KPK Lakukan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pemkab Waropen

---

• KPK Lakukan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pemkab Waropen
• RSUD Jayapura Lacak Oknum Bebankan Pasien Beli Obat Luar
• Tingkat Konsumsi Daging Sapi di Papua Meningkat
• Doni Monardo Pimpin Rapat Persiapan Sarnas Belajar dari Resolusi Konflik di Maluku
• Anni Rumbiak Akui Pelaksanaan UU Otsus Papua Tuai Kritikan
• Pengurus Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Papua Harus Bersinergi dengan Pemda
• Simeon Itlay Ajak Masyarakat Jaga Keamanan dan Ketertiban
• Sarasehan Nasional akan Bahas Resolusi Konflik dan Damai di Maluku dan Malut
• Angelika Batfutu Ingin Buka Sekolah Bahasa Inggris Gratis
• PPN Ambon Cari 15 Awak Kapal KM Rangga Pratama di Laut Banda
• Ini Alasan Penerbangan Charter Darwin-Saumlaki Batal
• Murad Ismail dan Barnabas Orno Unggul 9,18 Persen dari Said Assegaff dan Andreas Rentanubun
• Penerbangan Darwin - Saumlaki Permudah Wisatawan ke Indonesia Timur
• Korem Binaiya Terima Kunjungan dari Tim Wasrik Itjenad
• Herman Koedoboen dan Abdullah Vannath Unggul di Kota Ambon

KPK Lakukan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pemkab Waropen Posted: 07 Jul 2018 03:50 PM PDT WAREN, LELEMUKU.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Deputi Bidang Pencegahan Korupsi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan pada Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Kabupaten Waropen, Provinsi Papua.  Kegiatan yang digelar selama dua hari sejak Senin (2/7) dan Selasa (3/7) di Gedung Pertemuan itu, oleh KPK mendapati sejumlah evaluasi yang harus segera diselesaikan. Pertemuan itu dihadiri langsung oleh Bupati Waropen Yermias Bisai, SH, dan Wakil Bupati Hendrik Wonatorey, bersama sejumlah Pimpinan OPD.   Sejumlah kabar tidak menggembirakan menjadi evaluasi dari KPK. Maruli Tua dan Suyadi Anggota Deputi Pencegahan Korupsi KPK mengoreksi beberapa bagian diantaranya pengelolaan keuangan, penggunaan aplikasi e-filling, layanan publik, managemen ASN, Manajemen pelaporan keuangan, aset, pendapatan daerah yang terintegrasi, dan transparansi.   Maruli menyadari memang masih banyak hal yang harus diperhatikan dan menjadi tugas pemerintahan. Setelah dievaluasi katanya perkembangan rencana aksi program pemberantasan korupsi, pihaknya belum puas.   Disatu sisi KPK mengaku, komitmen pemerintah daerah yang memang menseriusi permasalahan tersebut menjadi satu kabar yang menggembirakan. Setidaknya dengan begitu, kata Maruli akan membangkitkan gairah para pimpinan OPD untuk bisa menindaklanjuti perintah dari KPK, demi pengelolaan keuangan yang bersih, dan bebeas korupsi.   "Bupati menyampaikan komitmennya, dan ini kami harapkan komitmen yang sungguh-sungguh. Karena kalau program ini tidak berhasil, KPK akan lakukan dengan cara lain. Minimal ada dua tugas seperti lakukan pencegahan dan penindakan," terang Maruli. Dia mengaku terlalu banyak masalah di Waropen yang memang harus serius dilakukan upaya tata kelola pemerintahan maupun layanan langsung di masyarakat.Ada tiga hal yang ditekankan KPK dalam evaluasi tersebut, seperti pengelolaan APBD, yang mana bahkan RPJMD pun dinilai belum selesai, tentu hal ini cukup rawan.   Kedua yakni SDM, bagaimanapun yang melaksanakan fungsi UU dan regulasi membutuhkan keahlian SDM yang mumpuni dibidangnya. Ketiga terkait sektor layanan publik. Setelah melakukan inspeksi mendadak di sejumlah puskesmas, dan perkantoran layanan publik KPK melihat kualitas layanan publik masih belum memuaskan. Bahkan Maruli menyampaikan pelayanan di Waropen memang harus sering-sering dilakukan evaluasi dan juga pemantauan langsung. (DiskominfoWaropen)

RSUD Jayapura Lacak Oknum Bebankan Pasien Beli Obat Luar Posted: 07 Jul 2018 03:42 PM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura bergerak cepat menindaklanjuti laporan pasien cuci darah yang dibebankan untuk membeli obat diluar rumah sakit. Menurut Plt Direktur RSUD Jayapura, Anggiat Situmorang, pihaknya sudah memerintahkan wakil direktur bidang pelayanan untuk mengumpulkan bagian farmasi, BPJS serta dokter yang melakukan penanganan, guna mencari kebenaran mengenai laporan tersebut. "Memang saya sudah terima laporan itu. Bahkan Ombudsman kemarin sudah berkunjung ke RSUD Jayapura. Bahkan sudah ada diskusi antara Ombudsman dengan manajemen rumah sakit, namun yang pasti kita sedang mengumpulkan bukti-bukti mengenai laporan seperti itu." "Yang pasti kita ingin menegakkan aturan di rumah sakit. Namun saat ini saya sedang berada di Merauke mengikuti Rapat kerja Inspektorat. Sekembalinya ke Jayapura akan langsung saya minta laporan." Dia katakan, pada prinsipnya RSUD Jayapura tidak membenarkan seorang pasien BPJS atau Kartu Papua Sehat (KPS) dibebankan pembelian obat diluar rumah sakit. Sebab jika stok obat di rumah sakit tak ada, maka mestinya pihak farmasi di rumah sakit lah yang mencari penggantinya di luar. "Bukan sebaliknya pasien yang dibebankan pembelian obat. Karena kan pasien BPJS dan KPS ini sudah dijamin biaya pengobatannya oleh pemerintah," terang dia. Oleh karena itu, sambung dia, jika laporan itu benar-benar terbukti maka oknum tersebut dipastikan akan diberi sanksi. "Ya (akan diberi sanksi) tapi sekali lagi kita kumpulkan dulu semuanya lalu mencari siapa dan bagaimana kesalahan itu bisa terjadi. Kita masih teliti dulu dan yang jelas sudah saya perintahkan untuk ditindaklanjuti laporan seperti ini," tegasnya. Sebelumnya, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Papua menyebut RSUD Jayapura membebankan kurang lebih 100 pasien cuci darah cuci darah untuk membeli obat diluar rumah sakit. Kepala Ombudsman RI Papua Iwanggin Oliv Sabar mengatakan rata-rata pasien pemegang kartu BPJS dan KPS ini diminta membeli sendiri cairan NaC1, heparin injeksi, recormon/hemapo injeksi, serta sol cart B. "Pihak rumah sakit beralasan obat yang akan dipakai habis sehingga pasien diminta membeli diluar," sebutnya.  (DiskominfoPapua)

Tingkat Konsumsi Daging Sapi di Papua Meningkat Posted: 07 Jul 2018 03:38 PM PDT KOTA JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Tingkat konsumsi daging sapi di Provinsi Papua dipastikan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Meski belum ada data resmi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua, namun tingginya tingkat konsumsi tersebut nyatanya berpengaruh pada jumlah populasi sapo potong di bumi cenderawasih. Menurut Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Petrus Pasereng melalui Kepala Bidang Produksi Irene Pagawak, populasi sapi potong di berangsung-angsur mengalami penurunan. Bila tak diambil langkah antisipasi maka hal tersebut dapat berpengaruh pada tingkat konsumsi daging masyarakat. "Oleh karenanya, kami di dinas mulai tahun ini melakukan serangkaian sosialisasi kepada para peternak. Diantaranya terkait aturan pemotongan hewan, khususnya sapi potong di Provinsi Papua." "Melalui sosialisasi ini diharapkan pemotongan sapi oleh peternakan dilakukan bagi pejantan atau betina yang mandul atau tidak produktif. Jangan sebaliknya yang dipotong sapi produktif, sehingga populasinya menurun," tuturnya di Jayapura, kemarin. Dia tambahkan, tingginya kebutuhan masyarakat dalam mengonsumsi daging sapi mulai marak saat momen hari raya besar keagamaan. Kendati begitu, tingkat konsumsi pada hari-hari biasa pun cukup banyak permintaan. Sebelumnya, Pemerintah mulai mensosialisasikan pemberian sanksi denda uang tunai (Rp100 s/d Rp500 juta), hingga kurungan penjara (6 bulan s/d 8 tahun) bagi masyarakat maupun peternak yang memotong sapi betina produktif untuk dijual ke publik. Kendati demikian, pemberlakuan aturan baru ini masih dalam masa sosialisasi. Dipastikan aturan ini baru akan mulai ditegakkan pada 2019 mendatang. Hal ini disampaikan Direktur Kesehatan Masyarakat Veterina Kementerian Pertanian, Syamsul Ma'arif, di Jayapura, belum lama ini. Sementara terkait pelibatan pihak kepolisian, lanjutnya, keberadaan aparat penegak hukum bertujuan agar aturan dapat ditegakkan seadil-adilnya. Dilain pihak, agar masyarakat tak lagi melakukan pemotongan hewan di rumah. Namun dikembalikan di rumah pemotongan hewan (RPH). Dia menambahkan, pada 2019 mendatang tak ada lagi alasan bagi siapa pun yang melanggar aturan pemotongan betina produktif, termasuk bagi yang memotong bukan di RPH. Oleh karenanya, melalui kesempatan itu, pihaknya mengimbau semua pihak agar patuh pada aturan. (DiskominfoPapua)

Doni Monardo Pimpin Rapat Persiapan Sarnas Belajar dari Resolusi Konflik di Maluku Posted: 07 Jul 2018 03:38 PM PDT JAKARTA, LELEMUKU.COM - Sekretaris Jenderal (Setjen) Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) RI, Letnan Jenderal (Letjen) TNI Doni Monardo memimpin rapat koordinasi persiapan Sarasehan Nasional 10-11 Juli 2018 bertemakan 'Belajar dari Resolusi Konflik di Maluku melalui Perdamaian, Persaudaraan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat' di kantor Setjen Wantannas Jl. Medan Merdeka Barat No.15 pada Selasa (3/7). Indonesia menjadi salah satu negara penghasil rempah terbesar dunia yang sejak dulu menjadi komoditi berharga di seluruh dunia. Selain seni dan budaya, Indonesia juga memiliki kekayaan alam berupa rempah-rempah yang beragam jenisnya. Keragaman rempah-rempah inilah yang menjadi salah satu hal yang tak terpisahkan dari sejarah bangsa Indonesia. Pada era sebelum Masehi pun, rempah-rempah sudah digunakan oleh bangsa Mesir kuno jauh sebelum bangsa Eropa menjajah Nusantara pada abad ke 16. Saat itu bangsa Mesir Kuno menggunakan kayu manis, merica, dan cengkeh untuk mengawetkan mumi raja-raja Mesir. Rempah-rempah juga digunakan sebagai bumbu dalam meracik masakan, membuat parfum, dan kebutuhan lainnya. Rempah-rempah jugalah yang menarik perhatian bangsa Portugis untuk datang menjajah dan menguasai rempah-rempah yang saat itu ditemukan di Maluku. Sepanjang abad ke-16 dan 17, bangsa Portugis dan Spanyol memperebutkan penguasaan tanah rempah-rempah di Maluku. Disusul oleh bangsa Belanda di abad ke-17. Rempah merupakan barang dagang utama dan paling berharga saat itu. Harga jual cengkeh hampir sama dengan harga emas batangan. Oleh karena itu, Setjen Wantannas merasa perlu kembali menjadikan rempah-rempah sebagai komoditi andalan Indonesia. Pada kesempatan ini, Setjen Wantannas mengumpulkan para bupati, pengusaha, petani, LSM, TNI, dan para ahli di bidang perkebunan dan kehutanan untuk mendiskusikan langkah yang perlu ditempuh dalam rangka mengembalikan kejayaan rempah-rempah Indonesi. Dalam sambutannya, Sesjen Wantannas Letjen TNI Doni Monardo mengatakan bahwa kekayaan rempah-rempah di Indonesia apabila dikelola dengan baik akan bisa menyumbang devisa yang sangat besar untuk negara.  Ia mencontohkan bahwa perusahaan terkaya di dunia yang ada saat ini seperti Microsoft, Google, Facebook, Freeport, atau belum bisa menandingi kekayaan Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC yang pernah berkuasa di Nusantara selama hampir tiga abad. "Kita semua takjub dengan VOC, seluruh perusahaan besar dunia yang ada saat ini seperti Facebook, Google, Amazone, Microsoft, dan dua puluh perusahaan besar lainnya apabila digabungkan baru bisa menyamai kekayaan VOC," ujar Sesjen kepada para hadirin yang hadir. Sesjen juga menyatakan bahwa produk-produk perkebunan Indonesia yang tidak ditemukan di negara lain seperti Gaharu, Masoya, Cendana, yang nyaris hilang dari peredaran bisa menjadi komoditi andalan Indonesia.  "Seperti masoya yang hari ini menjadi bahan parfum produk Hermes yang menjadi trend di luar negeri. Dan ketika hermes mengeluarkan produk dengan bahan baku Masoya, maka penjualannya di pasaran bisa habis dalam waktu kurang dari sebulan", Ujar sesjen. Dalam pertemuan tersebut hadir Bupati Kab. Pidie Jaya Aceh, H. Aiyub Abbas, Walikota Langsa, Ir. Usman Abdullah, Ketua Umum DPPP HKTI Rina Sa'adah Lc, M.Si, Presdir PT Santos Jaya Abadi Soedomo Margonoto, para Danrem dan Dandim dari Aceh, serta beberapa diaspora Indonesia yang menetap di Belanda. (HumasWantannas)

Anni Rumbiak Akui Pelaksanaan UU Otsus Papua Tuai Kritikan Posted: 07 Jul 2018 03:34 PM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pelaksanaan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua diakui masih menuai banyak kritikan. Diantaranya dengan dipermasalahkannya pengelolaan dan penggunaan dana Otsus Papua di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, dimana ada asumsi bahwa anggaran itu tidak dirasakan serta beum menyentuh penduduk asli. Dilain pihak, pemanfaatan dana Otsus juga dinilai belum memberi dampak pada sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur. "Oleh karena itu, memang perlu ada inventarisasi data secara baik dan benar. Sehingga bisa mendapatkan data yang valid dan realibel, terkait dengan pengelolaan dan penggunaan dana Otsus dari 2014 sampai 2017," terang Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM), Anni Rumbiak, pada Forum Group Discusion (FGD) Inventarisasi Data Sarana dan Prasarana Otsus Bidang Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi dan Infrastruktur, di Jayapura, kemarin. Anni menilai positif pelaksanaan kegiatan FGD yang bertujuan untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi sarana maupun prasarana Otsus di empat bidang tersebut. Disamping itu, menghemat keuangan baik dalam pengadaan maupun pemeliharaan serta penghapusan. Pelaksanaan kegiatan juga untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian sarana maupun prasarana Otsus bagi Papua serta sebagai bahan evaluasi pemerintah provinsi dalam pengelolaan maupun penggunaan dana, terkait sarana dan prasarana otonomi khusus. "Sehingga pada kesempatan ini saya mengajak peserta FGD untuk mencurahkan pandangan dan pikiran guna membuat suatu model yang tepat dan benar. Yang juga tentunya dapat dipakai dalam menginventarisasi data sarana dan prasarana Otsus pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur." "Melalui FGD ini, diharapkan pula dapat menghasilkan pokok-pokok pikiran yang konstruktif dan konkrit untuk nantinya ditindaklanjuti Biro Otsus Papua," pungkasnya. Sekedar diketahui, kegiatan FGD tersebut dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Gubernur Anni Rumbiak mewakili Penjabat Gubernur Papua Soedarmo, dengan menghadirkan para narasumber maupun fasilitator dari Universitas Gajah Mada. (DiskominfoPapua)

Pengurus Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Papua Harus Bersinergi dengan Pemda Posted: 07 Jul 2018 03:09 PM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pengurus Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Provinsi Papua diharapkan mampu tampil eksis serta dapat membantu menunjang serta bersinergi dengan pemerintah daerah (pemda) dalam melaksanakan pembangunan diatas tanah ini. Hal tersebut dikatakan Ketua Umum Ikatan Arsistek Indonesia Pusat, Ahmad Djuhara, kepada segenap pengurus IAI Papua periode 2018 – 2022. Menurutnya, seluruh arsitek yang ada di Papua memiliki kemampuan yang tak bisa dipandang sebelah mata. Bahkan kemampuan yang dimiliki sangat cakap untuk menunjang pembangunan infrastruktur diatas tanah ini. Oleh karena itu, dirinya meminta kepada seluruh arsitek di Papua tetap menjaga profesionalismenya sekaligus menjaga dan mengembangkan kapasitas dirinya. "Sebab profesi arsitek harus bertangggung jawab atas keberlangsungan hidup masyarakat Papua juga," serunya, disela-sela pelantikan pengurus IAI Papua. Dikatakan, saat ini Papua merupakan salah satu provinsi yang belum cukup terbangun karena medan yang sangat sulit. Dilain pihak, ada sejumlah tantangan pembangunan yang menghadang seperti potensi bencana alam. Kendati begitu, dia berharap hal itu tak menyurutkan langkah bagi para arsitektur yang tergabung dalam IAI untuk membantu pemerintah membangun Indonesia, khususnya Papua. Pihaknya pun berpesan kepada Ketua IAI Papua yang baru terpilih, Mohammad Reza, agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan sebagaimana mestinya. "Apalagi IAI Papua ini akan berhadapan dengan masalah regional, yakni keberadaan arsitek asing. Makanya organisasi IAI harus menyiapkan kapasitas anggotanya melalui kepemimpinan yang baru, supaya mampu bersaing dengan organisasi serupa dari dalam maupun luar negeri," pungkasnya. Sebelumnya, Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Noak Kapisa berharap peran IAI di Papua mampu menopang program pemerintah dalam upaya melakukan kegiatan keahlian pada bidang perancangan dan pembentukan lingkungan binaan di bumi cenderawasih. (DiskominfoPapua)

Simeon Itlay Ajak Masyarakat Jaga Keamanan dan Ketertiban Posted: 07 Jul 2018 03:05 PM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Staf Ahli Bidang Pemerintahan Provinsi Papua, Simeon Itlay menyatakan salah satu urusan wajib pemerintah saat ini adalah melakukan pemberdayaan dan pengorganisasian masyarakat agar ikut di dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban. Menurut dia, pemerintah harus mulai melakukan pemberdayaan melalui pengamanan swakarsa terhadap anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas). Dengan demikian, diharapkan instansi terkait dapat mendorong penempatan anggota Satlinmas di tiap kelurahan, kampung maupun RT/RW. Dengan begitu, Satlinmas akan menjadi pelopor dan penggerak pengamanan swakarsa di seluruh lingkungan. "Makanya, kita nilai baik kemarin instansi terkait menggelar pembekalan kepada anggota Satlinmas  melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Papua. Sebab nantinya anggota Satlinmas ini bisa membantu masyarakat dalam pengamanan swakarsa sebagai ujung tombak dalam pengamanan mulai tingkat kampung, RT/ RW kelurahan." "Namun tentu saja, menjaga keamanan dan ketertiban bukan saja menjadi tugas dari anggota Satlinmas, tetapi terpenting juga ada sinergi dengan instansi terkait, khususnya TNI, POLRI, tokoh masyarakat dan kelurahan," tutur dia. Pada kesempatan itu, ia berharap seluruh anggota Satlinmas dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan guna memelihara ketenteraman dan ketertiban umum. Mengapa demikian, sebab seiring dengan perkembangan arus globalisasi, telah menjadi tuntutan agar para Satlinmas peka dan berketrampilan cukup dalam mengatasi pengaruh sosial, budaya dan ekonomi di masyarakat saat ini. "Dengan begitu, diharapkan terjadi perubahan-perubahan dalam upaya pemberian perlindungan kepada masyarakat," pungkasnya. (DiskominfoPapua)

Sarasehan Nasional akan Bahas Resolusi Konflik dan Damai di Maluku dan Malut Posted: 07 Jul 2018 02:35 PM PDT JAKARTA, LELEMUKU.COM - Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) RI berencana mengadakan Sarasehan Nasional (Sarnas) dengan para tokoh dari daerah Maluku yang pernah terlibat dalam konflik dan upaya perdamaian disana. Acara tersebut akan digelar di Hotel JS Luwansa, Jalan. H. R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa (10/7) dan Rabu (11/7). Acara Sarasehan Nasional tersebut akan mengemukakan pokok-pokok persoalan tentang konflik dan damai, khususnya pendekatan-pendekatan dalam Resolusi Konflik dan Damai di Maluku dan Maluku Utara dengan beberapa sub tema diantaranya ; Belajar dari Sejarah dan Kearifan Lokal Masyarakat Maluku sebagai Wujud Implementasi Bela Negara, Resolusi Konflik dan Damai berlatar golongan dan agama, separatisme, Pendekatan Pembangunan Manusia dengan Kesejahteraan dan Kebudayaan dalam Resolusi Konflik dan Damai, serta Peran perguruan tinggi yang memegang peran yang sangat penting. Acara ini akan diisi dengan diskusi terbuka dalam beberapa panel/sesi diskusi ini bertujuan untuk menjadi pembelajaran di Propinsi lain di Indonesia, bahkan di dunia internasional. Sarasehan Nasional ini membawa "tagline" Merawat Perdamaian, Belajar dari resolusi Konflik dan Damai di Maluku dan Maluku Utara, Untuk Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur. Pembukaan Sarasehan Nasional ini akan dilakukan oleh Menko Polhukam Jenderal TNI (Purn) Wiranto dan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan di Kepulauan Maluku, khususnya para pihak yang pernah terlibat dalam konflik sekaligus menjadi tokoh-tokoh perajut perdamaian, tokoh-tokoh nasional, serta undangan lain dari seluruh Indonesia dan juga negara sahabat.  Pembicara Utama dalam Sarasehan Nasional adalah Wakil Presden RI H Jusuf Kalla, dimana dia pernah berperan dalam perdamain Malino 2. Selain itu Menko Maritim RI Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo, SH, Mensos RI Idrus Marham M. Sc,, Menristek/Dikti RI Prof. Dr. M. Nasir Kapolri Jenderal Polisi Prof. M. Tito Karnavian, MA., P.hD, juga akan bertindak sebagai Keynote Speech dalam diskusi tersebut. Beberapa tokoh Maluku yang direncanakan hadir menjadi narasumber antara lain, Mantan Gubernur Maluku Brigjen TNI (Purn) Albert Karel Ralahalu, Tokoh Nasional Masyarakat Maluku Hambra , Ketua Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Wilayah Maluku Pendeta. Dr. Jhon Chr. Ruhulessin, M.Si, Imam Besar Masjid Raya Al-Fattah H.R.R. Hasannusi , Tokoh Diaspora Indonesia di Belanda Ebed Litaay dan tokoh-tokoh yang terlibat dalam penyelesaian konflik Maluku lainnya. Setjen Wantannas sebagai penyelenggara Sarasehan Nasional akan merangkum materi yang disampaikan oleh para narasumber, dan menjadikannya buku dalam 4 bahasa yakni Indonesia, Inggris, Arab dan Belanda, sehingga bisa menjadi Pembelajaran dan referensi dalam penanganan konflik dan Damai di masa depan. Selain itu, Sarasehan Nasional ini juga diharapkan dapat menjadi pendorong diterbitkannya produk legalitas yang mendukung percepatan pembangunan di Maluku sesuai Rencana Pembangunan yang telah dibuat Pemerintah, sehingga perwujudan kesejahteraan masyarakat dapat segera tercapai. Setjen Wantannas setidaknya menargetkan sekitar 500 orang undangan yang akan hadir dalam kegiatan Sarasehan Nasional tersebut diantaranya 100 orang Tokoh masyarakat Maluku dan Maluku Utara yang terlibat dalam Resolusi konflik dan damai, Perwakilan dari Daerah-daerah yang rawan konflik, Pejabat Kementerian/Lembaga Pejabat TNI/Polri Perwakilan, Kedutaan Besar negara sahabat,Pejabat Daerah (Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota) Siswa Lembaga Pendidikan Lemhannas RI, Universitas Pertahanan, Sesko TNI, Seskoad Bandung, Seskoal Jakarta, Seskoau Bandung, Sespim Polri Bandung, Perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa dan tokoh Masyarakat yang berkaitan untuk menciptakan kedamaian dan kesejahteraan di Maluku. (HumasWantannasRI)

Angelika Batfutu Ingin Buka Sekolah Bahasa Inggris Gratis Posted: 07 Jul 2018 09:21 AM PDT SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Angelika Batfutu, gadis berprestasi asal Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel), Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku yang mewakili Maluku dalam ajang kontes kecantikan bergengsi nasional, Miss Grand Indonesia 2018 ingin membuka sekolah bahasa inggris secara gratis di Tanimbar. "Jika Tuhan berkehendak saya akan membuka sekolah bahasa inggris yang mungkin pencanangannya langsung ke sekolah-sekolah dan itu harusnya gratis, karena pendidikan tidak mengharuskan kita harus bayar," ujar dia kepada para awak media di Kantor Dinas Pariwisata MTB, pada Jumat (6/7). Angelika menuturkan bahwa pembelajaran bahasa inggris mulai dari usia dini di Maluku, khususnya di Kepulauan Tanimbar sangatlah penting mengingat baru saja adanya kunjungan para wisatawan, yang mengikuti Sail Darwin – Saumlaki Yacht Race 2018 oleh Darwin Sailing Club, yang tentunya menjadi nilai lebih bagi promosi pariwisata dan budaya Tanimbar.  Hal ini lah yang membuat dirinya berkeinginan membagikan kelebihannya dalam hal bahasa kepada generasi muda Bumi Duan Lolat, karena pendidikan bahasa ialah hak yang harus diterima oleh setiap orang. "Bahasa inggris sangat dibutuhkan di Maluku sendiri, khususnya di tanimbar. Saya sebagai miss grand Maluku sendiri jika saya terpilih maupun tidak, bagi saya tidak masalah karena menang atau kalah itu bukanlah hal yang sangat penting tetapi bagaimana saya mendistribusikan kelebihan yang saya miliki," tutur mahasiswa semester VIII dari Sekolah Tinggi Bahasa Asing (STBA) Lia Jakarta, Jurusan Bahasa Inggris ini.  Anak bungsu dari tiga bersaudara ini pun menambahkan hal ini ingin dilakukan dirinya seiring dengan visi misinya dalam mengikuti pergelaran Miss Grand Indonesia, yaitu memajukan struktur pariwisata Maluku di ajang nasional hingga internasional dan memajukan sumber daya manusia (SDM) para wanita muda yang tangguh dan cerdas agar mampu berprestasi dan percaya diri serta mandiri dalam keluarga maupun lingkungan. "Dengan menguasai bahasa inggris maka telah melakukan satu langkah maju dalam bidang promosi pariwisata," tambah Angelika. (Laura Sobuber)

PPN Ambon Cari 15 Awak Kapal KM Rangga Pratama di Laut Banda Posted: 07 Jul 2018 09:03 AM PDT SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Pelabuan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon kerahkan kapal nelayan untuk mencari awak kapal Kapal Motor (KM) Rangga Pratama 7 yang dilaporkan hilang di Laut Banda bagian utara Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara, Barat (MTB) Provinsi Maluku dan ditemukan di Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara.  Kepala PPN Ambon, Thaib Sangaji menyatakaan pihaknya akan mencari kapal 1 nakhoda, 1 mualim dan 13 anak buah kapal (ABK) yang telah hilang dilaut selama 27 hari itu. "Kami minta bantuan kepada kapal-kapal yang mau keluar agar membantu mencari, sebab ABKnya belum ada informasi, namun kita berharap mereka selamat," ujar dia kepada media di Ambon, Sabtu (7/7). Diungkapkan kapal naas itu mendapat izin berlayar pada 31 Mei dengan tujuan fishing ground di Laut Arafura, Laut Banda dan Laut Seram. Namun hilang kontak saat berada di utara Kepulauan Tanimbar.  "Kami masih terus berkoordinasi sebab, hingga saat ini nasib awak kapal belum diketahui keberadaannya," tutur dia Sebelumnya diberitakan, kapal milik oleh PT. Arabikatama Khatulistiwa Fishing Industry dengan bobot 29 Gross Tonase (GT) bertanda selar  GT 29 No.750/Qa 2010/Qa No 284 / N itu bertolak dari Bali menuju ke Kepulauan Aru untuk menangkap ikan.  Namun, pada 8 Juni 2018, dilaporkan hilang kontak di perairan antara Kepulauan Nuslima dan Pulau Maru, Kecamatan Molu Maru, MTB. dan ditemukan terbalik tanpa awak kapal di perairan  Desa Sombano, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, Rabu (4/7). ABK diduga telah meninggalkan kapal dengan meninggalkan kartu tanda penduduk (KTP) di kapal. KTP yang ditinggalkan di kapal milik Kepala Kamar Mesin (KKM) Fandi Aprianto Bulu, asal Desa Loko Ry, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) . Berikut nama-nama awak kapal yang dimiliki oleh warga NTT bernama Alexander F Tefnai, ini yakni nakhoda Yami Kalvin Saebessy, KKM Andres Bulu, mualim I Siprianus Kari dan 12 orang ABK yakni Junaedi, Demianus Helu Ngara, Raben Saingu Wela, Ruben Hina, Buang Danaur, Welem Wora Mndeke, Muhammad Jauhari, Nehemi Luturmas, Mohamad Maolana, Saputra, Indrayanto, Fandi Aprianto Bulu, dan Petus Bulu. (Albert Batlayeri)

Ini Alasan Penerbangan Charter Darwin-Saumlaki Batal Posted: 07 Jul 2018 08:52 AM PDT SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (KUPBU) Mathilda Batlayeri Saumlaki mengungkapkan penerbangan carter dari Darwin, Northern Territory (NT), Australia ke Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku yang direncanakan pada 5 Juli 2018 lalu batal akibat kendala waktu pengurusan izin. "Saat panitia di Saumlaki konfirm ke Darwin, mereka menyatakan cancel karena waktunya terlalu mepet. Itu yang jadi kendala karena pengurusan izinnya terlalu cepat dengan waktu pelaksanaan," ujar Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (KUPBU) Mathilda Batlayeri Saumlaki, Chairul Humam kepada Lelemuku.com.  Diungkapkan alasan keterlambatan ini merupakan kendala utama batalnya wacana penerbangan guna memeriahkan lomba layar tahunan Darwin-Saumlaki Yacht Race 2018 yang sudah dipersiapkan Mei 2018 lalu. Sebab ketika dirinya mendapat salinan Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara nomor AV.008A/3/12/DAV-2018 tertanggal 29 Juni 2018 kepada Konsulat RI di Darwin yang memberikan izin penerbangan charter rute Darwin - Saumlaki – Darwin, pihaknya kemudian melakukan koordinasi lanjut dengan Pemerintah Daerah (Pemda) MTB. "Begitu saya dapat surat dari Kementerian Perhubungan, saya langsung hubungi Dinas Pariwisatan dan Pak Sekda yang isinya menyetujui dan memperbolehkan kita melayani penerbangan carter ini dari Darwin ke Saumlaki. Namun pemda harus berkoordinasi dengan panitia di Darwin agar mereka mulai mengurus dokumen-dokumen terkait. Seperti Flight Clearance (izin penerbangan) dan Flight Approval (Izin pendarat) dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan Kementerian Perhubungan," ujar dia. Dikatakan izin-izin tersebut merupakan dasar pihaknya untuk melayani kedatangan pesawat dari Darwin ke Saumlaki yang memakan waktu 40-45 menit. "Jika izin itu kami terima baru bisa koordinasi dengan Imigrasi dan Bea Cukai sehingga mereka bisa melayani mereka yang datang dengan pesawat itu. Ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh panitia yang ada di Darwin," ujar dia. Terkait izin penerbangan, Human mengungkapkan tidak diurus dalam jangka waktu 1-2 hari saja. Tetapi hingga 1 hingga 2 minggu sebelum penerbangan dilaksanakan. "Mengurus persyaratan penerbangan tidak hanya satu hari itu saja saat surat dari Dirjen Perhubungan keluar. Tidak ada istilah izin terbang yang keluar pada tanggal 5 dan dia juga berangkat tanggal 5. Sebab ini terkait dengan masalah pertahanan dan keamanan, sehingga harus ada dokumen-dokumen penerbangan lain dari Darwin dan juga dari Pemerintah Indonesia," ungkap dia. Dikatakan, izin penerbangan nasional yang digunakan untuk kebutuhan tertentu saja memakan waktu yang lama. Sebab jika maskapai itu belum pernah datang ke Saumlaki, mereka membutuhkan informasi awal terkait data bandara dan koordinatnya bandara dengan fasilitasnya. "Jangan kita bicara penerbangan internasional, pesawat nasional saja; contohnya saat pesawat suveinya Susi air yang digunakan untuk survei tebu, atau pesawatnya Inpex yang ingin datang ke Saumlaki, mereka sudah jauh hari hingga dua minggu sebelumnya mengirimkan email ke kami," papar dia. Hal senada diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) MTB, Pieterson Rangkoratat dengan mengantakan pembatalan penerbangan dari Darwina ke Saumlaki akibat pengurusan dokumen dengan waktu yang singkat. "Surat izin mendarat di Bandar Mathilda Batlayeri baru mereka terima beberapa hari setelah mereka akan bersiap-siap berlayar ke Saumlaki dengan perahu. Karena itu dengan waktu yang begitu singkat, persiapan mereka tidak begitu maksimal terkait pengurusan perizinan internal di Darwin," ujar dia saat puncak acara Sail Darwin Saumlaki Yacht Race 2018 di Pantai Kelyar Jaya, Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel) pada Kamis (5/7). Ia mengakui, peristiwa ini menjadi pengalaman yang akan diperbaiki pada iven-iven kedepan, terutama pada gelaran Sail Darwin Saumlaki tahun 2019 nanti. "Pengalaman ini sekaligus menjadi bahan evaluasi berharga  untuk pemerintah daerah dan peserta Sail Darwin-Saumlaki. Satu bulan sebelum jadwal datang ke Saumlaki mereka harus mengurus perijinan di Darwin. Sebab mereka berharap tahun depat harus lebih baik dari hari ini," tutur dia.  Sebelumnya diberitakan Lelemuku.com, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara memberikan izin penerbangan charter rute Darwin - Saumlaki -Darwin  pada surat bernomor AV.008/3/12/DAV-2018 tertanggal 29 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Pelaksana Harian Direktur Angkutan Udara, Anung Bayumurti. Dikatakan, para panitia harus berkoordinasi lanjut dengan pihak-pihak terkait di Bandara dan Pemda setempat, termasuk petugas Customs, Immigration and Quarantine (CIQ) di Bandara Mathilda Batlayeri.   Sementara Konsulat RI di Darwin menyatakan kegiatan yang bertujuan mempromosikan Tanimbar sebagai objek wisata perahu layar dari Australia ini merupakan upaya peningkatan interaksi dan optimalisasi potensi promosi wisata dan maritim untuk Maluku, bagi masyarakat Australia sebab penerbangan ini rencananya akan mendatangkan pejabat pemerintahan Northern Territory guna melihat potensi kerjasama antar negara ini. "Pesawat ini juga rencananya akan digunakan untuk membawa para pejabat dari Northern Territory yang akan turut terlibat pada penyelenggaraan perlombaan ini. Kedatangan para pejabat ini juga diharapkan dapat membantu mengembangkan hubungan perdagangan antara Darwin dan Saumlaki," papar dia. Dicky menjelaskan, pesawat yang akan mendarat di Saumlaki berjenis Metroliner dari maskapai Hardy Aviation yang menampung 19 penumpang. Pesawat ini dapat mendarat di landasan pacu antara 991 meter hingga 1341 meter.  Sementara landasan pacu Bandara Mathilda Batlayeri sepanjang 1630 meter. (Albert Batlayeri)

Murad Ismail dan Barnabas Orno Unggul 9,18 Persen dari Said Assegaff dan Andreas Rentanubun Posted: 07 Jul 2018 08:28 AM PDT AMBON, LELEMUKU.COM - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku 2018-2023, Murad Ismail dan Barnabas Orno unggul dalam Pilkada Maluku 2018 yang dilaksanakan pada 27 Juni lalu.  Menurut rilis yang diterima Lelemuku.com, Ketua Divisi Data Pasangan Baileo, Novel Hukunala pada  Jumat (6/7), hasil rekapitulasi manual yang dilakukan  pasangan dengan jargon Baileo, berdasar pada formulir C1-KWK dari 10 kabupaten dan 1 kota terungkap bahwa Baileo meraih 322.724 suara  atau 40,54 persen. Posisi kedua ditem­pati, pasangan Said Assa­gaff-Andreas Rentanubun dengan jargon Santun yang memperoleh 249. 663 suara atau 31,37 persen dan pasangan Her­man Koedoeboen-Ab­dullah Vanath dengan jargon Hebat berada diposisi ketiga dengan per­olehan 223.595 suara atau 28,49 persen. Sehingga selisih antara pasangan Baileo dengan Santun sebesar 9,18 per­sen, dan dari data yang masuk ini dapat diakumulasikan untuk partisi­pasi pemilih sebesar 66 persen le­bih. Dikatakan suara yang berasal dari 3.358 tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh Provinsi Maluku ini terdapat total 777.686 suara sah dan  6.749 suara tidak sah.  Meski masih menunggu data dari Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) yang terkendala akibat cuaca dikatakan angka ini lebih diatas yang ditargetkan oleh tim sukses Baileo yang menargetkan menang dengan lebih sekitar 8 persen dari Santun dan Hebat. (Albert Batlayeri)

Penerbangan Darwin - Saumlaki Permudah Wisatawan ke Indonesia Timur Posted: 07 Jul 2018 08:16 AM PDT SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Penerbangan antara Darwin, Northern Territory, Australia dan Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku dinilai mempermudah wisatawan dari Australia dan Pasifik pada umumnya, ke wilayah Indonesia Timur. "Adanya penerbangan langsung dari Darwin ke Saumlaki diharapkan dapat mampu meningkatkan minat dan mempermudah wisatawan untuk melakukan perjalanan ke bagian Timur Indonesia," ungkap Kepala Perwakilan Republik Indonesia (RI)di Darwin, Dicky D. Soerjanatamihardja dalam surat Penyampaian Permohonan Izin Direct Charter Flight Darwin - Saumlaki untuk mendukung pelaksanaan lomba kapal layar Darwin-Saumlaki Yacht Race 2018 pada Sabtu (30/6). Menurut dia penerbangan ini meningkatkan potensi kunjungan wisata dari wisatawan mancanegara yang menurut pemerintah pusat harus ditingkatkan dari tahun ke tahun. "Membantu mendukung pencapaian target kunjungan turis wisata bahari ke Indonesia yang pada tahun 2019 ditetapkan sebesar 4 juta kunjungan, dengan target kunjungan yacht sebesar 6000," ujar dia. Dikatakan, penerbangan ini juga meningkatkan interaksi dan pengotimalan potensi kerja sama antara Australia bagian Utara dnegan Kawasan Indonesia Timur, khususnya dibidang pariwisata dan maritim. Dimana isu konektivitas  transportasi udara yang selalu menjadi tantangan dalam upaya peningkatan kerjasama. (Albert Batlayeri)

Korem Binaiya Terima Kunjungan dari Tim Wasrik Itjenad Posted: 07 Jul 2018 06:59 AM PDT AMBON, LELEMUKU.COM - Komando Resor Militer (Korem) 151/Binaiya mendapat kunjungan oleh Tim Pengawas dan Pemeriksa (Wasrik) dari Inspektorat Jenderal TNI Angkatan Darat (Itjenad) dan disambut oleh para Perwira Korem 151/Binaiya yang di pimpin langsung oleh Dandenhubrem, Letkol Chb Ade Sofyan bertempat di Ruang Lobby Makorem 151/Binaiya  Jalan Ahmad Yani No 1 Kota Ambon, Jumat (6/7). Kegiatan ini merupakan Program Kerja TNI-AD yang rutin dilaksanakan setiap tahun untuk mengetahui sampai sejauh mana Program Kerja yang dipertanggungjawabkan oleh Satuan, untuk menghindari terjadinya kesalahan,kecurangan ataupun penyimpangan anggaran dan administrasi, sehinga diharapkan terwujudnya efisiensi dan efektifitas dalam setiap pelaksanaan tugas.   Kegiatan selama satu hari tersebut dihadiri oleh para Kepala Seksi Satuan (Kasi) jajaran Korem 151/Binaiya, para Perwira Staf Korem 151/Binaiya dan para Bintara pembuat wabku di masing-masing staf. "Diharapkan bagian-bagian yang menjadi obyek pemeriksaan harus dipahami bahwa kedatangan Tim Wasrik ini adalah sebagai dari upaya Pengawasan dan pemeriksaan juga merupakan upaya untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan program kerja dan anggaran yang telah dilaksanakan,"pungkas Kolonel Inf Fajar Budiman, S.I.P. (Penrem151)

Herman Koedoboen dan Abdullah Vannath Unggul di Kota Ambon Posted: 07 Jul 2018 12:20 AM PDT AMBON, LELEMUKU.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Kota Ambon mengungkapkan dari hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan dan penetapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Maluku 2018 ditetapkan pasangan Herman Adrian Koedoboen, SH.,M.Si dan H. Abdullah Vannath, S.Sos.,M.MP (Hebat) unggul dengan perolehan akhir suara sebanyak 52.892. "Hasil rekapitulasi penghitungan dan penetapan pasangan nomor urut Tiga Hebat unggul dari pasangan Ir. Said Assagaff dan Ir. Anderias Rentanubun yang memperoleh suara sebanyak 41.249 dan Irjen Pol. Drs. Murad Ismail dan Drs. Barnabas Orno memperoleh suara sebanyak 41.249 suara," kata Ketua KPU Ambon, M. Kainama, saat rapat pleno penghitungan dan penatapan perolehan suara di KPU Kota Ambon, Rabu (4/7). Rekaptulasi dimulai dengan bedah kotak suara dan paparan dari lima Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) ke KPU, dan dilanjutkan penghitungan dan penetapan. Hasil rekapitusi dituangkan dalam formolir model DB-KWK KPU kota Ambon tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018. Pelaksanan rekapitulasi penghitungan perolehan suara disaksikan oleh saksi pasangan calon dan diawasi Bawaslu Ambon. Rekapituasi dilakukan dengan menjumlahkan data dalam formulir model DA-1 KWK dari seluruh kecamatan dan dituangkan dalam formulir DB1-KWK. Data jumlah surat suara sah 140,280 suara, surat suara tidak sah 1.100 dan jumlah surat suara sah dan tidak sah sebanyak 141.380. (HumasKPUAmbon)

You are subscribed to email updates from Lelemuku.com. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.	Email delivery powered by Google
Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States