Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan (Kabudaya) Dipertimbangkan Untuk Jadi DOB

DPR RI mempertimbangkan pemekaran Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan (Kabudaya) dari Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara menjadi daerah otonomi baru (DOB).

Anggota Komisi II DPR RI, Hetifah Syaifudiat saat berkunjung di Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan, Selasa menyatakan, pemekaran sebuah wilayah membutuhkan berbagai pertimbangan soal kelayakan dan kebutuhan.

Mengenai suara masyarakat wilayah III Kabupaten Nunukan untuk memekarkan diri menjadi DOB masih dalam tahap penjajakan sehubungan dengan kondisi wilayah dan masyarakatnya yang berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan publik.

Ia mengatakan, pemerintah bersama-sama DPR RI sangat memperhatikan kebutuhan masyarakat khususnya berkaitan dengan peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dimana salah satu solusinya adalah pemekaran wilayah.

Wilayah III Kabupaten Nunukan yang meliputi Kecamatan Sebuku, Sembakung, Tulin Onsoi, Lumbis dan Lumbis Ogong dapat saja dimekarkan menjadi DOB apabla persyaratannya memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

Oleh karena itu, untuk membuktikan soal informasi yang berkembang saat ini maka Komisi II DPR RI yang membidangi pemerintahan melakukan peninjauan langsung apakah benar-benar kondisi wilayahnya telah sesuai dengan syarat-syarat pembentukan DOB tersebut.

"Mengenai keinginan msyarakat di wilayah III Kabupaten Nunukan yang ingin memisahkan diri dari Kabupaten Nunukan yang diberi nama Kabudaya itu dapat saja diusulkan menjadi DOB sepanjang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan pemerintah," ujar legislator Fraksi Partai Golkar ini.

Pada intinya, pembentukan DOB itu harus mempertimbangkan masalah kesejahteraan dan pelayanan publik khususnya wilayah yang berada di daerah perbatasan antarnegara.

Legislator mengakui komitmen pemerintahan Jokowi-JK untuk membangun wilayah perbatasan memang belum menyentuh kesejahteraan seluruh masyarakat perbatasan.

Hal ini dikemukakan anggota Komisi II DPR RI, Hetifah Syaifudiat saat berkunjung di Kecamaan Lumbis Kabupaten Nunukan, Selasa dalam rangka meninjau kondisi masyarakat Kecamaan Lumbis Ogong yang berbatasan langsung dengan Negeri Sabah, Malaysia.

"Pemerintah sekarang ini sangat komitmen membangun wilayah perbatasan namun memang masih ada masyarakat di wilayah perbatasan seperti sejumlah kecamatan di Kabupaten Nunukan yang merasa belum menikmatinya," terang dia.

Legislator Fraksi Partai Golkar ini mengakui permasalahan yang dialami masyarakat di wilayah perbatasan sangat kompleks makanya pemerintah bersama-sama DPR RI melakukan berbagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat perbatasan dengan meningkatkan anggaran pembangunannya.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan maka pemerintah terus menggenjot percepatan pembangunan terutama infrastruktur dan fasilitas layanan dasar lainnya seperti kesehatan dan pendidikan.

Oleh karena itu, kata Hetifah, Komisi II yang membidangi pemerintahan seringkali berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) membahas masalah percepatan pembangunan di wilayah perbatasan tersebut.

Komisi II juga senantiasa berkoordinasi dengan komisi-komisi lainnya yang berkaitan dengan pembangunan sektor lainnya dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah sebagaimana yang banyak disuarakan masyarakat di wilayah itu.

Penanganan wilayah perbatasan di Provinsi Kalimantan Utara sangat penting menjadi perhatian semua pihak. Ia menganggap pemekaran wilayah menjadi DOB sebagai salah satu solusi meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga Komisi II yang membidangi hal itu sedang menyusun rencana strategis hingga 2025 terkait kewilayahan.

"Pemekaran wilayah menjadi DOB memang menjadi salah satu alternatif dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya daerah-daerah yang jangkauannya sangat jauh dan sulit dengan pusat pemerintahan daerahnya," ungkat Hetifah. (antara)