biarlah semua itu semata-mata untuk Kabupaten Maluku Barat Daya dan untuk Negara Republik Indonesia tercinta," harap dia. (DiskominfoMBD)

Nikmati Uniknya Keindahan Air Terjun Kahatola di Loloda

Posted: 29 Jul 2018 01:24 PM PDT

JAILOLO, LELEMUKU.COM - Keindahan alam Pulau Halmahera sangat luar bisa. Salah satunya adalah air terjun Kahatola di daerah Loloda, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara yang airnya langsung menggerojok ke laut.

Untuk ke Kahatola, kita harus menyewa kapal cepat (speed boat) dari Pelabuhan Jailolo. Pelayaran ke Kahatola cukup melelahkan. Waktunya sekitar 3 jam dan ombaknya cukup besar. Tetapi, pemandangan sepanjang pantai barat Halmahera ini sangat indah.

Sesampai di Kahatola, kita akan kagum menyaksikan tebing batu yang tinggi dan terjal mengelilingi pulau. Di salah satu bagian tebing karang yang terjal itulah terdapat air terjun Kahatola yang indah.

Air terjun Kahatola bukan berasal dari aliran sungai, tetapi dari luberan air yang terkumpul di sebuah cekungan. Air tersebut, konon, berasal dari rembesan air tanah yang terkumpul dari air hujan dan tetesan-tetesan embun yang meresap ke dalam tanah dan humus di pulau ini.

Air terjun ini mengucur sepanjang tahun. Konon, air terjun ini bukan berasal dari aliran sungai. Tetapi, dari rembesan air hujan dan embun yang terkumpul di sebuah cekungan di atas tebing, lalu jatuh sebagai air tejun.

Air terjun ini wajib dikunjungi bagi turis yang melakukan diving ke Loloda. Untuk mencapai Loloda pun tidak mudah. Kita harus menuju Jailolo. Dari sana, kita bisa menggunakan speed boat .

Sayangnya, pelayaran dari ke Loloda cukup melelahkan. Saat cuaca cerah, pelayaran dengan speed boat bermesin ganda bisa ditempuh dalam waktu 2 jam. Namun, bila gelombang cukup tinggi, bisa lebih sampai 4 jam. (DisparMalut)

TPID Kota Ternate Terbaik se Indonesia, Burhan Abdurahman Terima Penghargaan

Posted: 29 Jul 2018 01:13 PM PDT

TERNATE, LELEMUKU.COM - Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara dibawah kepemimpinan Dr. H. Burhan Abdurahman,SH,MM memperoleh penghargaan TPID Award 2017, Kategori TPID Terbaik Kabupaten/Kota pada tingkat nasional. Pemberian penghargaan kepada Wali Kota Ternate itu, dilakukan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) tahun 2018 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (26/7).

Rakornas yang mengusung tema "Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Mewujudkan Stabilitas Harga dan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif" itu, dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, Gubernur Bank Indonesia, serta jajaran Kementerian, Kepala Polisi RI, dan seluruh kepala daerah di tanah air dari Gubernur, Bupati, serta Wali Kota se-Indonesia.

Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate yang diwakili oleh Walikota Ternate, Dr. H. Burhan Abdurahman,SH,MM, memperoleh penghargaan TPID Award 2017, yang diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Penghargaan nasional yang sangat prestisius ini diperoleh berdasarkan hasil penilaian Pokja Daerah Tim Pengendalian Inflasi Pusat (Pokjanas TPID) terhadap kinerja koordinasi pengendalian inflasi daerah untuk periode tahun 2017.

Penghargaan diberikan atas penilaian terhadap inovasi program TPID dalam menjaga kestabilan harga di daerahnya masing-masing, yang pada akhirnya tercermin dari angka inflasi yang rendah dan stabil.

TPID Kota Ternate kemudian mampu meraih predikat sebagai TPID Terbaik Kabupaten/Kota bersama dengan Kota Padang, Kota Kediri, Kota Samarinda, dan Kota Makassar.

TPID AWARD 2017 sendiri dibagi dalam tiga kategori, yakni TPID Terbaik Tingkat Kabupaten/Kota, TPID Berprestasi Tingkat Kabupaten/Kota, dan kategori TPID Terbaik Tingkat Provinsi.

Usai menerima penghargaan, Wali Kota Ternate, Dr. H. Burhan Abdurahman,SH,MM menjelaskan bahwa keberhasilan TPID Kota Ternate untuk memperoleh predikat sebagai TPID Terbaik Kabupaten/Kota pada tingkat nasional merupakan hasil dari koordinasi dan kerja keras pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan stakeholder lainnya yang selalu mendukung program TPID Kota ternate sehingga ketersediaan pasokan dan kestabilan harga dapat terjaga dengan baik.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Dwi Tugas Waluyanto menjelaskan, salah satu inovasi program TPID Kota Ternate di tahun 2017 yang membuatnya berbeda dari daerah lain adalah inovasi hibah mobil bekas kepada kelompok tani dalam rangka memperlancar distribusi dan mengurangi biaya transportasi.

Program ini telah menginspirasi Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk melaksanakan kegiatan serupa, yaitu pemberian 10 truk kepada petani binaan Pemerintah Provinsi di 5 kabupaten di Halmahera.

Melalui inovasi tersebut dan program-program TPID Kota Ternate lainnya, angka inflasi Maluku Utara yang diukur melalui Kota Ternate tercatat sebesar 1,97% (yoy) pada tahun 2017, lebih rendah dari rata-rata 3 tahun terakhir (2015-2017) yang sebesar 2,80%(yoy).

Kedepan diharapkan ada inovasi-inovasi baru yang terlahir dari TPID dalam rangka menekan laju inflasi. Dengan menekan laju inflasi, pada dasarnya kita menekan laju tingkat kemiskinan. (DiskomsandiTernate)

Burhan Abdurahman Hadiri Pembukaan Rakernas XIII APEKSI

Posted: 29 Jul 2018 01:06 PM PDT

TARAKAN, LELEMUKU.COM - Walikota Ternate, Provinsi Maluku Utara H Burhan Abdurahman, menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakenas) XIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) tahun 2018, yang dipusatkan di Hotel Tarakan Plaza Convention Center Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, Rabu (25/7) pagi.

Dalam Rakernas kali ini, APEKSI mengusung tema, "Penguatan Kerja Sama Antar Daerah Mengoptimalkan Potensi Daerah" dengan tujuan agar tiap daerah dapat saling mendukung dalam memajukan daerah.

Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Hj Airin Rachmi Diany saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APEKSI ke XIII di Hotel Tarakan Plaza Convention Center mengatakan, APEKSI telah berkomitmen akan maju bersama-sama, mengedepankan potensi masing-masing, bukan justru melakukan persaingan antar daerah satu sama lainnya.

Wali Kota Tangerang Selatan itu meminta, setiap amggota APEKSI untuk dapat saling mengisi kekurangan dan ikut mendukung potensi-potensi anggota APEKSI dalam segala bidang.

"Satu kota dengan kota lainnya, memiliki potensi berbeda dan luar biasa, namun disisi lainnya, ada kekurangan-kekurangan daerah, sehingga bisa saling memenuhi," tukasnya.

Airin mengatakan, peran Gubernur sangat penting, sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat, sangat positif sebagai jembatan komunikasi antara kabupaten dan kota, untuk bisa saling berbagi dan mengisi.

"Contoh kami pak, Tangerang Selatan kalau mau buang sampah harus ke Bogor, karena di sana punya potensi, kalau ini tidak ada koordinasi dan kerjasama lintas atar propinsi atau diluar propinsi, sehingga perlu ada gubernur di dalamnya," paparnya.

Sementara itu, Wali Kota Ternate, H Burhan Abdurahman saat dimintai komentarnya mengatakan, Rakernas APEKSI ini merupakan ajang silaturrahmi seluruh Wali Kota yang ada di Imdonesia.

Selain silatirrahmi, Rekernas juga akan membahas terkait kerjasama antar Kota anggota APEKSI, "sesuai tema Rakernas ke-XIII ini, kita akan membahas soal penguatan kerjasama antar daerah, dengan mengoptimalkan potensi daerah masing-masing," kata Wali Kota yang akrab disapa Haji Bur.

Salah satu rangkaian kegiatan Rakernas, kata Haji Bur, adalah expo atau pameran potensi daerah baik produk unggulan maupun potensi wisata dan investasi. "Bagi saya, expo ini sangat penting karena melalui expo ini, kita bisa mempromosikan hasil-hasil daerah atau potensi-potensi daeeah yang ada terutama pariwisata, investasi dan produk-produk UMKM," kata Haji Bur.

Dia berharap,.dengan keikutsertaan dua OPD yakni Dinas Pariwisata dan Disperindag, bisa lebih memperkenalkan Ternate kepada seluruh masyarakat khsusnya peserta Rakernas yang berjumlah kurang lebih 3.500 orang. (DiskomsandiTernate)

Soedarmo Harap Penyelesaian Tapal Batas Diusulkan Per Wilayah Adat

Posted: 29 Jul 2018 01:01 PM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Masalah tapal batas antar kabupaten pada satu wilayah adat, kini menjadi bagian yang sulit untuk dipecahkan. Faktor pemicunya adalah proses pembentukan distrik dan kampung yang sebelumnya dibentuk keluar dari regulasi maupun aturan yang berlaku.

Tak jarang pun terjadi saling caplok wilayah sehingga menimbulkan sedikit perselisihan antar kabupaten. Sebab biasanya pencaplokan kampung yang berdampingan untuk membentuk distrik dengan alasan pelayanan lebih dekat, masih satu budaya dan lain sebagainya.

Menyikapi hal demikian, Penjabat Gubernur Papua Soedarmo menilai kedepan perlu ada strategi yang tepat dalam penyelesaian tapal batas.

Yakni dengan dilakukan per wilayah adat, dengan para asisten sekda maupun kepala bagian pemerintahan, wajib menjadi motor dalam penyelesaiannya, guna menggerakan seluruh sumber daya dan dukungan yang ada sebagai upaya penyelesaian permasalahan itu.

Hal itu disampaikan Gubernur Soedarmo dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Papua Johana OA Rumbiak, pada Rapat Koordinasi Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, Jumat (27/7), di Jayapura.

Dia berharap, penataan distrik dan kampung di sebagian kabupaten menjadi hal yang tak terbendung. Dimana hal itu memang dibolehkan oleh regulasi, hanya saja mesti taat pada regulasi terutama syarat administrasi, syarat fisik kewilayahan serta usia pembentukan.

Dilain pihak, khusus untuk Papua saat ini kondisi realitas di kabupaten justru berbeda, dimana hampir pasti bupati menetapkan Perda Pembentukan Kecamatan/Distrik dengan melantik Kepala Distrik, selanjutnya berkonsultasi kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

"Sehingga inilah yang meninggalkan persoalan panjang. Makanya, saya berharap sekali lagi kepada para asisten dan kepala bagian pemerintahan sebagai pionir bagi Bupati dan Walikota, agar mengarahkan proses yang benar dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang distrik," jelas dia.

Sementara terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memposisikan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, selain Undang-Undang Sektoral yang diberlakukan di Provinsi Papua, berlaku juga Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus bagi Papua.

Sehingga dapat dipastikan bahwa Gubernur Papua menyelenggarakan tiga urusan pemerintahan yang berbeda namun saling berkaitan.

"Tiga urusan itu, yakni Gubernur Papua menyelenggarakan urusan Otsus, menyelenggarakan urusan Otonomi Daerah dan berkedudukan sebagai sebagai wakil pemerintah pusat di daerah."

"Sehingga melalui kegiatan ini Soedarmo akan berdiskusi tentang bagaimana Gubernur Papua memposisikan dirinya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Sebab Gubernur membutuhkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam melaksanakan tugas pembinaan, supervisi dan wewenang yang ditegaskan dalam UU," pungkasnya. (DiskominfoPapua)

Masyarakat Diajak Adat Ikut Awasi Penebangan Liar

Posted: 29 Jul 2018 12:57 PM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui dinas kehutanan mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi ancaman penebangan liar oleh pihak tertentu yang berpotensi merusak lingkungan dan ekosistem alam setempat.

Hal ini berkenaan dengan maraknya temuan kayu ilegal di wilayahnya. Dimana baru-baru ini, dinas kehutanan menemukan ribuan batang kayu di disepanjang wilayah Kabupaten Kerom, setelah sebelumnya di tengah hutan Nimbokrang.

Ribuan batang kayu tak bertuan ini ditemukan instansi kehutaan saat inspeksi mendadak (sidak) bersama Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI yang didampingi aparat keamanan, mulai dari Distrik Muaratami hingga titiknol di Distrik Senggi, Kabupaten Keerom.

"Makanya masyarakat terlebih pihak adat mesti ikut berperan dalam melakukan pengawasan hutan di daerah masing-masing."

"Kalau perlu jika ada yang melihat penebangan liar di daerahnya, silahkan segera laporkan kepada kami. Yang pasti kami akan segera tindaklanjuti karena sudah saatnya kita menjaga hutan Papua," terang Ormuseray di Jayapura, Senin (23/7).

Menurutnya, hasil temuan kayu-kayu kemarin kini dalam proses pengamanan barang bukti di kantor unit kerja Kabupaten Jayapura. Para pelaku sedang didalami dan akan segera dipanggil untuk memberikan keterangan.

"Karena itu, kita pun saat ini terus melakukan operasi rutin berupa penertiban hasil hutan. Mengapa demikian, karena sampai saat ini penebangan liar masih marak di Papua. Apalagi ini merupakan perintah langsung dari penjabat gubernur," terang dia.

Kepala Bidang Pembinaan Usaha Kehutanan Papua, Ade Ridwan mengatakan kajian mengenai perambahan hutan sedang berjalan. Hanya saja karena jumlahnya sangat banyak, sehingga masih dalam proses pengungkapan, setelah ini baru bisa diketahui berapa besar kerugian negara.

"Sebab saat ini perambahan hutan juga ada keterlibatan masyarakat, hal ini dikarenakan desakan ekonomi yang mengharuskan mereka melakukan ini. Makanya, kita harapkan ada peran serta masyarakat untuk bisa meminimalisasi hal seperti ini," harapnya. (diskominfoPapua)

Soedarmo Minta LPPD ke Pemprov Papua Disampaikan Tepat Waktu

Posted: 29 Jul 2018 12:52 PM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Penjabat Gubernur Papua Soedarmo mengimbau pemerintah kabupaten dan kota agar menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) secara tepat waktu. Dengan disampaikannya secara tepat waktu, pemeringkatan yang diberikan dari pemerintah pusat diharapkan menjadi lebih baik dimasa mendatang.

Hal ini disampaikan Gubernur Soedarmo dalam satu kesempatan kemarin, di Jayapura.

"LPPD yang sudah baik harus dipertahankan dan peringkat LPPD Kabupaten/Kota yang belum baik harus diperbaiki. Ini yang saya imbau kepada kabupaten dan kota supaya kita tetap mempertahankan bahkan tingkatkan pemeringkatan dari pusat," terang dia.

Menurut dia, LPPD merupakan raport pemerintah daerah dalam merekam penyelenggaraan tahun berjalan. Sementara dalam dua tahun terakhir (2015-2016), LPPD Provinsi Papua mengalami penurunan di peringkat 33 dari 34 Provinsi diseluruh Indonesia.

Tentu penilaian peringkat berdasarkan agregasi LPPD kabupaten/kota. Dengan demikian, kontribusi kabupaten/kota sangat besar peranannya dalam menunjang peringkat LPPD provinsi.

Secara terpisah, Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Papua, Sendius Wonda mengingatkan pemerintah kabupaten dan kota kembali diingatkan agar berkomitmen dan tak telat menyampaikan LPPD.

Jika telat, kepala daerah terancam mendapatkan sanksi berupa larangan keluar negeri maupun pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 20 persen. Meskipun sanksi ini sebenarnya masih dalam tahap penggodokan oleh pemerintah pusat.

Dia tambahkan, Biro Tata Pemerintahan Setda Papua tak memberi pendampingan khusus bagi kabupaten dalam penyampaian LPPD, sebagaimana instruksi Sekda Papua Hery Dosinaen. Hanya saja, pihaknya memberi dorongan maupun penekanan supaya kabupaten yang tidak melaporkan LPPD, agar segera berbenah sehingga menjadi lebih baik lagi.

Sebelumnya penegasan serupa disampaikan Sekda Papua Hery Dosinaen. Dia mengintrusikan seluruh instansi agar menyediakan data penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara tepat waktu supaya tak mendapat penilaian negatif.

Kantor Penghubung Jakarta Sosialisasikan Papua Update di Selandia Baru

Posted: 29 Jul 2018 12:50 PM PDT

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua melalui Kantor Penghubung di Jakarta, melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi terkait kondisi dan perkembangan pembangunan di Bumi Cenderawasih melalui program Papua Update.

Melalui Papua Update ini diharapkan dunia internasional semakin mengetahui provinsi tertimur di Indonesia ini, termasuk perkembangan pembangunannya serta kondisi terakhir yang terjadi.

Demikian disampaikan Kepala Badan Penghubung Provinsi Papua, Alexander Kapisa, kemarin.

Dikatakan Alexander, sosialisasi yang digelar tersebut juga merupakan instruksi Penjabat Gubernur Papua dimana dirinya turut menjadi salah satu narasumber utama pada kegiatan yang diselenggarakan oleh KBRI Selandia Baru, yang ditujukan kepada para diplomat dan mahasiswa dari berbagai kota di Selandia Baru.

"Sehingga pada kesempatan itu, kami paparkan data dan informasi tentang capaian-capaian pembangunan di Provinsi Papua sampai tahun 2018."

"Berikut, indikator-indikator pembangunan seperti IPM (Indeks Pembangunan Manusia), PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), serta tingkat kemiskinan dan lain sebagainya. Dengan harapan mahasiswa dan diplomat Indonesia yang ada di Selandia Baru, bisa memahami untuk selanjutnya menjelaskan kondisi Papua kepada masyarakat Selandia Baru," ucap dia.

Duta Besar Republik Indonesia untuk New Zealand, Kerajaan Tango dan Samoa, Tantowi Yahya pada kesempatan itu menyambut baik kegiatan Papua Update itu.

"Kami merasa saat ini mempunyai partner yang tepat dalam membangun informasi dan dukungan mengenai Papua, apalagi datangnya langsung dari Pemda setempat. Karenanya, kegiatan Papua Update ini kami anggap sangat tepat dalam menyebarluaskan informasi tentang Papua, baik di dalam negeri maupun di luar negeri." Terang dia

Dia berharap terbangun sinergitas antara Pemda Papua dengan Pemerintah Pusat untuk menangani isu tentang Papua. Sebab gerakan-gerakan yang mengkritisi tentang Papua di luar negeri masih terus berlangsung. (DiskominfoPapua)

DPRP Dorong Pemda Buat Peraturan Daerah Kampung Adat

Posted: 29 Jul 2018 12:46 PM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) mendorong pemerintah daerah untuk membuat Perda Kampung Adat, guna memaksimalkan pembangunan serta investasi yang berpotensi masuk pada satu wilayah.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi II DPR Papua Herlin Beatrix Monim, di Jayapura, baru-baru ini.

Menurut dia, jika selama ini pihak pengusaha mengeluhkan masalah ulayat (tanah), maka Perda Kampung Adat merupakan solusi terbaik, sebab didalamnya mengatur keterlibatan masyarakat pemilik ulayat untuk ikut didalam proses pembangunan maupun investasi itu,

"Sebab kalau kita melibatkan pihak adat dalam pembangunan, saya yakin dengan sendirinya kita masuk lebih gampang. Karena selain memproteksi tatanan adat, pemilik ulayat ini benar-benar dilibatkan dalam pembangunan," terang dia.

Masih dikatakan, Perda Kampung Adat benar-benar akan menjadi solusi yang menunjang pembangunan diatas tanah ini. Sebab orang Papua sangat kental, sehingga adat tak bisa dipisahkan dengan proses pembangunan maupun investasi

"Makanya sampai saat ini adat itu masih bertahan. Mungkin kita coba contoh pemerintahan di Kabupaten Jayapura, yang kini sekian lama kita tidak lagi mendengar proses palang-memalang. Mengapa, karena masyarakat adat dilibatkan dalam pembangunan."

"Dan ketika mereka terlibat dan ada perhatian saya yakin pembangunan akan jalan baik. Kenapa sering ada palang memalang sebenarnya mereka butuhkan perhatian. Makanya, mari panggil dan duduk bersama, saya pikir semua akan membaik," terang dia.

Sementara terkait rencana investasi pengelolaan sagu di Provinsi Papua, dia memastikan, jika Perd Kampung Adat digodok secepatnya maka dipastikan investasi akan masuk dengan sendirinya.

"Sebab sebelumnya kita dengar pihak PT. Sampoerna di Kabupaten Jayapura kemarin terkendala masalah tanah saat hendak berusaha. Maka, solusinya kita harap Perda ini segera digodok. Sehingga ada pelibatan pihak adat, juga ada kepastian berusaha bagi pihak pengusaha yang akan berinvestasi diatas tanah ini," tutupnya. (DiskominfoPapua)

Kawal PON 2020, Pemprov Papua Bentuk Satpol-PP Pariwisata

Posted: 29 Jul 2018 11:34 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua berwacana untuk membentuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pariwisata, yang diantaranya bertugas mengawal pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020 di Bumi Cenderawasih.

Menurut Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Noak Kapisa, pembentukan itu dipandang penting guna menciptakan suasana yang aman, nyaman dan tertib saat pelaksanaan PON.

"Pada 2020 kita akan menjadi tuan rumah pelaksanaan PON ke XX. Nah, iven ini merupakan pembuktian bahwa Pemprov Papua layak untuk jadi tuan rumah pada PON 2020. Sehingga Pemprov Papua perlu segera membentuk Pol-PP Pariwisata untuk memberikan rasa aman saat PON," terang Noak, baru-baru ini.

Menurut dia, kebijakan ini perlu diterapkan supaya terciptanya kesan baik bagi para wisatawan maupun atlet dan official yang berkunjung. "Sebab intinya kita ingin menarik wisatawan untuk supaya sehabis PON dapat kembali dan berkunjung ke Jayapura," terang dia.

Sementara untuk mewujudkan upaya tersebut, pihaknya sadar dibutuhkan sumber daya manusia Satpol PP Pariwisata yang handal serta menghargai orang lain dan mencintai pekerjaannya. "Tak ketinggalan memiliki pelayanan prima, komunikasi yang baik, sekaligus kemampuan dan menguasasi bahasa asing."

"Makanya kita harapkan setiap Anggota Satpol-PP bisa mengikuti kegiatan pelatihan dengan baik, sehingga apa yang telah dipelajari selama pelatihan bisa menambah wawasan, keterampilan dan keahlian. Supaya kedepan bisa tercipta SDM yang lebih baik saat melaksanakan tugasnya," terang dia.

Sebelumnya, Kepala Bidang Trantib Satpol-PP Provinsi Papua Metusalah Morin, Kepala Satpol-PP Kabupaten Yalimo Yonas Walilo Esau Rumbiak menjelaskan peserta yang mengikuti pelatihan sebanyak 60 orang, terdiri dari Satpol PP Provinsi Papua dan Satpol-PP Kabupaten Yalimo

Diharapkan melalui kegiatan ini, dapat terwjud kondisi daerah yang aman, tenteran dan tertib, guna terselenggaranya pemerintahan, pembangunan dan kegiatan masyarakat yang kondusif. (DiskominfoPapua)

Hery Dosinaen Minta Tuntaskan Rancangan Perda RZWP3K

Posted: 29 Jul 2018 11:32 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, Hery Dosinaen minta para Kepala Dinas Kelautan pada 13 kabupaten di Bumi Cenderawasih agar segera menuntaskan rancangan peraturan daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), yang nantinya dipergunakan sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Hal demikian disampaikan Sekda pada Fokus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kamis (26/7), di Jayapura.

Menurut dia, sejumlah kabupaten di pesisir pantai sebenarnya sudah menyelesaikan penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dari zona 0 - 4 mil dari garis pantai. Sayangnya terjadi perubahan undang-undang terhadap pengeloaan wilayah laut yang dihitung mulai dari 0 – 12 mil dari garis pantai.

Dengan demikian, pihaknya kini berpacu untuk membuat rancangan Perda ini dengan difasilitasi kementerian dan lembaga terkait. Sebab tujuan dari RZWP3K, hanya satu yakni untuk kepentingan kesejateraan masyarakat di wilayah Papua.

"Makanya kita harap penyelesaian Perda RZWP3K harus pro aktif dari instansi terkait. Sehingga kedepan perlu dibuka satu posko khusus untuk menuntaskan perda tersebut."

"Untuk itu, saya minta kita smeua harus berkomitmen menyelesaikan masalah itu sehingga selama penyusunan Perda RZWP3K, mesti disinkronkan dengan Rencana Tata Rung Wilayah (RTRW) Provinsi Papua. Bahkan rancangan Perda RZWP3K harus diselesaikan dalam tahun ini," punkasya.

Sementara, Asisten Deputi (Asdep) Lingkungan dan Kebencanaan Kemenko Maritim Sahat Panggabean minta Kemenko Maritim berkomitmen mendorong semua provinsi untuk segera tuntaskan Perda RZWP3K.

Oleh karena itu, pihaknya menyerukan kepada semua provinsi untuk menyelesaikan percepatan RZWP3K ini. (DiskominfoPapua)

Soedarmo Minta Para Bupati di Papua Koordinasikan Pengembangan Sagu

Posted: 29 Jul 2018 11:28 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pasca peninjauan pengelolaan pabrik dan home industri tepung sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti, pekan lalu, Penjabat Gubernur Papua Soedarmo meminta para bupati untuk segera mengkoordinasikan pengembangannya di masing-masing wilayahnya.

"Jangan tunda-tunda lagi. Saya harap pekan ini sudah bisa mulai dikoordinasikan bersama pihak terkait untuk pengelolaannya. Sebab sekali lagi kita jangan ambil acara seremonialnya saja, tetapi langung kerjakan."

"Kalau perlu tenaga ahli untuk pembuatan kilang, silahkan minta tolong ke Bupati Kepulauan Meranti yang telah menyatakan kesediaannya untuk membantu pengelolaan maupun pengembangan sagu di Papua," imbau Soedarmo, pekan kemarin, dalam satu kesempatan.

Dikatakan, potensi lahan sagu di Papua mencapai sekitar 4,7 juta hektar, berbanding terbalik dengan Kepulauan Meranti yang hanya 100 ribu hektar, namun dinilai sukses dan bahkan telah mengekspor tepung sagu ke sejumlah negara di benua asia.

"Papua ini pohon sagunya tumbuh sendiri sementara di Kepulauan Meranti ditanam dan dibudidaya. Sehingga amat disayangkan jika potensi yang ada tak dikembangkan. Sehingga kita harap kedepan potensi sagu ini bisa mendatangkan pemasukan bagi daerah-daerah penghasil," kata dia.

Dia tambahkan, keinginannya untuk mendorong pengelolaan sagu di Papua semata-mata kepedulian kepada masyarakat pemilik ulayat agar diberdayakan dan memiliki pendapatan guna meningkatkan taraf hidup maupun perekonomiannya.

Oleh karenanya, dalam sisa jabatan yang dimiliki tersebut, dirinya akan mendorong seluruh bupati untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan pohon sagu di Papua.

"Sebab besar harapan saya nanti setelah sudah tidak menjabat, pemanfaatan sagu ini bisa terus berjalan. Untuk itu, nanti saya harap pemimpin baru di Papua bisa terus mendorong agar pemanfaatan sagu bisa berjalan sesuai dengan harapan," terangnya.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur Papua beserta Bupati Jayapura, Bupati Supiori, Wakil Bupati Merauke, Wakil Bupati Mappi serta Kepala organisasi perangkat daerah (OPD) mengunjungi Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kunjungan itu bertujuan melihat langsung pemanfaatan dan pengelolaan sagu di wilayah tersebut untuk selanjutnya ditiru dan diterapkan di Papua, guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat. (DiskominfoPapua)

Jules Warikar Ingin Kembangkan Wisata Alam Mangrove di Supiori

Posted: 29 Jul 2018 11:24 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Supiori, Provinsi Papua pada tahun ini mulai fokus mengembangkan wisata alam mangrove, yang diharapkan mampu menyedot turis mancanegara maupun wisatawan lokal.

Bupati Supiori Jules Warikar menilai, wisata alam mangrove di wilayahnya akan mampu menyaingi objek wisata serupa seperti di Pantai Indah Kapuk Jakarta. Pihaknya pun kini sementara menyiapkan sarana maupun prasarana terkait, termasuk pembangunan home stay atau rumah tinggal bagi wisatawan.

"Tentu ini bukan sekedar wacana lagi tapi kita sudah mulai action. Sebab ini sudah menjadi janji kami saat kampanye Pilkada, untuk membawa Supiori menjadi kabupaten yang go internasional, khususnya di bidang pariwisata," tuturnya.

Dia katakan, wisata mangrove yang ada di Supiori, nantinya akan dikoneksikan dengan objek wisata bawah laut yang tak kalah indah dengan taman laut bunaken di Kota Manado. Oleh karenanya, Pemda setempat berencana menggandeng pihak swasta yang nantinya ikut mengelola pengembangan pariwisata di Kabupaten Supiori.

"Yang pasti kini kita tinggal menyiapkan sarana untuk ke tempat wisata lautnya, termasuk persiapkan peralatan snorkling (menyelam) dan lainnya. Yang pasti kita harap tahun ini atau paling lambat tahun depan sudah bisa beroperasi," harapnya.

Sementara disinggung soal jaringan internet di Kabupaten Supiro yang masih kurang baik, Bupati Supiori mengakuinya. Hal itu pun dikatakan sebagai salah satu kendala yang menghambat promosi wisata di kabupaten tersebut.

"Memang susah karena kita pun tidak bisa jual pariwisata Supiori kalau jaringan internet pun masih kurang baik. Makanya kedepan kita akan minta bantuan dari Pemprov Papua bahkan pemerintah pusat supaya bisa membantu menyediakan jaringan internet."

"Apakah melalui pembangunan BTS atau kabel fiber optik, yang pasti kita harap secepatnya jaringan internet di Supiori bisa segera teratasi," ucapnya.

Sebelumnya, Bupati Supiori mewacanakan pembangunan hotel di wilayah yang terkenal akan dunia bawah lautnya tersebut.

Jules Warikar menyebut dirinya telah jauh-jauh hari memikirkan program ini jauh sebelum dilantik sebagai Kepala Daerah. Ia pun bahkan sudah memerintahkan staf untuk mencari lokasi yang tepat untuk dibangun hotel. (DiskominfoPapua)

KPA Papua Butuh Reformasi Diri Untuk Turunkan Angka HIV-AIDS

Posted: 29 Jul 2018 11:19 AM PDT

AMSTERDAM, LELEMUKU.COM - Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Papua Constan Karma mengakui, lembaganya perlu melakukan reformasi diri, terutama dalam hal sistem pelaporan, termasuk penyusunan data tentang orang yang terjangkit virus HIV-AIDS di Papua.

Hal demikian disampaikannya disela-sela Konferensi AIDS Dunia yang ke-22, di Arena RAI Amsterdam Belanda, kemarin.

Menurut dia, dari paparan berbagai program dan strategi sejumlah negara, tercatat mereka mampu menurunkan presentasi kasus HIV/AIDS. Negara di Afrika Timur, Kenya misalnya, mampu menurunkan hingga 50 persen kasus HI/AIDS, setelah mereka melakukan reformasi total dalam sistem pelaporan serta didukung data maupun pemetaan (road map) yang valid.

"Sehingga hal ini menjadi salah satu bagian penting yang perlu diadopsi Provinsi Papua dalam ajang konferensi internasional tersebut," ujar Sekretaris KPA Papua drh. Constan Karma.

Sekembalinya ke Papua, lanjut dia, pihaknya siap mereformasi diri dengan sistem pelaporan terbaru termasuk menyusun wilayah pemetaan. Dimana hal itu bertujuan mengejar target prosentase 90-90-90.

Salah satu tim asistensi KPA Papua yang hadir dalam konferensi tersebut dr. Samuel Baso mengakui sangat puas dengan hasil-hasil yang diperoleh dalam konferensi Amsterdam ini. Namun kembali kepersoalan utama, hasil bagus yang dicapai, belum menjamin untuk di implementasikan kedaerah, jika tidak direspon politikal will pihak penguasa.

Sementara itu, hasil konferensi juga menyepakati seluruh negara peserta, bahwa pada 2030, AIDS sudah harus tereliminasi.

Namun untuk mencapai itu, dibuatlah system prosentase 90-90-90, yang artinya, pertama, 90 persen orang dengan HIV harus diuji, kedua, 90 persen yang terinfeksi harus menerima perawatan, dan pada 90 persen ketiga, orang dengan HIV harus melakukan pengobatan dan harus ditekan untuk tidak ditularkan keorang lain. Prosentase ini harus dicapai pada 2020 mendatang.

Sementara itu, Provinsi Papua diyakini belum mampu mencapai level itu. Namun segala upaya akan dilakukan dengan kekuatan semua pihak, sehingga sebelum 2030, Papua sudah harus mampu mencapai angka prosentase, 100-100-100. (DiskominfoPapua)

Dinas Kehutanan Papua Prihatin Banyak Temuan Kayu Hasil Illegal Logging

Posted: 29 Jul 2018 11:14 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Dinas Kehutanan Provinsi Papua merasa prihatin dengan maraknya temuan kayu ilegal di wilayahnya. Dimana baru-baru ini pihaknya kembali menemukan ribuan batang kayu di disepanjang wilayah Kabupaten Kerom, setelah sebelumnya di tengah hutan Nimbokrang.

Ribuan kubik batang kayu tak bertuan ini ditemukan instansi kehutaan saat inspeksi mendadak (sidak) bersama Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI yang didampingi aparat keamanan, mulai dari Distrik Muaratami hingga titiknol di Distrik Senggi, Kabupaten Keerom.

Hasil temuan ini selanjutnya akan menjadi laporan bagi tim dari KLHK RI, dimana instansinya segera melakukakan pemeriksaan lebih lanjut, guna mengetahui apakah kayu itu melanggar aturan atau tidak.

"Tumpukan kayu ini kalau kita lihat ada disepanjang wilayah Kabupaten Kerom yang sudah ditumpuk dipingir jalan. Kayu ini siap diangkut oleh pemiliknya. Hanya saja, kita belum bertindak tetapi harus lakukan pemeriksaan lebih dulu terhadap dokumen kepemilikannya. Kalau tidak sesuai aturan itu yang ditindak," terangnya.

Menurut dia, inspeksi itu merupakan perintah langsung Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo, yang menginstruksikan aparatur kehutanan untuk rutin melakukan pemantauan guna mencegah aksi illegal logging.

Sebab, tindakan illegal logging ini membawa dampak yang luar biasa buruk bagi lingkungan, disampung sangat merugikan negara dan masyarakat setempat.

"Makanya, kami dari pemerintah mempunyai tanggungjawab untuk menertibkan illegal logging ini. Apalagi selama ini memang banyak laporan masyarakat terkait illegal logging di wilayah Kabupaten Keerom," ujar dia.

Sementara itu, Kepala Sub Direktorat Tertib Peredaran Hasil Hutan, Direktorat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementrian KLHK , Retno Sawitri, sangat menyesalkan tindakan pembalakan hutan secara liar di Papua.

Oleh karenanya, dia berharap segera dilakukan penertiban supaya hasil hutan di Papua tetap terjaga dengan baik. (DiskominfoPapua)

Daya Serap Anggaran Pemprov Papua Mencapai 40 Persen

Posted: 29 Jul 2018 11:11 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Penjabat Gubernur Papua Soedarmo memastikan daya serap anggaran pemerintah provinsi sampai dengan Juni 2018, telah mencapai 40 persen lebih. Kendati begitu, pihak optimis di akhir tahun anggaran, daya serap bakal mencapai diatas 90 persen.

"Sebab kalau mendorong hingga 100 persen, jujur itu sulit untuk dilakukan sebab pasti ada sisa. Dan itu yang terjadi dari tahun ke tahun. Namun tetap kita dorong supaya penyerapan bisa maksimal diatas 90 persen" terang Soedarmo di Jayapura, (26/7) petang.

Seodarmo pada kesempatan itu menginstruksikan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah provinsi agar mulai meninggalkan kebiasaan lama, seperti menunda-nunda pengajuan persyaratan dalam melaksanakan pelelangan.

Dia berharap di era kepemimpinannya, kebiasaan tersebut agar mulai ditinggalkan. Sebab jika demikian, maka pihaknya mengancam untuk memindahkan dana itu kemudian dialihkan kepada organisasi perangkat daerah yang lebih membutuhkan.

"Bahkan ini sudah saya sampaikan ke seluruh pimpinan SKPD, khususnya bagi yang memiliki program fisik, baik sarana dan prasarana umum".

"Karena yang pasti selama saya disini, kita akan selalu mendorong setiap SKPD untuk cepat melakukan pelelangan supaya penyerapan anggaran maksimal. Ini berarti tidak boleh ada dana yang dikembalikan karena keterlambatan di dalam proses lelang,"tuturnya.

Ditambahkan, baru-baru ini pihaknya telah mendorong pembangunan jembatan Holtekamp pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Papua. Dimana pihaknya juga sudah mendapat laporan terkait penandatanganan kontrak antara dinas terkait dengan pihak ketiga.

"Ini bukti bahwa kami ingin supaya semua proyek bisa segera dijalankan. Untuk itu, kita harap seluruh SKPD bisa ikut mempercepat dan mendorong pelelangan proyek," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua, Djuli Mambaya memastikan proyek pembangunan jembatan Holtekamp akan dilanjutkan. Dimana, kontrak kerja dengan pihak ketiga sudah dilakukan beberapa waktu lalu.

Proyek pembangunan jembatan Holtekamp tahun ini merupakan pekerjaan lanjutan tahun lalu, dengan pagu anggaran sebesar Rp200 miliar. (DiskominfoPapua)

Sandang Doktor dari Uncen, Merlan Uloli Diminta Tingkatkan Kualitas Dukcapil

Posted: 29 Jul 2018 11:08 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Setelah 4 tahun menyelesaikan studi pada Program Doktor Ilmu Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih Jayapura, Provinsi Papua, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Jayapura, Merlan S. Uloli, SE, MM, berhasil menyelesaikan penelitiannya dan menyandang gelar Doktor dari Universitas Cenderawasih.

Gelar Doktor yang diterimanya atas penelitiannya tentang "Analisis Pengaruh Sistem Manajemen Mutu Dan Fasilitas Pendukung Terhadapat Kepusan Pengguna Layanan Yang Dimediasi Oleh Kualitas Layanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura".

"Saya tidak puas dengan apa yang dilakukan saat ini, dan ingin terus memperbaiki dan berinovasi serta memprioritaskan perbaikan-perbaikan dalam pelayanan publik kepada masyarakat di dinas yang saya tempati,"jelas Dr. Merlan S. Uloli, SE, MM, Rabu 25 Juli 2018.

Ia mejelaskan alasan pengambil judul karya ilmiahnya, karena kesehariaannya ditempat kerja agar dengan mudah melihat secara langsung kendala dan masaah yang dihadapai untuk melakukan perubahan dan ivonasi sehingga ada input bagi kinerja Dinas Dukcapil kedepan, Selain itu, Ia ingin memastikan bahwa penerapan sistem mutu ISO 2001 ternyata memang sistem manajemen adalah signifikan untuk perbaikan pelayanan publik.

"Dengan hasil yang diperolehnya, akan terus memperbaiki sistem manajemen mutu, kualitas layanan, sehingga berakibat pada kepuasan pengguna layanan terus meningkat,"ucapnya.

Selain itu, dengan analisanya Kadis Dukcapil menginginkan implementasi sistem ini dapat diterima oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kota Jayapura, guna kepentingan pelayanan publik.

"Saya berharap ini menjadi bisa disesuaikan oleh OPD dilingkungan Pemerintah Kota Jayapura khususnya dinas yang melakukan pelayanan publik bisa menerapkan sistem ini karena sudah teruji,"harap Kadis Dukcapil.

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Kota Jayapura, John Y. Betaubun, SH,MH, mengapresiasi gelar doktor yang diperoleh oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Jayapura.

"Kami mengucapakan selamat dan sukses kepada ibu Doktor Merlan Uloli atas gelar akademik yang diberikan oleh guru besar universitas cenderawasih,"ucapnya.

Ia mengharapkan dengan gelar Doktor ini, dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Jayapura terus berinovasi, memperbaiki dan meningkatkan Layanan Publik di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura.

Selain itu, dengan pemberian gelar Doktor kepada Kepala Dinas Dukcapil Kota Jayapura atas penelitiannya bisa memberikan motovasi baru bagi kaum wanita agar bisa mengikuti jejaknya dimana ia mampu menyelesaikan studinya dan tidak meningggalkan tanggung jawabnya sebagai ASN untuk melayani masyarakat Kota Jayapura.

"Peristiwa ini bisa menjadi motivasi baru bagi perempuan yang ada di Kota Jayapura untuk berpacu mengejar pendidikan karena pendidikan tidak mengena usia,"ucap ketua Komisi C DPRD Kota Jayapura.

Gelar doktor yang diberikan oleh Universitas Cenderawasih, setelah di uji dengan hasil memuaskan pada sidang Promosi Doktor oleh tim penguji yang dipimpin Prof. Dr. B. Kambuaya, MBA., Dr. Ruben Tuhumena, M.Si., Dr. Oscar Wambrauw, SE, M.Sc.Agr., Prof. Dr. Yohanis Rante, M.Si., Dr. Ferdinand Risamasu, SE, M.Sc.Agr., Dr. Elita B. Baranti, SE, M.Si., dan prof. Dr. Otto Randa Payangan, SE. M.Si. (HumasKotaJayapura)

Antisipasi Polio, Campak dan Rubela, Dinas Kesehatan Ajak Warga Kota Jayapura ke Posyandu

Posted: 29 Jul 2018 11:02 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Mengantisipasi penyebaran Polio, Campak dan Rubela di Kota Jayapura, kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, dr. Ni Nyoman Sri Antasari mengajak masyarakat Kota Jayapura untuk ke Posyandu.

Langkah strategis yang dilakukan Dinkes Kota Jayapura dengan melakukan sosialisasi dan Layanan kesehatan pengobatan gratis yang telah dilakukan sejak 20 Juli lalu saat pencanganan Bulan kemerdekaan RI ke-73 Tahun di taman Imbi dan serentak dilakukan di seluruh posyandu.

"Hal ini kami buat untuk masyarakat yang merasa gangguan kesehatan bisa datang dan berobat gratis di hari ini,"ucap Kadis Kesehatan Kota Jayapura, dr. Ni Nyoman Sri Antasari, Saat Pencanangan Imunisasi Polio Rubella dan campak, di taman Imbi, Jumat (20/7).

Lanjutnya ada 30 puskesmas yang telah melaksanakan imunisasi dengan capaian target semua posyandu melaksanakan imunisasi hingga akhir September.

"Imunisasi polio sasaran kita 93000 untuk bayi sampai bayi di bawah umur 5 tahun. Sedangkan bagi campak dan rubela sekitar 86234 sasaran kita,"paparnya.

Dirinya berharap pada imunisasi Campak, Rubella dan Polio dapat berjalan dengan lancar dengan didukung oleh semua pihak. Terutama kepada orang tua untuk membawa anak-anaknya ke posyandu untuk melakukan imunisasi.

Selain memberikan pelayanan, Dinkes juga melakukan sosialisasi ke pelajar usia dini dilingkungan sekolah. "Kami dari dinas kesehatan sedang malakukan kegiatan di sekolah dasar guna meberitahukan bahwa kesehatan kita harus memulai dari sejak usia dini, karena anak adalah investasi bangsa.

Kita kesekolah-sekolah dan kita akan buat kegiatan dokter cilik agar hidup bersih dan sehat,"lanjut Kadis kesehatan.

Menurut Kadis Kesehatan, penyakit ini harus dilawan dan dicegah, dengan membawa anak-anak ke pusat pelayanan posyandu yang ada di Kota Jayapura.

"Mari kita cegah penyakit rumbela dan mari kita bawah anak-anak ke Posyandu dan layanan-layanan yg sdh tersedia,"tambahnya.

Ia juga mengharapkan agar warga dapat memperhatikan Stunting atau persoalan gizi yang kurang yang bisa mengakibatkan pada fisik anak. Stunting ini terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia dua tahun.

"Khusus di Kota Jayapura itu penyakit yg harus kita lawan itu. "Stunting" biasanya bayi lahir pendek dan bisa juga bertumbuh pendek. Oleh sebab itu kita berharap dapat gizi yang baik, biar tubuhnya sehat dan tinggi-tinggi. Supaya kelak ada yg bisa ikut, tes apa saja tembus,"Ungkap Kadis kesehatan.(HumasJayapura)

Tanggapi Gempa Nusa Tenggara Barat, Presiden Jokowi ke Sumbawa

Posted: 29 Jul 2018 08:04 AM PDT

SUMBAWA, LELEMUKU.COM - Tanggapi bencana Gempa Bumi dengan magnitude 6.6 Skala Richter (SR), Presiden Joko Widodo datangi Kabupaten Sumbawa Besar, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Minggu (29/7).

Presiden Jokowi tiba di Bandar Udara Sultan Muhammad Kaharuddin Sumbawa pada pukul 15.00 WITA dan langsung memimpin langsung memimpin rapat kabinet terbatas (ratas) membahas penanganan gempa yang mengguncang Lombok dan sekitarnya.

Tanggapi Gempa Nusa Tenggara Barat, Presiden Jokowi ke Sumbawa

Hadir dalam rapat terbatas tersebut, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Trisno Hendradi, dan Komandan Paspampres Mayjen TNI Mar. Suhartono.

Berdasarkan laporan BPBD NTB, tercatat 14 orang meninggal dunia, 162 jiwa luka-luka dan ribuan unit rumah rusak. Dampak terparah dari gempa itu terdapat di Kabupaten Lombok Timur.

Usai ratas, Presiden Jokowi langsung memerintahkan, baik Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Menteri Sosial, Menteri PU dan Perumahan Rakyat, dan Panglima TNI untuk segera bergerak membantu masyarakat yang terkena musibah.

"Kita harapkan sore atau besok pagi sudah terorganisasi untuk turun semuanya sehingga dari pusat, dari provinsi dan dari kabupaten bisa bergerak bersama-sama," kata Jokowi.

Presiden Jokowi berencana mengunjungi langsung lokasi bencana dan menengok para korban esok hari.

"Ya, tadi sebetulnya sudah diatur mau ke sana. Akan tetapi, karena kemalaman jadi besok pagi-pagi ke lokasi bencana. Insyaallah, besok pagi," tuturnya.

Kedatangan Presiden Jokowi ke Sumbawa merupakan kunjungan perdana ke kabupaten tersebut, juga sebagai lanjutan dari rangkaian kegiatan Presiden Jokowi pada akhir pekan ini. Sebelumnya, Presiden mengunjungi Makassar, Sulawesi Selatan untuk menghadiri acara Jalan Sehat Sahabat Rakyat Indonesia.

Turut mendampingi Presiden dalam kunjungan ini adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH Zainul Majdi.

Selain memimpin ratas terkait gempa, Presiden dijadwalkan akan meresmikan fasilitas Pesantren Modern Internasional Dea Malela yang berada di Kabupaten Sumbawa Besar. Setelah meresmikan fasilitas pesantren tersebut, Presiden dan Ibu Iriana langsung menuju hotel tempatnya bermalam untuk melanjutkan kegiatan kunjungan kerja keesokan harinya. (IDTimes)

Presiden Jokowi Diundang ke Maluku Tenggara Barat

Posted: 29 Jul 2018 07:30 AM PDT

MAKASSAR, LELEMUKU.COM - Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku, Petrus Fatlolon mengundang Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo agar dapat mengunjungi Kepulauan Tanimbar dalam waktu dekat ini.

Menurut Humas Setkab MTB, undangan ini disampaikan Bupati Fatlolon saat Jalan Santai Sahabat Rakyat Indonesia Bersama Presiden Jokowi di Makassar dalam rangkaian menyemarakkan Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang yang menghadirkan 10 gubernur, 118 bupati dan walikota Kawasan Indonesia Timur serta 500 ribu peserta dengan garis start di depan Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan dan finish di Lapangan Karebosi.

"Dalam kesempatan jalan santai ini, Bapak Bupati menyampaikan undangan secara langsung kepada Bapak Presiden RI agar berkenaan mengunjungi Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk beberapa agenda penting dan direspons oleh Bapak Presiden RI untuk segera mengagendakan kunjungan ke Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam waktu dekat," tulis Humas MTB pada Minggu (29/7).

Hal ini disambut positif warga MTB dengan berharap agar undangan ini dapat disikapi Presiden Jokowi dan dapat memberikan pengaruh yang baik dalam pembangunan di Kepulauan Tanimbar.

"Semoga bapak Presiden bisa mengunjungi MTB agar dapat melihat secara langsung kondisi masyarakat dan Kabupaten MTB sehingga nantinya ada perhatian serius dari Pempus untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi Kab MTB," harap akun facebook Utha Kabalmay.

"Karena kehadiran bapak presiden bisa memberikan dampak positif bagi perkembangan Kabupaten MTB yang kita cintai. Sukses bapak. Tuhan menyertai semua usaha yang bapak lakukan, amin," ungkap tambah Angki Lambi.

Warga juga berharap, kehadiran Presiden Jokowi di MTB dapat menjadi tanda untuk merubah nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) yang sudah dideklarasikan sejak 2015.

"Rencana yg baik ini semoga dapat direspons oleh Bapak Presiden RI sehingga pada waktunya dapat berkunjung ke Kabupaten Maluku Tenggara Barat, menuju Kabupaten Kepulauan Tanimbar," kata Lamberthus Daniel Kdise.

Menurut Kementerian Sekertariat Negara Republik Indonesia (Kemensetneg), pada akhir 2018 ini Presiden Joko Widodo berencana datang ke Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara. Namun terkait tanggal dan lokasi kunjungan, masih belum dipublikasikan.

Sementara ini daerah di Maluku yang dipastikan akan dikunjungi Jokowi adalah Kabupaten Maluku Tenggara (Maltra). Menurut Asisten Deputi Hubungan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik, M. Ari Setiawan, SE MM kunjungan kerja Presiden ke Kepulauan Kei terkait pengembangan 76 potensi wisata, jalan Nuhut Yut, penerbangan Denpasar - Langgur serta produksi bawang dan perikanan.(Albert Batlayeri)

Petrus Fatlolon Apresiasi Kunjungan Engeldot Water

Posted: 29 Jul 2018 06:41 AM PDT

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku, Petrus Fatlolon, SH., MH sangat mengapresiasi kunjungan Pejabat Eksekutif Tertinggi atau Chief Executive Officer (CEO) Engeldot Water (EW), Jochem Van Engelenhoven dari Belanda guna mengunjungi sumber mata air di Kepulauan Tanimbar, pada Kamis (26/7).

Kunjungan EW guna menindaklanjuti penandatanganan letter of intent atau surat minat berbisnis antara Pemda MTB dan Engeldot Internasional B. V tentang dukungan terhadap rencana pengembangan ekonomi MTB dan percepatan pertumbuhan, yang terkait dengan proyek pengembangan air, pada Senin (2/7) lalu di Hoogeveen, Belanda.

"Hari ini bukti nyata pihak EW datang untuk membicarakan secara teknis kesediaan untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan," kata dia kepada para awak media di ruang kerjanya.

Bupati Fatlolon mengungkapkan ada manfaat ganda yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah (Pemda) MTB dan seluruh masyarakat tanimbar dari kerjasama tersebut, diantaranya transfer teknologi pengelolaan air, manajeman Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) akan menjadi Badan Usaha Milik daerah (BUMD) yang akan lebih penguntungkan, mendorong peningkatan Pendapatan Anggaran daerah (PAD) dan penciptaan lapangan kerja yang baru bagi masyarakat.

"Ada manfaat ganda yang nanti kita dapat, yang menguntungkan dari retribusi dan pajak daerah," ungkapnya.

Fatlolon berniat jika kerjasama tersebut berjalan dengan baik pihaknya juga akan membuat kemasan air dengan label sendiri yaitu khas Kepulauan guna lebih mengangkat ekonomi daerah dan produksi kemasan air tersebutpun bisa dijual ke luar daerah bahkan ke luar negeri untuk mendapatkan keuntungan besar.

"Sudah pasti jika sudah ada produk kemasan air sendiri saya akan hentikan ambil air dari luar dan itu akan menguntungkan kita," niatnya.
Bupati Fatlolon pun membeberkan pada Bulan Oktober mendatang, pihaknya bersama dengan EW akan melakukan penandatanganan nota kesepakatan kerjasama langsung dalam hal pengelolahan air bersih untuk kebutuhan masyarakat Tanimbar.

"Direncanakan bulan oktober kita akan menandatangani mou kerjasama. Selain itu, nanti akan ada juga kemasan-kemasan air yang nanti akan kita produksi bersama dengan pdam," beber orang nomor satu di Kepulauan Tanimbar itu. (Laura Sobuber)