19 Kampung di Merauke Tidak Terima ADD
at the date of
Friday, July 29, 2016
Edit
MERAUKE, LELEMUKU.COM - Sebanyak 19 kampung di Kabupaten Merauke, tidak menerima Alokasi Dana Desa (ADD) tahap pertama tahun 2016, karena belum menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMKam) dan Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPKam).
“Saat kami koordinasi, aparat 19 kampung baru itu belum ada kepala kampungnya,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Merauke Ruslan Ramli di Merauke, Kamis (28/7).
Ruslan mengatakan, pihaknya terus membangun koordinasi dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (BPMPK) untuk mempercepat pemilihan Kepala Pemerintahan Kampung (KPK).
“Ini sangat mempengaruhi dalam rangka realisasi dana desa. Karena tidak mungkin uangnya kucur siapa yang bertanggung jawab dalam pelaporan. Karena setiap uang yang keluar dari negara, wajib dipertanggungjawabkan,” katanya.
Sebanyak 19 kampung yang belum menerima ADD itu, merupakan kampung yang baru dibentuk sehingga secara keseluruhan jumlah kampung yang tersebar di 20 Distrik se-Kabupaten Merauke adalah 179.
“Kampung lama di Merauke itu ada 160, ditambah 19 kampung tambahan,” katanya.
Sebelumnya, Ruslan mengatakan, sebanyak 93 kampung telah menerima ADD tahap pertama untuk tahun 2016 sebesar Rp80 miliar lebih.
“Itu yang sudah kita realisasi, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD atau setara 10 persen dari dana perimbangan setelah dikurangi DAK,” katanya.
Kampung atau desa yang sudah menerima ADD itu, kata dia, telah melengkapi persyaratan. Misalnya, membuat RPJMKam, RKPKam serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tahun lalu sehingga dana tahun ini langsung dicairkan.
“Ketika secara administrasi dari teman-teman BPMPK lengkap, paling lama dua hari kita langsung proses,” katanya.
Ruslan menambahkan, penyusunan RPJMKam dan RKPKam yang selama ini dilakukan di kampung itu melibatkan BPMPK serta Bappeda Kabupaten.
“Tujuannya supaya ada sinkronisasi antara apa yang diprogramkan oleh APBD kabupaten, supaya jangan ada duplikasi program ketika masuk di kampung,” ujarnya.
Anggaran yang telah direalisasikan kepada kampung-kampung di Merauke, baru mencapai 50 persen dan masih ada sebagian kampung yang belum menerima ADD karena belum menyusun RPJMkam dan RKPKam. (Ant)
“Saat kami koordinasi, aparat 19 kampung baru itu belum ada kepala kampungnya,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Merauke Ruslan Ramli di Merauke, Kamis (28/7).
Ruslan mengatakan, pihaknya terus membangun koordinasi dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (BPMPK) untuk mempercepat pemilihan Kepala Pemerintahan Kampung (KPK).
“Ini sangat mempengaruhi dalam rangka realisasi dana desa. Karena tidak mungkin uangnya kucur siapa yang bertanggung jawab dalam pelaporan. Karena setiap uang yang keluar dari negara, wajib dipertanggungjawabkan,” katanya.
Sebanyak 19 kampung yang belum menerima ADD itu, merupakan kampung yang baru dibentuk sehingga secara keseluruhan jumlah kampung yang tersebar di 20 Distrik se-Kabupaten Merauke adalah 179.
“Kampung lama di Merauke itu ada 160, ditambah 19 kampung tambahan,” katanya.
Sebelumnya, Ruslan mengatakan, sebanyak 93 kampung telah menerima ADD tahap pertama untuk tahun 2016 sebesar Rp80 miliar lebih.
“Itu yang sudah kita realisasi, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD atau setara 10 persen dari dana perimbangan setelah dikurangi DAK,” katanya.
Kampung atau desa yang sudah menerima ADD itu, kata dia, telah melengkapi persyaratan. Misalnya, membuat RPJMKam, RKPKam serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tahun lalu sehingga dana tahun ini langsung dicairkan.
“Ketika secara administrasi dari teman-teman BPMPK lengkap, paling lama dua hari kita langsung proses,” katanya.
Ruslan menambahkan, penyusunan RPJMKam dan RKPKam yang selama ini dilakukan di kampung itu melibatkan BPMPK serta Bappeda Kabupaten.
“Tujuannya supaya ada sinkronisasi antara apa yang diprogramkan oleh APBD kabupaten, supaya jangan ada duplikasi program ketika masuk di kampung,” ujarnya.
Anggaran yang telah direalisasikan kepada kampung-kampung di Merauke, baru mencapai 50 persen dan masih ada sebagian kampung yang belum menerima ADD karena belum menyusun RPJMkam dan RKPKam. (Ant)
