Saleh Alhamid Tetap Pimpin Hanura Mimika

Saleh Alhamid

SAPA (TIMIKA) – Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mimika Saleh Alhamid menegaskan, bahwa dirinya masih tetap menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Mimika. 

“ Ini menjawab informasi yang berkembang di masyarakat, terkait hasil Muscab di Jayapura,”kata Saleh kepada Salam Papua melalui telepon selulernya, Selasa (20/9).

Kata dia, penegasan bahwa dirinya masih menjadi Ketua DPC Partai Hanura Mimika merupakan keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura. Selain itu DPP Partai Hanura juga menyatakan, bahwa Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Hanura yang berlangsung di Jayapura pada 3 September 2016 lalu, dinyatakan tidak sah dan dibatalkan. Serta memberhentikan Ketua DPD Provinsi Papua.

“ DPP sudah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada DPD Partai Hanura Provinsi Papua untuk melakukan pembatalan terhadap pelaksanaan Muscab. Namun surat tersebut tidak diindahkan, dan Muscab tetap dilaksanakan. Oleh itu, Muscab yang dilakukan beberapa waktu lalu dinyatakan tidak sah,” jelasnya.

Ia mengatakan, apabila Muscab yang dilakukan di Provinsi telah dibatalkan, maka kepemimpinan DPD Partai Hanura di Mimika masih tetap dijabat olehnya. Dan Ketua DPD Provinsi Papua dalam waktu dekat akan diberhentikan dari jabatannya, sebagai pimpinan partai di tingkat Provinsi karena telah melanggar beberapa ketentuan didalam partai.

"Dengan kondisi seperti itu, maka kepemimpinan DPC Hanura masih saya pegang. Karena apa yang dihasilkan di Muscab tidak sah dan melanggar ketentuan partai,”ujarnya.

Ia menambahkan, pencopotan Ketua DPRD Partai Hanura oleh DPP, karena telah melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Dimana ketentuan tertinggi dalam suatu organisasi, seperti partai ini adalah AD/ART. Sehingga apabila melanggar AD/ART maka akan diberikan sanksi yang tegas.

Lanjutnya, selain itu juga Ketua DPD Partai Hanura Papua terindikasi atau tersandung kasus suap dalam pelaksanaan Muscab di Jayapura beberapa waktu lalu. Hal-hal itulah yang menjadikan DPP mencopot jabatan Ketua DPD Hanura Papua.

" Hal-hal itu yang menjadikan pusat akan mencopot Ketua DPD Hanura Papua. Namun untuk selebihnya, saya tidak mengetahui,”ungkapnya. (Ricky Lodar)